Permentan No. 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Komoditas
Hortikultura Strategis
 - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
bahwa pengembangan komoditas hortikultura strategis dilakukan untuk menjaga ketersediaan produksi bahan pangan pokok dan penting dibutuhkan masyarakat sehingga diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019;

b. bahwa dengan adanya kebijakan percepatan pencapaian swasembada komoditas bawang putih melalui peningkatan luas tanam produksi bawang putih, dan penyesuaian ketentuan perizinan berusaha, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1338);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA STRATEGIS.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1338) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dihapus dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air

yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 2. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. 3. Dihapus. 4. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas Hortikultura dan hilirisasi hasil Hortikultura.

2. Pasal 12 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 (1) Pelaku Usaha yang melakukan impor bawang putih dalam pengembangan kawasan bawang putih paling sedikit menghasilkan produksi 10% (sepuluh persen) dari volume penetapan rencana kebutuhan setiap Pelaku Usaha sesuai neraca komoditas.
(2) Untuk menghasilkan produksi 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penanaman dengan luas tanam yang dihitung berdasarkan produktivitas 10 (sepuluh) ton per hektar. (3) Dalam hal terdapat perubahan volume penetapan rencana kebutuhan setiap Pelaku Usaha sesuai neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan kawasan bawang putih dilakukan berdasarkan volume penetapan rencana kebutuhan setiap Pelaku Usaha sesuai perubahan neraca komoditas.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 (1) Produksi paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak pengajuan rencana kebutuhan.

(2) Pelaku Usaha yang mampu melaksanakan pengembangan kawasan bawang putih menghasilkan produksi paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan usulan rencana kebutuhan dalam neraca komoditas selanjutnya. (3) Pelaku Usaha yang belum memenuhi pengembangan kawasan bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan usulan rencana kebutuhan dalam neraca komoditas selanjutnya setelah melaksanakan pengembangan kawasan bawang putih.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 (1) Dalam hal pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih sudah dilakukan dan tidak tercapai produksi paling sedikit 10% (sepuluh persen) karena force majeure, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena bencana alam atau bencana nonalam. (3) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah daerah setempat yang membidangi penanggulangan kebencanaan.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 (1) Pelaku Usaha yang melakukan impor bawang putih setelah penetapan rencana kebutuhan dalam neraca komoditas, melaporkan perkembangan hasil pengembangan kawasan bawang putih secara daring (online). (2) Laporan perkembangan hasil pengembangan kawasan bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan rencana kebutuhan dalam neraca komoditas.

(3) Laporan perkembangan hasil pengembangan kawasan bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa dokumen perjanjian kerjasama, rencana tanam, realisasi tanam dan/atau produksi. (4) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali sebelum pengajuan usulan rencana kebutuhan berikutnya. (5) Laporan perkembangan hasil pengembangan kawasan bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi. (6) Pelaku Usaha yang tidak melakukan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan peringatan tertulis dari Direktur Jenderal.

7. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A (1) Pelaku Usaha yang telah menyelesaikan pengembangan kawasan bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan surat keterangan selesai melaksanakan pengembangan kawasan bawang putih. (2) Surat keterangan selesai melaksanakan pengembangan kawasan bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Sayuran dan Tanaman Obat atas nama Direktur Jenderal. (3) Ketentuan mengenai teknis penerbitan surat keterangan selesai melaksanakan pengembangan kawasan bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN KOMODITAS
HORTIKULTURA STRATEGIS

POLA KEMITRAAN, POLA SWAKELOLA, TEKNIS VERIFIKASI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN SELESAI

I. POLA KEMITRAAN DAN POLA SWAKELOLA

A. Pola Kemitraan
Pola Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dan dinas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. Koordinasi dilakukan dalam rangka: a. pengumpulan informasi awal daerah yang memiliki potensi lahan, dan kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan komoditas bawang putih. b. konsultasi dan penjajakan calon lokasi dan/atau calon kelompok tani/gabungan kelompok tani yang akan bermitra. 2. Melakukan peninjauan calon kelompok tani/gabungan kelompok tani dan calon lokasi bersama dengan petugas dinas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. Peninjauan dilakukan untuk: a. menjalin komunikasi dan sosialisasi teknis kemitraan dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani.
b. identifikasi calon kelompok tani/gabungan kelompok tani dan calon lokasi yang akan dimitrakan. 3. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pelaku Usaha dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani yang diketahui oleh dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. Dalam dokumen perjanjian kerjasama paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut: a. rencana tanam; b. luas lahan dan lokasi lahan yang dikerjasamakan; c. jangka waktu kerjasama; d. tujuan kerjasama, untuk menghasilkan bawang putih dengan produktivitas paling sedikit 10 (sepuluh) ton per hektar; e. hak dan kewajiban para pihak;

f. biaya usaha tani yang wajar; g. skema bagi hasil panen dengan prosentase yang disepakati kedua belah pihak, seperti 60:40, 70:30, 75:25, atau 80:20; h. kesepakatan bila terjadi force majeure dan/atau penyelesaian sengketa/konflik. 4. Melengkapi identitas lahan pertanaman bawang putih yang berisi informasi: alamat lokasi (desa, kecamatan, kabupaten), nama Pelaku Usaha, nama kelompok tani/gabungan kelompok tani, nama petani, varietas, tanggal tanam (tgl/bln/thn), luas (ha), ketinggian lahan dari permukaan laut (mdpl), dan lokasi lahan (koordinat). Lokasi lahan ditunjukkan dengan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat lintang dan bujur (LU/LS dan BT). 5. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan budi daya dan panen sesuai dengan pelaksanaan tahapan di lapangan secara periodik dalam buku/lembar catatan aktivitas budi daya. 6. Tim verifikasi, petugas dinas kabupaten/kota, petugas statistik pertanian Hortikultura di kecamatan, dan kelompok tani/gabungan kelompok tani bersama Pelaku Usaha melakukan verifikasi realisasi tanam dan produksi. 7. Menandatangani berita acara hasil verifikasi.

B. Pola Swakelola Pelaksanaan pola swakelola dilakukan sebagai berikut: 1. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura, dinas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura, badan usaha swasta dan/atau milik negara, dan/atau perorangan pemilik lahan. Koordinasi dilakukan dalam rangka:
a. pengumpulan informasi awal potensi lahan untuk dikembangkan komoditas bawang putih. b. konsultasi dan penjajakan calon lokasi penanaman bawang putih.
2. Melakukan peninjauan calon lokasi bersama dengan petugas provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura. Peninjauan dilakukan untuk:
a. menjalin komunikasi dan sosialisasi teknis kemitraan dengan badan usaha dan/atau perorangan pemilik lahan. b. identifikasi calon lokasi yang akan dimitrakan.
3. Melengkapi identitas lahan pertanaman bawang putih yang berisi informasi: alamat lokasi (desa, kecamatan, kabupaten), nama Pelaku Usaha, varietas, tanggal tanam (tgl/bln/thn), luas (ha), ketinggian lahan dari permukaan laut (mdpl), dan lokasi lahan (koordinat). Lokasi lahan ditunjukkan dengan paling sedikit 1 (satu) titik koordinat lintang dan bujur (LU/LS dan BT). 4. Mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan budi daya dan panen sesuai dengan pelaksanaan tahapan di lapangan secara periodik dalam buku/lembar catatan aktivitas budi daya.

5. Tim verifikasi, petugas dinas kabupaten/kota, petugas statistik pertanian Hortikultura di kecamatan bersama Pelaku Usaha melakukan verifikasi realisasi tanam dan produksi.
6. Menandatangani berita acara hasil verifikasi.

II. TEKNIS VERIFIKASI

A. Kriteria Teknis
Kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang melaksanakan wajib tanam dan produksi sebagai berikut: 1. Lahan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan agroklimat sesuai untuk penanaman bawang putih. 2. Menggunakan benih bawang putih bermutu yang cocok ditanam di daerah tropis. 3. Penanaman dilakukan secara monokultur dengan menggunakan 1 (satu) jenis tanaman yaitu bawang putih. Jika budi daya bawang putih dilakukan dengan pola tumpang sari/tumpang gilir tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas lahan pengembangan bawang putih.
4. Tersedia cukup air untuk memenuhi kebutuhan tanaman, terutama jika ditanam pada musim kemarau.
5. Pertanaman bawang putih yang ditanam di lereng dengan sudut kemiringan lebih dari 30o (tiga puluh derajat) harus menerapkan teknik konservasi lahan yang baik.

B. Pelaksanaan Verifikasi
Pelaksanaan Verifikasi dilakukan untuk memastikan realisasi pemenuhan pengembangan komoditas strategis bawang putih. Pelaksanaan Verifikasi meliputi : 1. Verifikasi Tanam
Verifikasi tanam dilakukan terhadap pertanaman bawang putih milik Pelaku Usaha. Syarat verifikasi tanam: a. dilakukan setelah Pelaku Usaha melaksanakan penanaman.
b. lahan yang akan diverifikasi telah dilengkapi dengan identitas lokasi seperti luas lahan, nama pemilik, nama Pelaku Usaha, varietas, waktu tanam dan koordinat lahan. c. pertanaman bawang putih yang diajukan untuk diverifikasi telah berumur paling kurang 14 (empat belas) hari setelah tanam (HST). d. sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) verifikasi tanam. 2. Verifikasi Produksi
Syarat verifikasi produksi: a. dilakukan setelah Pelaku Usaha selesai melaksanakan penanaman dan menghasilkan produksi.
b. lahan yang akan diverifikasi telah dilengkapi dengan identitas lokasi seperti luas lahan, nama pemilik, nama Pelaku Usaha, varietas, waktu tanam dan koordinat lahan.

c. produksi dihitung berdasarkan hasil timbangan panen dan atau menggunakan metode statistik ubinan dengan melibatkan petugas statistik pertanian Hortikultura di kecamatan dan petugas dinas kabupaten/kota setempat dilengkapi dengan berita acara panen. d. sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) verifikasi produksi.

III. PENERBITAN SURAT KETERANGAN SELESAI

Surat keterangan selesai diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pelaku usaha menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pengembangan kawasan bawang putih berupa realisasi komitmen tanam dan produksi. b. Tim Verifikasi melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapang. c. Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi yang sudah sesuai kepada Direktur Sayuran dan Tanaman Obat sebagai dasar penerbitan surat keterangan selesai. d. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat menandatangani surat keterangan selesai. e. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat menyampaikan surat keterangan selesai kepada Pelaku Usaha, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN