Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang LEMBAGA PEMILIHAN UMUM DAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : a. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Pemilihan umum yaitu UNDANG-UNDANG nomor 15 Tahun 1959 tentang Pemilihan umum Anggota- anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1974 dan diubah lagi dengan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1980; b. PERATURAN PEMERINTAH adalah PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Pemilihan umum; c. Lembaga Pemilihan umum selanjutnya disebut LPU, adalah Lembaga sebagai dimaksud dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH; d. Panitia adalah Panitia-panitia sebagai dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 29 PERATURAN PEMERINTAH; e. Badan adalah Badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH; f. Personil adalah mereka yang diangkat atau diperjakan/ diperbantukan dalam LPU/Panitia/Badan; g. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.

(1) LPU bersifat permanen dan administratif termasuk Departemen Dalam Negeri. (2) Dalam melaksanakan tugas operasionalnya, LPU adalah otonom. (3) LPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesi

Tugas pokok LPU adalah: a. mengadakan perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan Pemilihan umum; b. memimpin dan mengawasi Panitia; c. mangumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data-data tentang hasil Pemilihan umum; d. mangerjakan hal-hal lain yang di pandang perlu untuk melaksanakan pemilihan Umum;

Dalam melaksakan tugas pokok sebagai di maksud dalam pasal 3 LPU melakukan fingsi-fungsi sebagai berikut : a. perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Pemilihan Umum dengan aman, tertib dan lancar; b. penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti menentukan kebijaksanaan, mengendalikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan Panitia dan Badan yang ada di dalam LPU untuk menjamin kesatuan usaha dan kegiatan secara efektif dan efisien ; c. pembiayaan, yaitu merencanakan dan mengusahakan biaya yang diperlukan serta menjamin penggunaannya secara efisien ; d. pengawasan ,yaitu mengawasi pelaksanaan tugas Panitia dan Badan yang ada di dalam LPU serta penggunaan biaya dan barang-barang untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(1) LPU terdiri dari : Dewan Pimpinan ; a. Dewan Pertimbangan ; b. Sekretariat Umum. (2) Selain yang dimaksud pada ayat (1) dalam LPU dibentuk Badanbadan

lain berdasarkan Pasal 6 ayat (4) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41

Tahun 1980. (3) LPU diketuai oleh Menteri Dalam Negri. (4) PRESIDEN dapat menunjuk Menteri lain untuk mewakili Menteri Dalam

Negri sebagai Ketua LPU dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan

melakukan tugasnya.

(1) Tugas Ketua LPU adalah : a. memimpin kegiatan LPU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ; b. untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, mengadakan hubungan dengan fihak-fihak yang dipandang perlu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPU bertanggung jawab kepada

PRESIDEN.

Dewan Pimpinan LPU adalah suatu Dewan yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pimpinan dalam LPU, yang diketahui oleh Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU.

Tugas Dewan Pimpinan LPU adalah : a. menentukan garis-garis kebijakan pelaksanaan Pemilihan umum; b. mengambil keputusan atas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU.

(1) Dewan Pimpinan LPU terdiri dari : a. Menteri Dalam Negri sebagai anggota, merasngkap Ketua; b. Menteri Kehakiman sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; c. Menteri Penerangan sebagai Anggota, merangkap Wakil Ketua; d. Menteri Keuangan sebagai Anggota; e. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata sebagai Anggota; f. Menteri Perhubungan sebagai Anggota; g. Menteri Luar Negri sebagai Anggota. (2) Keanggotaan Dewan Pimpinan LPU adalah fungsional a. Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalaangan, maka kedudukannya dalam Dewan Pimpinan LPU digantikan oleh Menteri adinterim yang bersangkutan; b. Apabila Menteri yang menjadi Anggota Dewan Pimpinan LPU berhalangan dan belum ditunjuk pejabat yang representative bawahan Menteri yang bersangkutan untuk mewakilinya dalam musyawarah-musyawarah Dewan Pimpinan LPU. (3) Sekretaris Umum LPU, karena jabatannya, merangkap menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan LPU.

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pimpinan LPU mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan, atas undangan Ketua Dewan Pimpinan LPU. (2) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Ketua Dewan Pimpinan LPU adalah: a. memimpin kegiatan Dewan Pimpinan LPU dalam melaksanakan tugasnya; b. meminta pertimbangan-pertimbangan kepada dewan Pertimbangan PU dan menerima usul-usul mengenai persoalan-persoalan yang pokok sifatnya serta mengajukannya kepada Dewan Pimpinan LPU untuk diambil keputusan.

Tugas wakil Ketua Dewan Pimpinan LPU adalah: a. mewakili Ketua Dewan Pimpinan LPU apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya; b. membantu Ketua Dewan Pimpinan LPU dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas Anggota Dewan Pimpinan LPU adalah: a. memberikan pendapat dan saran tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh Dewan Pimpinan LPU untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum; b. membantu Ketua Dewan Pimpinan LPU sesuai dengan tugas fungsionalnya dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tugas Sekretaris Dewan Pimpinan LPU adalah: a. membantu Dewan Pimpinan LPUdalam melaksanakan tugasnya; b. memimpin dan menyelenggarakan Administrasi Dewan Pimpinan LPU; c. melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Dewan Pimpinan LPU.

Dewan Pertimbangan LPU adalah suatu Dewan yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pemberi pertimbangan dalam LPU guna kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tugas Dewan Pertimbangan LPU memberikan Pertimbanganpertimbangan dan usul-usul, baik atas Permintaan Dewan Pimpinan LPU maupun atas Prkarsa sendiri untuk memudahkan Dewan Pimpinan LPU dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan. Dalam rangkamelaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan LPU senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersiapkan perturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan umum yang diprakarsai oleh LPU.

(1) Dewan Pertimbangan LPU terdiri dari : a. seorang ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh seorang Menteri;

b. 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota,terdiri dari unsur Partai Persatuan Pembangunan (Partai Persatuan) ,Partai Demokrasi INDONESIA (PDI) ,Golongan Karya (GOLKAR),dan ABRI,masing- masing seorang; c. 8 (delapan) orang Anggota, terdiri dari unsur Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI, masing-masing 2(dua) orang. (2) Ketua ,Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN (3) Pada Dewan Pertimbangan LPU ditunjuk seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negri/ Ketua LPU.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan LPU mengadakan rapat sesuai keperluannya atas undangan Ketua Dewan pertimbangan LPU. (2) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menyusun : a. pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul, baik atas permintaan Dewan Pimpinan LPU maupun atas prakakarsa Dewan Pertimbangan LPU sendiri; b. pertimbangan dalam mempersiapkan peraturan perundang- undangan Pemilihan Umum yang diprakarsai oleh LPU; c. rencana kegiatan dan program kerja Dewan Pertimbangan LPU. (3) Anggota Dewan Pertimbangan LPU wajib merahasiakan hal-hal yang dalam Rapat Dewan Pertimbangan LPU ditentukan untuk dirahasiakan.

Tugas Ketua Dewan Pertimbangan LPU adalah: a. memimpin kegiatan Dewan Pertimbangan LPU dalam melaksanakan tugasnya; b. menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dan atau usul-usul sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Dewan Pimpinan LPU; c. mengatur pembagian tugas antara Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan LPU.

Tugas Wakil Ketua Dewan Pertimbangan LPU adalah: a. membantu Ketua Dewan Pertimbangan LPU dalam melaksanakan tugasnya b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan LPU;

Tugas Anggota Dewan Pertimbangan LPU adalah: a. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Dewan Pertimbangan LPU tentang langkah-langkah yang perluy diambil dalam rangka memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul baik atas permintaan Dewan Pimpinan LPUmaupun atas prakarsa Dewan Pertimbangan LPU sendiri; b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan LPU.

Untuk melaksanakan tugasnya Dewan Pertimbangan LPU dapat mengadakan konsultasi dengan Instansi-instansi Pemerintah dan atau Badan- badan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tugas Sekretaris Dewan Pertimbangan LPU adalah: a. Membantu Dewan Pertimbangan LPU dalam melaksanakan tugasnya; b. Memimpin dan menyelenggarakan administrasi Dewan Pertimbangan LPU; c. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan LPU.

BABV SEKRETARIAT UMUM LEMBAGA PEMILIHAN UMUM Bagian Pertama Kedudukan

(1) Sekretariat Umum LPU adalah suatu Sekretariat yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan dalam LPU. (2) Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum yang berada langsung di bawah Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Tugas Sekretariat Umum LPU adalah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dalam penyelenggaraan administrasi umum LPU untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pemilihan umum.

Sekretariat Umum LPU terdiri dari Pimpinan Sekretariat Umum LPU, Biro- biro, Kelompok Penghubung, dan bagian-bagian.

(1) Sekretariat Umum LPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). (2) Sekretaris Umum dibantu oleh seorang atau lebih wakil Sekretaris Umum. (3) Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Biro-biro dalam Sekretaris umum LPU yaitu:

a. Biro Perncanaan; b. Biro Hukum; c. Biro Hubungan Masyarakat; d. Biro Keuangan; e. Biro Administrasi Umum; f. Biro Pengamanan.

(1) Bagian PembukuanBagian-bagian dalam Biro Perencanaan yaitu: a. Bagian Program; b. Bagian Teknis Pemilihan Umum; c. Bagian Dokumentasi dan Statistik. (2) Bagian-bagian dalam Biro Hukum yaitu: a. Bagian Perundang-undangan; b. Bagian Penyelesaian Hukum. (3) Bagian-bagian dalam Biro Hubungan Masyarakat yaitu: a. Bagian Publikasi dan Penerangan; b. BagianSantiaji. (4) Bagian-bagian dalam Biro Keuangan yaitu: a. Bagian Anggaran; b. Bagian Pemeriksaan; c. Bagian Otorisasi. (5) Bagian-bagian dalam Biro Administrasi Umum yaitu: a. Bagian Tata Usaha; b. Bagian Personalia; c. Bagian Urusan Dalam; d. Bendaharawan. (6) Bagian-bagian dalam Biro Pengamanan yaitu: a. Bagian Keamanan b. Bagian Operation Room

(1) Biro-biro dan Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

(2) Kepala Biro dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Kelompok Penghubung terdiri dari sejumlah personil, yang memiliki keahlian sesuai keperluan, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Personil Sekretariat Umum LPU adalah Pegawai Negeri.

(1) Tugas Sekretaris Umum LPU adalah: a. Membantu Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dalam melaksanakan tugasnya; b. Memimpin Kegiatan Sekretaris Umum LPU; c. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro- biro Kelompok Penghubung. d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya. (2)Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Umum LPU bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Tugas Wakil Sekretaris Umum LPU adalah: a. membantu Sekretaris Umum LPU dalam melaksanakan tugasnya untuk bidang tugas yang ditentukan serta dalam mengkoordinasikan Biro-biro, Kelompok Penghubung dan Personil lainnya dalam Sekretaris Umum LPU. b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

(1) Bidang Tugas Biro Perencanaan adalah mengadakan perencanaan mengenai organisasi Badan Penyelenggara/ Pelaksana Pemilihan Umum, perbekalan, angkutan dan perhubungan, teknis penyelenggaraan Pemilihan umum serta dokumentasi dan statistic. (2) Tugas Kepala Biro Perncanaan adalah: a. membantu Sekretaris Umum LPU dalam melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan; b. memimpin dan mengawasi kegiatan bagian-bagian yang ada di dalam Biro Perencanaan; c. merencanakan kegiatan penelitian; d. mengumpulkan dan mengolah data-data untuk perencanaan mengenai organisasi badan penyelenggara/ pelaksana Pemilihan Umum, perbekalan, angkutan dan perhubungan, teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum serta dokumentasi dan statistic; e. melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU; f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya. (3) Bidang tugas bagian Program adalah menyiapkan serta menyusun rencana dan program mengenai organisasi, perbekalan, angkutan dan perhubungan, serta laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum. (4) Bidang tugas Bagian Teknis Pemilihan Umum adalah mengadakan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data mengenai pendaftaran Pemilih dan jumlah penduduk, pencalonan, pemungutan suara dan perhitungan suara, serta perubahan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. (5) Bidang tugas Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data , menyusun statistic serta menyelenggarakan dokumentasi mengenai Pemilihan Umum.

(1) Bidang tugas Biro Hukum adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum, membuat dan mengkoordinasikan penyusunan konsep peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan umum serta meneliti dan menyelesaikan masalah-masalah hukum berkenaan dengan Pemilihan Umum.

(2) Tugas Kepala Biro Hukum adalah: (3) membantu Sekretaris Umum LPU dalam melaksanakan tugasnya di bidang hukum; a. Memimpin dan mengawasi kegiatan bagian-bagian yang ada dalam Biro Hukum; b. Mengatur dan mengkoordinasikan penyusunan konsep peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum; c. Menampung dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Umum; d. Melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU; e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya. (4) Bidang tugas Bagian Perundang-undangan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemilihan Umum dan membuat konsep peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut petunjuk yang ditentukan. (4) Bidang tugas Bagian Penyelesaian Hukum adalah meneliti masalahmasalah hukum yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan mempersiapkan penyelesaiannya.

(1) Bidang tugas Biro Hubungan Masyarakat adalah memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan LPU serta mengatur pelaksanaan santiaji Pemilihan Umum kepada petugas Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum serta membina dan memelihara hubungan yang erat dengan pimpinan media massa. (2) Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat adalah: a. membantu Sekretaris Umum LPU dalam melaksanakan tugasnya di bidang hubungan masyarakat; b. memimpin dan mengawasi kegiatan bagian-bagian yang ada dalam Biro Hubungan Masyarakat; c. mengatur penyampaian penerangan kepada masyarakat; d. mengatur pelaksanaan santiaji Pemilihan Umum kepada Petugas Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum; e. melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU;

f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya. (3) Bidang tugas Bagian Penerangan dan Publikasi adalah mempersiapkan bahan publikasi dan bahan penerangan Pemilihan Umum, serta merencanakan penggunaan media penerangan dan mengadakan kerjasama dengan pihak pimpinan media massa mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum. (4) Bidang tugas Bagian Santiaji adalah mempersiapkan penyelenggaraan santiaji Pemilihan Umum untuk petugas Badan Penyelenggara /Pelaksana Pemilihan Umum dan menyelenggarakan peragaan Pemilihan Umum.

(1) Bidang tugas Biro Keuangan adalah menyusun anggaran pembiayaan, menyelesaikan otorisasi, menampung dan memeriksa pertanggung jawaban keuangan serta membukan dan membuat perhitungan anggaran. (2) Tugas Kepala Biro Keuangan adalah ; a. membantu Sekretaris Umum LPU dalam melaksanakan tugasnya dibidang keuangan; b. memimpin dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Keuangan; c. mengatur penyusunan anggaran , penyelesaian otorisasi dan pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan, pembukuan,dan perhitungan anggaran; d. melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU; e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya; (3) Bidang tugas Bagian Anggaran adalah mempersiapkan bahan serta menyusun rencana anggaran pembiayaan Pemilihan Umum; (4)Bidang tugas Bagian Otorisasi adalah mengatur dan menyelenggarakan urusan Otorisasi; (5) Bidang tugas Bagian Pemeriksaan adalah meminta dan memeriksa pertanggung jawaban realisasi anggaran Pemilihan Umum dari badan- badan penyelenggara/ pelaksanaan Pemilihan Umum; (6) Bidang tugas Bagian Pembukuan adalah menyelenggarakan tata pembukuan dan menyusun perhitungan anggaran pembiayaan Pemilihan Umum.

(1) Bidang tugas Biro Aministrasi Umum adalah menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab LP, menyelenggarakan administrasi personil, menyelenggarakan urusan dalam, menyusun, dan mengurus pembiayaan Sekretariat Umum LPU. (2) Tugas Kepala Biro Administrasi Umum adalah : a. membantu Sekretaris Umum LPU dalam melakukan tugasnya di bidang administrasi umum; b. memimpin dan mengawasi Bagian-bagian dan Sub Bagian Tata Usaha yang ada dalam Biro Administrasi Imim; c. mengatur penyelenggaraan surat- menyurat, administrasi personil,barang-barang inventaris, urusan dalam,dan pembiayaan Sekretariat Umum LPU; d. melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambildi bidang tugasnya. (3) Bidang tugas Bagian Tata Usaha adalah menyelenggarakan urusan tata usaha dalam LPU. (4) Bidang tugas Bagian Personalia adalah menyelenggarakan penyusunan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai dalam LPU. (5) Bidang tugas Bagian Urusan Dalam adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga, angkutan, dan perjalanan, pergudangan, serta keamanan dalam Sekretariat Umum LPU. (6) Bidang tugas Bendaharawan adalah menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga atas perintah Ordonatur serta mengurus pembukuan, menyusun pertanggung jawaban keuangan dan menyimpan bukti-bukti kas.

(1) Bidang tugas Biro Pengamanan adalah mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan pengamanan teknis penyelenggaraan pemilihan umum serta penyelenggaraan operation room. (2) Tugas Kepala Biro pengamanan. a. membantu Sekretaris Umum LPU dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengamanan Pemilihan Umum. b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam Biro Pengamanan.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan mengatur penyelenggaraan operation room. d. Melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris Umum LPU. e. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Umum LPU tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya. (3) Bidang tugas Bagian Keamanan adalah mengumpulkan data-data tentang situasi keamanan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum danmengadakan pengamatan terhadap situasi keamanan setiap tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum. (4) Bidang tugas Bagian Operation Room adalah melaksanakan pengelolaan operation roomPemilihan Umum.

Bidang tugas Kelompok Penghubung adalah mengadakan hubungan dengan instansi-instansi Pemerintah dan atau pihak-pihak yang dipandang perlu serta menelaah dan mengolah masalah-masalah tertentu mengenai Pemilihan Umum atas petunjuk Sekretaris Umum LPU.

Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Umum LPU diatru lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU.

(1) Dalam LPU dibentuk Badan Perbekalan dan Perhubungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 4 Tahun 1970. (2) Selain yang dimaksud dalam ayat (1), pembentukan Badan-badan lain ditetapkan menurut ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Persoalan-persoalan yang tidak dapat diputuskan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalm rapat Dewan Pimpinan LPU, diserahkan kepada PRESIDEN oleh Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU untuk diputuskan.

a. Apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri / Ketua LPUdapat mengadakan musyawarah bersama antara Dewan Pimpinan LPU dan Dewan Pertimbangan LPUuntuk memusyawarahkan persoalanpersoalan pokok yang belum terdapat keserasian antara Dewan Pimpinan LPU dan Dewan Pertimbangan LPU. b. Setelah diadakan musyawarah belum juga terdapat keserasian antara pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan LPU dan kebijaksanaan Dewan Pimpinan LPU , maka Menteri Dalam Negeri / Ketua LPU mempertanggung jawabkan keputusan Dewan Pimpinan LPU itu kepada PRESIDEN , dan melaporkan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang diterima dari Dewan Pertimbangan LPU. PRESIDEN mengambil keputusan terakhir mengenai persoalan itu.

Untuk memperlancar perencanaan, Persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum serta guna mempererat kerjasama, Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengadakan pengaturan tentang pembentukan team/kelompok/panitia kerja dan rapat-rapat kerja baik berkala maupun sewaktu- waktu.

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul sesuatu persoalan atau perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat didalam lingkungan LPU, segera diselesaikan melalui musyawarah antara pejabat-pejabat yang bersangkutan, dan apabila tidak mungkin, maka segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU untuk diputuskan.

a. Segala surat-surat yang dialamatkan kepada Lembaga Pemilihan Umum diurus oleh Sekretaris Umum LPU. b. Apabila ada pejabat di dalam LPU menerima surat yang menurut isinya bukan menjadi urusannya, dengan segera menyampaikannya kepada pejabat yang berkepentingan. c. Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pengurusan surat-surat diatur tersendiri.

(1) Panitia Pemilihan INDONESIA selanjutnya dapat disebut PPI adalah suatu Panitia yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Pusat yang dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN. (2) PPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.

Tugas PPI adalah: a. merencanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II; b. menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR.

Fungsi PPI adalah: a. perencanaan, yaitu merencanakan dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. penyelenggaraan, yaitu memimpin dalam arti mengendalikan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan PPI dan Panitia Pemilihan Daerah untuk menjamin kesatuan usaha secara efektif dan efesien; c. pengawasan, yaitu mengawasi persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(1) Anggota PPI terdiri dari unsur Pemerintah, Partai Persatuan, PDI, GOLKAR, dan ABRI sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang diambilkan dari Anggota Dewan Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (2) Ketua LPU, Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan LPU, dan Ketua Dewan Pertimbangan LPU masing-masing merangkap menjadi Ketua, Wakil- wakil Ketua PPI. (3) Anggota Dewan Pimpinan LPU, Wakil-wakil Ketua, dan Anggotaanggota Dewan Pertimbangan LPU merangkap menjadi Anggotaanggota PPI. (4) a. Pada PPI dibentuk Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Yang dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris; b. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum LPU merangkap menjadi Sekretaris PPI dan Wakil Sekretaris PPI; c. Sekretaria PPI dan Wakil Sekretaris PPI diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN;

(1) Pada PPI dibentukPanitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat selanjutnya di sebut PANWASLAKPUS. (2) PANWASLAKPUS terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Jaksa Agung dan seorang wakil Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri serta beberapa orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah,Partai Persatuan,PDI,GOLKAR,dan ABRI masingmasing sebanyak 3(tiga) orang,yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN. (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada PANWASPAKLUS ditunjuk seorang Sekretaris,yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

Sekretariat PPI terdiri dari pimpinan Sekretariat PPI, Biro-biro dan Bagian- bagian.

(1) Biro-biro dalam Sekretariat PPI yaitu: a. Biro Penyelenggaraan; b. Biro Administrasi. (2) Selain Biro sebagai dimaksud dalam ayat (1) apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dapat membentuk Biro lainnya. (3) Biro sebagai dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Pimpinan Biro dan Bagian- bagian.

(1) Bagian-bagian dalam Biro penyelenggaraan yaitu: a. Bagian Program; b. Bagian Teknis Penyelenggaraan; c. Bagian Dokumentasi dan Statistik; d. Bagian Hubungan Masyarakat. (2) Bagian-bagian dalam Biro Administrasi yaitu: a. Bagian Tata Usaha; b. Bagian Urusan Dalam; c. Bendaharawan.

(1) Biro-biro dan bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala diambilkan dari personil LPU (2) Kepala Biro dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPI mengadakan rapat sesuai keperluannya atas undangan Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI. (2) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Ketua PPI adalah: a. memimpin kegiatan-kegiatan PPI; b. mengundang Anggota-anggota untuk mengadakan rapat PPI; c. mengawasi kegiatan-kegiatan Panitia di Daerah; d. mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; e. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainyang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan kebijaksanan yang ditetapkan oleh LPU.

(1) Tugas Wakil-wakil Ketua PPI adalah: a. membantu Ketua PPI dalam melaksanakan tugasnya; b. mewakili Ketua PPI atas penunjukan Ketua; (2) Wakil-wakil Ketua PPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua PPI.

(1) Tugas Anggota PPI adalah: a. membantu Ketua PPI dalam melaksanakan tugasnya; b. memberikan pendapat dan saran yang dipandang perlu kepada Ketua PPI tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum; (2) Anggota-anggota PPI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua PPI.

(1) Tugas Sekretaris PPI adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan administrasi PPI untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum. (2) Tugas Sekretaris PPI adalah: a. membantu Ketua PPI dalam melaksanakan tugasnya; b. memimpin kegiatan-kegiatan Sekretaris PPI; c. mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan Biro- biro; d. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Ketua PPI tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua PPI.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPI bertanggung jawab kepada Ketua PPI.

Tugas Wakil Sekretaris PPI adalah: a. membantu Sekretaris PPI dalam melaksanakan tugasnya untuk bidang tugas yang ditentukan serta dalam mengkoordinasikan Biro- biro dan personil lainnya dalam Sekretaris PPI; b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua PPI.

(1) Bidang tugas Biro Penyelenggaraan adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. (2) Tugas Kepala Biro penyelenggaraan adalah: a. membantu Sekretaris PPI dalam melaksanakan tugasnya; b. memimpin dan mengawasi kegiatan bagian-bagian yang ada dalam Biro Penyelenggaraan; c. melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris PPI; d. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris PPI tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya. (3) Bidang tugas Bagian Program adalah menyiapkan serta menyusun rencana dan program mengenai hal-hal yang ditentukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. (4) Bidang tugas Bagian Teknis Penyelenggaraan adalah mengatur teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut tahap-tahap kegiatan pelaksanaan Pemilihan Umum. (5) Bidang tugas Bagian Dokumentasi dan Statistik adalah menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, menyusun statistik, serta menyelenggarakan dokumentasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum. (6) Bidang tugas Bagian Hubungan Masyarakat adalah mempersiapkan bahan publikasi dan penerangan Pemilihan Umum, serta merencanakan penggunaan media penerangan dan mengadakan kerjasama dengan pihak pimpinan media massa mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(1) Bidang tugas Biro Administrasi adalah menyelenggarakan segala urusan surat-menyurat yang menjadi tanggung jawab PPI, menyelenggarakan urusan dalam, menyusun, dan mengurus pembiayaan Sekretariat PPI. (2) Tugas Kepala Biro Administrasi nadlah: a. membantu Sekretaris PPI dalam melakukan tugasnya; b. memimpin dan mengawasi bagian-bagian yang ada dalam Biro Administrasi; c. mengatur penyelenggaraan surat-menyurat, urusan dalam, dan pembiayaan Sekretariat PPI; d. melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Sekretaris PPI; e. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris PPI tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya. (3) Bidang tugas Bagian Tata Usaha adalah menyelenggarakan urusan tata usaha dalam Sekretariat PPI. (4) Bidang tugas Bagian Urusan Dalam adalah menyelenggarakan urusan rumah tangga PPI. (5) Bidang tugas Bendaharawan adalah menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dan surat-surat berharga atas perintah Ordonatur serta mengurus pembukuan, menyusun pertanggung jawaban, dan menyimpan bukti-bukti kas.

Kepala-kepala Biro dalam Sekretariat PPI bertanggung jawab kepada Sekretaris PPI, dan Kepala-kepala Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro masing-masing.

Susunan organisasi dan tata-kerja Sekretariat PPI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri /Ketua LPU.

Bidang tugas PANWASLAKPUS adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PANWASLAKPUS mengadakan rapat sesuai keperluan atas undangan Ketua PANWASLAKPUS. (2) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) dimusyawarahkan segala sesuatu mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Anggota PANWASLAKPUS wajib merahasiakan segala hal yang dalam rapat PANWASLAKPUS ditentukan untuk dirahasiakan.

(1) Tugas Ketua PANWASLAKPUS adalah: a. memimpin kegiatan PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum; b. mengatur pembagian tugas antara Wakil Ketua, Anggota, dan Sekretaris PANWASLAKPUS. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua PANWASLAKPUS bertanggung jawab kepada Ketua PPI.

Tugas Wakil Ketua PANWASLAKPUS adalah: a. membantu Ketua PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugasnya; b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua PANWASLAKPUS.

(1) Tugas Anggota PANWASLAKPUS adalah: a. membantu Ketua PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugasnya; b. memberikan saran dan pendapat yang dipandang perlu kepada Ketua PANWASLAKPUS tentang langkahj-langkah yang perlu diambil dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemillihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Anggota PANWASLAKPUS bertanggung jawab kepada Ketua PANWASLAKPUS.

Tugas Sekretaris PANWASLAKPUS adalah: a. membantu PANWASLAKPUS dalam melaksanakan tugasnya; b. memimpin dan menyelenggarakan administrasi PANWASLAKPUS; c. melakukan tugas yang diberikan oleh Ketua PANWASLAKPUS.

Apabila dalam melaksanakan tugas timbul sesuatu persoalan atau perbedaan pendapat antara pejabat-pejabat dalam PPI, segera diselesaikan melalui musyawarah antara pejabat-pejabat yang bersangkutan, dan apabila tidak mungkin, maka segera disampaikan kepada Ketua PPI untuk diputuskan.

(1) Segala surat-surat yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan INDONESIA diurus oleh Sekretaris PPI. (2) Apabila ada pejabat di dalam PPI menerima surat yang menurut isinya bukan menjadi urusannya, supaya dengan segera menyampaikannya kepada pejabat yang berkepentingan. (3) Ketentuan-ketentuan terperinci mengenai pengurusan surat-surat diatur tersendiri.

Mengingat perkembangan keadaan di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang masih memerlukan pengurusan tersendiri, maka pada Sekretariat PPI dapat dibentuk unsur Staf tersendiri yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Bagian Organisasi LPU dan Bagan Organisasi PPI adalah sebagai tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan PRESIDEN ini.

BABX KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya keputusan PRESIDEN ini dinyatakan tidak berlaku lagi: a. Keputusan PRESIDEN Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonsia; b. Ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Keputusan PRESIDEN ini.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan PRESIDEN ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Desember 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO