Pasal 7

(1) Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral

dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.

(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.

(3) Penyelenggaraan perencanaan hortikultura

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.

(4) Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana

pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 . . .