Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

(1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) BNN dipimpin oleh Kepala.

(1) BNN mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara INDONESIA dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan tehadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekusor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN; b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN; c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN; d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN; e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama; f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN; i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ; l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah; m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya; o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN; p. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;

q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN; r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN; t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN; u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Badan Narkotika Nasional terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Pencegahan; d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; e. Deputi Bidang Pemberantasan; f. Deputi Bidang Rehabilitasi; g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama; h. Inspektorat Utama; i. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi; dan j. Instansi Vertikal.

Kepala adalah pemimpin BNN.

Kepala mempunyai tugas : a. memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN. b. mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN.

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Sestama.

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN; b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

Sekretariat Utama terdiri atas : a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian dan Organisasi; c. Biro Keuangan; dan d. Biro Umum.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN; b. penyiapan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran; c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN; dan d. pelaksanaan penyusunan laporan.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN; b. Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN; c. Bagian Program dan Anggaran; dan d. Bagian Pelaporan.

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN terdiri atas: a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan b. Subbagian Analisis Bahan.

(1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN. (2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan strategi BNN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan strategi BNN; dan b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan strategi BNN.

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN terdiri atas: a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan b. Subbagian Analisis Bahan.

(1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan strategi BNN. (2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis bahan penyusunan strategi BNN.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program serta pelaksanaan penyusunan rencana program di lingkungan BNN; b. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran serta pelaksanaan penyusunan rencana anggaran di lingkungan BNN; dan c. penyiapan bahan pelaksanaan progam dan anggaran pendampingan bantuan luar negeri di lingkungan BNN.

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas : a. Subbagian Program; dan b. Subbagian Anggaran.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program, pelaksanaan penyusunan rencana program, dan pelaksanaan progam pendampingan bantuan luar negeri di lingkungan BNN. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran, pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, dan pelaksanaan anggaran pendampingan bantuan luar negeri di lingkungan BNN.

Bagian Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta rencana program dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; b. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan Strategi BNN; c. pelaksanaan penyusunan laporan rencana program dan anggaran; d. penyiapan bahan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Pelaporan terdiri atas : a. Subbagian Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN; dan b. Subbagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran.

(1) Subbagian Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. (2) Subbagian Pelaporan Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi administrasi kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian; b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan pengembangan pegawai; d. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; e. pelaksanaan analisis dan desain organisasi; dan f. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas : a. Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian; b. Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; dan c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian; dan b. pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian; dan b. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian.

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan urusan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pengembangan pegawai; b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas : a. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan pegawai. (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis dan desain organisasi, serta penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan analisis dan penyiapan desain organisasi; dan b. penyiapan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas : a. Subbagian Organisasi; dan b. Subbagian Tata Laksana.

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan desain organisasi. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran; dan c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan.

Biro Keuangan terdiri atas : a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan dan c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran dan penerimaan anggaran, serta proses dan pembayaran gaji pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran; b. pelaksanaan proses dan pembayaran gaji pegawai; dan c. pelaksaaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Anggaran; dan b. Subbagian Penggajian.

(1) Subbagian Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran. (2) Subbagian Penggajian mempunyai tugas melakukan proses dan pembayaran gaji pegawai, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinan tata usaha keuangan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi; dan

b. penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran.

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas : a. Subbagian Perbendaharaan; dan b. Subbagian Tata Usaha Keuangan.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan penyiapan pertimbangan masalah perbendaharaan dan ganti rugi. (2) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran.

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan verifikasi; dan b. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri atas : a. Subbagian Verifikasi; dan b. Subbagian Akuntansi.

(1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi. (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dokumentasi, logistik, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan; b. pelaksanaan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; c. pelaksanan urusan hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan; dan e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

Biro Umum terdiri atas : a. Bagian Tata Usaha; b. Bagian Logistik; c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi; dan d. Bagian Rumah Tangga dan Protokol.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata persuratan; dan b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan b. Subbagian Tata Persuratan.

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha Kepala BNN; b. Subbagian Tata Usaha Sestama; c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan; d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat; e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberantasan; f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Rehabilitasi; dan g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama. (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaiana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepada Kepala BNN, Sestama, dan Para Deputi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimasud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan yang dilayani. (4) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan.

Bagian Logistik mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Logistik menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik; dan b. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Bagian Logistik terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Logistik; dan b. Subbagian Pengelolaan Logistik.

(1) Subbagian Perencanaan Logistik mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik. (2) Subbagian Pengelolaan Logistik mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, dokumentasi, dan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan b. pelaksanaan urusan dokumentasi dan perpustakaan.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi terdiri atas : a. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan b. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

(1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat. (2) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan b. pelaksanaan urusan protokol.

Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri atas : a. Subbagian Rumah Tangga; dan b. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan protokol.

(1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan; b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan; d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas : a. Direktorat Desiminasi Informasi; dan b. Direktorat Advokasi.

Direktorat Desiminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Desiminasi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik; dan b. pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik

Direktorat Desiminasi Informasi terdiri atas: a. Subdirektorat Media Elektronik; dan b. Subdirektorat Media Nonelektronik.

Subdirektorat Media Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Subdirektorat Media Elektronik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media dunia maya, radio, dan televisi; dan b. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui layar lebar dan alat elektronik lainnya.

Subdirektorat Media Elektronik terdiri atas: a. Seksi Media Dunia Maya, Radio, dan Televisi; dan b. Seksi Media Layar Lebar dan Alat Elektronik Lainnya.

(1) Seksi Media Dunia Maya, Radio, dan Televisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media dunia maya, radio, dan televisi.

(2) Seksi Media Layar Lebar dan Alat Elektronik Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media layar lebar dan alat elektronik lainnya.

Subdirektorat Media Nonelektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Subdirektorat Media Nonelektronik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak; dan b. penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media tradisional.

Subdirektorat Media Nonelektronik terdiri atas: a. Seksi Media Cetak; dan b. Seksi Media Tradisional.

(1) Seksi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak. (2) Seksi Media Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan melalui media tradisional.

Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah; dan b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat.

Direktorat Advokasi terdiri atas: a. Subdirektorat Instansi Pemerintah; dan b. Subdirektorat Masyarakat.

Subdirektorat Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Subdirektorat Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui TNI dan Polri; dan b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui NonTNI dan Polri.

Subdirektorat Instansi Pemerintah terdiri atas: c. Seksi TNI dan Polri; dan d. Seksi NonTNI dan Polri.

(1) Seksi TNI dan Polri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui TNI dan Polri. (2) Seksi NonTNI dan Polri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui NonTNI dan Polri.

Subdirektorat Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Subdirektorat Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi masyarakat; dan b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui kelompok masyarakat.

Subdirektorat Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Organisasi Masyarakat; dan b. Seksi Kelompok Masyarakat.

(1) Seksi Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi masyarakat. (2) Seksi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui komponen masyarakat.

(1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat; d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN; f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: a. Direktorat Peran Serta Masyarakat; dan b. Direktorat Pemberdayaan Alternatif.

Direktorat Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui peran serta masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Direktorat Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan; dan b. pelaksanaan peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Direktorat Peran Serta Masyarakat terdiri atas: a. Subdirektorat Lingkungan Pendidikan; dan b. Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat.

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Subdirektorat Lingkungan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. pemetaan dan analisis peran serta lingkungan pendidikan; dan b. pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah; dan b. Seksi Pendidikan Tinggi.

(1) Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan dan analisis peran serta linkungan pendidikan dasar dan menengah. (2) Seksi Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan tinggi.

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja; dan b. pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat.

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Lingkungan Kerja; dan b. Seksi Lingkungan Masyarakat.

(1) Seksi Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja. (2) Seksi Lingkungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat.

Direktorat Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui pemberdayaan alternatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Direktorat Pemberdayaan Alternatif terdiri atas: a. Subdirektorat Masyarakat Perkotaan; dan b. Subdirektorat Masyarakat Perdesaan.

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Masyarakat Perkotaan menyelenggarakan fungsi: a. pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan b. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan terdiri atas: a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

(1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Subdirektorat Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan; dan b. pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan terdiri atas: a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

(1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

(1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan; b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan;

Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas: a. Direktorat Intelijen; b. Direktorat Narkotika Alami; c. Direktorat Narkotika Sintetis; d. Direktorat Psikotropika dan Prekursor; e. Direktorat Interdiksi; f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran; dan g. Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset.

Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Intelijen menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan b. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Direktorat Intelijen terdiri atas: a. Subdirektorat Teknologi Intelijen; dan b. Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk.

Subdirektorat Teknologi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen, analisis, dan pelacakan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Teknologi Intelijen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen; b. pelaksanaan analisis intelijen; dan c. pelaksanaan pelacakan intelijen berbasis teknologi.

Subdirektorat Teknologi Intelijen terdiri atas: a. Seksi Sistem Informasi dan Analisis Intelijen; dan b. Seksi Pelacakan Intelijen.

(1) Seksi Sistem Informasi dan Analisis Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen dan analisis intelijen. (2) Seksi Pelacakan Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelacakan intelijen berbasis teknologi.

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen taktis dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis; dan b. penyusunan produk intelijen.

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Produk terdiri atas: a. Seksi Intelijen Taktis; dan b. Seksi Produk Intelijen.

(1) Seksi Intelijen Taktis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan intelijen taktis. (2) Seksi Produk Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan produk intelijen.

Direktorat Narkotika Alami mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berasal dari tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Narkotika Alami menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis heroin; dan b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis kokain dan ganja.

Direktorat Narkotika Alami terdiri atas: a. Subdirektorat Heroin; dan b. Subdirektorat Kokain dan Ganja.

Subdirektorat Heroin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis heroin.

Subdirektorat Heroin membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Subdirektorat Kokain dan Ganja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis kokain dan ganja.

Subdirektorat Kokain dan Ganja membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Direktorat Narkotika Sintetis mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berasal dari bukan tanaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Narkotika Sintetis menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina; dan b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis nonamfetamina dan metamfetamina.

Direktorat Narkotika Sintetis terdiri atas: a. Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina; dan b. Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina.

Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis amfetamina dan metamfetamina.

Subdirektorat Amfetamina dan Metamfetamina membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis nonamfetamina dan metamfetamina.

Subdirektorat Nonamfetamina dan Metamfetamina membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Direktorat Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika; dan b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

Direktorat Psikotropika dan Prekursor terdiri atas: a. Subdirektorat Psikotropika; dan b. Subdirektorat Prekursor.

Subdirektorat Psikotropika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Subdirektorat Psikotropika membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Subdirektorat Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

Subdirektorat Prekursor membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan; dan b. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Direktorat Interdiksi terdiri atas: a. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan; dan b. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas.

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara; dan b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah laut dan perairan.

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan terdiri atas: a. Seksi Interdiksi Wilayah Udara; dan b. Seksi Interdiksi Wilayah Laut dan Perairan.

(1) Seksi Interdiksi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara. (2) Seksi Interdiksi Pelabuhan Laut dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah laut dan perairan.

Subdirektorat Interdiksi Darat dan Lintas Batas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat; dan b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas.

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas terdiri atas: a. Seksi Interdiksi Wilayah Darat; dan b. Seksi Interdiksi Wilayah Lintas Batas.

(1) Seksi Interdiksi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat. (2) Seksi Interdiksi Lintas Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas.

Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Direktorat Penindakan dan Pengejaran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan b. pelaksanaan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Direktorat Penindakan dan Pengejaran terdiri atas: a. Subdirektorat Penindakan; dan b. Subdirektorat Pengejaran.

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Subdirektorat Penindakan membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Subdirektorat Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Subdirektorat Pengejaran membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengawasan tahanan; dan b. pelaksanaan pengawasan barang bukti dan aset.

Direktorat Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Aset terdiri atas: a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan; dan b. Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset.

Subdirektorat Pengawasan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan; dan b. penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Subdirektorat Pengawasan Tahanan terdiri atas: a. Seksi Administrasi Tahanan; dan b. Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan.

(1) Seksi Administrasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi tahanan. (2) Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengawasan barang bukti dan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pengawasan barang bukti; dan b. penyiapan pelaksanaan pengawasan aset.

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti dan Aset terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Barang Bukti; dan b. Seksi Pengawasan Aset.

(1) Seksi Pengawasan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan barang bukti. (2) Seksi Pengawasan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan aset.

(1) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;

b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi; d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

Deputi Bidang Rehabilitasi terdiri atas : a. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah; b. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan c. Direktorat Pascarehabilitasi.

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah; dan b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas:

a. Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah; dan b. Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah.

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan standarisasi dan sertifikasi; dan b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi.

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Instansi Pemerintah terdiri atas: a. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi.

(1) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standarisasi dan sertifikasi. (2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi.

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan fasilitasi rehabilitasi rumah sakit instansi pemerintah; dan b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Instansi Pemerintah terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Sakit Instansi Pemerintah; dan b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

(1) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Sakit Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi rumah sakit instansi pemerintah.

(2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat; dan b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas: a. Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat; dan b. Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat.

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode komunitas terapeutik yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan standarisasi dan sertifikasi; dan b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi.

Subdirektorat Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi; dan b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi.

(1) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standarisasi dan sertifikasi. (2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi.

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi melalui metode nonkomunitas terapeutik yang dikelola oleh Komponen Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan fasilitasi rehabilitasi swasta; dan b. penyiapan fasilitasi rehabilitasi kemasyarakatan.

Subdirektorat Nonkomunitas Terapeutik Komponen Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Swasta; dan b. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Kemasyarakatan.

(1) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi swasta. (2) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi kemasyarakatan.

Direktorat Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kemampuan penyatuan kembali dan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Direktorat Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan peningkatan kemampuan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan b. pelaksanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Direktorat Pascarehabilitasi terdiri atas: a. Subdirektorat Penyatuan Kembali; dan b. Subdirektorat Perawatan Lanjut.

Subdirektorat Penyatuan Kembali mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Penyatuan Kembali menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perencanaan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan b. penyiapan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Subdirektorat Penyatuan Kembali terdiri atas: a. Seksi Perencanaan; dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi penyatuan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Subdirektorat Perawatan Lanjut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan dan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Perawatan Lanjut menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perencanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan b. penyiapan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Subdirektorat Perawatan Lanjut terdiri atas: a. Seksi Perencanaan; dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi perawatan lanjut penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol

(1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. (2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama; b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN; c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN; d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama; e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN; f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN; g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas : a. Direktorat Hukum; dan b. Direktorat Kerjasama.

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan perancangan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN; dan b. pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Direktorat Hukum terdiri atas: a. Subdirektorat Perundang-undangan; dan b. Subdirektorat Bantuan Hukum.

Subdirektorat Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN; dan b. penyiapan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Subdirektorat Perundang-undangan terdiri atas: a. Seksi Penelaahan Perundang-undangan; dan b. Seksi Perancangan Perundang-undangan.

(1) Seksi Penelaahan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN. (2) Seksi Perancangan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan konsultasi dan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan konsultasi hukum di bidang P4GN; dan b. penyiapan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas: a. Seksi Konsultasi Hukum; dan b. Seksi Pembelaan Hukum.

(1) Seksi Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultasi hukum di bidang P4GN. (2) Seksi Pembelaan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Direktorat Kerja Sama terdiri atas: a. Subdirektorat Kerja Sama Nasional; dan b. Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional.

Subdirektorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat tingkat nasional di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Kerja Sama Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN; dan b. penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN.

Subdirektorat Kerja Sama Nasional terdiri atas: a. Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah; dan b. Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat.

(1) Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN. (2) Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN.

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kerja sama regional di bidang P4GN; dan b. penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN.

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional terdiri atas: a. Seksi Kerja Sama Regional; dan b. Seksi Kerja Sama Internasional.

(1) Seksi Kerja Sama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama regional di bidang P4GN. (2) Seksi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama internasional di bidang P4GN.

(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN; d. pelaksanaan penegakkan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN; e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan f. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Utama terdiri atas: a. Inspektorat I; b. Inspektorat II; c. Inspektorat III; dan d. Bagian Tata Usaha.

(1) Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu. (2) Pembagian satuan kerja dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usul Inspektur Utama.

Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III membawahkan kelompok jabatan fungsional auditor.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program; b. fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; dan b. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan. (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

(1) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama. (2) Pusat di pimpin oleh Kepala Pusat.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN; b. pengelolaan data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi terdiri atas: a. Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. Bidang Data dan Informasi; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang P4GN.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan kelompok jabatan fungsional peneliti.

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan data di bidang P4GN; dan b. pelaksanaan pembangunan sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN.

Bidang Data dan Informasi terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Data; dan b. Subbidang Sistem dan Jaringan Informasi.

(1) Subbidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data di bidang P4GN. (2) Subbidang Sistem dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pembangunan sistem dan jaringan informasi di bidang P4GN.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

(1) Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat. (3) Masa kerja Kelompok Ahli selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Kepala BNN.

Di lingkungan BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing-masing. (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

(1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;

b. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

(1) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN. (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNN melalui Instansi Vertikal segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

(1) Instansi Vertikal melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 kepada Kepala BNN. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon I.a. (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon I.a. (3) Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, dan Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a. (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a. (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNN dapat dibentuk unit pelaksana teknis. (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BNN tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal diatur dalam Peraturan Kepala BNN tersendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Struktur organisasi BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BNN sebagaimana diatur dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Ketua BNN Nomor: PER/03/IX/2008/BNN tanggal 8 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala BNN ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di

J a k a r t a,

Pada tanggal

12 Mei 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 246 Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR