Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan adminstratif, sebagaimana dimaksud

PRESIDEN

pada ayat (1), dapat berupa :

• peringatan secara tertulis;

• larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;

• pemusnahan...

• pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;

• penghentian produksi untuk sementara waktu;

• pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau

• pencabutan izin produksi atau izin usaha.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.