Pasal 7

(1) Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat

memproses perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan ayat

(4), serta Pasal 6 ayat (4).

(2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan

perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh

menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari

kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap

dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam undang-

undang atau peraturan pemerintah.

(3) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan menteri

atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat

menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan

kepada menteri atau kepala lembaga.

(4) Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian

perizinan dan nonperizinan kepada gubernur melalui

BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP

Kabupaten/Kota.

(5) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati

walikota memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam

pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja

sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan

benar.

(6) PTSP ...

(6) PTSP Pusat melakukan penyelesaian perizinan dan

nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP

Pusat secara lengkap dan benar.

(7) Dalam hal permohonan penyelesaian perizinan dan

nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan

permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling

lambat 4 (empat) hari sejak diterima.

(8) Waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:

• Izin Lingkungan yang diselesaikan paling lama 60

(enam puluh) hari kerja;

• Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan paling lama 30 (tiga

puluh) hari kerja;

• Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak

Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling

lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau

• yang diatur waktunya dalam undang-undang

dan/atau peraturan pemerintah.