Pasal 114

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit digunakan untuk:

• perencanaan;
• pemantauan . . .

• pemantauan dan evaluasi;
• stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
• sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman harga

komoditas Pangan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.