Pasal 148

(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian melaporkan tarif

yang ditetapkan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang mengeluarkan izin operasi.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya melakukan evaluasi penetapan dan pelaksanaan tarif.

(3) Dalam hal penetapan dan pelaksanaan tarif oleh

penyelenggara sarana perkeretaapian tidak sesuai dengan Pedoman Penetapan Tarif yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat

(2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• pembekuan izin operasi;
• pencabutan izin operasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi administratif diatur dengan peraturan Menteri.