Pasal 47

(1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:

• terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;

• kcgiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

• kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan

dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal

penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.

PRESIDEN

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya

keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemyataan keberatan tersebut.