Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh PT PLN

(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf c, Pemerintah Pusat menyediakan jaminan

Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT PLN

(Persero).

(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bersifat jaminan penuh terhadap pembayaran

kewajiban PT PLN (Persero) kepada pemberi pinjaman.

(3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN

(Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.

(4) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25

(dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima

dan dinyatakan lengkap.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian

jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

www.peraturan.go.id

2016, No.8

(1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.