Pasal 31

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari

masyarakat kepada pimpinan kementerian/lembaga,

gubernur, atau bupati/walikota sebagai pelaksana

Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung

atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian

dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan

laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan

kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota

untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut

penyelesaian atas laporan masyarakat tersebut dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan

masyarakat diterima.

(3) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau

bupati/walikota memeriksa laporan dan/atau

pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) baik yang diterima oleh

kementerian/lembaga bersangkutan ataupun laporan

yang diteruskan Kejaksaan Agung atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (2).

(4) Dalam ...

---

(4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditemukan indikasi penyalahgunaan

wewenang, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur,

atau bupati/walikota meminta Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih

lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kerja.

(5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

• kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan

kerugian negara;

• kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian

negara; atau

• tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah disampaikan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang

menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui

penyempurnaan administrasi dan pengembalian

kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah disampaikan.

(8) Penyelesaian ...

---

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dan ayat (7) disampaikan oleh pimpinan

kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota

kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lama 5 (lima) hari kerja.

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

c, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau

bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)

hari kerja menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), untuk ditindak lanjuti sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.