Pasal 114

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi

pembentukan lembaga pengembangan hortikultura.

(2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di

tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

(3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.

(4) Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas

unsur:

• tokoh masyarakat;

• pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha hortikultura;

• pakar dan akademisi; dan

• konsumen produk dan jasa hortikultura.