Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan - JDIH BPK
RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing pangan olahan Indonesia melalui peningkatan jumlah ekspor pangan olahan Indonesia di pasar global, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pelayanan publik berupa penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan;
b. bahwa pelaku usaha pangan memerlukan surat keterangan ekspor pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diekspor serta memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pangan dalam penerbitan surat keterangan ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur mengenai tata cara penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180); 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1.
Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil
proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.
2.
Surat
Keterangan
Ekspor
Pangan
Olahan
yang
selanjutnya disebut SKE Pangan Olahan adalah surat
keterangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat
dan Makanan yang dibutuhkan oleh industri untuk
mengekspor Pangan Olahan, bahan pangan, bahan
tambahan pangan, dan kemasan pangan.
3.
Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk
mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang
bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
4.
Ekspor Pangan Olahan adalah kegiatan mengeluarkan
Pangan Olahan dari daerah pabean negara Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan
ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di Zona
Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.
5.
Eksportir adalah pelaku usaha pangan yang mendapat
persetujuan dari produsen atau pemegang perizinan
berusaha untuk menunjang kegiatan usaha untuk
melakukan kegiatan Ekspor Pangan Olahan.
6.
Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang
memiliki fasilitas dan membuat, mengolah, mengubah
bentuk,
mengawetkan,
mengemas
kembali
Pangan
Olahan untuk diedarkan.
7.
Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak
pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu
penyedia
masukan
produksi,
proses
produksi,
pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKE Pangan Olahan.
- Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah bentuk persetujuan registrasi Pangan Olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Hari adalah hari kerja.
- Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Pasal 2 Pelaku Usaha Pangan yang mengekspor Pangan Olahan bertanggung jawab atas keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan yang dipersyaratkan negara tujuan.
Pasal 3 Selain keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha Pangan yang mengekspor Pangan Olahan bertanggung jawab dalam peredaran Pangan Olahan di negara tujuan.
BAB II TATA CARA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
(1)
Dalam rangka Ekspor Pangan Olahan, Kepala Badan
menerbitkan SKE Pangan Olahan.
(2)
SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a.
Certificate of Free Sale;
b.
Health Certificate/To Whom It May Concern;
c.
Export Notification for Food Packaging; dan
d.
Irradiation Certificate.
(3)
Certificate of Free Sale sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang
memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan yang dijual di
wilayah Indonesia aman dan layak dikonsumsi oleh
manusia.
(4)
Health Certificate/To Whom It May Concern sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bentuk SKE
Pangan Olahan yang memuat pernyataan bahwa Pangan
Olahan aman dan layak dikonsumsi oleh manusia,
termasuk Shipment-Specific Certificate yang memuat
informasi bebas dari cemaran radioaktif.
(5)
Export Notification for Food Packaging sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bentuk SKE
Pangan
Olahan
yang
memuat
pernyataan
bahwa
Kemasan Pangan dapat digunakan dan aman untuk
kontak terhadap pangan.
(6)
Irradiation Certificate sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d merupakan bentuk SKE Pangan Olahan yang
memuat pernyataan bahwa Pangan Olahan telah melalui
proses
iradiasi
pangan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(7)
Certificate of Free Sale sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a tidak dapat diterbitkan:
a. dalam hal Pangan Olahan yang diekspor memiliki
perbedaan komposisi dengan produk yang terdaftar di
Indonesia; dan/atau
b. untuk Pangan Olahan khusus ekspor.
Pasal 5 Pangan Olahan yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6 Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan dapat diajukan oleh: a. Produsen; atau b. Eksportir.
Pasal 7 (1) Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan ditujukan kepada Kepala Badan. (2) Pengajuan permohonan dan penerbitan SKE Pangan Olahan diproses melalui laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan.
Bagian Kedua Akun pada Laman Resmi Pelayanan SKE Pangan Olahan
Pasal 8 Pemohon SKE Pangan Olahan harus melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi sebelum mengajukan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan melalui laman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 9
(1)
Untuk melakukan pendaftaran akun, pemohon SKE
Pangan Olahan harus mengisi data dan mengunggah
dokumen pendukung sebagai berikut:
a.
NIB;
b.
surat
permohonan
yang
ditandatangani
oleh
direktur atau kuasa direksi;
c.
surat pernyataan penanggung jawab bermeterai;
d.
kartu tanda penduduk penanggung jawab;
e.
alamat gudang dan kantor perusahaan; dan
f. foto gudang dan kantor perusahaan tampak depan dan belakang. (2) Dalam hal gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat lebih dari 1 (satu), pemohon SKE Pangan Olahan harus mencantumkan seluruh alamat gudang tempat penyimpanan Pangan Olahan, termasuk gudang sementara, sewa, dan/atau kontrak.
Pasal 10
(1)
BPOM melakukan verifikasi data dan dokumen yang
telah diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung
sejak
pemohon
SKE
Pangan
Olahan
mengajukan
pendaftaran akun.
(2)
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1):
a.
dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak
lengkap, sistem akan menolak dan pemohon harus
mengajukan permohonan kembali; atau
b.
dalam hal data dan dokumen dinyatakan lengkap
dan
benar,
pemohon
SKE
Pangan
Olahan
mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.
(3)
Verifikasi data dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme time to
respond.
(4)
Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.
perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dihentikan
apabila
berdasarkan hasil verifikasi memerlukan tambahan
data; dan
b.
perhitungan jangka waktu verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai kembali dari awal
setelah
pemohon
SKE
Pangan
Olahan
menyampaikan tambahan data.
Pasal 11
(1)
Dalam
hal
terdapat
perubahan
data
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pemohon SKE Pangan
Olahan
wajib
melaporkan
perubahan
data
dan
melampirkan data dukung perubahan.
(2)
BPOM melakukan verifikasi perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) Hari terhitung sejak pemohon SKE Pangan
Olahan mengajukan perubahan data.
(3)
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), BPOM menerbitkan persetujuan atau penolakan
perubahan data.
(4)
Penerbitan persetujuan atau penolakan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dengan mekanisme time to respond.
(5)
Mekanisme time to respond sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.
perhitungan jangka waktu evaluasi dalam rangka
memberikan
persetujuan
atau
penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan
apabila berdasarkan hasil evaluasi memerlukan
tambahan data; dan
b.
perhitungan jangka waktu evaluasi dalam rangka
memberikan
persetujuan
atau
penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai
kembali
dari
awal
setelah
pemohon
SKE
menyampaikan tambahan data.
Pasal 12
(1)
Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat
login ke laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan,
dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”.
(2)
Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat
menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”, dan untuk
menghindari penyalahgunaan nama pengguna, pemohon
SKE Pangan Olahan harus mengajukan permohonan
perubahan
identitas
kepada
BPOM
dengan
menyampaikan dokumen:
a.
asli surat permohonan perubahan identitas dengan
menggunakan kop perusahaan bermeterai yang
ditandatangani oleh direktur perusahaan;
b.
asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
c.
asli NIB; dan
d.
fotokopi
kartu
tanda
penduduk
direktur
perusahaan.
(3)
BPOM melakukan verifikasi terhadap surat permohonan
perubahan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari.
(4)
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar,
BPOM menerbitkan surat persetujuan perubahan.
Bagian Ketiga Penerbitan SKE Pangan Olahan
Pasal 13
(1)
Dalam mengajukan permohonan penerbitan SKE Pangan
Olahan, pemohon SKE Pangan Olahan harus memenuhi
persyaratan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
I
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.
(2)
Pemohon SKE Pangan Olahan harus menyampaikan data
dan dokumen sesuai persyaratan penerbitan SKE Pangan
Olahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara
benar dan sah serta tidak dipalsukan.
Pasal 14 (1) Dalam hal data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) telah diterima lengkap, pemohon SKE Pangan Olahan mendapatkan surat perintah bayar. (2) Pemohon SKE Pangan Olahan harus melakukan pembayaran biaya permohonan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) Hari
sejak surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterima.
(3)
BPOM
melakukan
evaluasi
data
dan
dokumen
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari
sejak biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
diterima dan divalidasi.
(4)
BPOM melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on)
dan dihentikan (clock off).
(5)
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), BPOM menerbitkan:
a.
persetujuan;
b.
penolakan; atau
c.
perbaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1).
Pasal 15
(1)
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (5) huruf a diterbitkan dalam bentuk elektronik
dengan tanda tangan elektronik atau non-elektronik.
(2)
Persetujuan SKE Pangan Olahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan format baku sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 16 Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b dilakukan melalui laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan.
Pasal 17
(1)
Dalam
hal
BPOM
menerbitkan
keputusan
berupa
perbaikan
terhadap
pemenuhan
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c,
perhitungan jangka waktu dihentikan (clock off) sampai
dengan pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan
tambahan data.
(2)
Pemohon SKE Pangan Olahan menyampaikan tambahan
data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu
30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
Nomor Aju diterbitkan.
(3)
Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on)
setelah pemohon SKE Pangan Olahan menyerahkan
tambahan data secara lengkap dan benar dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Dalam hal pemohon SKE Pangan Olahan tidak dapat
menyampaikan tambahan data dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan
dinyatakan batal.
Pasal 18 Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b atau permohonan dianggap batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pemohon SKE Pangan Olahan harus mengajukan permohonan baru.
Pasal 19
(1)
Nomor Aju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) diterbitkan sejak dokumen pertama kali dibuat
pada laman resmi pelayanan SKE Pangan Olahan sebagai
awal perhitungan umur nomor pengajuan.
(2)
Dalam 1 (satu) Nomor Aju memuat paling banyak 20 (dua
puluh) item produk.
Bagian Keempat Layanan Prioritas
Pasal 20
(1)
Penerbitan SKE Pangan Olahan dapat diberikan layanan
prioritas.
(2)
Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelayanan penerbitan SKE Pangan Olahan
melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
(3)
Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada pemohon SKE Pangan Olahan yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.
memiliki rekam jejak yang baik sesuai petunjuk
teknis penilaian rekam jejak;
b.
melakukan Ekspor Pangan Olahan dan mengajukan
SKE Pangan Olahan secara rutin; dan
c.
tidak pernah mengalami penolakan dari negara
tujuan ekspor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
terakhir.
(4)
Pemohon SKE Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Kepala Badan dan dievaluasi secara berkala.
(5)
Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang
pemohon SKE Pangan Olahan tetap memenuhi kriteria
sesuai dengan evaluasi berkala.
BAB III MASA BERLAKU
Pasal 21 SKE Pangan Olahan berlaku untuk 1 (satu) kali Ekspor Pangan Olahan.
Pasal 22
(1)
BPOM
dapat
menetapkan
masa
berlaku
selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bagi pemohon
SKE Pangan Olahan yang memiliki rekam jejak baik
sesuai petunjuk teknis penilaian rekam jejak.
(2)
Pemegang SKE Pangan Olahan dengan masa berlaku
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
wajib
menyampaikan laporan realisasi Ekspor Pangan Olahan
kepada Kepala Badan melalui kepala unit kerja yang
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan peredaran
Pangan Olahan.
(3) Laporan realisasi Ekspor Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali pada akhir realisasi Ekspor Pangan Olahan.
BAB IV
BIAYA
Pasal 23
(1)
Pengajuan permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan
dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(2)
Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (5) huruf b atau permohonan dianggap
batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4),
biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
BAB V LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI EKSPOR
Pasa 24
(1)
BPOM memberikan layanan informasi dan konsultasi
terkait persyaratan Ekspor Pangan Olahan di negara
tujuan Ekspor Pangan Olahan melalui layanan export
consultation desk.
(2)
Layanan
informasi
dan
konsultasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi
BPOM.
BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25
(1)
Pemohon SKE Pangan Olahan yang melanggar ketentuan
Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan/atau Pasal 22
ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penutupan
akses
secara
elektronik
pengajuan
permohonan SKE Pangan Olahan untuk produk
yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun;
c.
pencabutan layanan prioritas; dan/atau
d.
penghentian layanan prioritas selama 2 (dua) tahun.
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenakan oleh Kepala Badan.
Pasal 26 Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27 (1) Permohonan penerbitan SKE Pangan Olahan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM yang menjadi dasar pengajuannya. (2) SKE Pangan Olahan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKE Pangan Olahan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2026
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Œ
TARUNA IKRAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
EKSPOR PANGAN OLAHAN
PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR PANGAN OLAHAN
- Persyaratan Permohonan Penerbitan Certificate of Free Sale/Health Certificate/To Whom It May Concern a. Persyaratan Permohonan Penerbitan Certificate of Free Sale/Health Certificate/To Whom It May Concern untuk Pangan Olahan yang Telah Memiliki Nomor PB-UMKU
PB-UMKU;
surat pernyataan menggunakan meterai yang memuat persamaan dan/atau perbedaan produk Ekspor Pangan Olahan dengan produk yang beredar di Indonesia, dapat berupa persamaan dan/atau perbedaan dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, dan gramasi;
surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan, kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan alamat Eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor bets/kode produksi;
surat perjanjian kerja sama antara Produsen dan Eksportir jika Eksportir berbeda dengan Produsen;
sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau sertifikat analisis dari laboratorium Produsen;
sertifikat analisis 3-Mono-Chloro Propane-Diol untuk produk Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
sertifikat Genetically Modified Organism untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, dan kentang, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkan;
sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/ kemasan produk;
sertifikat analisis dan hasil perhitungan informasi nilai gizi jika pada label ekspor mencantumkan informasi nilai gizi;
sertifikat analisis parameter residu Ethylene Oxide dan
2-Chloro Ethanol, serta Ethylene Glycol dan Di-ethylene Glycol dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah untuk produk berpotensi mengandung cemaran tersebut;dokumen Persetujuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, dan memasukkan data Harmonized System Code untuk produk minyak goreng dengan Harmonized System Code 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39;
foto kemasan produk Ekspor Pangan Olahan (jika produk Ekspor Pangan Olahan berbeda dengan produk lokal, pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat Produsen atau negara asal produk (Indonesia) dan tidak diperbolehkan mencantumkan Nomor PB- UMKU);
invois; dan
daftar kemasan (packing list). b. Persyaratan Permohonan Penerbitan Certificate of Free Sale/Health Certificate/To Whom It May Concern untuk Pangan Olahan yang telah Memiliki Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)
SPP-PIRT dan IPP-PIRT yang merupakan legalitas Industri Rumah Tangga Pangan untuk memproduksi dan mengedarkan Pangan Industri Rumah Tangga;
hasil pemeriksaan sarana Industri Rumah Tangga (IRTP) berupa bukti verifikasi sarana atau surat closed Corrective Action Preventive Action oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau BPOM;
surat pernyataan menggunakan meterai yang memuat persamaan dan/atau perbedaan produk Ekspor Pangan Olahan dengan produk yang beredar di Indonesia dapat berupa persamaan dan/atau perbedaan dari segi komposisi, mutu/kualitas, kemasan, label, dan gramasi;
surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan, kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan alamat Eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor bets/kode produksi;
surat perjanjian kerja sama antara Produsen dan Eksportir (jika Eksportir berbeda dengan Produsen);
Sertikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
sertifikat analisis 3-Mono-Chloro Propane-Diol untuk produk Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
sertifikat Genetically Modified Organism untuk produk dan hasil olah dari kedelai, jagung, tomat, dan kentang, kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/ kemasan produk;
sertifikat analisis dan hasil perhitungan informasi nilai gizi jika pada label Ekspor Pangan Olahan mencantumkan informasi nilai gizi;
sertifikat analisis parameter residu Ethylene Oxide dan
2-Chloro Ethanol serta Ethylene Glycol dan Di-ethylene Glycol dari laboratorium terakreditasi/laboratorium pemerintah untuk produk berpotensi mengandung cemaran tersebut;dokumen Persetujuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, dan memasukkan data Harmonized System Code untuk produk minyak goreng dengan Harmonized System Code 1511.10.00, 1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39;
foto kemasan produk Ekspor Pangan Olahan (jika produk Ekspor Pangan Olahan berbeda dengan produk lokal, pada kemasan/label produk yang akan diekspor harus mencantumkan nama/alamat Produsen atau negara asal produk (Indonesia));
dokumen spesifikasi produk yang memuat deskripsi/ komposisi/ingredien, karakteristik fisika/kimia/mikrobiologi,
kemasan, penggunaan/aplikasi, penyimpanan, masa kedaluwarsa, dan cara penyimpanan; 15) invois; dan 16) daftar kemasan (packing list).
c.
Persyaratan Permohonan Penerbitan Certificate of Free Sale/Health
Certificate/To Whom It May Concern untuk Bahan Baku/Produk
Khusus Ekspor
1)
Izin Penerapan PMR dan/atau Izin Penerapan CPPOB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2)
bukti penjualan produk di Indonesia berupa surat pesanan atau
invois untuk permohonan penerbitan Certificate of Free Sale;
3)
surat
pernyataan
menggunakan
meterai
yang
memuat
persamaan dan/atau perbedaan produk Ekspor Pangan Olahan
dengan produk yang beredar di Indonesia dapat berupa
persamaan
dan/atau
perbedaan
dari
segi
komposisi,
mutu/kualitas, kemasan, label, dan gramasi;
4)
surat permohonan yang memuat nama dagang, jenis pangan,
kemasan, jumlah yang diekspor, negara tujuan, nama dan
alamat Eksportir, nomor pendaftaran, dan nomor bets/kode
produksi;
5)
surat perjanjian kerja sama antara Produsen dan Eksportir jika
Eksportir berbeda dengan Produsen;
6)
sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan masa
berlaku paling lama 1 (satu) tahun;
7)
sertifikat analisis 3-Mono-Chloro Propane-Diol untuk produk
Hydrolized Vegetable Protein, Isolated Soy Protein, Soy Sauce,
kecuali ada bukti pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan
Ekspor Pangan Olahan tidak mempersyaratkannya;
8)
sertifikat Genetically Modified Organism untuk produk dan hasil
olah dari kedelai, jagung, tomat, dan kentang, kecuali ada bukti
pernyataan dari pembeli bahwa negara tujuan Ekspor Pangan
Olahan tidak mempersyaratkannya;
9)
sertifikat halal apabila mencantumkan logo halal pada label/
kemasan produk;
10) sertifikat analisis dan hasil perhitungan informasi nilai gizi jika
pada label Ekspor Pangan Olahan mencantumkan informasi
nilai gizi;
11) sertifikat analisis parameter residu Ethylene Oxide dan 2-Chloro
Ethanol serta Ethylene Glycol dan Di-ethylene Glycol dari
laboratorium
terakreditasi/laboratorium
pemerintah
untuk
produk berpotensi mengandung cemaran tersebut;
12) dokumen Persetujuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang,
dan memasukkan data Harmonized System Code untuk produk
minyak goreng dengan Harmonized System Code 1511.10.00,
1511.90.20, 1511.90.36, 1511.90.37 dan 1511.90.39;
13) foto kemasan produk Ekspor Pangan Olahan (jika produk
Ekspor Pangan Olahan berbeda dengan produk lokal, pada
kemasan/label
produk
yang
akan
diekspor
harus
mencantumkan nama/alamat Produsen atau negara asal produk
(Indonesia));
14) dokumen
spesifikasi
produk
yang
memuat
deskripsi/
komposisi/ingredien,
karakteristik
fisika/kimia/mikrobiologi,
kemasan,
penggunaan/aplikasi,
penyimpanan,
masa
kedaluwarsa, dan cara penyimpanan;
15) invois; dan
- daftar kemasan (packing list).
d. Persyaratan Permohonan Penerbitan Health Certificate/To Whom It May Concern Berupa Shipment-Specific Certification - surat permohonan;
- sertifikat analisis cemaran radioaktif yang diterbitkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Certifiying Entity;
- sertifikat analisis dari laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau sertifikat analisis dari laboratorium Produsen jika memiliki nomor PB-UMKU;
- hasil inspeksi fasilitas Eksportir yang dilakukan oleh pengawas pangan BPOM atau inspeksi bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- dokumen Checklist Self-Assessment Ekspor;
- hasil pemindaian produk;
- surat pernyataan asal bahan baku;
- sertifikat sistem manajemen keamanan pangan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi dan masih berlaku berupa British Retail Consortium, Food Safety System Certification 22000, ISO 22000, atau sertifikasi lain yang setara.
- Bill of Lading atau Airway Bill. e. Persyaratan Permohonan Penerbitan Certificate of Free Sale dengan Klausul Tambahan yang Dipersyaratkan oleh Negara Tujuan
- Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor sama dengan produk yang telah memiliki PB-UMKU, baik pada label, gramasi, dan komposisi. Klausul berupa pernyataan “has/have been officially registered in The Indonesian Food and Drug Authority, and it is freely sold for human consumption throughout Indonesia.” Klausul ini hanya dapat digunakan dalam hal: a) perbedaan hanya terkait alih bahasa tanpa ada perubahan apapun dan penyesuaian format pencantuman informasi nilai gizi sesuai persyaratan negara tujuan Ekspor Pangan Olahan; dan b) terdapat penambahan informasi nama pembeli di negara tujuan Ekspor Pangan Olahan pada label, tanpa pencantuman nomor PB-UMKU, dan semua informasi lainnya pada label Ekspor Pangan Olahan sama dengan informasi yang tertera pada rancangan label yang disetujui pada saat registrasi di BPOM.
- Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor hanya
berbeda desain label dengan rancangan label yang disetujui
pada saat registrasi di BPOM.
Klausul berupa pernyataan “has/have been officially registered in
The Indonesian Food and Drug Authority, and it is freely sold for
human consumption throughout Indonesia, with the different
design of Indonesian FDA approved label”
Klausul ini hanya dapat digunakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) pada label Ekspor Pangan Olahan tidak diperbolehkan mencantumkan nomor PB-UMKU; b) dalam hal terdapat perubahan pada label Ekspor Pangan Olahan dengan penambahan/penempelan stiker sesuai permintaan pembeli di negara tujuan Ekspor Pangan Olahan, maka nomor PB-UMKU juga wajib ditutup dengan stiker; dan
c)
dalam hal nomor PB-UMKU tidak memungkinkan ditutup,
maka
pada
saat
pengajuan
permohonan
penerbitan
Certificate of Free Sale harus melampirkan data dukung
dapat berupa surat pernyataan bermeterai dan desain label.
3)
Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berbeda
nama
dagang
dengan
produk
yang
telah
memiliki
PB-UMKU
Klausul berupa pernyataan “has/have been officially registered in
The Indonesian Food and Drug Authority which has brand …
(disebutkan nama dagang produk yang teregistrasi di BPOM) and
it is/they are freely sold for human consumption throughout
Indonesia.”
4)
Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berbeda
gramasi dengan produk yang telah memiliki PB-UMKU
Klausul berupa pernyataan “is/are freely sold for human
consumption throughout Indonesia”
Klausul ini hanya dapat digunakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a)
pada label Ekspor Pangan Olahan tidak diperbolehkan
mencantumkan nomor PB-UMKU; dan
b)
pada dokumen Certificate of Free Sale tidak dicantumkan
gramasi di belakang nama produk ekspor.
5)
Klausul yang menyatakan bahwa produk yang diekspor dijual
secara Bussiness to Bussiness
Klausul berupa pernyataan “is/are freely sold for human
consumption throughout Indonesia”.
- Persyaratan Permohonan Penerbitan Export Notification for Food Packaging/Kemasan Pangan a. deskripsi produk yang memuat spesifikasi lengkap dari Kemasan Pangan yaitu bahan penyusun Kemasan Pangan dapat berupa:
- bahan kontak pangan dapat berupa kaca, resin penukar ion, logam dan paduan logam, kertas dan karton, plastik, selulosa teregenerasi, silikon, kain, lilin, atau kayu; dan/atau
- zat kontak pangan dapat berupa pewarna, pemlastis, pengisi,
perekat, curing agent, antioksidan, atau pensanitasi.
b. sertifikat analisis berupa hasil uji migrasi yang diterbitkan laboratorium terakreditasi dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan;
c. invois dan daftar kemasan (packing list); d. sertifikat keamanan pangan dapat berupa ISO 22000 dan sertifikat keamanan pangan sejenis lainnya; e. foto Kemasan Pangan ekspor;
f. certificate of compliance/self declaration;
g. material safety data sheet; dan
h. certificate of origin jika produk re-ekspor atau Produsen berasal dari negara lain.
- Persyaratan Permohonan Penerbitan Irradiation Certificate/Sertifikat Iradiasi a. surat permohonan yang memuat nama dagang, nama jenis, kemasan, jumlah kemasan, nomor bets/lot, nama pabrik/Produsen, identitas pemohon (nama pabrik, alamat, nomor telepon), dan detail pengiriman produk Ekspor Pangan Olahan (nama pembeli, alamat pembeli, negara tujuan, Bill of Lading/Air Waybill (jika ada)); dan b. surat keterangan iradiasi dari fasilitas iradiasi.
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
ttd.
TARUNA IKRAR
LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
TATA
CARA
PENERBITAN
SURAT
KETERANGAN
EKSPOR PANGAN OLAHAN
FORMAT SKE PANGAN OLAHAN
A. Certificate of Free Sale;
…., Month Date Year signature Name ….
B. Health Certificate/To Whom It May Concern;
…. …., Month Date Year signature Name
Name signature …., Month Date Year
C. Export Notification for Food Packaging;
…., Month Date Year signature …. Name
D. Irradiation Certificate
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
ttd.
TARUNA IKRAR
…., Month Date Year
signature
Name
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk meningkatkan daya saing pangan olahan Indonesia melalui peningkatan jumlah ekspor pangan olahan Indonesia di pasar global, Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu memberikan dukungan melalui penyelenggaraan pelayanan publik berupa penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan;
b. bahwa pelaku usaha pangan memerlukan surat keterangan ekspor pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diekspor serta memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pangan dalam penerbitan surat keterangan ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur mengenai tata cara penerbitan surat keterangan ekspor pangan olahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
