PANGAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

4. Ketahanan . . .

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

2. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

3. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.

4. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

5. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

6. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

7. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.

8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.

10. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

11. Penyelengaraan . . .

1. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

2. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

3. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

4. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

5. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

6. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.

8. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

9. Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

10. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

11. Ekspor . . .

1. Ekspor Pangan adalah kegiatan mengeluarkan Pangan dari daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

2. Impor Pangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

3. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

4. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

5. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.

6. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

7. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.

8. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.

9. Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

10. Rekayasa . . .

1. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul.

2. Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.

3. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.

4. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

5. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

7. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II . . .

Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

• kedaulatan;
• kemandirian;
• ketahanan;
• keamanan;
• manfaat;
• pemerataan;
• berkelanjutan; dan
• keadilan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

• meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;

• menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;

• mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

• mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;

• meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;

• meningkatkan . . .

• meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
• meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
• melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

• perencanaan Pangan;
• Ketersediaan Pangan;
• keterjangkauan Pangan;
• konsumsi Pangan dan Gizi;
• Keamanan Pangan;
• label dan iklan Pangan;
• pengawasan;
• sistem informasi Pangan;
• penelitian dan pengembangan Pangan;
• kelembagaan Pangan;
• peran serta masyarakat; dan
• penyidikan.

Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Perencanaan Pangan harus memperhatikan:

• pertumbuhan dan sebaran penduduk;

• kebutuhan . . .

• kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
• daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
• pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;
• kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;
• potensi Pangan dan budaya lokal;
• rencana tata ruang wilayah; dan
• rencana pembangunan nasional dan daerah.

(1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

(2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota.

(4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana

pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Perencanaan Pangan tingkat nasional dilakukan dengan

memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.

(2) Perencanaan Pangan tingkat provinsi dilakukan dengan

memperhatikan rencana pembangunan provinsi dan memperhatikan kebutuhan dan usulan kabupaten/kota serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.

(3) Perencanaan . . .

(3) Perencanaan Pangan tingkat kabupaten/kota dilakukan

dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota dan rencana Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.

(1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana

Pangan.

(2) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• rencana Pangan nasional;
• rencana Pangan provinsi; dan
• rencana Pangan kabupaten/kota.

(3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Presiden, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Rencana Pangan nasional sekurang-kurangnya memuat:

• kebutuhan konsumsi Pangan dan status Gizi masyarakat;

• Produksi Pangan;

• Cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;

• Ekspor Pangan;

• Impor Pangan;

• Penganekaragaman Pangan;

• distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;

• stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;

• Keamanan Pangan;

• penelitian dan pengembangan Pangan;

• kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;

• kelembagaan . . .

• kelembagaan Pangan; dan
• tingkat pendapatan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

atas Ketersediaan Pangan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.

(3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui

pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan lokalnya.

(4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi

kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

(5) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui

Produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:

• mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
• mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
• mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
• membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
• mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
• membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

(6) Pemerintah menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal

sesuai dengan usulan Pemerintah Daerah.

Pasal 13 . . .

Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

(1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan

dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.

(2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.

(1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam

negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan.

(2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan

konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.

Bagian Kedua Produksi Pangan Dalam Negeri

Paragraf 1 Potensi Produksi Pangan

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat

mengembangkan potensi Produksi Pangan.

(2) Pengembangan potensi Produksi Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan:

• sumber daya manusia;
• sumber daya alam;
• sumber . . .

• sumber pendanaan;
• ilmu pengetahuan dan teknologi;
• sarana dan prasarana Pangan; dan
• kelembagaan Pangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan berkewajiban:

• mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
• memberikan penyuluhan dan pendampingan;
• menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
• melakukan pengalokasian anggaran.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan Pangan masyarakat untuk meningkatkan Produksi Pangan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Ancaman Produksi Pangan

(1) Ancaman Produksi Pangan merupakan kejadian yang

dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:

• perubahan iklim;
• serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
• bencana alam;
• bencana sosial;
• pencemaran lingkungan;
• degradasi sumber daya lahan dan air;
• kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
• alih fungsi penggunaan lahan; dan
• disinsentif ekonomi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Nasional

Paragraf 1 Umum

(1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian

Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

(2) Cadangan Pangan Nasional terdiri atas:

• Cadangan Pangan Pemerintah;
• Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
• Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 24 . . .

Cadangan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 dilakukan untuk mengantisipasi:

• kekurangan Ketersediaan Pangan;
• kelebihan Ketersediaan Pangan;
• gejolak harga Pangan; dan/atau
• keadaan darurat.

Cadangan Pangan Nasional dapat dimanfaatkan untuk kerja sama internasional dan Bantuan Pangan luar negeri.

Pemerintah dapat mengembangkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan Cadangan Pangan Nasional.

Paragraf 2 Cadangan Pangan Pemerintah

(1) Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diutamakan bersumber dari Produksi Pangan dalam negeri.

(3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
• Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
• Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 28 . . .

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok

tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah.

(2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan.

(3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan

melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya.

(4) Ketentuan mengenai penetapan Cadangan Pangan

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,

dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan Pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.

(2) Cadangan Pangan pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari produksi dalam negeri.

(1) Pemerintah menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan,

dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:

• kekurangan Pangan;
• gejolak . . .

• gejolak harga Pangan;
• bencana alam;
• bencana sosial; dan/atau
• menghadapi keadaan darurat.

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan

dengan:

• mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
• tidak merugikan konsumen dan produsen.

(3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24, Pemerintah berhak mengatur penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(1) Pemerintah menugasi kelembagaan Pemerintah yang

bergerak di bidang Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didukung dengan sarana, jaringan, dan infrastruktur secara nasional.

(3) Dalam pengelolaan cadangan Pangan, Pemerintah Daerah

dapat menunjuk kelembagaan daerah dan/atau bekerja sama dengan kelembagaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Cadangan Pangan Masyarakat

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-

luasnya dalam upaya mewujudkan Cadangan Pangan Masyarakat.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi

pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Ekspor Pangan

(1) Ekspor Pangan dapat dilakukan dengan memperhatikan

kebutuhan konsumsi Pangan di dalam negeri dan kepentingan nasional.

(2) Ekspor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan setelah

terpenuhinya kebutuhan konsumsi Pangan Pokok dan Cadangan Pangan Nasional.

(1) Setiap Orang yang mengekspor Pangan bertanggung

jawab atas keamanan, mutu, dan Gizi Pangan yang dipersyaratkan negara tujuan.

(2) Ekspor Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Impor Pangan

(1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi

Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

(2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila

Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.

(3) Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan

Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

(1) Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Impor Pangan wajib memenuhi persyaratan batas kedaluwarsa dan kualitas Pangan.

Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.

Impor Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penganekaragaman Pangan

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

• memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
• mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
• meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 dilakukan dengan:

• penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
• pengoptimalan Pangan Lokal;
• pengembangan . . .

• pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
• pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
• pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
• peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
• pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
• penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
• pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Krisis Pangan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam bentuk:

• pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
• mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antardaerah;
• menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
• menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 45 . . .

(1) Penetapan kriteria dan status Krisis Pangan dilakukan

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan skala krisis.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh:

• Presiden untuk skala nasional;
• gubernur untuk skala provinsi; dan
• bupati/walikota untuk skala kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kriteria dan

status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu Umum

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

(2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang:

• distribusi;
• pemasaran;
• perdagangan;
• stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
• Bantuan Pangan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Distribusi Pangan

(1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi

pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan.

(2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.

(1) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

dilakukan melalui:

• pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien;
• pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
• perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mewujudkan

kelancaran distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah . . .

(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan

prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban

menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat.

Bagian Ketiga Pemasaran Pangan

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban

melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan

promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan Lokal.

(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan

promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Bagian Keempat Perdagangan Pangan

(1) Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan.

(2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan untuk:

• stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
• manajemen Cadangan Pangan; dan
• penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 52 . . .

(1) Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah menetapkan

mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah

maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.

Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(1) Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan

dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.

(2) Stabilisasi . . .

(2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:

• penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
• penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
• pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah;
• pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
• penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
• pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau
• pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum

daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Keenam Bantuan Pangan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan Gizi, maupun dalam keadaan darurat.

(2) Bantuan . . .

(2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

Bagian Kesatu Konsumsi Pangan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

• penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
• penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
• pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Bagian Kedua Penganekaragaman Konsumsi Pangan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.

(2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 61 . . .

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

• mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
• meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
• meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan
• mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang.

Bagian Ketiga Perbaikan Gizi

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan di bidang Gizi untuk

perbaikan status Gizi masyarakat.

(2) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

• penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status Gizi masyarakat;
• penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan Gizi Pangan Olahan tertentu yang diperdagangkan;
• pemenuhan kebutuhan Gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
• peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana

aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 64 . . .

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan

tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan.

(2) Penerapan tata cara pengolahan Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan serta jenis dan skala usaha Produksi Pangan.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
• ganti rugi; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VII . . .

Bagian Kesatu Umum

(1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga

Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

(2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah

kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin

terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.

(2) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan

kriteria Keamanan Pangan.

(3) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha

Pangan wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria

Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan.

(5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib membina

dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:

• Sanitasi Pangan;

• pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;

• pengaturan . . .

• pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
• pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
• penetapan standar Kemasan Pangan;
• pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
• jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua Sanitasi Pangan

(1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk

dikonsumsi.

(2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau

proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.

(3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib

mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.

(2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau

proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

• memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
• menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

(3) Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan

Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
• ganti rugi; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengaturan Bahan Tambahan Pangan

Bahan tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.

(1) Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan

yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan.

(2) Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran.

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk

diedarkan dilarang menggunakan:

• bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
• bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan

yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
• ganti rugi; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pengaturan Pangan Produk Rekayasa Genetik

(1) Setiap Orang dilarang memproduksi Pangan yang

dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses

Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan.

(3) Persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan

Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip

penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prinsip penelitian,

pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
• ganti rugi; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pengaturan Iradiasi Pangan

(1) Iradiasi Pangan dapat dilakukan dengan menggunakan

zat radioaktif maupun akselerator.

(2) Iradiasi . . .

(2) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan untuk membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas.

(1) Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80

ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Pemerintah.

(2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setelah memenuhi:

• persyaratan kesehatan;
• prinsip pengolahan;
• dosis;
• teknik dan peralatan;
• penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif;
• keselamatan kerja; dan
• kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan mengenai pemenuhan izin Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Standar Kemasan Pangan

(1) Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya

pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.

(2) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam

kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.

(1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk

diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.

(2) Pengemasan . . .

(2) Pengemasan Pangan yang diedarkan dilakukan

melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran.

(3) Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara

pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan

untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Pasal 83 ayat (1), dan

Pasal 84 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
• ganti rugi; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

(1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan

Mutu Pangan.

(2) Setiap . . .

(2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan

Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(4) Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang

terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.

(6) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan

Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar Pangan

diuji di laboratorium sebelum diedarkan.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha

Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina,

mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan

Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan

Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Setiap Orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.

(1) Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.

(2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa Pangan yang:

• mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
• mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
• mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
• mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
• diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
• sudah kedaluwarsa.

(1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap

Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.

(2) Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan

pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.

(2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, Pasal 89 mengenai label Kemasan Pangan, Pasal 90 ayat (1) mengenai Pangan tercemar, dan

Pasal 93 mengenai impor Pangan dikenai sanksi

administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
• ganti rugi; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan . . .

Bagian Kedelapan Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.

(2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Label Pangan

(1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan

informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait

dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri

untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk

diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

• nama . . .

• nama produk;
• daftar bahan yang digunakan;
• berat bersih atau isi bersih;
• nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
• halal bagi yang dipersyaratkan;
• tanggal dan kode produksi;
• tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
• nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
• asal usul bahan Pangan tertentu.

(4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan

jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

(1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah

melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.

(2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan

yang dibungkus di hadapan pembeli.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan

pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

(1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat

keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

(2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau

pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

Pasal 101 . . .

(1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa

Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.

(2) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa

Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

(3) Label tentang Pangan Olahan tertentu yang

diperdagangkan wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan/atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak Pangan terhadap kesehatan manusia.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
• ganti rugi; dan/atau
• pencabutan izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 103 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Iklan Pangan

(1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat

keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.

(2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan.

(3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan

tindakan yang diperlukan agar iklan Pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.

(1) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa

Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya.

(2) Setiap Orang yang menyatakan dalam iklan bahwa

Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu wajib bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 105 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• denda;
• penghentian . . .

• penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
• penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
• ganti rugi; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda,

tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PENGAWASAN

(1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan,

Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap pemenuhan:

• ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
• persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.

(3) Pengawasan terhadap:

• Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;

• persyaratan . . .

• persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
• persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

(4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan,

evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.

Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan, masing- masing mengangkat pengawas.

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109

berwenang:

• memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan;

• menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;

• membuka dan meneliti Kemasan Pangan;

• memeriksa . . .

• memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
• memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.

(2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sistem informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit digunakan untuk:

• perencanaan;
• pemantauan . . .

• pemantauan dan evaluasi;
• stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
• sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga

komoditas Pangan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(1) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114 ayat (1) diselenggarakan oleh pusat data dan

informasi Pangan.

(2) Pusat data dan informasi Pangan wajib melakukan

pemutakhiran data dan informasi.

(3) Pusat data dan informasi Pangan menyediakan data dan

informasi paling sedikit mengenai:

• jenis produk Pangan;
• neraca Pangan;
• letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
• permintaan pasar;
• peluang dan tantangan pasar;
• produksi;
• harga;
• konsumsi;
• status Gizi;
• ekspor dan impor;
• perkiraan pasokan;
• perkiraan musim tanam dan musim panen;
• prakiraan iklim;
• teknologi Pangan; dan
• kebutuhan Pangan setiap daerah.

(4) Data . . .

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, kecuali yang menyangkut kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

(1) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 117 diarahkan untuk menjamin penyediaan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi Pangan agar mendapatkan bahan Pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi bagi masyarakat.

(2) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

• menciptakan produk Pangan yang berdaya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
• mempercepat pemuliaan dan perakitan untuk menghasilkan varietas unggul sumber Pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan yang toleran terhadap cekaman biotik dan abiotik, tahan terhadap organisme pengganggu tumbuhan atau wabah penyakit hewan dan ikan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
• merekayasa . . .

• merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan sistem budi daya tanaman, hewan, dan ikan sebagai sumber Pangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing, serta melestarikan keanekaragaman hayati;
• merekayasa inovasi teknologi dan kelembagaan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil untuk mengembangkan produk Pangan Olahan berbasis Pangan Lokal, peningkatan nilai tambah, pengembangan bisnis Pangan, dan pengayaan komposisi kandungan Gizi Pangan yang aman dikonsumsi;
• menciptakan produk Pangan Lokal yang dapat menyubstitusi Pangan Pokok dengan memperhatikan kesesuaian kandungan vitamin dan zat lain di dalamnya;
• mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, air, iklim, dan genetik guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas Produksi Pangan nabati dan hewani secara nasional; dan
• menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Pangan.

(1) Pemerintah wajib melaksanakan penelitian dan

pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 117 dan Pasal 118 secara terus-menerus.

(2) Pemerintah mendorong dan menyinergikan kegiatan

penelitian dan pengembangan Pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat.

Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dilakukan secara mandiri dan/atau melalui kerja sama dengan lembaga penelitian internasional, baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta.

Pasal 121 . . .

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi publikasi, penyebaran, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian Pangan.

Kerja sama internasional untuk pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan apabila diinisiasi oleh lembaga di dalam negeri setelah mendapat izin menteri yang membidangi penelitian.

(1) Setiap Orang asing dapat melakukan penelitian Pangan

untuk kepentingannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Setiap Orang asing wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menggunakan material hayati dari dalam negeri yang

bertujuan untuk komersial, Setiap Orang asing wajib memberikan royalti kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal unggulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

BAB XII . . .

Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan

Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam hal:

• pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
• penyelenggaraan . . .

• penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
• pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
• penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
• pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan; dan/atau
• peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong

peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).

(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan,

masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian

permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PENYIDIKAN

(1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berwenang:

• melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pangan;

• melakukan . . .

• melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
• melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
• meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
• membuat dan menandatangani berita acara;
• menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
• meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan

tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 134 . . .

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

• bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
• bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan

dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses

Produksi Pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 142 . . .

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137,

Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan Pasal 145 yang

mengakibatkan:

• luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

• kematian . . .

• kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140

yang mengakibatkan:

• luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
• kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 133 sampai Pasal 145, dikenai pidana dengan

pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing.

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

• pencabutan hak-hak tertentu; atau
• pengumuman putusan hakim.

BAB XVI . . .

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2012

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian