PERKOPERASIAN

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

PRESIDEN

Bagian Pertama Landasan dan Asas

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Pertama Fungsi dan Peran

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

• membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

PRESIDEN

• berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

• memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

• berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

• keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

• pengelolaan dilakukan secara demokratis;

• pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

• pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

• kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan

pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

• pendidikan perkoperasian;

• kerja sama antarkoperasi.

PRESIDEN

Bagian Pertama Syarat Pembentukan

(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh)

orang.

(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)

Koperasi.

(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara

Republik Indonesia.

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

• daftar nama pendiri;

• nama dan tempat kedudukan;

• maksud dan tujuan serta bidang usaha;

• ketentuan mengenai keanggotaan;

• ketentuan mengenai Rapat Anggota;

PRESIDEN

• ketentuan mengenai pengelolaan;

• ketentuan mengenai permodalan;

• ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

• ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

• ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua Status Badan Hukum

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai

akta pendirian Koperasi.

(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan

penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam. waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya

PRESIDEN

permintaan.

(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri

dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggpta.

(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut

penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu

Koperasi atau lebih dapat:

• menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau

• bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan

PRESIDEN

Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa

Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara

Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan,

hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

PRESIDEN

(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan

ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah

syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama

terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:

• mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

• berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;

• mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Setiap anggota mempunyai hak:

• menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

• memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;

• meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

• mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

PRESIDEN

• memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;

• mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Bagian Pertama Umum

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

• Rapat Anggota;

• Pengurus;

• Pengawas.

Bagian Kedua Rapat Anggota

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

Koperasi.

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur

dalam Anggaran Dasar.

PRESIDEN

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk

mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah,

maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota

mempunyai hak satu suara.

(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran

Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

PRESIDEN

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)

tahun.

(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban

Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnyaada pada Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan

sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama

dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

PRESIDEN

Bagian Ketiga Pengurus

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat

Anggota.

(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.

(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus

dicantumkan dalam akta pendirian.

(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota

Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(1) Pengurus bertugas:

• mengelola Koperasi dan usahanya;

• mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

• menyelenggarakan Rapat Anggota;

• mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

• menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

• memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang:

PRESIDEN

• mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

• memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

• melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi

wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat

Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung

jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

PRESIDEN

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri,

menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu

dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

• perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

• keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

ditanda-tangani oleh semua anggota Pengurus.

(2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani

laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

PRESIDEN

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat Pengawas

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat

Anggota.

(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

(3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota

Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(1) Pengawas bertugas:

• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;

• membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

(2) Pengawas berwenang:

• meneliti catatan yang ada pada Koperasi;

• mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap

PRESIDEN

pihak ketiga.

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

MODAL

(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2) Modal sendiri dapat berasal dari:

• simpanan pokok;

• simpanan wajib;

• dana cadangan;

• hibah.

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:

• anggota;

• Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

• bank dan lembaga keuangan lainnya;

• penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

• sumber lain yang sah.

PRESIDEN

(1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat

pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

(2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal

penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan

kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.

(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di

segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui

kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

• anggota Koperasi yang bersangkutan;

• Koperasi lain dan/atau anggotanya.

PRESIDEN

(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah

satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang

diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan

kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat

Anggota.

PRESIDEN

Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

• keputusan Rapat Anggota, atau

• keputusan Pemerintah.

(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:

• terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;

• kcgiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

• kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan

dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal

penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

PRESIDEN

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya

keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemyataan keberatan tersebut.

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota

diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:

• semua kreditor;

• Pemerintah.

(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh

Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.

(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima

oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

PRESIDEN

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:

• nama dan alamat Penyelesai, dan
• ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua Penyelesaian

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyetesai pembubaran yang

selanjutnya disebut Penyelesai.

(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota,

Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.

(3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah,

Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

(4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada

dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan

PRESIDEN

pembubaran Koperasi.

(2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota

dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

• melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";

• mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;

• memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

• memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;

• menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;

• menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;

• membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

• membuat berita acara penyelesaian.

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

PRESIDEN

Bagian Ketiga Hapusnya Status Badan Hukum

(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman

pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal

yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

(2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.

(3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam

Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:

• memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

• meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

• melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;

PRESIDEN

• mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara

bersama-sama, menghimpun dana Koperasi.

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat

(1) disahkan oleh Pemerintah.

PEMBINAAN

(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi

yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.

(2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan

perlindungan kepada Koperasi.

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

• memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;

• meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

PRESIDEN

• mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;

• membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

• membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

• mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;

• memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;

• membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;

• memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi,

Pemerintah dapat:

• menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh di-usahakan oleh Koperasi;

• menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

PRESIDEN

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967

tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor

PRESIDEN

1. dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992

INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992

ttd

MOERDIONO

PRESIDEN