Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan

usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan daerah.

1. Perizinan ...

1. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang

dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

1. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas

fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan

Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk

perseroan terbatas, atau koperasi.

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu

pintu.

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP

Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat

BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di

kabupaten/kota.

Pasal 2 ...