HORTIKULTURA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.

3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.

5. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.

6. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada.

7. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran- usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

8. Unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Sumber . . .

1. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata ataupun potensial.

2. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.

3. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.

4. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.

5. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

6. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.

7. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman hortikultura baru yang lebih baik.

8. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

9. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

10. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.

11. Distribusi . . .

1. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi, adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi sampai di pasar dan/atau konsumen.

2. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.

3. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi suatu badan atau lembaga untuk melakukan sertifikasi.

4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarpelaku usaha.

5. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi suatu bentuk produk turunan.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

8. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang- perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

9. Petani hortikultura, yang selanjutnya disebut petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya hortikultura.

10. Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya disebut penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

11. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah . . .

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura.

Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:

• kedaulatan;

• kemandirian;

• kebermanfaatan;

• keterpaduan;

• kebersamaan;

• keterbukaan;

• keberlanjutan;

• efisiensi berkeadilan;

• kelestarian fungsi lingkungan; dan

• kearifan lokal.

Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:

• mengelola dan mengembangkan sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari;

• memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura;

• meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;

• meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura;

• menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;

• memberikan . . .

• memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional;

• meningkatkan sumber devisa negara; dan

• meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.

Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:

• perencanaan;

• pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;

• pengembangan hortikultura;

• distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi;

• pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;

• sistem informasi;

• penelitian dan pengembangan;

• pemberdayaan;

• kelembagaan;

• pengawasan; dan

• peran serta masyarakat.

(1) Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang

pembangunan dan pengembangan hortikultura secara berkelanjutan.

(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memperhatikan:

• pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;

• daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;

• rencana pembangunan nasional dan daerah;

• rencana tata ruang wilayah;

• pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;

• kebutuhan . . .

• kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura;

• kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan; dan

• perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:

• sumber daya manusia;

• sumber daya alam;

• sumber daya buatan;

• sasaran produksi dan konsumsi;

• kawasan hortikultura;

• pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; dan

• penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki

keterkaitan antara satu dan yang lain.

(1) Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral

dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.

(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

(3) Penyelenggaraan perencanaan hortikultura

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

(4) Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana

pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .

(1) Perencanaan hortikultura tingkat nasional dilakukan

dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.

(2) Perencanaan hortikultura tingkat provinsi dilakukan

dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.

(3) Perencanaan hortikultura tingkat kabupaten/kota

dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota.

(1) Perencanan hortikultura diwujudkan dalam bentuk

rencana hortikultura.

(2) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• rencana hortikultura nasional;
• rencana hortikultura provinsi; dan
• rencana hortikultura kabupaten/kota.

(3) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disusun oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk

menyusun perencanaan hortikultura provinsi.

(2) Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk

menyusun perencanaan hortikultura kabupaten/kota.

(3) Rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi

pedoman untuk pengembangan hortikultura setempat.

(4) Rencana hortikultura nasional, rencana hortikultura

provinsi, dan rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam pengembangan hortikultura.

BAB IV . . .

Bagian Kesatu

Umum

(1) Sumber daya hortikultura terdiri dari:

• sumber daya manusia;

• sumber daya alam; dan

• sumber daya buatan.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a terdiri atas pelaku usaha, penyuluh hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.

(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berupa:

• lahan;

• iklim;

• sumber daya air; dan

• sumber daya genetik.

(4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.

(1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia hortikultura untuk memenuhi standar kompetensi.

(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara

berjenjang.

(3) Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, badan

usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi kompetensi.

(5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang

terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.

(2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan

hortikultura.

(3) Penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh bersertifikat.

(4) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan

hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan paling sedikit satu orang penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap desa yang termasuk di dalam kawasan hortikultura.

(5) Penyelenggaraan . . .

(5) Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan

sumber daya manusia dalam negeri.

(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat

dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.

(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian

dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Alam

Paragraf 1

Lahan

(1) Lahan budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka

dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.

(2) Lahan budidaya hortikultura wajib dilindungi,

dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh pelaku usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan,

pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17 . . .

Penggunaan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain tanah untuk budidaya hortikultura.

Paragraf 2

Iklim

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

memantau, mengevaluasi, memprakirakan, mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk pengembangan usaha hortikultura.

(2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi,

dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat.

(3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi,

dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan pengembangan usaha hortikultura.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan

bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan oleh perubahan pola iklim.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bantuan yang disediakan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Sumber Daya Air

Air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:

• memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk usaha hortikultura; dan

• menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak guna pakai air untuk usaha hortikultura.

Paragraf 4

Sumber Daya Genetik

Sumber daya genetik hortikultura wajib dilindungi, dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .

(1) Pemerintah melakukan inventarisasi, pendaftaran,

pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik hortikultura.

(2) Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan

pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan masyarakat.

(3) Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura

terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.

(4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

(2) Menteri menetapkan sumber daya genetik hortikultura

yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.

(3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam

punah dilakukan dengan izin Menteri.

(1) Pemerintah mendorong pengayaan sumber daya genetik

hortikultura nasional melalui berbagai metode dan introduksi.

(2) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan

penggunaan fasilitas penelitian milik pemerintah untuk pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional.

Pasal 28 . . .

(1) Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik

hortikultura ke dan dari dalam negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari

sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman

hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Setiap orang dilarang:

• memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau

• menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.

(1) Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang

memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentu dilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak indikasi geografis.

(2) Ketentuan mengenai wilayah geografis dari sumber

daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat

Sumber Daya Buatan

Paragraf 1

Prasarana Hortikultura

(1) Prasarana hortikultura terdiri atas:

• jaringan irigasi;

• pengolah limbah;

• jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;

• pelabuhan dan area transit;

• tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;

• jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;

• gudang yang memenuhi persyaratan teknis;

• rumah atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;

• gudang berpendingin;

• bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan

• pasar.

(2) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.

Paragraf 2

Sarana Hortikultura

(1) Sarana hortikultura terdiri atas:

• benih bermutu dari varietas unggul;

• pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;

• zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;

• bahan . . .

• bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dan

• alat dan mesin yang menunjang hortikultura.

(2) Penggunaan sarana hortikultura sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan, dan ramah lingkungan.

(1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan

mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri.

(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak

mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.

(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

• lebih efisien;

• ramah lingkungan; dan

• diutamakan yang mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan

insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas, kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan pajak.

(3) Ketentuan mengenai insentif diatur dengan atau

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi

standar mutu dan terdaftar.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau

mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam satu kelompok.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan

pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki

Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada produk sarana hortikultura yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Bagi sarana hortikultura yang belum ditetapkan

Standar Nasional Indonesia, produsen wajib mencantumkan label pada produk sarana hortikultura yang diedarkan.

(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:

• nama produk;

• nama dan alamat produsen; dan

• karakteristik produk.

(4) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Produsen, distributor, dan pengecer, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab atas kesesuaian produk yang diedarkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 38 . . .

Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin.

Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.

Bagian Kesatu

Pewilayahan Hortikultura

Paragraf 1

Umum

(1) Hortikultura diselenggarakan di seluruh wilayah negara

Republik Indonesia, dilaksanakan dalam wilayah tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain, dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.

(2) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

(3) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan di luar zona inti kawasan konservasi.

(1) Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan

pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain.

1. Dalam . . .

(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang mengakibatkan alih fungsi kawasan hortikultura, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang setara.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi

penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan kegiatan lain.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain:

• kemudahan perizinan; dan

• pemanfaatan lahan.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan

produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura.

(2) Produk unggulan hortikultura sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.

(3) Terhadap produk unggulan hortikultura yang telah

ditetapkan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan:

• prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;

• distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;

• pembiayaan; dan

• penelitian dan pengembangan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Kawasan Hortikultura

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura.

(2) Penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan

memperhatikan aspek:

• sumber daya hortikultura;

• potensi unggulan yang ingin dikembangkan;

• potensi pasar;

• kesiapan dan dukungan masyarakat; dan

• kekhususan dari wilayah.

(1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:

• kawasan hortikultura nasional;

• kawasan hortikultura provinsi; dan

• kawasan hortikultura kabupaten/kota.

(2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

(3) Kawasan hortikultura nasional ditetapkan oleh

Pemerintah, kawasan hortikultura provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kawasan hortikultura kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam

menetapkan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berkewajiban menjamin ketersediaan:

• prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan;

• distribusi . . .

• distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri;

• pembiayaan;

• penelitian dan pengembangan teknologi; dan

• data dan informasi.

(2) Selain menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban:

• memberikan kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan hortikultura;

• melakukan pembinaan dan pengembangan kawasan hortikultura;

• menjamin keamanan kawasan hortikultura dari gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

• menjamin keberlangsungan pengembangan hortikultura.

Pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 3

Unit Usaha Budidaya Hortikultura

(1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:

• unit usaha budidaya horticultura mikro;

• unit usaha budidaya hortikultura kecil;

• unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan

• unit usaha budidaya hortikultura besar;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha

budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 49 . . .

(1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.

(2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dan unit usaha budidaya hortikultura besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya hortikultura menengah dan besar yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan

perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Usaha Hortikultura

Paragraf 1

Umum

(1) Usaha hortikultura meliputi:

• perbenihan;

• budidaya;

• panen dan pascapanen;

• pengolahan;

• distribusi, perdagangan, dan pemasaran;

• penelitian; dan

• wisata agro.

(2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.

Pasal 51 . . .

(1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha

kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro,

usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 wajib didaftar.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha

hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Usaha hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya

dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia.

(2) Usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan oleh

pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura

wajib memenuhi standar proses atau persyaratan teknis minimal.

(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura

wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan

memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar memenuhi standar proses dan persyaratan teknis minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk hortikultura.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar

proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada:

• usaha hortikultura mikro dan kecil;

• usaha hortikultura yang ramah lingkungan;

• usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah;

• usaha budidaya organik; dan/atau

• usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas

dan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola

kemitraan.

(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.

(3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha

mikro, kecil, dan menengah.

(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan dengan pola:

• inti-plasma;

• subkontrak;

• waralaba;

• perdagangan umum;

• distribusi dan keagenan; dan

• bentuk . . .

• bentuk-bentuk kemitraan lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Usaha Perbenihan

(1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih,

sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih

atau materi induk yang belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.

(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku

usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi.

(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha

yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih,

sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58 . . .

(1) Hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru

wajib didaftarkan kepada Pemerintah.

(2) Dalam hal hasil pemuliaan dan varietas baru yang

diintroduksikan menggunakan teknologi rekayasa genetik, pendaftaran dan peredarannya harus memenuhi persyaratan keamanan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemuliaan, introduksi,

dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh

lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk.

(2) Jenis tanaman tertentu dikecualikan dari persyaratan

uji kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

pengujian, lembaga penguji, dan jenis yang dikecualikan, diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah

terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya.

(2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan standar mutu benih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Perlindungan varietas tanaman hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 . . .

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan

pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan benih.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pengawas benih tanaman.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari

wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.

(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik

Indonesia untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

(3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik

Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan

pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya genetik nasional.

Paragraf 3

Usaha Budidaya

Usaha budidaya hortikultura dilakukan dengan memperhatikan:

• permintaan pasar;

• budidaya . . .

• budidaya yang baik ;

• efisiensi dan daya saing;

• fungsi lingkungan; dan

• kearifan lokal.

(1) Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan

sendiri pilihan jenis tanaman.

(2) Pelaku usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil

didata mengenai jenis, jumlah tanaman dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh instansi yang berwenang.

(3) Pelaku usaha budidaya hortikultura menengah dan

besar wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman, dan/atau luas lahan yang sedang dan akan dibudidayakan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mengetahui prakiraan produksi.

(1) Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan

kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang- undang.

(2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

mendapatkan izin khusus dari Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4

Usaha Panen dan Pascapanen

(1) Usaha panen dan pascapanen dilakukan untuk

mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar mutu produk, menekan kehilangan dan/atau kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada penanganan, pengolahan, dan transportasi produk hortikultura.

(2) Usaha panen dan pascapanen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.

(3) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau

di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan

panen dan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Usaha Pengolahan

(1) Usaha pengolahan produk hortikultura wajib

memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban

melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan produk hortikultura lokal yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Usaha pengolahan produk hortikultura besar wajib menyerap produk hortikultura lokal.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran

(1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan,

membagi dan mengirim produk hortikultura dari unit usaha budidaya hortikultura sampai ke konsumen.

(2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman

produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan, dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk hortikultura.

(3) Usaha distribusi setidak-tidaknya didukung oleh

fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi.

(4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar

pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi produk hortikultura untuk dapat memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur

proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan konsumen.

(2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri.

(3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus

menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban

memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 74 . . .

(1) Usaha pemasaran hortikultura dilakukan melalui

promosi produk dan jasa serta penyebarluasan informasi pasar, di tingkat nasional dan/atau internasional.

(2) Pelaku usaha pemasaran hortikultura wajib

mengutamakan pemasaran produk dan jasa hortikultura dalam negeri.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban

melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha pemasaran hortikultura.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara

pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 7

Usaha Penelitian

(1) Usaha penelitian hortikultura dapat dilakukan pada

usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.

(2) Usaha penelitian hortikultura sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura.

(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha,

dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil penelitian.

Paragraf 8 . . .

Paragraf 8

Usaha Wisata agro

(1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura

dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha wisata agro.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku

usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib mengikutsertakan masyarakat setempat.

(3) Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian

fungsi lingkungan dan kearifan lokal.

(4) Pemerintah menetapkan norma, standar, pedoman, dan

kriteria usaha wisata agro.

(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan

kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan

pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Umum

Pemerintah membangun sistem distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi produk hortikultura yang menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan produk dalam negeri.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Distribusi

(1) Distribusi dilakukan untuk menjamin pengiriman

produk hortikultura guna menjaga keamanan pangan serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin

kelancaran distribusi dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan

prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk hortikultura.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban

memfasilitasi distribusi produk hortikultura agar terlaksana secara efektif dan efisien.

(2) Fasilitasi distribusi produk hortikultura sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

• kemudahan perizinan tempat penampungan;

• kemudahan izin perjalanan;

• penyediaan informasi mengenai produk, harga, pasar, dan sebaran lokasi produksi;

• penyediaan lapangan dan bangunan penampungan dan/atau gudang yang memadai, baik di pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;

• penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

• kemudahan tersedianya sarana angkutan dari sentra produksi sampai ke konsumen.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Perdagangan

(1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan di pasar

atau tempat lain.

(2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

pasar tradisional dan pasar modern.

(3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh pemerintah daerah untuk penggelaran produk hortikultura.

(4) Pasar atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

(1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara

langsung kepada konsumen melalui pasar lelang dan penggelaran produk.

(2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), produk hortikultura dapat diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa komoditi dan kontrak budidaya.

(1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah

tertentu dilakukan di pasar lelang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan

komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran

produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Perdagangan produk hortikultura melalui bursa komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perdagangan produk hortikultura melalui kontrak budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis.

(1) Ekspor produk hortikultura dilakukan dengan

mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.

(2) Ekspor produk hortikultura harus memenuhi

persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban

mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan

standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:

• keamanan pangan produk hortikultura;

• ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;

• penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;

• persyaratan . . .

• persyaratan kemasan dan pelabelan;
• standar mutu; dan
• ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah

mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan.

(4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar

hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemasaran

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban

menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran produk hortikultura, di dalam ataupun ke luar negeri.

(2) Menteri menetapkan jenis tanaman dan/atau produk

hortikultura yang pengeluaran dan/atau pemasukannya dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia memerlukan izin.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:

• memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau

• mengendalikan . . .

• mengendalikan impor dan ekspor.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan :

• pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura;

• pasar hortikultura berkala di lokasi strategis;

• pasar lelang;

• bursa komoditi; dan

• kontrak budidaya.

(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk

perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal.

(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk

perdagangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas pemasaran yang memadai.

Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyediaan fasilitas pemasaran produk hortikultura lokal di pasar tradisional.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan:

• kepedulian masyarakat pada produk dan jasa hortikultura;

• konsumsi dan penggunaan produk hortikultura lokal;

• minat para investor;

• pangsa pasar;

• perolehan . . .

• perolehan devisa; dan

• wisata agro.

Bagian Kelima

Konsumsi

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas meningkatkan konsumsi hortikultura masyarakat melalui:

• penetapan dan sosialisasi buah dan sayuran sebagai produk pangan pokok;

• penetapan target pencapaian angka konsumsi buah dan sayuran per kapita per tahun sesuai dengan standar kesehatan; dan

• pemuatan materi hortikultura ke dalam kurikulum pendidikan nasional atau daerah.

Bagian Kesatu

Pembiayaan

(1) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang

dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang

dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Pembiayaan usaha hortikultura yang dilakukan oleh

pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah.

(4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat

membantu pembiayaan pengembangan usaha hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan

penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Untuk pengembangan usaha hortikultura:

• Pemerintah menetapkan persentase portofolio kredit bersubsidi dari alokasi kredit untuk sektor pertanian;

• Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan anggaran pembangunan untuk subsidi bunga dan/atau asuransi kredit; dan

• Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pagu alokasi anggaran pembangunan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mendorong

terbentuknya lembaga keuangan guna pembiayaan usaha hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan

anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi pembiayaan usaha hortikultura mikro dan kecil.

(4) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan

anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran pembangunan, serta pembentukan lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua

Penjaminan

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai

kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta untuk menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi

usaha mikro dan kecil hortikultura untuk memperoleh fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga keuangan berdasarkan kelayakan usaha.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

• pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau

• bimbingan teknis.

Pelaku usaha hortikultura yang menyimpan produknya di pergudangan dapat memperoleh dan memanfaatkan resi gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga

Penanaman Modal

(1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan

mengutamakan penanaman modal dalam negeri.

(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam

usaha besar hortikultura.

(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling

banyak 30% (tiga puluh persen).

(4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.

(5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 101 . . .

Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.

(1) Sistem informasi hortikultura mencakup pengumpulan,

pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi hortikultura.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban

membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi hortikultura yang terintegrasi.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit digunakan untuk keperluan:

• perencanaan;

• pemantauan dan evaluasi;

• pengelolaan pasokan dan permintaan produk hortikultura; dan

• pertimbangan penanaman modal.

(4) Kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.

(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi mengenai:

• varietas tanaman;

• letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha budidaya hortikultura;

• permintaan pasar;

• peluang dan tantangan pasar;

• perkiraan produksi;

• perkiraan harga;

• perkiraan . . .

• perkiraan pasokan;

• perkiraan musim tanam dan musim panen;

• prakiraan iklim;

• ketersediaan prasarana hortikultura; dan

• ketersediaan sarana hortikultura.

(6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi.

(7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku

usaha dan masyarakat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi usaha hortikultura yang berkaitan dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam proses perizinan dan/atau penelitian usaha hortikultura.

Penelitian dan pengembangan hortikultura wajib dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat secara sendiri-sendiri atau dalam bentuk kerja sama.

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104 dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri,

dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 106 . . .

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan hortikultura.

Kegiatan penelitian hortikultura dapat dilakukan di kawasan konservasi setelah mendapat izin menteri yang membidangi urusan kehutanan.

(1) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing

dapat melakukan penelitian hortikultura untuk kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian wajib:

• bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam negeri;

• melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penelitian; dan

• menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan setelah penelitian selesai dilakukan beserta hasil penelitian.

(1) Hasil penelitian yang dilakukan orang perseorangan

dan/atau badan hukum asing untuk kepentingannya merupakan milik bersama dengan mitra kerja samanya dan pemerintah.

(2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil

penelitian yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 110 . . .

Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban

memberikan insentif bagi peneliti hortikultura yang berprestasi dalam:

• menghasilkan varietas tanaman unggul;

• menghasilkan produk baru yang memberikan nilai tambah; dan/atau

• menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat besar bagi masyarakat.

(2) Insentif diberikan kepada pelaku usaha, lembaga

penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura melalui program penelitian unggulan nasional dan/atau daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pemberdayaan usaha hortikultura meliputi:

• penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;

• pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan pengembangan usaha;

• fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau permodalan;

• penyediaan data dan informasi;

• fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;

• bantuan sarana dan prasarana hortikultura;

• sertifikasi . . .

• sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki keahlian usaha hortikultura; dan

• pengembangan kemitraan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan usaha hortikultura mikro dan kecil.

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi

pembentukan lembaga pengembangan hortikultura.

(2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di

tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.

(4) Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas

unsur:

• tokoh masyarakat;

• pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha hortikultura;

• pakar dan akademisi; dan

• konsumen produk dan jasa hortikultura.

(1) Lembaga pengembangan hortikultura berfungsi sebagai

mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan hortikultura.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), lembaga pengembangan hortikultura bertugas:

• menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha dan masyarakat;

• memberikan . . .

• memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai arah pengembangan penyelenggaraan hortikultura;

• memberikan data, informasi, dan masukan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha; dan

• membantu melakukan mediasi antar asosiasi pelaku usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan

hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

PENGAWASAN

(1) Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu

sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117

dilakukan melalui:

• pelaporan dari pelaku usaha; dan/atau

• pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil usaha hortikultura.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan

melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk usaha hortikultura.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata

cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan

melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam hal:

• penyusunan perencanaan;

• pengembangan kawasan;

• penelitian;

• pembiayaan;

• pemberdayaan;

• pengawasan;

• pembentukan asosiasi pelaku usaha;

• pengembangan sistem informasi;

• pengembangan kelembagaan; dan/atau

• pembentukan pedoman tata cara usaha hortikultura untuk kepentingan usahanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

(3) Peran . . .

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan oleh setiap orang atau pelaku usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat

(2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal

73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat

(1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat

(4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat

(2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

• peringatan secara tertulis;

• denda administratif;

• penghentian sementara kegiatan;

• penarikan produk dari peredaran oleh pelaku usaha;

• pencabutan izin; dan/atau

• penutupan usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XV . . .

PENYIDIKAN

(1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hortikultura dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;

• melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang hortikultura;

• melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang hortikultura;

• meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hortikultura;

• membuat dan menandatangani berita acara;

• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang hortikultura; dan

• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hortikultura.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik . . .

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil

dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap orang yang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(1) Setiap orang yang memperjualbelikan bahan

perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menebang pohon induk yang

mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura

yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau

membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Setiap orang yang melakukan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat tanpa izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh

korporasi, maka selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh

pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang hortikultura, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

BAB XVII . . .

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hortikultura masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,

persetujuan penanaman modal asing untuk usaha hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-

Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2010

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho