PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

3. Cadangan . . .

SK No 156198 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

1. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintab.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi di mana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
5. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/ atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
6. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/ atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
7. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disehabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
8. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Sadan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
9. Harga Pembeliar1 Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi CPP.
10. Harga ...

SK No 156199 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• 4 ­

1. Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain.
2. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
3. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

• jenis dan jumlah CPP;
• penyelenggaraan CPP;
• penugasan Badan Usaha Milik Negara; dan
• pendanaan.

Pasal3

(1) CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan

berdasarkan jenis dan jumlahnya.

(2) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai

CPP meliputi:

• beras;
• Jagung;
• kedelai;
• bawang ...

SK No 156214 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 5 ­
  • bawang;
  • cabai;
  • daging unggas;
  • telur unggas;
  • daging ruminansia;

1. gula konsumsi; J. minyak goreng; dan

• ikan.

(3) Jenis Pangan Pokok Tertentu berupa minyak goreng

sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di konsumen.

(4) Selain jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menetapkan jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPP.

(5) Penyelenggaraan CPP atas jenis Pangan Pokok Tertentu

sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

(6) Tahap pertama penyelenggaraan CPP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jenis Pangan Pokok Tertentu meliputi:

• beras;
• jagung; dan
• kedelai.

(7) Penyelenggaraan CPP tahap selanjutnya ditetapkan

oleh Kepala Badan.

(1) Jumlah CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(2) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

(3) Penetapan ...

SK No 156201 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• 6 ­

(3) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu masing-masing Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP.

(4) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

• produksi Pangan Pokok Tertentu secara nasional;
• penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
• pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
• pelaksanaan perjanjian internasional dan Bantuan Pangan kerja sama internasional; dan
• angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

(5) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam rangka penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP yang paling sedikit meliputi:

• target sasaran penyaluran CPP; dan
• target pengadaan CPP.

Pasal6

(1) Penyelenggaraan CPP dilakukan melalui:

• pengadaan;
• pengelolaan; dan
• peny&.lura.n.

(2) Pengadaan ...

SK No 156202 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• 7 ­

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP dan metode pengadaan lain yang sah.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP.

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c merupakan pengeluaran CPP sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan masing-masing

CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Pengadaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf a diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.

(2) Pembelian CPP dari dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Harga Acuan pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat

produsen di bawah Harga Acuan pembelian atau HPP, dilakukan pembelian dengan mengacu pada Barga Acuan pembelian atau HPP.

(4) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat

produsen di atas Harga Acuan pembelian atau HPP, diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.

(5) Besaran fleksibilitas harga pembelian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

(6) Dalam ...

SK No 156215 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(6) Dalam hal dalam pelaksanaan fleksibilitas harga

pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat selisih kurang, Pemerintah memberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan pen.1ndang-undangan.

Pasal8

(1) Dalam hal pengadaan CPP dari dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak mencukupi untuk:

• pemenuhan cadangan;
• menjaga stabilitas harga dalam negeri; dan/ atau
• memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaan CPP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.

(2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CPP dari

luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Pengadaan CPP dari luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9

(1) Pengelolaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

aya.t (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan CPP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.

(2) Pengelolaan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui mekanisme:

• perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/ atau
• memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.

Pasal 10 ...

SK No 156204 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

(1) CPP yang telah melampaui batas waktu simpan

dan/ atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan CPP.

(2) Pelepasan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/ atau hibah.

(3) Ketentuan mengenai batas waktu simpan, batas mutu,

dan mekanisme pelepasan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

(1) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:

• Kekurangan Pangan;
• gejolak harga Pangan;
• bencana alam;
• bencana sosial; dan/ atau
• keadaan darurat.

(2) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk:

• stabilisasi harga Pangan;
• mengatasi Masalah Pangan;
• mengatasi Krisis Pangan;
• pemberian Bantuan Pangan;
• kerjasama internasional;
• pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau
• keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Penyaluran ...

SK No 156216 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 10 ­ (3} Penyaluran CPP untuk menanggulangi Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan· melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.

(4) Operasi pasa.r umum atau opt:rasi pasar khusus pada

sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau harga eceran tertinggi.

(5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan Pokok Tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(6) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri / kepa) a lembaga.

(1) Dalam melaksanakan penyeje!lggaraan CPP

sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah dapa~ menugaskan Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.

(2) Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk

menyelenggarakan CPP tahap pertama yang meliputi beras, jagung, dan kedeiai.

(3) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Perum BULOG dapat bekerja sama dengan BUMN Pangan dan/ atau badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

(4) Penyelenggaraan ...

SK No 156206 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 11 ­

(4) Penyelenggaraan CPP selain CPP tahap pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.

(5) Pengusulan penugasan kepada BUMN Pangan oleh

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

(6) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja. sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

(7) Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan yang diberikan

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan kepada Kepala Badan dan menteri/kepala lembaga terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(8) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan, keringanan biaya penz1nan, pembebasan biaya penzman, pemanfaatan barang milik negara/daerah, dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP bersumber pada:

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/ atau
• sumber pendanaan lain yang sah dan tidak rnengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14 ...

SK No 156220 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1), Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran.

(2) Dalam rangka pemberian kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat meminta bantuan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.

(3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/ atau lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan

penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menugaskan Badan Usaha Penjaminan untuk memberikan Jamman kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian jaminan

kredit dan/ atau subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pcraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VI ...

SK No 1562I8A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 13 ­

(1) Penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 201 7 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35) dilanjutkan sampai dengan akhir Tahun 2022.

(2) Pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• pengamanan harga Pangan di tingkat produsen dan konsumen;
• pengelolaan CPP;
• penyediaan dan pendistribusian Pangan;
• pelaksanaan impor Pangan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• pengembangan industri berbasis Pangan; dan
• pengembangan pergudangan Pangan.

(3) Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga ketersediaan Pangan dan stabilisasi harga Pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk CPP berupa beras, melakukan:

• pengamanan harga beras di tingkat produsen dan konsumen;

• pengelolaan ...

SK No 156219 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

• 14 ­

  • pengelolaan cadangan beras Pemerintah;
  • penycdiaan dan pendistribusian beras kepada golongan masyarakat tertentu;
  • pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi/ gabah, pengolahan gabah dan beras; dan
  • pengembangan pergudangan beras.

(4) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Perum BULOG melakukan penyaluran CPP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11.

(5) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Perum BULOG dapat melakukan penyaluran CPP selain sebagaimana dimaksud da]am

Pasal 11 untuk kebutuhan:

• masyarakat berpendapa.tan rendah untuk beras;
• industri pakan ternak untuk jagung;
• pengrajin tahu dan tempe untuk kedelai; dan
• kebutuhan lainnya.

(6) Penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(7) Penyaluran jagung sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b dan kedelai sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(8) Jenis kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf d dan penyalurannya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(9) Pendanaan ...

SK No 156210A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

• 15 ­

(9) Pendanaan yang diperlukan oleh Perum BULOG dalam

pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 13 dan Pasal 15.

(10) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dike]uarkan oleh Perum BULOG, termasuk margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat kewajaran.

(11) Dalam rangka pemberian kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (10), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat meminta bantuan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi.dang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG.

(12) Pembayaran kompensasi dan margin sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) disediakan melalui Bagian Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Perum BULOG

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bcrwenang untuk melakukan:

• perumusan kebijakan dan peneta.pan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi CPP yang meliputi beras) jagung, dan kedelai; dan
• pcrumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor CPP yang meHputi beras, jagung, dan kedelai.

(2) Ketentuan Pasal 28 ayat (lJ Peraturan Presiden Nomor

66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162) dinyatakan tidak berlaku sepanja.ng untuk pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII ...

SK No 156211 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 16 ­

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 1 g

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Pen.1saha.an Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

SK No 156212 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 17 ­ Agar setiap on~ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2022

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARlAT NEGARA

REPUBLIK INDONES1A

Perundang-undangan dan trasi Hukum,

"

anna Dja:nan

SK No 156585 A jdih.kemenkeu.go.id