PANGAN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan

air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau

pembuatan makanan atau minuman.

1. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan

cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

1. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan

pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan

atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan

siap dikonsumsi manusia.

1. Keamanan…

PRESIDEN

1. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan

kesehatan manusia.

1. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,

menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas

kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.

1. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke

tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apa pun dalam rangka

produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan.

1. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk

diperdagangkan maupun tidak.

1. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan,

termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegaitan lain yang

berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh

imbalan.

1. Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan

bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan

patogen dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang

dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.

1. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi

dana atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung

dengan pangan maupun tidak.

11 Iradiasai…

PRESIDEN

11 Iradiasai pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik

dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk

mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta

membebaskan pangan dari jasad renik patogen.

1. Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan

pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis

hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru

yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

1. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kreteria

keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan

terhadap bahan makanan, dan minuman.

1. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan

yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral

serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan

manusia.

1. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk

lainnya yang disertakan pada apangan, dimasukkan ke dalam,

ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

1. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai

pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang

dilakuikan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau

perdagangan pangan.

1. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah

tangga yang tercermin dari tersedinya pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

1. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun tidak.

Pasal 2…

PRESIDEN

Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar

manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan

kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.

Tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawsan pangan adalah :

• Tersediannya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu,

dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.

• Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung

jawab; dan

• Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar

dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Pertama

Sanitasi Pangan

(1). Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi

dalam kegaitan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan , dan atau peredaran pangan.

PRESIDEN

(2). Persyaratan...

(2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan persyaratan minimal yang wajib

dipenuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan siatem pangan.

(1) Sarana dana atau prasarana yang digunakan

secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.

(2) Penyelenggaraaan kegiatan atau proses

produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan serta penggunaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan sesuai dengan persyaratan

sanitasi.

Setiap orang bertanggung kjawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau

proses produksi penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran

pangan wajib :

• memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan

manusia;

• menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala ;

dan

• menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan

PRESIDEN

sanitasi.

Pasal 7…

Orang perseorangan yang menangani secara langsung dan atau berada

langsung dalam lingkungan kegitan atau proses produksi, penyimpnana,

pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan

sanitasi.

Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,

penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan

yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan

Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Bahan Tamabahan Pangan

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk

diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan

PRESIDEN

terlarang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.

(2) Pemerintah...

(2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan

yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tamabahan pangan, tetapi

belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih

dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau

proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh

persetujuan Pemerintah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Rekayasa Genetika dan Iradiasi Pangan

PRESIDEN

(1). Setiap orang yang memproduksi pangan atau

menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan.

(2). Pemerintah...

(2). Pemerintah menetapkan persyaratan dan

prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam kegiatan atau proses produksi pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.

(1). Iradiasi dalam kegiatan atau proses

produksi pangan dilakukan berdasrkan izin Pemerintah.

(2). Proses perizinan, penyelenggaraan kegiatan

dan atau proses produksi pangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan atau metode iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan kesehtan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya bahan radioaktif untuk menjamin keamanan pangan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan.

PRESIDEN

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Kemasan Pangan

(1). Setiap orang memproduksi pangan untuk

diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

(2). Pengemasan...

(2). Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan

melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran.

(3). Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang

digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pangan tertentu yang diperdagangkan.

Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum

diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu

diperiksa keamanannya, dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan

dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.

PRESIDEN

(1). Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir

pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak berlaku terhadap pangan yang

pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasl 16, Pasal 17, dan Pasal 18

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian…

Bagian Kelima

Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk

diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.

(2) Terhadap pangan tertentu yang

diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan tersebut terselih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya.

(3) Pengujian seecara laboratoris, sebagaimana

dimaksud ayat (2), dilakukan di Laboratorium yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh

PRESIDEN

akreditasi dari Pemerintah.

(4) Sistem jaminan mutu serta persyaratan

pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dan diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

(5) Ketentuan sebagaiamana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pangan Tercemar

Setiap orang dilarang mengedarkan :

• Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat

merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

• Pangan…

• Pangan yang mengandungcemaran yang melampaui ambang batas

maksimal yang ditetapkan.

• Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunkan dalam

kegiatan atau proses produksi pangan;

• Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai,

atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau

berasal dari bangkai sehinggga menjadikan pangan tidak layak

dikonsumsi manusia;

• Pangan yang sudah kadaluwarsa.

PRESIDEN

Untuk mengawasi dan mencegah tercemarnya pangan, Pemerintah :

• Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegaitan atau

proses produksi pangan serta ambang batas maksimal cemaran yang

diperbolehkan;

• Mengatur dan atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara,

metode, dan atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi,

pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan

yang dapat memiliki risiko yang merugikan dan atau membahayakan

kesehatan manusia;

• Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi

peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran, dan atau penyajian

pangan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III…

Bagian Pertama

Mutu Pangan

(1). Pemerintah menetapkan standar mutu pangan.

(2). Terhadap pangan tertentu yang

diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan

PRESIDEN

standar mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1). Pemerintah menetapkan persyaratan

sertifikasi mutu pangan yang diperdagangnkan.

(2). Persyaratan sertifikasi mutu pangan,

sebgaiaman dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Setiap orang dilarang memperdagangkan :

• pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),

apabila tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai denan

peruntukannya;

• pangan…

• pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan

yang dijanjikan;

• pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kedua

Gizi Pangan

PRESIDEN

(1). Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan

kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat.

(2). Untuk meningkatkan kandungan gizi pangan

olahan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus, mengenai komposisi pangan.

(3). Dalam hal terjadinya kekurangan dan atau

penurunan status gizi masyarakat, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan.

(4). Setiap orang memproduksi pangan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi

yang ditetapkan.

(1). Setiap orang memproduksi pangan olahan

tertentu untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.

(2). Pangan...

(2). Pangan olahan tertentu serta tata cara

pengolahan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh

PRESIDEN

Pemerintah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27,

dan Pasal 28 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1). Setiap orang yang memproduksi atau

memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

(2). Label, sebagaiaman dimaksud pada ayat (1),

memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :

• nama produk;

• daftar bahan yang digunakan ;

• berat bersih atau isi bersih;

• nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indoensia.

• keterangan...

• keterangan tentang halal; dan

• tangal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

PRESIDEN

(3). Selain ketrangan sebagaiaman dimaksud pada

ayat (2), Pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

(1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat.

1. Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin.

(3) Penggunaan istilah asing, selain dimaksud

pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.

Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal,

bulan, dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.

(1) Setiap label dan atau iklan tentang pangan

yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

PRESIDEN

(2) Setiap...

(2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan

atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

(3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan

melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.

(1) Setiap orang yang menyatakan dalam label

atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

1. Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan untuk bayi, anak berumur dibawah lima tahun, dan ibu yang sedang hamil atau menyusui wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.

Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33,

dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

BAB V…

(1) Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam

wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke

dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah dapat menetapkan

persyaratan bahwa :

• pangan telah diuji dan atau diperiksan serta dinyatakan lulus dari

PRESIDEN

segi keamanan, mutu, dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di

negara asal;

• pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau

pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a ; dan atau

• pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari

segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum peredarannya.

Pasal 38…

Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia

untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi

pangan.

Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan

dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan atau

diperiksakan dari segi keamanan, mutu, persyaratan label, dan atau gizi

pangan.

Ketentuan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

(1) Badan usaha yang memproduksi pangan olahan

untuk diedarkan dana atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.

(2) Orang...

(2) Orang perseorangan yang kesehatannya

terganggu atau ahli waris dari orang yang meninggal sebagai akibat langsung karena mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(3) Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang

diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau orang perseorang dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan.

(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dalam hal badan usaha dan atau orang perseorang dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelaliannya, maka badan usaha dana atau orang perseorangan

PRESIDEN

dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian.

(5) Besarnya ganti rugi, sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang dirugikan kesehatannya atau kematiaan yang ditimbulkan.

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak

diketahui atau tidak berdomisili di Indonesia, ketentuan dalam Pasal 41

ayat (3) dana ayat (5) diberlakukan terhadap orang yang mengedarkan

dana atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

Pasal 43…

(1) Dalam hal kerugian yang ditimbulkan

melibatkan jumlah kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit, Pemerintah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

(2) Gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diajukan untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian dan atau musibah.

PRESIDEN

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah bersama masyarakat bertanggung

jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan.

(2) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 46…

Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 45,

Pemerintah :

• menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala

upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional;

• menyelenggarakan, mengatur dan atau mengkoordinasikan segala

upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan, dan atau

penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok;

• menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan

PRESIDEN

nasional dan penganekaragaman pangan;d. mengambil tindakan

untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan

pangan, keadaan darurat, dan atau spekulasi atau manipulasi dalam

pengadaan dan peredaran pangan.

(1) Cadangan pangan nasional, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas :

• cadangan pangan Pemerintah;

• cadangan pangan masyarakat.

(2) Cadangan pangan Pemerintah ditetapkan

secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan pangan, serta dengan mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.

(3) Dalam...

(3) Dalam uapaya mewujudkan cadangan pangan

nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :

• mengembangkan, membina, dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat dan Pemerintah di tingkat pedesaan, perkotaan, propinsi, dan nasional;

• mengembangkan, menunjang, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan

PRESIDEN

cadangan pangan setempat dan atau nasional.

Untuk mencegah dan atau menanggulangi gejolak harga pangan tertentu

yang dapat merugikan ketahanan pangan, Pemerintah mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka mengendalikan harga pangan

tersebut.

(1) Pemerintah melakukan pembinaan yang

meliputi upaya :

• pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama usaha kecil;

• untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan usaha kecil, penyuluhan di bidang pangan, serta penganekaragamanan pangan;

• untuk mendorong dan mengarahkan peran serta asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan;

• untuk...

• untuk mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dana atau pengembangan teknologi di bidang pangan;

• penyebarluasan pengetahuan dan penyuluhan

PRESIDEN

di bidang pangan;

• pembinaan kerja sama internasional di bidang pangan, sesuai dengan kepentingan nasional;

• untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat serta pemantapan mutu pangan tradisional.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Ketentuan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47,

Pasal 48, dan Pasal 49 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam

mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi

pangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan

pelaksananaanya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 52…

PRESIDEN

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan,

masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan atau cara

pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.

PENGAWASAN

(1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan Undang-

undang ini, Pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan.

1. Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang :

• memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan;

• menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;

• membuka dan meneliti setiap kemasan

PRESIDEN

pangan;

• memeriksa...

• memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengaenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan pangan, termasuk mengadakan atau mengutip keterangan tersebut;

• memerintahkan untuk memeprhatikan izin usaha atau dokumen lain sejenis.

(3) Pejabat pemeriksan untuk melakukan

pemeriksaan,sebagaimana dimaksud ayat (2), dilengkapi dengan surat perintah.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidanan di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan adminstratif, sebagaimana dimaksud

PRESIDEN

pada ayat (1), dapat berupa :

• peringatan secara tertulis;

• larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;

• pemusnahan...

• pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;

• penghentian produksi untuk sementara waktu;

• pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau

• pencabutan izin produksi atau izin usaha.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Barang siapa dengan sengaja :

• menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,

pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang

tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8;

PRESIDEN

• menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan

tamabahan pangan atau menggunakan bahan tamabahan pangan

secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

• menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan

pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran

yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

• mengedarkan…

• mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf, c, huruf d, dan

huruf e;

• memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang

diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a;

• memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama

dengan mutu pangan yang dijanjikan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 huruf b;

• memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan

sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf c;

• mengganti, melebel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan

tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaiaman dimaksud

dalam Pasal 32;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dana atau

denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Barang siapa :

PRESIDEN

• menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,

pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang

tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8;

• menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagaimana bahan

tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan

secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

• menggunakan…

• menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan

pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran

yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);

• mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau

huruf e;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau

denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaiaman dimaksud dalam Pasal

55 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta Pasal 56, ditambah

seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia

atau ditamabah sepertiga apabila menimbulkan kematian.

Barangsiapa :

PRESIDEN

• menggunakan suatu bahan sebagai bahan tamabahan pangan dan

mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan

ketentuan dalam Pasal 11;

• mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan

baku, bahan tamabahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam

kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses

rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan

pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

• menggunakan…

• menggunakan Iridiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan

tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);

• menggunakan suatu bahan sebagi kemasan pangan untuk diedarkan

secara bertentangan dalam ketentuan Pasal 17.e. membuka kemasan

akhir pangan untuk dikemas kembali dan memerdagangkanya,

sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

• mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan terlebihdahulu

tanpa di uji secara labolatoris,sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2)

• memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratantentang gizi

pangan yang ditetapkan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

27 ayat (4)

• memproduksi atau memasukan kedalam wilayah indnesia pangan

yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan

label,sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasal 31

• memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dalam

iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai

menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu,sebagimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat(1)

PRESIDEN

• memasukan pangan kedalam wilayah indonesia dan atau

mengedarkan didalam wilayah indonesia pangan yang tiak

memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan

pelaksanaannya, sebagimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2)

• menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagimana dimaksud

dalam Pasal 53

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda

paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 59…

Barang siapa :

• tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan,

pengangkutan dan atau peredaran pangan yang memenuhi

persyaratan sanitasi, keamanan, dan atau keselamatan manusia, atau

tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara

berkala, atau tidak melaksanakan pengawasan atas pemenuhan

persyaratan sanitasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.

• tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7.

• tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang ditetapkan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

• tidak menyelengarakan sistem jaminan mutu yang ditetapkan dalam

kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

• tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label,

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meskipun

telah diperingatkan secara tertulis oleh pemerintah,

PRESIDEN

dipidana dengan pedana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda

paling banyak Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta

rupiah).

BAB XI…

(1). Pemerintah dapat menyerahkan sebagian

urusan dibidang pangan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2). Pemerintah dapat menugaskan Pemerintah

Daerah untuk melaksanakan tugas pembantu dibidang pangan.

(3). Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PRESIDEN

(1). Dalam hal terjadi kekurangan pangan yang

sangat mendesak, Pemerintah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan Undang-undang ini tentang persyaratan keamanan pangan, label, mutu, dan atau persyaratan gizi pangan.

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan

keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.

Pasal 62…

Bilamana dipandang perlu, Pemerintah dapat menunjuk instansi untuk

mengkoordinasi terlaksananya Undang-undang ini.

Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaanya tidak berlaku bagi

pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh kalangan rumah tangga.

PRESIDEN

Pada saat mulai berlakukanya Undang-undang ini semua peraturan

perundang-undangan tentang pangan yang telah ada dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar…

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 1996

INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 1996

PRESIDEN

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN