Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

Yang dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dengan: a. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Pemilihan Umum yaitu UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana di ubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1975 dan diubah lagi dengan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1980; b. Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut MPR, DPR, DPRD I, dan DPRD II; c. Badan Perwakilan Rakyat adalah DPR, DPRD I, dan DPRD II; d. Pemilih adalah Warganegara Republik INDONESIA sebagai dimaksud dalam Pasal 9 UNDANG-UNDANG; e. Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum adalah Lembaga Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan INDONESIA, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pendaftaran Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut LPU, PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS; f. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Panitia-panitia sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4b) UNDANG-UNDANG, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut PANWASLAKPUS, PANWASLAK I, PANWASLAK II, dan PANWASLAKCAM; g. Organisasi peserta Pemilihan Umum adalah tiga organisasi kekuatan sosial politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi INDONESIA, dan Golongan Karya yang selanjutnya berturut-turut dapat disebut Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR; h. Pendaftar adalah Anggota-anggota PANTARLIH sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e UNDANG-UNDANG atau petugas yang membantu PANTARLIH tersebut dalam penyelenggaraan pendaftaran pemilih; i. Desa/Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan atau Daerah setingkat Desa/Kelurahan.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pendaftaran pemilih / jumlah penduduk.
2. Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan.
3. Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi.
4. Pengajuan nama calon (pencalonan).
5. Penelitian calon-calon.
6. Penetapan calon-calon/penyusunan daftar calon.
7. Pengumuman daftar calon.
8. Kampanye pemilihan.
9. Pemungutan suara.
10. Penghitungan suara.
11. Penetapan hasil Pemilihan Umum meliputi : a. pembagian kursi (jumlah kursi untuk tiap organisasi); b. penetapan terpilih; c. penetapan/peresmian menjadi anggota.
12. Mengadakan upacara pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik INDONESIA tentang Garis-garis Besar Haluan Negara serta tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Apabila awal dan atau akhir suatu waktu kegiatan dalam penyelengaraan Pemilihan Umum yang disebut dalam PERATURAN PEMERINTAH ini jatuh pada hari libur, maka waktu kegiatan tersebut diundurkan pada hari kerja berikutnya dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah dapat mengubah waktu yang ditentukan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, apabila suatu atau beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ternyata atau dapat diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan.

(1) Lembaga Pemilihan Umum (LPU) terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan dan Sekretariat Umum, dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN, dan bersifat permanen. (2) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU, melaksanakan pimpinan sehari-hari Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UNDANG-UNDANG. (3) PRESIDEN dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan melakukan tugasnya. (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, PRESIDEN atau Ketua LPU dengan persetujuan PRESIDEN dapat membentuk badan-badan lain dan atau menunjuk pejabat-pejabat untuk melaksanakan tugas tertentu dalam LPU. (5) Dalam hal-hal yang dianggap perlu LPU dapat menyerahkan wewenangnya kepada PPI.

Tugas LPU adalah : a. mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan Umum; b. memimpin dan mengawasi Panitia-panitia yang ada pada LPU; c. mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil Pemilihan Umum; d. mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

(1) Dewan Pimpinan LPU terdiri dari : a. Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota, merangkap Ketua; b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; d. Menteri Keuangan sebagai Anggota; e. Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota; f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota; g. Menteri Luar Negeri sebagai Anggota.

(2) Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah : a. menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum; b. mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.

(3) Tatakerja Dewan Pimpinan LPU ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

(1) Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan beberapa orang Anggota, yang diambilkan dari Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(3) Dewan Pertimbangan LPU bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul kepada Dewan Pimpinan LPU, baik atas permintaan maupun atas prakarsa sendiri.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan LPU akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU.

(5) Tatakerja Dewan Pertimbangan LPU ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

(1) Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh Sekretaris Umum dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum.

(2) Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(3) Susunan dan tatakerja Sekretariat Umum LPU ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

(1) Panitia Pemilihan INDONESIA (PPI) dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN.

(2) Pada PPI dibentuk Sekretariat dan PANWASLAKPUS.

(3) Tugas PPI adalah : a. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II; b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota. DPR.

(4) PANWASLAKPUS bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

(1) Anggota PPI terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI sebanyak-banyaknya 20 (duapuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(2) a. Sekretariat PPI dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris; b .Sekretaris dan Wakil Sekretaris PPI diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(3) Ketua LPU, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan LPU dan Ketua Dewan Pertimbangan LPU serta Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum LPU masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil-wakil Ketua PPI serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris PPI.

(4) Anggota Dewan Pimpinan LPU, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU merangkap menjadi Anggota-anggota PPI.

(5) PANWASLAKPUS terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Jaksa Agung dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR. dan ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN.

(6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAKPUS ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri / Ketua PPI.

(1) Tatakerja PPI dan PANWASLAKPUS serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPI ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah hari pemungutan suara, PPI termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAKPUS dibubarkan dengan Keputusan PRESIDEN.

(1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD 1) dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(2) Pada PPD I dibentuk Sekretariat dan PANWASLAK I.

(3) Tugas PPD I adalah : a. membantu tugas-tugas PPI; b. mempersiapkan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD I dan DPRD II; c. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD I.

(4) PANWASLAK I bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD I dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PPD I.

(2) Anggota PPD I terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

(3) a. Sekretariat PPD I dipimpin oleh seorang Sekretaris;

b. Sekretaris PPD I diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I.

(4) PANWASLAK I terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala lnspektorat Wilayah Propinsi Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD

1. (5) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK I ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / Ketua PPD I.

(1) Tatakerja PPD I dan PANWASLAK I serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPD I ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPD I termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAK I dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(2) Pada PPD II dibentuk Sekretariat dan PANWASLAK II.

(3) Tugas PPD II adalah : a. membantu tugas-tugas PPD I; b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPRD II.

(4) PANWASLAK II bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPD II dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

(1) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PPD II.

(2) Anggota PPD II terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

(3) a. Sekretariat PPD II dipimpin oleh seorang Sekretaris;

b .Sekretaris PPD II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II. (4) PANWASLAK II terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan seorang Wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kotamadya serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI, masing-masing

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I. (5) Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU mendelegasikan wewenang mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota PPD II dan PANWASLAK II sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I yang bersangkutan. (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAK II ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali-kotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

(1) Tatakerja PPD II dan PANWASLAK II serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPD II ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPD II termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAK II dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

(2) Pada PPS dibentuk Sekretariat dan PANWASLAKCAM.

(3) Tugas PPS adalah :

a. membantu tugas-tugas PPD II;

b. menyelenggarakan pemungutan suara.

(4) PANWASLAKCAM bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II dalam wilayah kerja PPS serta melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat pemberitahuan/panggilan kepada Pemilih dan bertanggung jawab kepada Camat/Ketua PPS.

(1) Camat karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PPS.

(2) Anggota PPS terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wali-kotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas usul Camat/ Ketua PPS.

(3) Untuk keperluan Pemilihan Umum Menteri Dalam Negeri dapat MENETAPKAN pembagian Kotamadya Daerah Tingkat II yang belum terbagi dalam wilayah Kecamatan dalam wilayah yang setingkat dengan Kecamatan.

(4) a.Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris;

b.Sekretaris PPS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, atas usul Camat/Ketua PPS.

(5) PANWASLAKCAM terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dijabat oleh unsur Pemerintah ditingkat Kecamatan serta beberapa orang Anggota yang diambil dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

(6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANWASLAKCAM ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Camat/Ketua PPS.

(1) Tatakerja PPS dan PANWASLAKCAM serta susunan dan tatakerja Sekretariat PPS ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah hari pemungutan suara, PPS termasuk Sekretariatnya dan PANWASLAKCAM dibubarkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

(1) Panitia Pendaftaran Pemilih (PANTARLIH) dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II. (2) Tugas PANTARLIH adalah : a.membantu tugas-tugas PPS; b.menyelenggarakan pendaftaran pemilih.

(1) Kepala Desa/Kelurahan karena jabatannya menjadi Anggota merangkap Ketua PANTARLIH.

(2) Anggota PANTARLIH terdiri dari unsur Pemerintah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketuanya, yang diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, atas usul Camat/Ketua PPS.

(3) a . Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PANTARLIH ditunjuk seorang Sekretaris dan beberapa orang pembantunya;

b. Sekretaris PANTARLIH diangkat dan diberhentikan oleh Camat/ Ketua PPS atas usul Kepala Desa/Kelurahan / Ketua PANTARLIH.

(1) Tatakerja PANTARLIH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah daftar pemilih disahkan, PANTARLIH dibubarkan dengan Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 21 ayat (2) UNDANG-UNDANG, di Departemen Luar Negeri dibentuk Panitia Pemilihan untuk warganegara Republik INDONESIA di Luar Negeri yang disebut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. (2) Pada PPLN dibentuk sebuah Sekretariat. (3) Tugas PPLN adalah membantu pelaksanaan tugas PPI dan PPD I Daerah Khusus lbukota Jakarta untuk Pemilihan Umum bagi Warganegara Republik INDONESIA yang bertempat tinggal di Luar Negeri.

(1) Anggota PPLN terdiri dari pejabat Departemen Luar Negeri dan pejabat Sekretariat Umum LPU sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Menteri Luar Negeri.

(2) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengangkat di antara Anggota Panitia sebagai dimaksud dalam ayat (1) seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua atas usul Menteri Luar Negeri.

(3) a.Sekretariat PPLN dipimpin oleh seorang Sekretaris; b.Sekretaris PPLN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, atas usul Menteri Luar Negeri.

(1) Tatakerja PPLN serta susunan dan tatakerja Sekretariatnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara, PPLN dan Sekretariatnya dibubarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Di tiap-tiap Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri termasuk Konsulat Jenderal serta Konsulat-konsulat yang tidak langsung di bawah Kedutaan Besar Republik INDONESIA dibentuk PPS untuk Warga-negara Republik INDONESIA di Luar Negeri yang terdiri dari sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PPLN, atas usul Kepala Perwakilan yang bersangkutan.

(2) a.Ketua PPLN mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua di antara Anggota PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1); b.Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri karena jabatannya tidak dibenarkan diangkat menjadi Anggota PPS setempat.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada PPLN melalui Kepala Perwakilan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan yang bersangkutan.

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPLN, PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Warganegara Republik INDONESIA yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b. cakap menulis dan membaca huruf latin; c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan Bangsa INDONESIA yang bersumber kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis INDONESIA, termasuk organisasi massanya atau yang tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi; f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; g. penduduk wilayah kerja panitia yang bersangkutan.

(1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota-anggota Dewan Pertimbangan LPU, PPI, PPLN, PPDI, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing atau mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh.

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut : a. bagi penganut agama Islam, didahului dengan ucapan "Demi Allah"; b. bagi penganut agama Kristen/Katolik, diakhiri dengan ucapan "Kiranya Tuhan menolong saya"; c. bagi penganut agama Hindu, didahului dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa"; d. bagi penganut agama Budha, didahului dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha".

(3) Bunyi sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

" Saya bersumpah (berjanji dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Pertimbangan LPU/PPI/PPLN/PPD I/PPD II/PPS/PANTARLIH/Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun;

bahwa saya akan memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa dalam menjalankan tugas saya akan bekerja dengan jujur dan cermat dan senantiasa akan mendahulukan kepentingan Negara Republik INDONESIA daripada kepentingan pribadi atau golongan; bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat;

bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar, dan Ideologi Negara, UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan Revolusi Kemerdekaan Bangsa INDONESIA yang bersumber kepada Proklamasi 17 Agustus 1945;

bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesai".

Sumpah/Janji sebagai dimaksud dalam Pasal 31 diucapkan dihadapan pejabat yang mengangkat Anggota yang bersangkutan atau dihadapan pejabat lain yang diberi kuasa untuk mengambil sumpah / janji.

Permulaan waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Setelah Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH mengumumkan jangka waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih dalam wilayah kerjanya, pandaftar mendatangi rumah- rumah penduduk untuk mencatat di antara penghuni rumah-rumah tersebut nama-nama Pemilih serta keterangan-keterangan sebagai dimaksud dalam Pasal 36 pada formulir Kartu Pemilih (Model A). (2) Selain catatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pendaftar mencatat juga jumlah penduduk Warganegara Republik INDONESIA dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini diperoleh dari kepala keluarga atau dari salah seorang anggota keluarga yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Jika ada keragu-raguan, pendaftar dapat meminta bantuan penduduk Desa/Kelurahan yang dianggap mengetahuinya dan setelah memperoleh keterangan-keterangan seperlunya disampaikan kepada Kepala Desa/ Kelurahan/Ketua PANTARLIH untuk diambil keputusan.

(1) Untuk tiap-tiap Desa/Kelurahan disusun dan dipelihara sebuah daftar pemilih dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA), yang memuat nama-nama Pemilih dari Desa/Kelurahan itu.

(2) Seorang Pemilih hanya boleh didaftar satu kali dalam daftar pemilih di seluruh INDONESIA dan jika seorang Pemilih, mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, maka ia harus memilih salah satu di antara tempat tinggal itu, di mana ia terdaftar sebagai penduduk.

Dalam daftar pemilih dimuat keterangan-keterangan mengenai tiap-tiap Pemilih sebagai berikut : a. nama lengkap termasuk gelar dan nama panggilan (jika ada); b. umur/tanggal lahir; c. belum/sudah/pernah kawin; d. jenis kelamin; e. alamat rumah; f. pekerjaan.

(1) Warganegara Republik INDONESIA bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis INDONESIA termasuk organisasi massanya atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", tidak didaftar sebagai Pemilih, kecuali yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya berdasarkan Pasal 10 ayat (3)UNDANG-UNDANG.

Demikian pula bekas anggota organisasi terlarang lainnya tidak didaftar sebagai Pemilih, kecuali apabila berdasarkan suatu peraturan Perundang-undangan seseorang telah mendapat amnesti, abolisi atau grasi.

(2) Mereka yang dipertimbangkan dapat menggunakan hak memilihnya adalah bekas anggota Partai Komunis INDONESIA atau bekas anggota organisasi terlarang lainnya atau yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", yang berada dalam masyarakat serta bekas narapidana G.30.S/PKI, yang pertimbangannya dilakukan secara selektif berdasarkan penelitian dan penilaian secara cermat oleh pejabat yang berwenang.

(3) Kepala Desa/Kelurahan memberikan daftar Warganegara Republik INDONESIA sebagai dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Camat, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah diadakan penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam ayat (2) oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah yang bersangkutan.

(4) Dengan memperhatikan hasil penelitian dan penilaian sebagai dimaksud dalam ayat (3) Menteri Dalam Negeri mengesahkan daftar-daftar tersebut setelah disetujui Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dan selanjutnya menyampaikan salinan daftar-daftar tersebut kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(5) Untuk keperluan pendaftaran pemilih, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU meneruskan salinan daftar sebagai dimaksud dalam ayat (4) kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan.

(6) Tatacara penelitian dan penilaian terhadap mereka sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan pengesahannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

(7) Daftar yang memuat nama-nama Warganegara Republik INDONESIA yang tidak dapat didaftar sebagai Pemilih dan yang telah dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya sebagai dimaksud

dalam ayat (1) tetap dipelihara sebaik-baiknya dan pengaturan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pendaftaran pemilih berakhir setelah Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 43 disahkan.

(1) Atas dasar bahan-bahan sebagai dimaksud dalam Pasal 34 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 33, PANTARLIH harus sudah menyusun Daftar Pemilih Sementara yang memuat nama-nama pemilih yang disusun menurut abjad pada formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) sesuai keperluan.

(2) Seorang Pemilih didaftarkan dengan nama lengkap dan cara penulisannya adalah sebagai berikut : a. nama Pemilih ditulis lebih dahulu, kemudian disambung dengan nama keluarga/marga/suku, gelar dan sebagainya, dan apabila seorang Pemilih mempunyai /menggunakan nama dewasa dari nama kecil maka namanya ditulis menurut kelaziman sehari-hari, dan jika ada nama penggilan ditulis paling belakang. b. wanita yang bersuami atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, namanya ditulis lebih dahulu dan nama suaminya ditulis di belakang.

(3) Daftar Pemilih Sementara dibubuhi cap Kepala Desa/Kelurahan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota lainnya.

(1) a.Satu rangkap Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 39, sehari sesudah selesai penyusunannya diumumkan oleh PANTARLIH pada Kantor Kepala Desa/Kelurahan atau ruangan lain yang ditentukan oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH; b.Tiga rangkap Daftar Pemilih Sementara oleh Kepala Desa/Kelurahan /Ketua PANTARLIH segera dikirimkan kepada Camat/Ketua PPS.

(2) Daftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak boleh dibawa keluar ruangan, dan masyarakat diberi kesempatan melihat daftar itu selama 20 (duapuluh) hari, sejak tanggal pengumumannya.

(3) Dalam jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) yang berkepentingan dapat mengajukan usul perubahan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PANTARLIH untuk dimasukkan namanya dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 42. PANTARLIH segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu, Jika usul itu dapat diterima oleh PANTARLIH segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Berhubung dengan keputusan itu, Daftar Pemilih Sementara diperbaiki seperlunya.

(4) Perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam ayat (3) oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH berangsur-angsur diteruskan kepada Camat/Ketua PPS, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada Daftar Pemilih Sementara yang sudah dikirimkan kepadanya.

(5) Jika usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui PANTARLIH kepada Camat/Ketua PPS. Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH meneruskan secara berangsur-angsur pengaduan tersebut kapada Camat/Ketua PPS untuk segera mendapat keputusan.

(1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berakhir, Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus sudah diperbaiki menurut tatacara sebagai dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), (4), dan ayat (5). Setelah Daftar Pemilih Sementara tersebut diperbaiki, Camat/Ketua PPS mengesahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.

(2) Camat /Ketua PPS segera mengirimkan Daftar Pemilih Tetap sebagai dimaksud dalam ayat (1), satu rangkap kepada kepala Desa/Kelurahan/Ketua/PANTARLIH yang bersangkutan, dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM dan satu rangkap disimpan di Kantor PPS.

(1) Selama 10 (sepuluh) hari sesudah pengesahan Daftar Pemilih Tetap sebagai dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), kepada Pemilih yang namanya belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri kepada PANTARLIH supaya namanya dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, PANTARLIH sudah menyusun Daftar Pemilih Tambahan menurut bentuk dan cara

sebagai dimaksud dalam Pasal 39 serta mengirimkan kepada Camat/Ketua PPS untuk disahkan.

Camat/Ketua PPS segera mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan mengirimkan kembali satu rangkap kepada Kepala Desa/Kelurahan/'Ketua PANTARLIH dan satu rangkap kepada PANWASLAKCAM dan satu rangkap disimpan di kantor PPS.

Pendaftaran Pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 35, 36, 38, 39,40,41,42, dan Pasal 43 diawasi oleh PANWASLAKCAM.

(1) Yang dimaksud dengan asrama dalam Bagian ini, ialah perumahan tempat tinggal anggota ABRI dan keluarganya, yang tata-tertibnya diatur oleh dan dipertanggungjawabkan kepada seorang Komandan.

(2) Mengenai keluarga anggota ABRI dan orang-orang bukan anggota ABRI yang bertempat tinggal dalam asrama, keterangan-keterangan sebagai dimaksud dalam Pasal 36 dan keterangan-keterangan tentang jumlah penduduk sebagai dimaksud dalam Pasal 34, dapat diperoleh PANTARLIH berdasarkan keterangan Komandan yang bertanggung jawab atas asrama tersebut.

(3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga bagi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 42.

Camat/Ketua PPS memberikan salinan daftar nama-nama orang yang telah terdaftar sebagai dimaksud dalam Pasal 45 kepada Komandan sebagai dimaksud dalam Pasal tersebut.

(1) Pemilih yang sedang dirawat dalam rumah sakit dan Pemilih yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana yang tidak sedang menjalani pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c UNDANG-UNDANG, atau Pemilih yang sedang berada dalam tahanan, didaftar dalam rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan oleh pendaftar dari Desa/Kelurahan tempat rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan itu berada.

(2) Pemilih yang telah didaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian dikeluarkan dari rumah sakit, Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan, atas permintaannya diberikan Kutipan Daftar. Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) oleh Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH yang bersangkutan.

Apabila PANTARLIH sudah dibubarkan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) tersebut diberikan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Dengan Kutipan Daftar Pemilih Tetap / Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) tersebut, ia meminta kepada PANTARLIH di Desa/Kelurahan tempat tinggalnya supaya namanya dicatat dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan di tempat itu.

Seorang Pemilih yang sudah didaftar, kemudian dirawat dalam rumah sakit, dipidana dalam Lembaga Pemasyarakatan atau ditahan dalam rumah tahanan, meminta dari tempat tinggalnya Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) mengenai dirinya untuk dipergunakan pada pemungutan suara.

Permintaan itu diajukan dengan perantaraan kepala rumah sakit, kepala Lembaga Permasyarakatan atau kepala rumah tahanan, yang meneruskan permintaan itu kepada Camat/Ketua PPS dari tempat tinggalnya.

Setelah Camat/Ketua PPS memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap / Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) dalam Daftar Pemilih Tetap / Daftar Pemilih Tambahan diadakan catatan, bahwa Pemilih dimaksud tidak akan memberikan suara pada tempat pemungutan suara di mana ia didaftarkan.

Apabila Pemilih mengembalikan kutipan itu kepada Camat/Ketua PPS yang bersangkutan, maka catatan dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan tersebut dihapus. (3) Tatacara pendaftaran Pemilih yang bertempat tinggal di tempat kediaman Perwakilan Asing dan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU.

(1) Pemilih yang berada di luar negeri mendaftarakan diri dengan datang sendiri atau dengan surat kepada PPS sebagai dimaksud dalam Pasal 29, yang bertindak sebagai PANTARLIH

dengan membawa/disertai surat-surat bukti yang diperlukan. Dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36.

(2) Penyusunan dan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39.

Perubahan-perubahan dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan atas keterangan Pemilih sendiri.

(3) Jika pada Kantor Perwakilan di Luar Negeri sudah tersedia daftar Warga-negara Republik INDONESIA yang berada dalam wilayah Kantor Perwakilan itu yang terpelihara, maka daftar tersebut dapat dipergunakan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan.

(1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah disahkannya Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 43, Camat/Ketua PPS harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerah pemungutan suara, kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, dan bagi Ketua PPS untuk Warganegara Republik INDONESIA di Luar Negeri harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih kepada Ketua PPLN.

(2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih dalam daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, dan Ketua PPLN harus sudah menyampaikan daftar jumlah pemilih di Luar Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I Daerah Khusus lbukota Jakarta.

(3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (2) berakhir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I / Ketua PPD I harus sudah mengirimkan daftar jumlah pemilih yang terdaftar dalam daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan Menteri dalam Negeri/Ketua LPU yang diperinci menurut Daerah Tingkat II.

(4) Daftar jumlah pemilih yang terdaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2), dan ayat (3) dibuat pada formulir Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC 1).

(1) Sehari sesudah berakhir penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik INDONESIA yang terdaftar dalam Desanya/Kelurahannya kepada Camat/Ketua PPS yang bersangkutan.

(2) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, Camat / Ketua PPS harus sudah memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik INDONESIA yang terdaftar dalam daerah pemungutan suara kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, dan bagi Ketua PPS untuk Warganegara Republik INDONESIA di Luar Negeri harus sudah memberi tahukan jumlah Warganegara Republik INDONESIA di Luar Negeri kepada Ketua PPLN.

(3) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat -(2) berakhir, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik INDONESIA yang terdaftar dalam daerah nya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, dan Ketua PPLN harus sudah memberitahukan jumlah Warganegara Republik INDONESIA di Luar Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I Daerah Khusus lbukot Jakarta.

(4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (3) berakhir, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I harus sudah memberitahukan jumlah penduduk Warganegara Republik INDONESIA yang terdaftar dalam daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang diperinci menurut Daerah Tingkat II

(5) Jumlah penduduk Warganegara Republik INDONESIA yang terdaftar sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), dibuat pada formulir Daftar Jumlah Penduduk Warganegara Republik INDONESIA (Model AD1).

(1) PPS menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang dibuat pada formulir sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara, dengan memperhatikan nama-nama Pemilih yang akan memberikan suara ditiap tempat pemungutan suara.

(2) Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Camat/Ketua PPS kepada KPPS sesudah KPPS dibentuk.

(1) Sampai pada waktu 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara, PPS memelihara Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan dengan mengadakan perubahan yang diperlukan berhubung dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang Pemilih yang telah terdaftar. Perubahan itu diadakan atas keterangan Kepala Desa/Kelurahan/Ketua PANTARLIH yang

bersangkutan atau apabila PANTARLIH sudah dibubarkan, dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

(2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari menjelang hari pemungutan suara, tidak boleh lagi diadakan perubahan sebagai dimaksud dalam ayat (1), kecuali untuk menghapus nama Pemilih yang dapat dibuktikan tidak mempunyai hak untuk memilih.

(1) Seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43, apabila ternyata tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UNDANG-UNDANG tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

(2) Bagi seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tambahan yang tidak dapat menggunakan hak memilihnya sebagai dimaksud dalam ayat (1), diperlukan keterangan dari pihak/ instansi yang berwenang, dan bagi yang sedang terganggu jiwa/ingatannya didasarkan pada kenyataan keadaan orang yang bersangkutan pada waktu pemungutan suara dilaksanakan.

(1) Dalam hal seorang Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih pindah tempat tinggal dari satu Desa/Kelurahan ke Desa/Kelurahan lain sebelum waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka yang bersangkutan memberitahukan kepindahannya kepada Kepala Desa/ Kelurahan. Kepala Desa/Kelurahan memberikan surat keterangan kepindahan yang dibuat pada formulir Kutipan Daftar Pemilih Tetap/ Daftar Pemilih Tambahan (Model AB), guna memindahkan namanya sebagai Pemilih di Desa / Kelurahan di tempat tinggalnya yang baru.

(2) Sebelum jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berakhir, Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggal Pemilih yang baru sesuai maksud kepindahan Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) mencatat nama Pemilih tersebut dalam formulir Kartu Pemilih (Model A) dan dalam formulir Daftar Pemilih Sementara/Tetap/Tambahan (Model AA) serta dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap / Daftar Pemilih Tambahan sesuai ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan pada Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) dari Pemilih yang bersangkutan diberi tanda/keterangan yang menyatakan bahwa formulir Model AB tersebut sudah tidak berlaku lagi.

(3) Apabila pemindahan nama Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) berakhir, maka Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) dibubuhi tanda/keterangan bahwa formulir Model AB tersebut berlaku untuk memberikan suara di TPS serta ditanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggal Pemilih yang baru dan dikembalikan kepada Pemilih yang bersangkutan tetapi namanya tidak dicatat dalam Salinan Daftar Pemilih

Tetap/Daftar Pemilih Tambahan.

(4) Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang dikembalikan sebagai dimaksud dalam ayat (3) diperlakukan sama sebagai Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 116.

Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan Kartu Pemilih tetap dipelihara sebaik-baiknya sesudah selesainya pemungutan suara dan pengaturan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai di maksud dalam Pasal 50 ayat (4) berakhir, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sudah MENETAPKAN :

a. Jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan; b. Jumlah Anggota DPRD I yang dipilih untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan; c. Jumlah Anggota DPRD II yang dipilih untuk Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(1) Penetapan jumlah Anggota DPR yang dipilih untuk tiap Daerah Pemilihan diatur menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1975, berdasarkan hasil pendaftaran jumlah penduduk Warga negara Republik INDONESIA sebagai dimaksud dalam Pasal 50.

(2) Penetapan jumlah Anggota DPRD I dan DPRD 11 yang dipilih untuk masing-masing Daerah Pemilihan diatur menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1976 sebagai dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan hasil pendaftaran jumlah penduduk Warganegara Republik INDONESIA sebagai dimaksud dalam Pasal 50.

(1) Organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, selanjutnya dalam Bab V ini dapat disingkat organisasi, yang akan mengajukan calon-calonnya untuk keanggotaan DPR, DPRD I, dan DPRD II, mengajukan nama dan tanda gambar organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 18 UNDANG-UNDANG kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal permulaan waktu penyelenggaraan pendaftaran pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi untuk Pemilihan Umum Anggota Badan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR.

(3) Nama organisasi yang diajukan adalah nama organisasi peserta Pemilihan Umum atau singkatannya.

(4) a.Tanda gambar organisasi yang diajukan harus terang dan jelas, sederhana dan hanya berwarna hitam dan putih; b.Tanda gambar organisasi dibuat dalam persegi empat yang berukuran 5(lima) sentimeter panjang dan 5 (lima) sentimeter lebar dan gambarnya di atas kertas putih persegi panjang yang berukuran 20 (duapuluh) Centimeter panjang dan 15 (lima belas) sentimeter lebar, sehingga di bawah tanda gambar itu tersedia persegi empat yang kosong yang berukuran 15 (lima belas) sentimeter panjang dan 15 (lima belas) sentimeter lebar; c.Tanda gambar organisasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam rangkap 5 (lima).

Apabila nama dan tanda gambar organisasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 58, Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU mengembalikan tanda gambar tersebut kepada organisasi yang bersangkutan untuk diperbaiki.

(1) Tanda gambar organisasi ditolak Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU apabila : a. bertentangan dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UNDANG-UNDANG. b. tanda gambar organisasi sama atau mirip dengan tanda gambar organisasi lain atau

tanda gambar organisasi tersebut dapat menimbulkan keragu-raguan bagi para Pemilih.

(2) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dapat mengadakan perundingan seperlunya dengan yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari sesudah jangka waktu yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) berakhir.

Dalam perundingan tersebut diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terganggunya keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat Pancasila dari UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dihubungkan dengan penggunaan tanda gambar organisasi dalam Pemilihan Umum.

(1) Nama dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) segera diberitahukan secara langsung kepada organisasi yang mengajukan nama dan atau tanda gambar dengan disertai alasan penolakannya. Organisasi yang menerima pemberitahuan penolakan harus memberikan tanda penerimaan.

(2) Setelah menerima pemberitahuan penolakan nama dan atau tanda gambar, organisasi yang mengajukannya harus segera menyampaikan nama dan atau tanda gambar yang lain sebagai penggantinya.

Pengganti nama dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak harus sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berakhir.

(1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah menerima penggantian nama dan atau tanda gambar organisasi yang ditolak, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU harus sudah MEMUTUSKAN nama dan tanda gambar yang dipakai dalam Pemilihan Umum dan menentukan nomornya masing-masing.

(2) Nama dan tanda gambar organisasi serta nomornya yang telah diputuskan sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dan diumumkan dalam Berita Negara.

(3) Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengirimkan salinan surat keputusan sebagai dimaksud dalam ayat (2) kepada yang mengajukan nama dan tanda gambar organisasi.

(4) Setelah nama dan tanda gambar organisasi beserta nomornya diumumkan dalam Berita Negara, organisasi dapat :

a. memasangnya di depan kantor organisasi yang bersangkutan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah; b. memuatnya dalam surat-surat kabar atau penerbitan-penerbitan lainnya yang telah mendapat surat izin terbit, c. menyebarkannya kepada anggota-anggotanya.

(1) Organisasi mengajukan calon-calonnya dengan mengisi formulir Surat Pencalonan (Model B).

(2) Untuk keperluan pencalonan Dewan Pimpinan Pusat organisasi menerima salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) sebanyak yang diperlukan. Pengurus organisasi di tingkat Daerah yang memerlukan salinan tersebut dapat memintanya kepada Dewan Pimpinan Pusat Organisasi masing-masing.

(3) Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR dapat mengadakan kesepakatan penggabungan suaranya untuk diperhitungkan dalam pembagian jumlah wakil. Kesepakatan penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisasi yang mengajukan calon pada formulir Surat Pencalonan (Model B) sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan juga pada daftar calon sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

(4) Surat pencalonan beserta lampiran-lampirannya sebagai dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung mulai 10 (sepuluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk keanggotaan DPR oleh Pimpinan Pusat Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR kepada PPI; b. untuk keanggotaan DPR I oleh Pimpinan Daerah Tingkat I Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR kepada PPD I; c. untuk keanggotaan DPRD II oleh Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Persatuan, PDI dan GOLKAR kepada PPD II.

(1) Nama calon ditulis menurut cara yang ditentukan untuk pengisian Daftar Pemilih Tetap / Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Nama calon diajukan untuk tiap Daerah Pemilihan dalam daftar calon tersendiri pada formulir Daftar Calon Organisasi (Model BA) dalam urutan sebagaimana dikehendaki oleh organisasi yang mengajukan daftar tersebut.

Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, nama calon yang diajukan untuk mewakili Daerah Tingkat II diambil dari nama-nama calon yang tercantum dalam formulir Daftar Calon Organisasi (Model BA) tersebut di atas, ditulis dalam formulir Lampiran Daftar Calon Organisasi (Model BA 1).

(3) a.Organisasi dilarang mencalonkan seseorang untuk pemilihan umum Anggota DPR lebih dari satu Daerah Pemilihan; b.Organisasi dilarang mencalonkan seseorang untuk lebih dari satu DPRD yang sejenis.

(1) Surat Pencalonan harus dilampiri Daftar Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan surat-surat keterangan dari masing-masing calon mengenai syarat-syarat sebagai dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Surat-surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari antara lain : a. Surat-surat keterangan mengenai syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG. b. surat keterangan mengenai hal sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c UNDANG-UNDANG.

(3) Surat-surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) adalah surat-surat pernyataan dan atau surat-surat keterangan yang berfungsi sebagai bukti bahwa syarat sebagai calon telah dipenuhi dan yang dikeluarkan/disahkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.

(1) Surat Pencalonan beserta lampiran-lampirannya untuk keanggotaan DPR sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan Pasal 66 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI. Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI menyampaikan Surat-surat Pencalonan tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada Panitia Peneliti Pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1975 guna memperoleh penelitian.

(2) Surat Pencalonan beserta lampiran-lampirannya untuk keanggotaan DPRD I atau DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf b dan huruf c serta Pasal 66, diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD II atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II menyampaikan Surat-surat Pencalonan tersebut beserta lampiran-lampirannya kepada Panitia Peneliti Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1976 sebagai dimaksud dalam ayat (1), guna memperoleh penelitian.

(3) Jika Daftar Calon Organisasi memuat nama calon melebihi jumlah yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) UNDANG-UNDANG maka Daftar Calon Organisasi itu dikembalikan kepada organisasi yang bersangkutan untuk diadakan penyelesaian sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

(4) a.Seorang calon dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi jika ia tidak memenuhi syarat- syarat untuk menjadi calon sebagai dimaksud dalam Pasal 66; b.Pengeluaran seorang calon dari Daftar Calon Organisasi oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan, diberitahukan kepada organisasi-organisasi yang mengajukan Daftar Calon Organisasi itu disertai alasannya dan organisasi tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan dan diberi kesempatan pula untuk memperbaiki Daftar Calon Organisasi itu.

(5) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) berakhir, Panitia-panitia Pemilihan harus sudah selesai memeriksa surat- surat pancalonan beserta lampiran-lampirannya, termasuk penelitian oleh Panitia Peneliti Pusat/Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 1976 sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan sudah memberitahukan tentang Daftar Calon Organisasi yang tidak memenuhi syarat kepada organisasi yang bersangkutan.

(6) Kesempatan untuk membela calon dan memperbaiki Surat Pencalonan/ Daftar Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam ayat (4) huruf b, diadakan selama 30 (tigapuluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (5) berakhir.

(1) Surat Pencalonan ditolak apabila yang digunakan bukan formulir sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), atau apabila diterima oleh Panitia Pemilihan yang bersangkutan sesudah waktu yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4).

(2) Formulir-formulir sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2), formulir-formulir yang dipergunakan untuk memenuhi ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) serta formulir-formulir kelengkapan administrasi pencalonan disediakan oleh PPI/ PPD I/PPD II dapat diminta kepada kantor PPI/PPD I/PPD II pada hari/jam kerja kantor Pemerintah selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai waktu pengesahan nama dan tanda gambar sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berakhir.

(1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari sesudah kesempatan untuk membela calon dan memperbaiki Surat Pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) berakhir, PPI, PPD I dan PPD II masing-masing harus sudah selesai menyusun daftar calon sementara

dengan menggunakan formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPR (Model BC), formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD I (Model BD), dan formulir Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPRD II (Model BE).

(2) Penyusunan Daftar Calon Sementara dilakukan seperti berikut: a. tanda gambar sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) ditempelkan belajar dari kiri ke kanan menurut urutan nomornya di atas sehelai kertas; b. di atas tanda gambar dicantumkan nama organisasi, di atas nama organisasi itu ditulis nomor; c. di bawah masing-masing tanda gambar dicantumkan nama-nama calon sesuai dengan Daftar Calon Organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2); d. di bawah masing-masing nama calon ditulis dalam tanda kurung nama kota tempat tinggalnya, dicetak dalam huruf balok; e. Daftar calon Sementara ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya seperdua jumlah anggota masing-masing Panitia Pemilihan.

(3) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah jangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) berakhir, masing-masing Panitia Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus sudah memperbanyak Daftar Calon Sementara yang telah disusun, untuk diumumkan secara luas dan efektif. Untuk pengumuman itu PPI mengirimkan Daftar Calon Sementara untuk DPR bagi tiap Daerah Pemilihan kepada PPD I yang bersangkutan dan PPD II mengirimkan Daftar Calon Sementara untuk DPRD II kepada PPD I yang bersangkutan.

(4) Pengumuman Daftar Calon Sementara dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dalam Daerah Pemilihannya dan memuatnya dalam sekurang-kurangnya satu harian yang diterbitkan di tempat kedudukan PPD I atau jika harian yang dimaksud itu tidak ada, dimuat dalam satu harian lain yang oleh PPD I dianggap terbanyak dibaca dalam daerah itu, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh PPD I

(5) Selain cara pengumuman sebagai dimaksud dalam ayat (4) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I berusaha supaya selembar dari harian itu atau selembar dari pengumuman dengan cara lain sebagai di maksud dalam ayat (4) dapat dilihat di tiap-tiap kantor PPS oleh khalayak ramai.

Selama 30 (tiga puluh) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) berakhir, setiap orang dapat mengemukakan keberatan atas isi Daftar Calon Sementara dengan disertai alasan-alasannya kepada Panitia Pemilihan yang bersangkutan. Panitia Pemilihan tersebut memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan itu.

(1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 70 berakhir, PPI, PPD I dan PPD II masing-masing harus sudah menyusun Daftar Calon Tetap untuk Daerah Pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UNDANG-UNDANG. Bilamana jumlah calon kurang daripada jumlah anggota yang harus dipilih dalam suatu Daerah Pemilihan, maka Panitia Pemilihan yang bersangkutan mengusahakan penambahan calon menurut tatacara sebagai dimaksud dalam Bagian Kedua BAB V, dan untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dengan Mengingat ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UNDANG-UNDANG.

(2) Daftar Calon Tetap segera diumumkan oleh masing-masing Ketua Panitia Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara/Lembaran Daerah dan diumumkan secara luas sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), (4), dan ayat (5).

(3) Panitia-panitia Pemilihan masing-masing mengirimkan Daftar Calon Tetap yang tercetak kepada tiap-tiap PPS dalam wilayah kerjanya sebanyak yang diperlukan.

(1) Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum, Partai Persatuan, PDI, dan GOLKAR mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh wilayah INDONESIA, yaitu bahwa ketiga organisasi peserta Pemilihan Umum mempunyai kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan, dan pelayanan yang sama dalam melaksanakan kampanye serta mempunyai kewajiban yang sama untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) : a. semua pihak harus tetap berpedoman kepada Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), dan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; b. seluruh masyarakat harus memperhatikan dan memelihara keamanan dan ketertiban umum serta kepentingan umum.

(1) Kampanye Pemilihan Umum yang merupakan kegiatan organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diselenggarakan oleh pengurus dan atau anggota organisasi peserta Pemilihan Umum.

(2) Kegiatan-kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan antara lain dalam bentuk : a. rapat umum; b. pawai, c. keramaian umum, pesta umum dan pertemuan umum; d. penyiaran melalui RRI/TV-RI; e. penyebaran kepada umum dan atau penempelan di tempat-tempat umum : poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, filem, kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan dan penggunaan media massa serta kegiatan penyebaran dengan alat peragaan lainnya; f. segala macam dan bentuk pertunjukan umum.

Tema dan materi kampanye Pemilihan Umum adalah program tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional.

Kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, dan berakhir 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

(1) Organisasi peserta Pemilihan Umum yang mengadakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, b, c, dan huruf f harus memberitahukan secara tertulis kepada penguasa yang berwenang setempat serendah- rendahnya Komandan Kepolisian Tingkat Kecamatan, dan dalam hal di suatu wilayah belum ada kantor Kepolisian ialah Camat Kepala Kecamatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan kampanye tersebut diadakan.

(2) Bilamana penguasa sebagai dimaksud dalam ayat (1)mengetahui, bahwa pada waktu yang bersamaan akan diadakan beberapa rapat, pertemuan umum, pawai atau pengumpulan massa lainnya, di tempat yang letaknya sama atau berdekatan dan ia berpendapat bahwa keamanan tidak akan dapat terjamin dengan baik, maka ia dapat menentukan waktu dan tempat lain untuk satu atau beberapa rapat, pertemuan umum, pawai atau pengumpulan massa lainnya tersebut.

(3) Poster, plakat, surat-surat selebaran, slide, filem, kaset, slogan/semboyan, spanduk, brosur, tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, dan alat peragaan, lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dipergunakan dalam kampanye Pemilihan Umum, harus diberitahukan lebih dahulu kepada penguasa sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Untuk penelitian naskah kampanye Pemilihan Umum dari masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum yang disiarkan melalui RRI dan TVRI dibentuk panitia peneliti naskah kampanye pada PPI, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Menteri Penerangan mengatur lebih lanjut penggunaan RRI dan TVRI dalam rangka kampanye Pemilihan Umum termasuk pengaturan penggunaan Radio bukan RRI.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota / pengurus Partai Persatuan, PDI, atau GOLKAR serta Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

(3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi pegawai Bank milik Negara, Perusahaan milik Negara, dan Perusahaan milik Daerah.

(4) Ketentuan teknis perizinan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(1) Ketentuan bahwa anggota ABRI tidak dibenarkan berkampanye karena tidak menggunakan hak memilih dan dipilih sebagai dimaksud dalam Pasal 11 dan 14 UNDANG-UNDANG, diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

(2) Mereka yang tidak diberi hak memilih dan dipilih, dan mereka yang hak pilihnya dicabut oleh keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dilarang : a. ikut aktif dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum; b. diperkenalkan atau diperlihatkan kepada umum dalam kampanye Pemilihan Umum.

Dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum semua pihak tidak boleh mempermasalahkan eksistensi, menyelewengkan, memutar balikkan arti dan isi, merongrong pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945, serta membuat rakyat ragu-ragu terhadap kebenaran Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945.

(1) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan Pemerintah dan pejabatnya, agama/kepercayaan, golongan, organisasi, negara asing atau perorangan serta perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan etika/tata krama menurut Pancasila.

(2) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum organisasi peserta Pemilihan Umum dilarang menyalahgunakan tanda gambarnya sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan timbulnya tekanan bathiniah pada Pemilih dalam memberikan suaranya.

(3) Dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum dilarang untuk mengadakan segala kegiatan berupa tindakan, ucapan, tulisan, gambar dan lukisan yang dapat memberikan kesan pada orang banyak bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat dirasakan mengandung maksud : a. sebagai usaha : (i) menghina Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, dan Kitab Suci masing-masing agama; (ii) menjelekkan atau menghina suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (iii) anti agama lain; (iv) mengaburkan dan memberikan ketidak pastian jaminan akan kebebasan menjalankan dan menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, b. melakukan intimidasi, tekanan atau ancaman dari satu pihak terhadap pihak lain; c. yang berakibat merusak dan mengganggu persatuan dan kesatuan nasional d. dapat menimbulkan perasaan kesukuan/kedaerahan yang berlebih-lebihan atau anti kesukuan, serta rasialisme; e. memberikan penilaian negatif dan atau menjelek-jelekkan: (i) terhadap organisasi atau negara asing; (ii) dengan memperbandingkan antar organisasi peserta Pemilihan Umum dan atau antar organisasi lain; (iii) terhadap panji-panji, bendera, vandel, dan tanda gambar dari suatu organisasi; f. mengadakan suatu penilaian dan usaha memperkecil serta meremehkan kebijaksanaan Pemerintah, pejabat-pejabatnya baik sipil maupun Militer, dan dari perorangan dari pejabat dimaksud.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagai dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Pasal 81, dan Pasal 82 dapat berakibat dibubarkan atau diberhentikannya pelaksanaan kampanye oleh yang berwenang.

(1) Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan serentak dalam satu hari pada tanggal yang sama di seluruh Wilayah Negara Republik INDONESIA secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

(3) Untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD 11 sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kecamatan / Wilayah setingkat dengan Kecamatan sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) yang menjadi wilayah kerja PPS merupakan Daerah Pemungutan Suara.

(1) Pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan di tempat pemungutan suara, selanjutnya disingkat TPS.

(2) Camat/Ketua PPS MENETAPKAN jumlah dan letak TPS dalam wilayah kerjanya.

(3) Untuk melaksanakan pemungutan suara, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II membentuk KPPS untuk tiap TPS sebagai dimaksud dalam ayat (2).

(4) Anggota-anggota KPPS, termasuk Ketuanya terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, semuanya dari unsur Pemerintah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat sebagai dimaksud dalam ayat (3) atas usul Camat / Ketua PPS.

Anggota-anggota KPPS sedapat-dapatnya diambilkan dari bekas pendaftar sebagai dimaksud dalam Pasal 1 huruf h dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 30. (5) Masa kerja KPPS ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dan menyelesaikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sampai menyerahkan hasilnya kepada TPS yang bersangkutan untuk disampaikan kepada PPD II.

(1) Penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPP, DPRD I dan DPRD II yang menjadi tugas dan tanggung jawab PPS dilaksanakan oleh KPPS dalam Rapat Pemungutan Suara bertempat di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).

(2) Rapat Pemungutan Suara menyelesaikan dua acara yaitu : a. pelaksanaan pemungutan suara, dan b. pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

(3) Dalam melaksanakan Rapat Pemungutan Suara sebagai di maksud dalam ayat (2), KPPS bertanggung jawab kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan.

(1) Sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengurus organisasi peserta Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dalam wilayah kerjanya mengenai : a. hari dan tanggal pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), b. letak TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2); c. kesempatan bagi organisasi peserta Pemilihan Umum untuk mengirimkan seorang wakilnya untuk menjadi saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap TPS.

(2) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c ialah komisaris/pembantu komisaris organisasi yang bersangkutan. Dalam hal jumlah komisaris/pembantu komisaris organisasi peserta, Pemilihan Umum dalam wilayah kerja PPS kurang dari jumlah TPS maka untuk memenuhi jumlah wakil organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan sebanyak jumlah TPS dapat diambil dari anggotanya yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang meliputi TPS yang bersangkutan.

(3) a.Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan tiap organisasi peserta Pemilihan Umum harus sudah mengajukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD 11 nama seorang saksi untuk tiap TPS sebagai wakil organisasi yang bersangkutan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara. b.Dalam mengajukan nama saksi sebagai dimaksud dalam huruf a dapat juga diajukan nama seorang wakil organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan yang akan ditunjuk untuk menggantikan saksi apabila yang bersangkutan berhalangan.

(4) Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) secara organik masuk KPPS yang pengesahannya dilakukan dengan keputusan Pejabat sebagai dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3).

(5) Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) juga merangkap sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di TPS dan memulai tugasnya sejak penyiapan TPS sampai dengan pengiriman kotak suara kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas saksi tersebut menerima petunjuk teknis dari PANWASLAKCAM.

(6) Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (5) dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

(7) Saksi sebagai dimaksud dalam ayat (4) pada saat akan mulai melakukan tugasnya sebagai dimaksud dalam ayat (5) harus menunjukkan surat keputusan pengesahannya sebagai saksi dan menyerahkan surat keterangan mengenai dirinya dari pengurus organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan dan surat keterangan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam wilayah kerja PPS atau dalam Desa/Kelurahan kepada Ketua KPPS di TPS.

(8) Ketidakhadiran saksi dari organisasi peserta pemilihan Umum pada hari pemungutan suara tidak mempengaruhi pelaksanaan pemungutan suara dan keabsahan pemungutan suara.

(9) Apabila dalam suatu TPS saksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) tidak seorangpun yang hadir pada saat dimulai Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS dapat meminta Pemilih yang hadir sebagai saksi.

(1) Ketua KPPS sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing atau mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh dihadapan Camat/Ketua PPS atau Pejabat yang ditunjuknya.

(2) Anggota KPPS dan saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing atau mengucapkan janji dengan sungguh-sungguh di hadapan Ketua KPPS.

(3) Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berlaku untuk pengucapan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

(1) Dalam penetapan jumlah dan letak TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), Camat/Ketua PPS juga menentukan wilayah kerja KPPS dengan memperhatikan tempat tinggal Pemilih-pemilih yang akan memberikan suaranya di TPS tersebut, sehingga untuk datang ke TPS dan kembali pulang tidak perlu bermalam.

(2) Bagi tiap TPS diterangkan wilayahnya dan alamatnya yang didasarkan atas perkiraan bahwa jumlah Pemilih yang bertempat tinggal dalam wilayah tersebut dapat selesai memberikan suaranya di TPS itu dalam waktu pemungutan suara yang sudah ditentukan

dan keadaan tempatnya dapat menjamin bahwa Pemilih dapat memberikan suara secara bebas dan rahasia serta tidak terganggu.

(3) Nama TPS ialah nama Desa/Kelurahan di mana TPS itu ditetapkan letaknya. Apabila dalam satu Desa/Kelurahan ditetapkan lebih dari satu TPS maka pada nama itu ditambahkan angka Rumawi I, II, dan seterusnya.

(4) Tiap TPS harus cukup luas, sehingga di dalamnya terdapat cukup ruang untuk : a. tempat duduk Ketua, Anggota dan Saksi; b. tempat duduk Pemilih yang menunggu giliran akan memberikan suara; c. tempat bilik pemberian suara yang menjamin Pemilih dapat memberikan suara dengan bebas dan rahasia; d. tempat kotak suara.

(1) Untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dibuat surat suara, yang mudah dapat dilihat perbedaan warnanya bagi tiap jenis Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

(2) Pada surat suara dicantumkan hal-hal sebagai berikut : a. tulisan "Surat Suara"; b. nama Badan Perwakilan Rakyat; c. nama Daerah Pemilihan/Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan; d. tahun pemilihan; e. nomor, nama dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum; f. tanda yang menjamin bahwa surat suara itu tidak palsu atau yang dipalsukan; g. nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan; h. nama TPS; dan disediakan bagian untuk tanda tangan Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS,

(3) Nomor, nama dan tanda gambar organisasi peserta Pemilihan Umum disusun berurutan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU sebagai dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). Bentuk, isi dan hal-hal lain mengenai surat suara ditentukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(4) Nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan dan nama TPS yang akan diisi oleh Ketua KPPS, ditempatkan di bagian luar daripada surat suara dalam keadaan terlipat, sedangkan bagian yang memuat nomor, nama, dan tanda gambar berada di bagian dalam. Pada bagian luar tersebut disediakan Pula bagian untuk membubuhkan tanda tangan Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS.

(1) Pembuatan surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilakukan oleh LPU.

(2) LPU mengirimkan surat suara kepada PPD II sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan yang tercantum dalam Daftar Jumlah Pemilih Yang Terdaftar (Model AC I) sebagai dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), ditambah 20% (dua puluh persen) dan harus sudah diterima oleh PPD II selambat- lambatnya 50 (limapuluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Pengiriman surat suara tersebut dilakukan dengan mengutamakan pengamanannya.

(3) PPD II mengatur pembagian jumlah surat suara untuk tiap PPS sesuai dengan jumlah Pemilih yang akan memberikan suaranya di tiap TPS dalam tiap wilayah kerja PPS menurut daftar jumlah pemilih yang diterima dari masing-masing PPS.

(4) PPD II mengirimkan surat suara dalam keadaan dibungkus dan disegel terperinci untuk tiap TPS kepada PPS dalam wilayah kerja PPS. Dari tambahan jumlah surat suara 20% (duapuluh persen) sebagai dimaksud dalam ayat (2), yang 10% (sepuluh persen) dimasukkan dalam bungkusan-bungkusan tersebut dan yang 10% (sepuluh persen) lagi dibungkus tersendiri untuk cadangan di PPS. Dibagian luar bungkusan ditulis keterangan tentang isinya dan alamatnya. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara, PPS harus sudah menerima surat suara tersebut.

(5) (5)Setelah menerima bungkusan surat suara sebagai dimaksud dalam ayat (4), tanpa membukanya PPS mengirimkan bungkusan- bungkusan surat suara untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya kepada PPS yang bersangkutan.

(1) Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan oleh KPPS dipergunakan untuk meneliti Pemilih-pemilih yang bertempat tinggal dalam wilayah TPS yang bersangkutan guna penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan kepada Pemilih-pemilih tersebut mengenai waktu dan tempat memberikan suara.

(2) PPS menyediakan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS yang diperlukan oleh KPPS untuk meneliti Pemilih-pemilih yang datang untuk memberikan suara di TPS.

(1) PPI/PPD I/PPD II mengirimkan Daftar Calon Tetap DPR/DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), menurut jenjang jabatannya masing-masing kepada tiap PPS sebanyak 5 (lima) kali jumlah TPS dalam wilayah kerja PPS yang bersangkutan.

(2) Daftar Calon Tetap sebagai dimaksud dalam ayat (1) oleh PPS selanjutnya dikirimkan kepada tiap KPPS untuk dipasang di TPS pada hari pemungutan suara sebelum Rapat Pemungutan Suara dimulai di tempat-tempat sebagai berikut : a. sehelai di dalam tiap bilik pemberian suara;

b. sehelai di dekat tempat duduk para Pemilih; c. sehelai di luar TPS di dekat pintu masuk.

(1) Untuk keperluan pemungutan suara, PPD II mengatur pengadaan alat-alat perlengkapan untuk pemberian suara yaitu : a. alas pencoblosan surat suara yang berbentuk bantalan; b. alat pencoblos surat suara.

(2) Alas pencoblosan maupun alat pencoblos sebagai dimaksud dalam ayat (1), dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak pula dapat menyebabkan surat suara menjadi rusak.

(3) Alat pencoblos dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan, dan lubang pada surat suara bekas pencoblosan dengan alat tersebut harus dapat dilihat dengan mudah dan surat suara tidak menjadi rusak karenanya.

(4) Bentuk, ukuran, bahan dan pengadaan alas pencoblosan surat suara dan alat pencoblos surat suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Untuk keperluan pemungutan suara disediakan kotak suara untuk tempat surat-surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih.

(2) Kotak suara dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan tidak merusakkan surat suara, sedangkan tata pembuatannya diatur sedemikian rupa sehingga kerahasiaan surat suara terjamin.

(3) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II di tiap TPS disediakan 1 (satu) buah kotak suara.

(4) Kotak suara harus berbentuk sedemikian rupa sehingga dapat dibuka dan ditutup dengan kunci dan mempunyai celah yang cukup lebar untuk memasukkan sehelai surat suara dalam keadaan terlipat, tetapi tidak dapat untuk mengambilnya kembali melalui celah tersebut.

(5) Tata pembuatan, bahan dan pengadaan kotak suara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Selain alat-alat perlengkapan untuk keperluan pemungutan suara, sebagai dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 94, dan Pasal 95, maka disediakan pula alat-alat keperluan administrasi untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

(2) Alat-alat keperluan administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri : a. Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) beserta lampiran-lampirannya; b. formulir Catatan Penghitungan Suara di TPS (Model CA 1); c. formulir Surat Pemberitahuan/Penggilan Untuk Memberikan Suara (Model C); d. sampul-sampul dan map-map; e. kertas pembungkus dan tali; f. alat untuk menyegel sampul-sampul, kotak suara, dan lain sebagainya; g. alat-alat tulis/kantor lainnya.

(3) Alat-alat keperluan administrasi sebagai dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU yang dalam pelaksanaan pengadaannya dapat memberikan wewenang kepada Panitia-panitia Pemilihan.

(1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum hari pemungutan suara, Ketua KPPS sudah mengumumkan tempat dan waktu penyelenggaraan pemungutan suara dalam wilayah kerjanya.

(2) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara kepada Pemilih- pemilih yang akan memberikan suara. Surat Pemberitahuan/Panggilan Untuk Memberikan Suara tersebut berisi: a. nomor dan nama Pemilih seperti yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS; b. hari tanggal dan waktu pemungutan suara yang dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 waktu setempat; c. alamat TPS

(3) Pemilih yang sampai 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara belum menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2), diberi kesempatan memintanya kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemungutan suara di mulai.

(4) Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2), harus dibawa oleh Pemilih sendiri dan diserahkan kepada Ketua KPPS pada waktu akan memberikan suaranya sebagai bukti kehadirannya.

(1) Pemilih yang sehubungan dengan pekerjaan/perjalanannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di TPS yang telah ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dapat meminta Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang berlaku sebagai Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara di TPS

lain kepada Kepala Desa/Kelurahan di tempat tinggalnya dan Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan harus memberikannya.

(2) Kepala Desa/Kelurahan setelah memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang diminta oleh Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) mengadakan catatan pada Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan dan pada Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS, dengan tujuan agar kepada Pemilih yang bersangkutan tidak diberikan Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara di TPS dimana Pemilih yang bersangkutan terdaftar.

(3) Permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) oleh Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2).

(4) Apabila permintaan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) sebagai dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sesudah menerima Surat Pemberitahuan/Panggilan maka Surat Pemberitahuan Panggilan, yang sudah diterima Pemilih harus dikembalikan kepada Kepala Desa/Kelurahan yang memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB).

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Penyampaian Surat Pemberitahuan/Panggilan kepada Pemilih-pemilih yang akan memberikan suaranya sebagai dimaksud dalam Pasal 97, diawasi oleh PANWASLAKCAM.

(1) Untuk mengadakan Rapat Pemungutan Suara di TPS, disediakan: a. meja dan tempat duduk Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS; b. meja dari tempat duduk Anggota KPPS; c. meja dan tempat duduk 3 (tiga) orang saksi; d. tempat duduk para Pemilih; e. bilik pemberian suara dan meja/papan; f. tempat untuk menempatkan kotak suara; g. tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap masing-masing untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II, h. tempat / papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara (Model CA 1).

(2) Tata susunan TPS diatur sedemikian rupa sehingga dari tempat duduk Ketua KPPS yang

memimpin Rapat Pemungutan Suara harus dapat diawasi keluar masuknya Pemilih-pemilih yang memberikan suaranya, sedangkan perbuatan-perbuatan Anggota KPPS dan saksi dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS.

(3) Meja dan tempat duduk Anggota KPPS disediakan dekat pintu masuk dalam TPS untuk mencatat para Pemilih yang akan memberikan suara.

(4) Meja dan tempat duduk para saksi disediakan untuk 3 (tiga) orang saksi dekat tempat duduk Ketua KPPS.

(5) Tempat duduk para Pemilih disediakan untuk sejumlah Pemilih yang sudah mencatatkan diri untuk memberikan suara.

(6) Bilik pemberian suara diatur sedemikian rupa, sehingga Pemilih dapat memberikan suara dengan bebas dan rahasia serta tidak terganggu, tetapi dari tempat duduk Ketua KPPS dapat dilihat bahwa Pemilih berada dalam bilik sedang memberikan suara. Di dalam bilik pemberian suara disediakan meja/papan untuk menempatkan alas pencoblosan dan alat pencoblos surat suara.

(7) Tempat untuk menempatkan kotak suara disediakan di luar bilik pemberian suara, sehingga dapat dilihat oleh semua yang hadir di TPS dan dari tempat duduk Ketua KPPS dapat mudah dilihat apabila Pemilih setelah memberikan suara memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara.

(8) Tempat untuk memasang Daftar Calon Tetap disediakan di dekat tempat duduk para Pemilih dan di luar TPS sehingga Pemilih yang belum memberikan suara dapat melihat nama-nama calon yang tercantum dalam Daftar tersebut.

(9) Tempat/papan untuk memasang formulir Catatan Penghitungan Suara (Model CA 1) disediakan dekat tempat duduk Ketua KPPS.

(1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, KPPS harus sudah selesai menyiapkan TPS dengan tata susunan sebagai dimaksud dalam Pasal 100.

(2) Saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) mengawasi pelaksanaan penyiapan TPS sebagai dimaksud dalam ayat (1).

(3) KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagai dimaksud dalam ayat (1).

(1) Sejak selesainya penyiapan TPS sampai dengan pemberangkatan pengiriman kotak suara ke PPS, untuk setiap TPS ditugaskan beberapa petugas keamanan setempat yang ditentukan oleh Camat / Ketua PPS bersama-sama dengan aparatur keamanan di tingkat Kecamatan.

(2) Petugas keamanan sebagai dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS dengan sebaik-baiknya atas petunjuk Ketua KPPS, sehingga pemungutan suara dapat berjalan dengan bebas, rahasia, lancar dan tertib serta para Pemilih dalam memberikan suaranya bebas dari sesuatu pengaruh, ancaman atau paksaan.

(3) Ketua KPPS berhak mengeluarkan setiap orang yang mengganggu keamanan maupun ketertiban di dalam TPS atau yang mencoba mempengaruhi Pemilih, dan apabila dianggap perlu Ketua KPPS dapat meminta bantuan petugas keamanan yang ditugaskan di TPS tersebut.

(4) Apabila keamanan dan atau ketertiban dalam TPS terganggu, hanya atas permintaan Ketua KPPS petugas keamanan yang bersenjata dibolehkan berada dalam TPS.

(5) Selain petugas keamanan sebagai dimaksud dalam ayat (4) siapapun tidak diperbolehkan membawa senjata apapun ke dalam dan sekitar TPS.

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara KPPS harus sudah menerima benda-benda dan surat-surat untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 94, 95, dan Pasal 96 dari Camat/Ketua PPS.

(2) KPPS bertanggung jawab atas keamanan benda-benda dan surat-surat sebagai dimaksud dalam ayat (1).

(1) Pada hari pemungutan suara sebelum pukul 08.00 waktu setempat KPPS bersama-sama dengan saksi dalam kedudukan sebagai pengawas jika ada yang hadir, harus sudah melakukan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Rapat Pemungutan Suara di TPS.

(2) Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) dibuka oleh KPPS pukul 08.00 waktu setempat.

(3) Sebelum dan selama berlangsungnya Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pemilih secara bergiliran diperbolehkan masuk ke dalam TPS setelah mencatatkan

diri dengan memperlihatkan Surat Pemberitahuan/Panggilan kepada KPPS.

(4) Setelah Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) dibuka, Anggota KPPS dan saksi yang hadir dengan disaksikan oleh Pemilih yang hadir mengucapkan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam Pasal 88.

(5) Apabila Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) sudah dibuka, sedangkan saksi dan pemilih belum ada seorangpun yang hadir, maka Rapat Pemungutan Suara tersebut ditunda sampai ada saksi dan Pemilih yang hadir di TPS.

(6) Apabila dalam penundaan Rapat Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (5) Pemilih sudah ada yang hadir, sedangkan saksi belum ada seorangpun yang hadir di TPS, maka Ketua KPPS meminta diantara Pemilih yang hadir untuk menjadi saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (9).

(7) Setelah Anggota KPPS dan saksi mengucapkan sumpah/janji sebagai dimaksud dalam ayat (4) Ketua KPPS melanjutkan Rapat Pemungutan Suara dengan memperlihatkan kepada para saksi dan Pemilih yang hadir, bahwa kotak suara benar-benar kosong dan selanjutnya kotak suara dikunci dan ditempatkan pada tempat yang sudah ditentukan.

(8) Setelah perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat (7) dilakukan, Ketua KPPS memperlihatkan bungkusan-bungkusan yang masih bersegel dan berisi surat-surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) kepada saksi dan Pemilih, bahwa bungkusan dan segel masih dalam keadaan utuh. (9) Selanjutnya Ketua KPPS membukanya dan mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam bungkusan itu dengan jumlah yang tertulis di bagian luar bungkusan.

(1) Setelah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam Pasal 104, Ketua KPPS mempersilahkan para Pemilih untuk memberikan suara, secara bergiliran.

(2) Pemilih yang meminta surat suara kepada Ketua KPPS menyebutkan namanya dengan jelas serta menyerahkan Surat Pemberitahuan/Panggilan sebagai dimaksud dalam Pasal 97.

(3) Ketua KPPS dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota KPPS mencocokkan nama yang disebutkan dengan nama yang tertulis dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS, dan kemudian memberikan tanda di dalam salinan daftar tersebut.

(4) Ketua KPPS memberikan kepada Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (2), 3 (tiga) helai surat suara masing-masing untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dalam keadaan terlipat, setelah diisi dengan nama Daerah Pemungutan Suara dan TPS serta dibubuhi tanda tangan oleh Ketua dan 2 (dua) orang Anggota KPPS di bagian luar yang ditentukan pada Surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4).

(5) Pemilih yang telah menerima Surat suara menuju langsung kebilik pemberian suara untuk memberikan suaranya.

(6) Sebelum memberikan suaranya Pemilih membuka surat-surat suara lebar-lebar sehingga tidak dalam keadaan terlipat sama sekali, dan memeriksa surat-surat suara tersebut apakah tidak rusak dan apabila ternyata rusak meminta ganti Surat suara. Apabila sampai dua kali Pemilih meminta ganti Surat suara karena rusak, maka untuk ketiga kalinya, pemeriksaan Surat suara dilakukan oleh Ketua KPPS sebelum diserahkan kepada Pemilih.

(7) Pemilih memberikan suaranya kepada suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dengan mencoblos Salah satu tanda gambar yang tercantum dalam masing-masing Surat suara.

(1) Setelah Pemilih memberikan suaranya dalam bilik pemberian suara, surat-surat suara yang telah dipergunakan itu dilipat kembali seperti semula.

(2) Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan surat-surat suaranya dalam keadaan terlipat kepada Ketua KPPS.

(3) Setelah Ketua KPPS menyaksikan bahwa pada surat-surat suara itu betul terdapat tanda tangan sebagai dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Ketua KPPS mempersilahkan Pemilih untuk memasukkan Surat suaranya ke dalam kotak suara.

(4) Pemilih yang telah memasukkan surat-surat suaranya ke dalam kotak suara, segera ke luar dari TPS.

Apabila Pemilih dalam memberikan suaranya keliru mencoblos tanda gambar yang diinginkan, maka Pemilih dapat meminta Surat suara yang baru setelah Surat suara yang.keliru dicoblos tersebut dikembalikan kepada Ketua KPPS. Penggantian Surat suara yang keliru dicoblos oleh Pemilih hanya dapat dilakukan satu kali dan Ketua KPPS membubuhkan tanda bahwa Surat suara yang keliru dicoblos tersebut tidak terpakai lagi.

Setelah waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada hadirin bahwa waktu telah menunjukkan pukul 14.00. Selanjutnya yang diperbolehkan memberikan suaranya hanya Pemilih yang pada saat itu sudah hadir di dalam TPS menunggu gilirannya, Anggota KPPS dan saksi-saksi serta petugas-petugas lain yang namanya tersebut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS itu atau yang membawa Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB).

Dengan memperhatikan waktu pemungutan suara yang ditentukan sebagai dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dan Pasal 108, Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada Anggota KPPS dan para saksi serta petugas-petugas lainnya yang namanya terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan di TPS lain untuk memberikan suaranya di TPS lain itu.

(1) Jika terjadi gangguan ketertiban, sehingga jalannya pemungutan suara terganggu dan bilamana pemungutan suara diteruskan tidak akan terjamin sahnya pemungutan suara itu, maka Ketua KPPS segera menghentikan pemungutan suara, serta menyegel celah kotak suara dan lobang kunci kotak suara.

(2) Suart-surat suara yang belum terpakai atau yang dikembalikan dan Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan serta anak kunci kotak suara masing-masing dibungkus tersendiri dan disegel setelah ditulis tentang isinya pada bagain luar bungkusan, lalu semuanya dimasukkan ke dalam satu bungkusan yang kemudian disegel juga. Kotak suara dan bungkusan itu disimpan di kantor PPS atau di kantor Kepala Desa/Kelurahan atau di kantor instansi keamanan yang terdekat.

(3) Dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh KPPS sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh semua Anggota KPPS dan saksi yang hadir.

(1) Pemungutan suara yang dihentikan sebagai dimaksud dalam Pasal 110 dilanjutkan sedapat- dapatnya pada hari itu juga atau hari berikutnya dan jika tidak mungkin, pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan diumumkan oleh PPS apabila pemungutan suara yang telah dimulai dan terhenti itu oleh PPS dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Bilamana pemungutan suara yang dihentikan sebagai dimaksud data Pasal 110 ayat (1) apabila dilanjutkan sebagai dimaksud data ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka PPS MENETAPKAN bahwa pemungutan suara diulangi seluruhnya dan MENETAPKAN serta mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara ulangan itu.

Bilamana terjadi gangguan keamanan/ketertiban sehingga pemungutan suara di suatu TPS sama sekali tidak dapat dilakukan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan sebagai dimaksud data Pasal 84 maka PPS MENETAPKAN dan mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara susulan.

Dalam MENETAPKAN hari dan tanggal pemungutan suara lanjutan/ulangan/ susulan sebagai

dimaksud data Pasal 111 dan Pasal 112 PPS memperhatikan jadwal waktu pengiriman Berita Acara penghitungan suara kepada Panitia-panitia Pemilihan yang bersangkutan.

(1) Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 berlaku juga untuk pemungutan suara lanjutan/ulangan/susulan sebagai dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112.

(2) Dalam hal pemungutan suara lanjutan, Ketua KPPS lebih dahulu membuka segel celah kotak suara dan segel lubang kunci kotak suara, dihadapan para pemilih dan saksi yang hadir tetapi tidak membuka kotak suara itu.

(3) Dalam hal pemungutan suara ulangan, tiap-tiap surat suara yang telah dimasukkan dalam kotak suara dikeluarkan dan KPPS membubuhkan tanda bahwa surat suara itu tidak dipakai lagi.

(1) Pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud data Pasal 111 ayat (2) diadakan juga bagi pemungutan suara yang dinyatakan batal apabila ada laporan ancaman/kecurangan atau dugaan adanya ancaman/kecurangan dalam pemungutan suara dan ancaman/kecurangan tersebut telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pembuktian mengenai adanya ancaman/kecurangan dalam pemungutan suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus sudah selesai diputuskan oleh yang berwenang selambat- lambatnya 45 (empat puluh lima ) hari setelah hari pemungutan suara.

(1) Pemilih-pemilih yang berhubung dengan pekerjaannya pada waktu pemungutan suara tidak dapat memberikan suara di tempat dimana ia seharusnya memberikan suara menurut ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, dapat memberikan suaranya pada TPS lain dengan menunjukan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang memuat namanya kepada Ketua KPPS. Kutipan tersebut diperlakukan sama seperti Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk memberikan suara, dengan pengertian bahwa TPS untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I itu harus terletak dalam Daerah Tingkat I dan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II harus terletak dalam Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(2) Kepada Pemilih yang memberikan suara di TPS lain sebagai dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila TPS lain itu terletak di dalam wilayah Daerah Tingkat II dimana Pemilih itu seharusnya memberikan suaranya, maka kepadanya diberikan surat suara untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; b. apabila TPS lain itu terletak di luar wilayah Daerah Tingkat II tetapi masih dalam

wilayah Daerah Tingkat 1, dimana Pemilih itu seharusnya memberikan suaranya, maka kepadanya hanya diberikan surat suara untuk DPR dan DPRD I; c. apabila TPS lain itu terletak di luar wilayah Daerah Tingkat I di mana Pemilih itu seharusnya memberikan suaranya maka kepadanya hanya diberikan surat suara untuk DPR.

(1) Pimpinan Badan Pemerintah maupun Swasta berkewajiban memberi kesempatan kepada anggota/karyawan/buruhnya yang berhak memilih untuk memberikan suara dalam pemungutan suara.

(2) Pada Badan Pemerintah maupun Badan Swasta yang pada waktu pemungutan suara yang anggota/karyawan/buruhnya tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya terlalu lama, maka kewajiban sebagai dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan memberi kesempatan kepada anggota/karyawan/buruhnya yang berhak untuk memberikan suaranya dengan cara bergiliran di TPS yang berdekatan dengan tempat bekerjanya sehingga tidak mengganggu kelancaran kerja, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Rumah sakit, Lembaga Pemasyrakatan atau rumah tahanan merupakan TPS untuk Pemilih yang dirawat di rumah sakit, dipidana dalam Lembaga Pemasyarakatan atau ditahan dalam rumah tahanan tersebut.

(2) Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan. suaranya pada TPS di tempat-tempat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dengan memberikan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) yang memuat namanya kepada Ketua KPPS yang bersangkutan.

(3) Instansi dan atau yang diberi kuasa olehnya atas permintaan Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) mengusahakan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan (Model AB) bagi Pemilih yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3).

(1) Bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dengan mencoblos tanda gambar pada Surat suara yang dipilihnya disebabkan karena cacad badan dapat meminta bantuan salah seorang Anggota/Ketua KPPS dengan disaksikan oleh Anggota KPPS lainnya.

(2) Bagi Pemilih yang tuna netra yang tidak dapat melihat tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya, untuk memberikan suaranya menggunakan alat pembantu bagi tuna netra yang disediakan oleh KPPS.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Pemungutan suara bagi Pemilih yang berada di Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Sakit-sakit yang hadir dalam pemungutan suara, menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara, Para saksi tersebut dapat memberitahukannya kepada Ketua KPPS apabila pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Ketua KPPS seketika itu juga memberikan keputusan atas pemberitahuan saksi tersebut.

(1) Segera setelah pemungutan suara berakhir KPPS mengadakan penghitungan suara di TPS.

(2) Saksi sebagai dimaksud dalam Pasal 87 bertugas juga menyaksikan dan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara dan memberitahukan kepada Ketua KPPS, apabila pelaksanaan penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ketua KPPS seketika itu juga memberikan keputusan atas pemberitahuan tersebut.

(3) Ketidakhadiran saksi dalam penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara dan keabsahan penghitungan suara.

(4) Pemilih-pemilih dengan sepengetahuan Ketua KPPS boleh hadir pada penghitungan suara sepanjang kehadiran mereka tidak mengganggu pelaksanaan penghitungan suara.

(5) Pemilih sebagai dimaksud dalam ayat (4) dapat mengemukakan keberatan atas pelaksanaan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan keberatan tersebut seketika itu juga diputus oleh Ketua KPPS.

(1) Ketua KPPS menghitung jumlah Pemilih yang menurut catatan dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS dan yang mempergunakan Kutipan Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Tambahan sebagai dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 116 telah memberikan suaranya dan jumlah surat suara yang dikembalikan sebagai dimaksud dalam Pasal 107 serta jumlah surat suara yang tidak dipergunakan dan mengumumkannya kepada hadirin.

(2) Tiap jenis surat-surat suara yang dikembalikan dan tiap jenis surat-surat suara yang tidak dipergunakan dimasukkan dalam bungkusan-bungkusan tersendiri. Di bagian luar dari masing-masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya, ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota KPPS serta saksi yang hadir.

(1) Setelah dilakukan perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam Pasal 123 Ketua KPPS segera membuka kotak suara.

(2) Surat suara di keluarkan dari kotak suara dan dihitung jumlahnya serta diumumkan jumlah itu kepada hadirin. Ketua KPPS memperlihatkan kepada hadirin, bahwa di dalam kotak suara tidak ada surat suara yang tertinggal lagi, lalu mengunci kotak suara tersebut.

(3) Ketua dengan dibantu Anggota-anggota KPPS segera membuka surat-surat suara satu demi satu dan menyatakan surat suara yang sah dan yang tidak sah, secara bertahap berturut-turut untuk DPR, DPRD I dan DPRD II. Surat suara yang berlainan dari yang ditetapkan oleh PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tidak sah.

(4) Suara pada surat suara yang sah dinyatakan tidak sah apabila: a. cara pemberian suara tidak dengan mencoblos sebagai dimaksud dalam Pasal 105 ayat (7); b. lebih dari satu tanda gambar yang dicoblos c. tidak terang tanda gambar mana yang dicoblos; d. pada surat suara ditambah tulisan nama Pemilih, tanda tangan Pemilih dan atau tanda/catatan lain oleh Pemilih.

(5) Jika suara pada surat suara dinyatakan sah, diumumkan pula nama organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh suara dari surat suara itu. Jika suara pada surat suara dinyatakan tidak sah, diumumkan pula alasannya.

(6) Surat-surat suara yang dinyatakan sah satu demi satu ditumpuk menurut organisasi yang memperoleh suara itu. Surat-surat suara yang dinyatakan tidak sah, disusun dalam satu tumpukan tersendiri.

(7) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS mencatat dalam formulir Catatan Penghitungan Suara (Model CA 1) satu demi satu suara yang diberikan kepada setiap organisasi peserta Pemilihan Umum.

(8) Surat suara dalam tiap-tiap tumpukan sebagai dimaksud dalam ayat (6) dihitung dan disesuaikan dengan catatan sebagai dimaksud dalam ayat (7). Apabila jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Catatan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (7) tidak cocok dengan jumlah surat suara yang diperoleh dari penghitungan tiap-tiap tumpukan sebagai dimaksud dalam

ayat (6) maka diadakan penelitian dan atau pengulangan dari perbuatan-perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat (3), (5) dan ayat (6).

(9) Hasil penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (8) diumumkan oleh Ketua KPPS kepada hadirin.

(10) Hal-hal lain mengenai sah atau tidak sahnya suara pada surat suara ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Pembukaan surat-surat suara dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh hadirin.

(2) Pernyataan sah atau tidak sahnya surat suara oleh Ketua KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) dan penetapan Ketua KPPS tentang sahnya suara pada surat suara yang sah yang diperoleh oleh organisasi sebagai dimaksud dalam Pasal 124 ayat (5) diawasi oleh saksi yang hadir.

Tiap-tiap tumpukan surat-surat suara yang sah maupun tidak sah sebagai dimaksud dalam Pasal 124 ayat (6), masing-masing menurut jenisnya, dibungkus lalu disegel. Di bagian luar dari masing- masing bungkusan itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

(1) Mengenai pemungutan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 121 dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 126 segera dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model CA) yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara itu.

Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS memuat hal-hal sebagai berikut : a. nama Badan Perwakilan Rakyat ; b. tahun pemilihan; c. hari dan tangal pemungutan suara; d. nama TPS; e. nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan; f. nama Daerah Tingkat II; g. nama Daerah Tingkat I; h. jumlah surat suara yang diterima dari PPS untuk pemungutan suara di TPS; i. jumlah surat suara yang tidak terpakai; j. jumlah surat suara yang dikembalikan dan tidak terpakai lagi; k. jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah;

l. jumlah surat suara yang memuat suara yang tidak sah; m. jumlah surat suara yang memuat suara yang sah diperinci menurut masing-masing organisasi yang memperolehnya; n. nama Ketua dan semua Anggota KPPS dan saksi yang hadir pada Rapat Pemungutan Suara.

(2) Dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dimuat juga keterangan mengenai : a. pemberitahuan oleh saksi dan keberatan yang dikemukakan Pemilih disertai dengan keputusan yang diambil oleh Ketua KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122 ayat (2) dan ayat (5), dengan menggunakan formulir Catatan Pernyataan Keberatan-keberatan Pemilih dan Saksi Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model CA 2) ; b. kejadian-kejadian / hal-hal khusus dalam Rapat Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian-kejadian / Hal-hal Khusus Yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model CA 3).

(3) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dimasukkan dalam sampul-sampul dan disegel. Di bagian luar dari tiap-tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

(4) Hasil perincian suara sah yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 dicatat dalam formulir catatan Penghitungan Suara (Model CA 1). Catatan Penghitungan Suara tersebut dibuat sebanyak yang diperlukan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir dan kepada saksi yang hadir diberikan masing-masing satu lembar Catatan Penghitungan Suara tersebut.

(5) Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (3) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan/keabsahan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 87 ayat (8) dan Pasal 122 ayat (3) termasuk keabsahan Berita Acara tersebut.

(1) Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 127 bersama-sama surat-surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 126 dimasukkan ke dalam kotak suara, lalu dikunci dan disegel. Di bagian luar dari kotak suara itu ditulis keterangan tentang isi, dan jumlah bungkusan- bungkusan dan sampul di dalamnya serta ditanda-tangani oleh Ketua dan semua Anggota KPPS serta saksi yang hadir.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diadakan pemungutan suara, kotak suara yang berisi bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul sebagai dimaksud dalam ayat (1) oleh Ketua KPPS disampaikan kepada Camat/ Ketua PPS yang bersangkutan dengan disertai

surat pengantar yang memuat keterangan-keterangan seperti yang ditulis di bagian luar kotak suara. Pengiriman kotak suara tersebut disaksikan oleh saksi yang hadir dan diikuti oleh petugas keamanan.

(1) Setelah menerima bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul dari KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 128, PPS segera mengadakan rapat untuk menyelenggarakan penghitungan suara, di Daerah Pemungutan Suara. Rapat ini disebut Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.

(2) Pada rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) diundang juga Anggota PANWASLAKCAM.

(3) Seorang Anggota PANWASLAKCAM dari masing-masing unsur organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara ditetapkan sebagai saksi.

(4) Ketidakhadiran saksi dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (3) tidak mempengaruhi pelaksanaan penghitungan suara dan keabsahan penghitungan suara.

(5) Untuk menghadiri Rapat Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diundang pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dipandang perlu oleh Camat / Ketua PPS.

(1) Dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 129, Ketua PPS dibantu Anggota PPS yang hadir, membuka sampul-sampul dari masing-masing KPPS dalam Daerah Pemungutan Suara yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagai dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3).

(2) PPS mengadakan penghitungan suara berdasarkan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf 1.

(3) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPS membuat catatan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) dengan menggunakan formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model D 1) dan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2), yang kemudian hasilnya dicocokkan yang satu dengan yang lain. Apabila pada catatan yang satu terdapat selisih mengenai bilangan jumlahnya dengan catatan yang lain, maka diadakan penelitian dan atau pengulangan penghitungan suara.

(4) Semua perbuatan Ketua dan Anggota-anggota PPS dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara itu harus dapat dilihat dan diawasi oleh semua orang sebagai

dimaksud dalam Pasal 129 yang menghadiri rapat.

(5) Semua orang sebagai dimaksud dalam ayat (4) dapat menyatakan keberatan atas penghitungan suara itu, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Camat/Ketua PPS seketika memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(6) Dari penghitungan suara dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) sebanyak yang diperlukan dan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta saksi yang hadir pada Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara memuat : a. nama Badan Perwakilan Rakyat; b. tahun pemilihan; c. hari dan tanggal Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara: d. nama PPS; e. nama Daerah Pemungutan Suara/Kecamatan; f. nama Daerah Tingkat II; g. nama Daerah Tingkat I; h. jumlah surat suara yang diterima dari KPPS dalam Daerah Pemungutan Suara; i. jumlah surat suara yang tidak terpakai; j. jumlah surat suara yang dikembalikan dan tidak terpakai lagi; k. jumlah surat suara yang ternyata tidak sah; l. jumlah surat suara yang memuat suara yang tidak sah; m. jumlah surat suara yang memuat suara yang sah, diperinci menurut masing-masing organisasi yang memperolehnya; n. nama Ketua dan semua Anggota PPS, nama Ketua dan semua Anggota PANWASLAKCAM serta nama saksi yang hadir pada Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.

(7) Dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dimuat juga keterangan mengenai ; a. Pemberitahuan oleh Saksi dan keberatan yang dikemukakan hadirin disertai dengan keputusan yang diambil oleh Camat/Ketua PPS sebagai dimaksud dalam ayat (5), dengan menggunakan formulir Catatan Pernyataan Keberatan-keberatan Pemilih Dan Saksi Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 3). b. Kejadian-kejadian / hal-hal khusus dalam Rapat Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Catatan Kejadian-kejadian/Hal-hal Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 4).

(8) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara dimasukkan ke dalam sampul-sampul dan disegel. Di Bagian Luar dari tiap-tiap sampul itu ditulis keterangan tentang isi dan jumlahnya dan ditanda-tangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta saksi yang hadir.

(9) Hasil perincian suara sah yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 dicatat dalam formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2). Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara tersebut dibuat sebanyak yang diperlukan yang ditanda tangani oleh Ketua dan semua Anggota PPS serta saksi yang hadir.

(10) Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (6) dianggap sebagai tidak hadir dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan/keabsahan penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) termasuk keabsahan Berita Acara tersebut.

(1) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 130 termasuk lampirannya satu rangkap disimpan oleh Camat/Ketua PPS.

(2) Selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) hari setelah hari pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam ayat (1), dan surat-surat suara sebagai dimaksud dalam Pasal 128 harus sudah diterima oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dari Camat/Ketua PPS.

(1) Setelah menerima Berita Acara dari PPS, PPD II mengadakan Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat II menurut ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 130, dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara ini adalah untuk Daerah Tingkat II. Dalam penyesuaian itu termasuk pengertian, bahwa PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 131 dibaca PPD I, PPS dibaca PPD II, Camat/Ketua PPS dibaca Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II, dan PANWASLAKCAM dibaca PANWASLAK II, serta formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D) dibaca formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA), formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model D 1) dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DA 1) dan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara (Model D 2) dibaca fomulir Catatan Pemungutan Suara Daerah Tingkat II (Model DA 2 ).

(2) Berdasarkan Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1), PPD II membuat daftar hasil penghitungan suara di Daerah Tingkat II bagi tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam formulir Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DB) yang memuat: a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi dalam Daerah Tingkat II; b. nomor urutan besarnya jumlah suara sebagai dimaksud dalam huruf a; c. jumlah suara yang diperoleh semua organisasi dalam Daerah Tingkat II,

(3) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II beserta lampirannya sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), satu rangkap disimpan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

(4) Selambat-lambatnya 31 (tiga puluh satu hari setelah hari pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II dan Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus sudah diterima oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

(1) Bungkusan-bungkusan surat suara, yang diterima oleh PPS dari KPPS dan kemudian disampaikan kepada PPD II, tidak dibuka dalam Rapat Penghitungan Suara yang diadakan oleh PPD II apabila tidak diperlukan untuk penelitian pada penghitungan suara. Penghitungan suara oleh PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 diadakan dengan mempergunakan keterangan-keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara.

(2) Setelah penghitungan suara untuk Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 selesai, bungkusan-bungkusan surat suara disimpan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dan diperlakukan sebagai bungkusan-bungkusan surat- surat rahasia kedinasan sampai dengan waktu diadakan rapat pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

(3) Perlakuan terhadap surat-surat suara sebagai dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II beserta lampiran- lampirannya (Model DA I Model DA 2 dan Model DB) maka PPD I segera mengadakan Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat I, menurut ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 131, 132 dan Pasal 133 dengan penyesuaian bahwa penghitungan suara ini adalah untuk Daerah Tingkat I. Dalam penyesuaian itu termasuk pengertian, bahwa PPD II dibaca PPD I, Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dibaca Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, PANWASLAK II dibaca PANWASLAK I, serta formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA) dibaca formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC), formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DA 1) dibaca formulir Daftar Jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan Untuk Pemungutan Suara (Model DC 1), dan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA 2) dibaca formulir

Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC 2).

(2) Berdasarkan Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (1) PPD I membuat Daftar Hasil Penghitungan Suara dengan menggunakan formulir Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) yang memuat :

a. jumlah suara yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II; b. nomor urutan besarnya jumlah suara sebagai dimaksud dalam huruf a; c. jumlah suara yang diperoleh semua organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II.

(3) Setelah dibuat Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat 1, dengan menggunakan formulir Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC), maka Ketua PPD I berdasarkan Berita Acara tersebut memuat Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR yang memuat : a. jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat I diperinci menurut tiap-tiap Daerah Tingkat II.

Pada Daftar ini untuk tiap bilangan jumlah suara dibubuhi nomor yang menunjukkan urutan besarnya jumlah suara :

i.yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam tiap-tiap Daerah Tingkat II dengan menggunakan formulir Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DD);

ii.yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat I dengan menggunakan formulir Catatan Penghitungan Suara Daerah Tingkat I (Model DC 2). b. jumlah suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Tingkat II; c. jumlah suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum dalam wilayah Daerah Tingkat I.

(4) Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I beserta lampirannya sebagai dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) satu rangkap disimpan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1.

(5) Selambat-lambatnya 38 (tiga puluh delapan) hari setelah hari pemungutan suara, Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I dan Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat I untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) harus sudah diterima Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.

(1) Apabila dalam penghitungan suara di Daerah Pemungutan Suara atau di Daerah Tingkat II atau di Daerah Tingkat I, sesudah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keterangan-keterangan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang diterima oleh PPS

atau oleh PPD II atau oleh PPD I sebagai dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 132, Pasal 134 ternyata terdapat hal-hal yang mengakibatkan penghitungan suara di Daerah Pemungutan Suara atau di Daerah Tingkat II atau di Daerah Tingkat I yang bersangkutan tidak dapat diselesaikan, karena belum diterima keterangan-keterangan mengenai hasil pemungutan suara dari pelaksanaan pemungutan suara ulangan di suatu TPS dalam wilayah Daerah Pemungutan Suara atau dalam wilayah Daerah Tingkat II atau dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan sebagai dimaksud dalam Pasal 111, maka hal ini disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(2) Setelah PPS atau PPD II atau PPD I menerima Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS atau Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara atau Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II dari pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka PPS atau PPD II atau PPD I yang bersangkutan mengadakan penghitungan suara lanjutan untuk menyelesaikan penghitungan suara yang belum dapat diselesaikan sebagai dimaksud dalam ayat (1). Hasil penghitungan suara lanjutan disusulkan dalam hasil penghitungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (1).

(3) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan penghitungan suara tersebut, karena sesudah diadakan penelitian dan pemeriksaan masih terdapat hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka PPS mengadakan pemungutan suara ulangan sekali lagi.

(4) Apabila dalam hasil pemungutan suara ulangan yang kedua sebagai dimaksud dalam ayat (3) masih terdapat hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam pelaksanaan penghitungan suara lanjutan sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak diikut sertakan hasil pemungutan suara ulangan tersebut. Hal ini disebutkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II atau dalam Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Tatacara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 135 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Setelah menerima Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I dan Daftar Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4), PPI mengadakan Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR.

(2) Pada rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) diundang juga anggota PANWASLAKPUS.

(3) Seorang Anggota PANWASLAKPUS dari masing-masing unsur organisasi peserta Pemilihan Umum ditetapkan sebagai saksi dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR.

(4) Ketidakhadiran saksi dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak mempengaruhi pelaksanaan penetapan hasil pemilihan dan keabsahan penetapan hasil pemilihan.

(5) Untuk menghadiri Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diundang pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang perlu oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

(1) Dari Daftar Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, sebagai dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c dengan bilangan jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan untuk DPR yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.

(2) Setelah ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan untuk suatu Daerah Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (1), maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Pemilihan tersebut dengan cara membagi bilangan jumlah suara yang diperoleh suatu organisasi dalam Daerah Tingkat I itu dengan Bilangan Pembagi Pemilihan tersebut. Bilangan bulat yang diperoleh dari pembagian ini adalah bilangan jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan. Perhitungan ini disebut Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama.

(3) Berdasarkan perhitungan sebagai dimaksud dalam ayat (2), disusun daftar jumlah wakil, yang memuat jumlah wakil yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum

dan bilangan sisa-sisa jumlah suara dari hasil pembagian menurut perhitungan itu. Bilangan-bilangan ini adalah sisa-sisa suara bagi tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum setelah perhitungan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama.

(4) Bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dalam pembagian jumlah wakil sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) UNDANG-UNDANG, sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dikumpulkan dan jumlahnya ditetapkan sebagai jumlah gabungan sisa suara bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara tersebut.

(5) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (2) belum semua jumlah wakil untuk suatu Daerah Pemilihan terbagi habis, maka diadakan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua hanya bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara yang menunjukkan gabungan sisa suara sebagai dimaksud dalam ayat (4). Organisasi Peserta Pemillihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu memperoleh wakil sejumlah angka bulat dari hasil pembagian gabungan sisa suara bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam ayat (4), dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebagai dimaksud dalam ayat (2), sedangkan bilangan sisa dari hasil pembagian itu merupakan gabungan sisa suara pula bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara tersebut.

(6) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua sebagai dimaksud dalam ayat (5) masih ada jumlah wakil yang belum dibagikan maka jumlah sisa wakil dibagikan satu demi satu berturut-turut dimulai dengan organisasi peserta Pemilihan Umum yang mempunyai sisa suara yang terbanyak, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara merupakan satu bilangan sisa suara.

(7) Apabila dalam pembagian jumlah wakil tidak ada organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dan pada Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua masih ada jumlah sisa wakil yang berlum terbagi habis berdasarkan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), maka jumlah sisa wakil tersebut dibagikan kepada organisasi peserta Pemilihan Umum menurut tatacara sebagai dimaksud dalam ayat (6).

(8) Apabila dalam pembagian jumlah wakil sebagai dimaksud dalam ayat (6) atau ayat (7) terdapat jumlah sisa suara yang sama, pembagian jumlah sisa wakil dilakukan dengn undian yang tatacaranya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Setelah pembagian jumlah wakil sebagai dimaksud dalam Pasal 138 dilaksanakan, maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum dalam masing-masing Daerah Pemilihan.

(2) Jumlah Wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dan ayat (5), diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai jumlah sisa suara terbanyak di antara organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut atau berdasarkan persetujuan yang bersangkutan yang dinyatakan dalam Surat Pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).

(3) Jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Pemilihan diberikan kepada Daftar Calon Organisasi tersebut dalam Daerah Tingkat II, dimana organisasi itu memperoleh suara terbanyak pertama dibandingkan dengan organisasi peserta Pemilihan Umum lainnya, menurut Daftar Hasil Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf b.

(4) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh sejumlah wakil sebagai dimaksud dalam ayat (3), tidak memperoleh suara terbanyak pertama disuatu Daerah Tingkat II manapun, maka jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum itu diberikan kepada daftar calonnya di Daerah Tingkat II dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh suara terbanyak kedua, suara terbanyak ketiga, dan seterusnya, sampai semua Daerah Tingkat II memperoleh perwakilan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UNDANG-UNDANG.

(5) Apabila semua Daerah Tingkat II sudah mendapat perwakilan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG, maka jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum yang belum diberikan kepada daftar calonnya diberikan satu demi satu kepada daftar calonnya di Daerah Tingkat II, dimana organisasi peserta Pemilihan Umum itu memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan di Daerah Tingkat II lainnya dengan Mengingat penetapan mengenai jumlah wakil untuk tiap Daerah tingkat II didasarkan atas imbangan jumlah penduduk dalam Daerah Tingkat II.

(6) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum tidak menyediakan daftar calon untuk suatu Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) sedangkan organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut memperoleh jumlah wakil di Daerah Tingkat II itu, atau apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum lebih banyak dari jumlah calon dalam daftar calonnya, maka organisasi peserta Pemilihan Umum itu dapat mengemukakan Daftar Calon Organisasi Susulan yang diambil dari Daftar Calon Organisasi Daerah Pemilihan lainnya atau menurut tatacara pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64, 65, 66,67, dan Pasal 68.

(1) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Daerah Tingkat II memperoleh lebih dari 1 (satu) orang wakil, maka wakil-wakil tersebut diambilkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan menurut urutan nomor dimulai dari nomor 1 (satu).

(2) Apabila seorang calon yang dinyatakan Terpilih mengundurkan diri, maka tempatnya diisi oleh calon pertama berikutnya yang belum dinyatakan terpilih dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

(3) Apabila hal sebagai dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilakukan karena semua calon sudah terpilih, atau mengundurkan diri, maka penggantinya diajukan oleh organisasi peserta Pemilihan Umum Yang mengajukan daftar calon bersangkutan menurut tatacara sebagai dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6).

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR sebagai dimaksud dalam Pasal 138 dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat disaksikan oleh hadirin. Hadirin Yang diundang diperbolehkan mengemukakan keberatan, Yang seketika itu juga diputus oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

(1) Setelah diadakan penghitungan suara oleh PPD I sebagai dimaksud dalam Pasal 134, maka PPD I mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I yang diadakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).

(2) Setelah diadakan penghitungan suara oleh PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka PPD II mengadakan penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II dalam suatu rapat yang disebut Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD II yang diadakan sesuai dengan ketentuan mengenai Rapat Penghitungan Suara Daerah Tingkat II sebagai dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).

(1) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan DPRD I dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c dengan bilangan jumlah Anggota DPRD I Yang dipilih dalam Daerah Tingkat I/Daerah Pemilihan untuk DPRD I yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.

(2) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) ditetapkan Bilangan Pembagi Pemilihan DPRD II dengan cara membagi bilangan jumlah suara sebagai dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf c dengan bilangan jumlah Anggota DPRD II yang dipilih dalam

Daerah Tingkat II/Daerah Pemilihan untuk DPRD II yang bersangkutan, dibulatkan ke atas.

(1) Dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama suatu organisasi peserta Pemilihan Umum memperoleh wakil sejumlah bilangan bulat hasil bagi yang diperoleh dari pembagian bilangan jumlah suara yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum itu dengan Bilangan Pembagi Pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 143. Organisasi peserta Pemilihan Umum yang memperoleh jumlah suara kurang daripada Bilangan Pembagi Pemilihan, tidak mendapat wakil dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama ini.

(2) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (1) jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum terbagi habis, maka diadakan Pembagian Jumlah wakil Tingkat Kedua, hanya bagi organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) UNDANG-UNDANG. Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua ini dilakukan sesuai ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dan ayat (5).

(3) Apabila dengan pembagian sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) jumlah wakil yang ditetapkan untuk suatu Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II belum juga terbagi habis, maka jumlah sisa wakil itu dibagi satu demi satu kepada organisasi peserta Pemilihan Umum yang mempunyai sisa suara sesudah Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua, berturut-turut dimulai dengan organisasi peserta Pemilihan Umum yang menunjukkan sisa suara terbanyak, sehingga jumlah sisa wakil itu terbagi habis, dengan pengertian bahwa jumlah sisa suara dari organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara merupakan satu bilangan sisa suara.

(4) Apabila dalam Pembagian Jumlah Wakil tidak ada organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara dan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Kedua masih ada jumlah sisa wakil yang belum terbagi habis berdasarkan Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka jumlah sisa wakil tersebut dibagikan kepada organisasi menurut tatacara sebagai dimaksud dalam ayat (3).

(5) Apabila data Pembagian Jumlah Wakil sebagai dimaksud data ayat (3) dan ayat (4) terdapat jumlah sisa suara yang sama, maka pembagian jumlah sisa wakil dilakukan dengan undian yang tatacaranya diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(6) Jumlah wakil yang diperoleh organisasi yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud data ayat (2) diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai sisa suara terbanyak di antara organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut atau berdasarkan persetujuan yang bersangkutan yang dinyatakan data surat pencalonan sebagai dimaksud data Pasal 64 ayat (3).

(1) Setelah Pembagian Jumlah Wakil sebagai dimaksud data Pasal 144 dilaksanakan, maka ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh tiap organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan untuk DPRD I/DPRD II.

(2) Jumlah wakil yang diperoleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara sebagai dimaksud data Pasal 144 ayat (2) dan ayat (6) diberikan kepada salah satu organisasi peserta Pemilihan Umum yang menyatakan penggabungan suara itu yang mempunyai sisa suara terbanyak di antara organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut atau berdasarkan persetujuan yang bersangkutan yang dinyatakan data surat pencalonan sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).

(3) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II memperoleh lebih dari 1 (satu) orang wakil, maka wakil-wakil tersebut diambilkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan menurut urutan nomor penempatannya dimulai dari nomor urut 1 (satu).

(4) Apabila seorang calon yang dinyatakan terpilih mengundurkan diri, maka tempatnya diisi oleh calon pertama berikutnya yang belum dinyatakan terpilih dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

(5) Apabila hal sebagai dimaksud data ayat (2) tidak dapat dilakukan karena semua calon sudah terpilih, atau mengundurkan diri, maka penggantinya diajukan oleh organisasi peserta Pemilihan Umum yang mengajukan Daftar Calon organisasi yang bersangkutan, menurut tata-cara sebagai dimaksud data Pasal 64, 65, 66, 67, dan Pasal 68.

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II sebagai dimaksud dalam Pasal 142 dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat disaksikan oleh hadirin. Hadirin yang diundang diperbolehkan mengemukakan keberatan, yang seketika itu juga diputus oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II.

(1) Mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota /DPR/DPRD I/DPRD II segera dibuat berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR (Model ED)/DPRD I (Model EB)/DPRD II (Model E), yang ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota PPI/PPD I/PPD II serta saksi yang hadir. Berita Acara ini disebut Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan yang didalamnya atau di

dalam lampirannya dimuat juga keterangan tentang

a. nama Daerah Pemilihan untuk DPR/DPRD I/DPRD II. b. hari dan tanggal Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum; c. nama Ketua dan semua Anggota PPI/PPD I/PPD II, nama Ketua dan anggota PANWASLAKPUS/PANWASLAK I/PANWASLAK II serta nama saksi yang hadir; d. jumlah suara sah untuk Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD I/ DPRD II untuk masing-masing Daerah Pemilihan; e. jumlah Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih untuk masing- masing Daerah Pemilihan; f. bilangan pembagi pemilihan DPR/DPRD I/DPRD II; g. jumlah suara yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan; h. jumlah wakil yang diperoleh masing-masing organisasi peserta Pemilihan Umum dalam Pembagian Jumlah Wakil Tingkat Pertama, Tingkat Kedua dan Tingkat Ketiga; i. jumlah wakil seluruhnya yang diperoleh tiap-tiap organisasi peserta Pemilihan Umum.

(2) Keberatan hadirin Yang dikemukakan dalam Rapat Penetapan Hasil Pemilihan,Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 141 dan 145 dan keputusan atas keberatan itu dimuat juga dalam Berita Acara sebagai dimaksud dalam ayat (1).

(3) Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Ketua Panitia Pemilihan Yang bersangkutan dan tembusannya dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Yang tingkatnya lebih tinggi, dan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Apabila Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I Yang diterima oleh PPI sebagai dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hasil penghitungan suara belum termasuk hasil pemungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 134, maka PPI tetap mengadakan Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Umum sesuai ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 146 bagi Daerah Pemilihan Yang hasil penghitungan suaranya masih belum diselesaikan karena belum diterimanya hasil pemungutan suara dari pemgungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 135, penetapan hasil pemilihannya ditangguhkan sampai diterimanya Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat I untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dari PPD I Yang bersangkutan.

(2) Apabila Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Pemungutan Suara/Daerah Tingkat II Yang diterima oleh PPD I/PPD II sebagai dimaksud dalam Pasal 132/Pasal 131 Yang hasil penghitungann suaranya masih belum diselesaikan karena belum diterimanya hasil pemungutan suara dari pemgungutan suara ulangan sebagai dimaksud dalam Pasal 135, penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD I/DPRD II ditangguhkan sampai diterimanya Berita Acara Penghitungan Suara Daerah Tingkat II/Daerah Pemungutan Suara dari PPD II/PPS Yang bersangkutan.

Isi Berita Acara Yang langsung berhubungan dengan penetapan hasil Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i oleh Panitia Pemilihan Yang bersangkutan diumumkan menurut cara sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 dan Pasal 145, PPI/PPD I/PPD II MENETAPKAN calon-calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

(1) Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum sama dengan jumlah calon organisasi tersebut, maka semua calon dinyatakan terpilih menjadi Anggota.

(2) Apabila jumlah wakil yang diperoleh suatu organisasi peserta Pemilihan Umum kurang dari jumlah calon organisasi itu, maka yang dinyatakan terpilih ialah calon-calon sebanyak jumlah wakil yang diperoleh organisasi itu menurut urutan nomor penempatan namanya dalam Daftar Calon Organisasi yang bersangutan sebagai dimaksud dalam Pasal 65.

(3) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum memperoleh jumlah wakil lebih dari jumlah calon organisasi itu, maka organisasi itu, dapat menyampaikan Daftar Calon Organisasi Susulan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) dan Pasal 145 ayat (5).

(1) Apabila suatu organisasi peserta Pemilihan Umum pada waktu pengajuan calon tidak menyediakan Daftar Calon Organisasi untuk suatu Daerah Penagihan karena organisasi tersebut belum mempunyai pengurus di daerah yang bersangkutan sedangkan organisasi tersebut berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 139 dan 145 memperoleh sejumlah wakil untuk keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II, maka organisasi peserta Pemilihan Umum tersebut dapat mengajukan Daftar Calon Organisasi Susulan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 64, 65, 66, 67, dan Pasal 68.

(2) Calon yang diajukan dalam Daftar Calon Organisasi Susulan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat diambilkan dari Daftar Calon Tetap di Daerah Pemilihan lain dengan ketentuan, bahwa jika diambilkan dari Daerah Pemilihan yang sejenis, maka nama calon tersebut dinyatakan dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

(3) Apabila calon sebagai dimaksud dalam ayat (2) diambilkan dari Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan yang tidak sejenis nama calon tersebut tidak dikeluarkan dari Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

(4) Pengajuan Daftar Calon Organisasi Susulan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum peresmian keanggotaan DPR/DPRD I/DPRD II yang bersangkutan.

(1) PPI membuat daftar yang memuat nama-nama calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota DPR, selanjutnya disebut Terpilih, dibagi menurut Daerah Tingkat II serta diperinci menurut organisasinya masing-masing dengan menggunakan formulir Daftar Terpilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR (Model EF).

(2) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI mengumumkan daftar-daftar sebagai dimaksud dalam ayat (1) dalam Berita Negara dan menyampaikan kepada masing-masing PPD I/PPD II daftar yang bersangkutan dengan Daerahnya.

(3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengumumkan daftar sebagai dimaksud dalam ayat (2) dalam Daerahnya dengan cara sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4).

(4) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua LPU jumlah dan nama Terpilih, dan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU memberitahukan. jumlah dan nama Terpilih kepada PRESIDEN.

(1) PPD I/PPD II membuat daftar yang memuat nama-nama calon yang dinyatakan terpilih menjadi Anggota DPRD I/DPRD II, selanjutnya disebut Terpilih diperinci menurut organisasinya masing-masing dengan menggunakan formulir Daftar Terpilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I/ (Model EC 2) / Daftar Terpilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II (Model EF 2).

(2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengumumkan Daftar Terpilih itu dalam wilayahnya dengan cara sebagai dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4).

(3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I memberitahukan jumlah dan nama Terpilih kepada : a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan; b. PPI, c. LPU.

(4) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II memberitahukan jumlah dan warna Terpilih kepada : a. Pemerintah Daerah yang bersangkutan; b. PPD 1; c. PPI; d. LPU.

(5) Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU memberitahukan jumlah dan nama Terpilih kepada PRESIDEN.

(1) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II mengirimkan surat pemberitahuan penetapan terpilih kepada masing-masing Terpilih, melalui Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya untuk disampaikan kepada Terpilih yang bersangkutan dengan tanda penerimaan.

(2) Apabila pengiriman surat pemberitahuan penetapan terpilih sebagai, dimaksud dalam ayat (1 ) perlu dipercepat, maka untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Terpilih yang bersangkutan, Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD 1, dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dengan sarana komunikasi yang tercepat meminta Terpilih untuk menemui PPI/ PPD I/PPD II atau orang yang ditunjuknya di tempat yang ditentukan untuk menerima surat pemberitahuan penetapan tersebut.

(3) Sesudah surat pemberitahuan penetapan terpilih disampaikan kepada Terpilih yang bersangkutan, maka PPI/PPD I/PPD II harus sudah menerima surat dari Terpilih tersebut yang menyatakan bahwa ia menerima atau tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung nilai tanggal surat pemberitahuan penetapan terpilih dikirimkan yang dilihat dari cap pos. Apabila surat pemberitahuan penetapan terpilih disampaikan dengan sarana komunikasi tercepat sebagai dimaksud dalam ayat (2), maka jangka waktu tersebut adalah 7 (tujuh)

hari terhitung mulai tanggal surat pemberitahuan penetapan terpilih diterima oleh yang berhak menerimanya dilihat dari tanggal surat tanda penerimaannya.

(4) Jika seorang dinyatakan terpilih untuk lebih dari satu Badan Perwakilan Rakyat, maka ia harus menyatakan untuk Badan Perwakilan Rakyat mana ia menerima penetapan terpilihnya itu.

(5) Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Ketua PPD I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II segera memberitahukan kepada Terpilih tentang penerimaan pernyataan sebagai dimaksud dalam ayat (3) dengan mengulangi pokok isi pernyataannya.

(1) Apabila sesudah jangka waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) berakhir, PPI/PPD I/PPD II belum menerima surat pernyataan dari seorang Terpilih, maka Terpilih itu dianggap tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya. Anggapan itu disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya untuk memperoleh penguatan secara tertulis bahwa Terpilih itu tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya.

(2) Apabila penguatan dari Pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum sebagai dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) hari setelah waktu sebagai dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) berakhir tidak diterima oleh PPI/PPD I/PPD II maka Terpilih sebagai dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya.

(1) Apabila seorang Terpilih tidak bersedia menerima atau dianggap/dinyatakan tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya sebagai dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) atau Pasal 156 maka PPI/PPD I/PPD II menggantinya dengan calon pertama berikutnya yang belum dinyatakan terpilih menurut urutan nomor dalam Daftar Calon Organisasi yang bersangkutan.

(2) Terpilih yang menyatakan tidak bersedia menerima atau dianggap dinyatakan tidak bersedia menerima penetapan terpilihnya sebagai dimaksud dalam ayat (1), tidak berarti ia mengundurkan diri sebagai calon.

(3) Apabila penggantian menurut cara sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilakukan karena tidak ada lagi calon dalam daftar tersebut, maka pimpinan organisasi peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan mengajukan calon baru untuk ditetapkan sebagai Terpilih.

(4) Calon baru sebagai dimaksud dalam ayat (3) diajukan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 139 ayat (6) atau Pasal 145 ayat (5).

Untuk menentukan penerimaan seorang Terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD I/DPRD II pada PPI/PPD I/PPD II dibentuk Panitia Pemeriksaan yang bertugas memeriksa surat-surat bukti diri Terpilih yaitu surat penetapan terpilihnya dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Terpilih telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Anggota DPR/DPRD I/DPRD II.

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Panitia Pemeriksaan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Panitia Pemeriksa untuk keanggotaan DPR terdiri dari sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN, seorang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.

(3) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPRD I terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU, seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.

(4) Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan DPRD II terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I, seorang diantaranya ditetapkan sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris.

Panitia Pemeriksaan sebagai dimaksud dalam Pasal 158 dibentuk untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dimulai 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.

Ketua, Sekretaris, dan Anggota-anggota Panitia Pemeriksaan sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah / janji di hadapan Pejabat yang mengangkat menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 31.

Dengan memperhatikan perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, maka hal- hal yang masih memerlukan pengaturan secara khusus mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR dan DPRD I.

(2) Pemilihan Umum Anggota DPRD II tidak diselenggarakan selama di Daerah tersebut belum terbentuk Daerah Tingkat II menurut ketentuan Pasal 4 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

(1) Jumlah Anggota DPR yang dipilih dalam Pemilihan Umum bagi Daerah Pemilihan Timor Timur sebanyak-banyakanya 4 (ampat) orang dan tidak diambilkan dari jumlah Anggota DPR yang dipilih bagi Daerah-daerah Pemilihan di luar Timor Timur.

(2) Penentuan jumlah dan penetapannya sebagai Anggota DPR diatur lebih lannjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Dalam menyelenggarakan Pemillihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur di samping bahasa INDONESIA dapat juga digunakan bahasa Daerah yang dimengerti oleh sebagian besar masyarakat.

Susunan, pembentukan dan tatakerja PPD I, PPD II, PPS, PANTARLIH, dan KPPS berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 dan Pasal 85

disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD I dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 68. Apabila di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ada organisasi peserta Pemilihan Umum yang belum terbentuk, maka pengajuan calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I dilakukan oleh Pimpinan Pusat organisasi yang bersangkutan.

(1) Penyelenggaraan pemungutan suara di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berpedoman kepada ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 121 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam masyarakat.

(2) Penghitungan suara sebagai dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 127 yang dilaksanakan oleh KPPS, di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dilaksanakan oleh PPS.

Hal-hal mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang belum/belum cukup diatur data PERATURAN PEMERINTAH ini dan yang masih memerlukan pengaturan secara khusus sesuai perkembangan keadaan di Propinsi tersebut, diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

Formulir-formulir sebagai dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tidak berlaku lagi : a. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor

4 Tahun 1975; b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PERATURAN PEMERINTAH Nomor I Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1975; c. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan PRESIDEN.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1980. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 67