Pasal 10

(1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan, proses

penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah

Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional

menyampaikan komitmen pemohon perizinan dan

nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan dan

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

belum menetapkan perizinan dan nonperizinan dalam

bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan

persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi

dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin

lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan,

dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui

penggunaan data secara bersama (data sharing).

Pasal 11 ...