Pasal 27

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota

melaksanakan percepatan pengadaan barang/jasa dalam

rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

(2) Percepatan pengadaan barang/jasa Proyek Strategis

Nasional dilakukan oleh menteri/kepala lembaga,

gubernur, dan bupati/walikota dengan ketentuan

sebagai berikut:

• pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap

pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling

tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

• penunjukan langsung dapat dilakukan kepada

lembaga keuangan internasional yang melakukan

kerjasama dengan kementerian, lembaga, atau

daerah dalam rangka penyiapan Proyek Strategis

Nasional;

• dapat ...

• dapat dilakukan penunjukan langsung kepada

Penyedia Jasa Konsultansi yang telah

melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja baik

pada kementerian, lembaga, atau daerah

bersangkutan untuk pengadaan jasa konsultansi

yang rutin;

• dapat dilakukan penunjukan langsung satu kali

kepada Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang

telah melaksanakan Kontrak sejenis dengan kinerja

baik pada kementerian, lembaga, atau daerah

bersangkutan;

• dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai

dengan akhir tahun anggaran akibat adanya

keadaan kahar, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun

Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran

pada Tahun Anggaran berikutnya;

• dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai

dengan akhir tahun anggaran akibat kesalahan

Penyedia, kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun

Anggaran berikutnya dengan menyediakan anggaran

pada Tahun Anggaran berikutnya dan Penyedia

dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai

dengan ketentuan Kontrak;

• dalam hal pelaksanaan kontrak tidak selesai sampai

dengan akhir Tahun Anggaran akibat kesalahan

kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah,

kontrak dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran

berikutnya dengan menyediakan anggaran pada

Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Penyediaan anggaran untuk melanjutkan kontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f,

dan huruf g dapat dilakukan melalui re-alokasi anggaran

kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.

BAB IX ...