Pasal 23

(1) Penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah, pendanaannya dapat bersumber terlebih dahulu

dari dana Badan Usaha yang mendapatkan kuasa

berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Pendanaan ...

(2) Pendanaan penyediaan tanah oleh Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar kembali

oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah proses

pengadaan tanah selesai berdasarkan perhitungan

bersama antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah dengan badan usaha sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan

(3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat berupa perhitungan pengembalian nilai

investasi.