Pasal 13

(1) Dalam hal persyaratan perizinan dan nonperizinan yang

disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan

perizinan dan nonperizinan tidak diberikan dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberian sanksi

administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pemerintahan daerah.

(2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan

perizinan dan nonperizinan tidak diterbitkan oleh

gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

Dalam Negeri mengambil alih pemberian izin dimaksud.