Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

(1) Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas wwww.peraturan.go.id

pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian; d. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian; e. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian; f. koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan; g. pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati; h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian; j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; d. Direktorat Jenderal Hortikultura; e. Direktorat Jenderal Perkebunan; f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; g. Inspektorat Jenderal; h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya wwww.peraturan.go.id

Manusia Pertanian; j. Badan Ketahanan Pangan; k. Badan Karantina Pertanian; l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri; m. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional; n. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; o. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; p. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian; q. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; r. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian; s. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; dan t. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: wwww.peraturan.go.id

a. koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Organisasi dan Kepegawaian; c. Biro Hukum; d. Biro Keuangan dan Barang Milik negara; e. Biro Umum dan Pengadaan; f. Biro Kerja Sama Luar Negeri; dan g. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam wwww.peraturan.go.id

Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian; b. penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian; c. penyiapan koordinasi, dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya wwww.peraturan.go.id

kerja; b. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal; c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai; d. pelaksanaan mutasi pegawai; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian; b. pengembangan sistem dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c. penyusunan naskah perjanjian, pemberian pertimbangan wwww.peraturan.go.id

dan litigasi hukum; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Biro Hukum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerimaan negara bukan pajak; b. pelaksanaan akuntansi, verifikasi anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian Pertanian; c. pengelolaan barang milik negara lingkup Kementerian Pertanian; d. pelaksanaan pelaporan keuangan dan barang milik negara Sekretariat Jenderal; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. wwww.peraturan.go.id

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri dari a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Biro Umum dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyelenggaraan kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Umum dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan kearsipan; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan; c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; d. pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; e. pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Biro Umum dan Pengadaan terdiri atas: wwww.peraturan.go.id

a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan.

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian; b. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian; c. penyiapan koordinasi pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian; d. penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; e. pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

wwww.peraturan.go.id

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, keprotokolan dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan informasi publik di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat. b. pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian; c. pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar lembaga; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas: a. Bagian Protokol; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keprotokolan Menteri b. pelaksanaan hubungan kelembagaan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Bagian Protokol terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

(1) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelengaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan adan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

wwww.peraturan.go.id

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan; c. Direktorat Irigasi Pertanian; d. Direktorat Pembiayaan Pertanian; e. Direktorat Pupuk dan Pestisida; dan f. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian; b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta wwww.peraturan.go.id

pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta pelayanan rekomendasi.

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang wwww.peraturan.go.id

basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penata usahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan wwww.peraturan.go.id

petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Irigasi Pertanian.

Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian.

wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Direktorat Pembiayaan Pertanian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pembiayaan Pertanian.

wwww.peraturan.go.id

Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Pupuk dan Pestisida menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan pupuk dan pembenah tanah, pupuk bersubsidi dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. wwww.peraturan.go.id

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan wwww.peraturan.go.id

Mesin Pertanian.

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

(1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, wwww.peraturan.go.id

pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan; wwww.peraturan.go.id

c. Direktorat Serealia; d. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi; e. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan; dan f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan; b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman pangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: wwww.peraturan.go.id

a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta pelayanan rekomendasi.

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, pengawasan mutu, dan produksi benih tanaman pangan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan wwww.peraturan.go.id

Tanaman Pangan.

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan.

Direktorat Serealia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung dan serealia lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Serealia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah wwww.peraturan.go.id

hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Serealia.

Direktorat Serealia terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Serealia.

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi wwww.peraturan.go.id

lain; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

Direktorat Aneka Kacang dan Umbi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan wwww.peraturan.go.id

menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan; b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, wwww.peraturan.go.id

dan kearsipan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman pangan; wwww.peraturan.go.id

f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang tanaman pangan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

(1) Direktorat Jenderal Hortikultura berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Hortikultura dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.

wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan wwww.peraturan.go.id

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perbenihan Hortikultura; c. Direktorat Buah dan Florikultura; d. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat; e. Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang hortikultura; b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta wwww.peraturan.go.id

pemberian layanan rekomendasi di bidang hortikultura; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Hortikultura; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Hortikultura.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta layanan rekomendasi.

Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di wwww.peraturan.go.id

bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan varietas, dan pengawasan mutu, serta produksi dan kelembagaan benih; dan 6. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Buah dan Florikultura wwww.peraturan.go.id

menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman jeruk, perdu dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat, serta florikultura; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.

Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Buah dan Florikultura.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, wwww.peraturan.go.id

bawang merah, sayuran lain dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi aneka cabai dan sayuran buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serta tanaman obat; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, wwww.peraturan.go.id

evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Perlindungan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan; b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta dampak perubahan iklim dan bencana alam; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, serta wwww.peraturan.go.id

dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikutura.

Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi wwww.peraturan.go.id

hortikultura; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan investasi hortikultura; f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar serta penerapan standar mutu di bidang hortikultura; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

wwww.peraturan.go.id

(1) Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Perkebunan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu, dan tanaman perkebunan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di wwww.peraturan.go.id

bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perbenihan Perkebunan; c. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah; d. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar; e. Direktorat Perlindungan Perkebunan; dan f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

wwww.peraturan.go.id

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang perkebunan; b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal, serta layanan rekomendasi. wwww.peraturan.go.id

Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih; dan wwww.peraturan.go.id

f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Direktorat Perbenihan Perkebunan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Perbenihan Perkebunan.

Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu, semusim dan rempah lain.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh serta rempah dan semusim lain; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria dibidang peningkatan produksi tanaman tebu dan wwww.peraturan.go.id

pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain; d. pengembangan bahan baku bio energi tanaman tebu; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lain; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah.

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar.

wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; d. pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

wwww.peraturan.go.id

Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan; b. peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; wwww.peraturan.go.id

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran wwww.peraturan.go.id

hasil perkebunan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan; f. koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

wwww.peraturan.go.id

(1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, wwww.peraturan.go.id

serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; c. Direktorat Pakan; d. Direktorat Kesehatan Hewan; e. Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit wwww.peraturan.go.id

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal. serta layanan rekomendasi.

wwww.peraturan.go.id

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

wwww.peraturan.go.id

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.

Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

di bidang peningkatan produksi pakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran wwww.peraturan.go.id

pakan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

Direktorat Pakan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Pakan.

Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit wwww.peraturan.go.id

hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.

Direktorat Kesehatan Hewan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Kesehatan Hewan.

wwww.peraturan.go.id

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

wwww.peraturan.go.id

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan wwww.peraturan.go.id

usaha, serta pemasaran hasil peternakan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV; dan f. Inspektorat Investigasi.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan kerja sama pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. koordinasi, pengelolaan data dan pemantauan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan tata usaha, serta penatausahaaan barang milik negara dan rumah tangga.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, wwww.peraturan.go.id

pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat I; c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern wwww.peraturan.go.id

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat II; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat II; c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat II.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan wwww.peraturan.go.id

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat III; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat III; c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Inspektorat III terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat III.

wwww.peraturan.go.id

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat IV; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Inspektorat IV; c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya; d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Inspektorat IV terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat IV. wwww.peraturan.go.id

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Investigasi; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan pencegahan korupsi; c. pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya; d. pengelolaan pengaduan masyarakat; e. pelaksanaan upaya pencegahan korupsi; f. penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan Inspektorat Investigasi.

wwww.peraturan.go.id

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian; b. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian; c. penyebarluasan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian; e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

wwww.peraturan.go.id

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan; dan e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyusunan rencana dan program serta anggaran di bidang penelitian dan pengembangan pertanian; b. pengelolaan urusan kepegawaian; c. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; d. penyusunan kerja sama, rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

wwww.peraturan.go.id

Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara, tata usaha, dan rumah tangga.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan; b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan; c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang tanaman pangan; dan d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

wwww.peraturan.go.id

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura; b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan hortikultura; c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang hortikultura; dan d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

wwww.peraturan.go.id

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan; b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan perkebunan; c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang perkebunan; dan d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan wwww.peraturan.go.id

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan; b. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil di bidang penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan; c. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

wwww.peraturan.go.id

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta keuangan dan penatausahaan barang milik negara.

(1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; c. pelaksanaan penyuluhan pertanian; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas wwww.peraturan.go.id

pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan penyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; g. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Penyuluhan Pertanian; c. Pusat Pendidikan Pertanian; dan d. Pusat Pelatihan Pertanian.

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; b. pelaksanaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; wwww.peraturan.go.id

c. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pelaksanaan urusan kepegawaian; d. evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyuluhan pertanian; wwww.peraturan.go.id

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan pertanian; d. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.

Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pendidikan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Pusat Pendidikan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan pertanian; b. pelaksanaan pengkajian sumber daya manusia pertanian; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan pertanian; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan pertanian; e. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pertanian; dan f. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian.

wwww.peraturan.go.id

Pusat Pendidikan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan kerja sama, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan pertanian; b. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelatihan pertanian; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan pertanian; d. pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian; e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pendidikan pertanian; dan f. penyusunan dan pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

wwww.peraturan.go.id

(1) Badan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; wwww.peraturan.go.id

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; e. pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Ketahanan Pangan terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; c. Pusat Distribusi dan Akses Pangan; dan d. Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan; b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta wwww.peraturan.go.id

pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; d. evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Ketahanan Pangan.

Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Badan Ketahanan Pangan.

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta penurunan kerawanan pangan; b. pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta penurunan kerawanan pangan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan wwww.peraturan.go.id

ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta penurunan kerawanan pangan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta penurunan kerawanan pangan; e. pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta penurunan kerawanan pangan; f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta penurunan kerawanan pangan; g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta penurunan kerawanan pangan.

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Distribusi dan Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan akses pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pusat Distribusi dan Akses Pangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan; wwww.peraturan.go.id

b. pengkajian di bidang distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan; e. pelaksanaan pemantapan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan; f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan; g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan.

Pusat Distribusi dan Akses Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan wwww.peraturan.go.id

segar; b. pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; e. pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Badan Karantina Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan. wwww.peraturan.go.id

Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; b. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; c. peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; e. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Karantina Pertanian terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; c. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan d. Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan.

wwww.peraturan.go.id

Sekretariat Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Sekretariat Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; b. pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan Karantina Pertanian.

Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Badan Karantina Pertanian.

wwww.peraturan.go.id

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan hewan hidup; b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan produk hewan; dan c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area.

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih; b. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih serta penyelenggaraan sistem audit dan penilaian; c. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi Perkarantinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerja sama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi wwww.peraturan.go.id

Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; b. pelaksanaan kerja sama perkarantinaan; dan c. pengelolaan informasi perkarantinaan.

Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Staf Ahli terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri; b. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional; c. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian; d. Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan e. Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.

(1) Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengembangan bio industri. (2) Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri wwww.peraturan.go.id

terkait dengan bidang perdagangan dan hubungan internasional. (3) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang investasi pertanian. (4) Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang lingkungan pertanian. (5) Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang infrastruktur pertanian.

(1) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis, dan pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran; wwww.peraturan.go.id

b. pelaksanaan pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian; c. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi komoditas pertanian; d. pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta penyediaan data dan informasi nonkomoditas pertanian; e. pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, pemberian layanan dan publikasi data dan informasi pertanian, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

(1) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan wwww.peraturan.go.id

Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelengggarakan fungsi: a. penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran; b. pelaksanaan kerja sama dan publikasi; c. pemberian pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian; d. pelaksanaan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman; e. pemberian pelayanan perlindungan varietas tanaman; f. pemantauan dan evaluasi hak dan kewajiban pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman; g. pemberian pelayanan pendaftaran varietas tanaman lokal dan varietas hasil pemuliaan serta pelayanan pendaftaran peredaran varietas tanaman; h. penerimaan, analisis persyaratan, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi teknis dan pendaftaran di bidang pertanian; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, kerja sama dan publikasi, pelayanan hukum perlindungan varietas tanaman dan perizinan, serta urusan tata usaha, wwww.peraturan.go.id

rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

(1) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; b. pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; c. pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian; d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; e. penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi; wwww.peraturan.go.id

f. pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

(1) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyelenggarakan fungsi: wwww.peraturan.go.id

a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian; d. pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; e. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, dan penatausahaan barang milik negara.

(1) Pada Kementerian Pertanian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

wwww.peraturan.go.id

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing. (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Menteri.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan fungsional masing- masing.

wwww.peraturan.go.id

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang pertanian yang berkaitan dengan kementerian/lembaga lain, pimpinan unit kerja eselon I pada Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon I pada kementerian/lembaga lain, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit eselon I menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien.

Seluruh unit kerja harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan.

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, dan Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pertanian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

wwww.peraturan.go.id

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja organisasi di bawahnya.

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a. (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b. (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (4) Kepala Bagian merupakan jabatan Administrator atau wwww.peraturan.go.id

jabatan struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian wwww.peraturan.go.id

(Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1243) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

wwww.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

wwww.peraturan.go.id