Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENTAN Berlaku

Permentan No. 14 Tahun 2026 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura - JDIH BPK

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.
bahwa untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendukung penyederhanaan proses pelayanan perizinan, diperlukan upaya menjaga ketersediaan benih secara cukup dan berkesinambungan;

b. bahwa dalam upaya mendorong perkembangan industri benih dalam negeri, melestarikan sumber daya genetik, meningkatkan keragaman genetik, menjaga keamanan hayati, serta meningkatkan devisa negara, khususnya melalui perdagangan benih hortikultura sehingga diperlukan pengaturan mengenai ketentuan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura;

c. bahwa pengaturan pemasukan benih dan pengeluaran benih yang diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/ HR.060/5/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/ HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan lingkungan strategis, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900); 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389); 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 2. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.

  1. Benih Bermutu dari Varietas Unggul Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem Sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.
  2. Benih Mendukung Swasembada Bawang Putih adalah Benih yang telah melalui pemeriksaan mutu dan didistribusikan untuk pemenuhan kebutuhan produksi bawang putih di dalam negeri.
  3. Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan Benih dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk mengeluarkan Benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Benih Bermutu di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
  6. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis, dan/atau kesehatan Benih.
  7. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
  8. Perseorangan adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang bukan merupakan suatu organisasi.
  9. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman adalah orang atau badan hukum yang telah tercatat dalam daftar konsultan Perlindungan Varietas Tanaman di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
  11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas Hortikultura dan hilirisasi hasil Hortikultura.
  12. Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan pertanian.
  13. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

BAB II PEMASUKAN BENIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2 (1) Pemasukan Benih dapat dilakukan oleh: a. Badan Usaha; b. instansi pemerintah; atau c. Perseorangan. (2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 3 Pemberian izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

Pasal 4 Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan untuk: a. pendaftaran varietas Hortikultura untuk Peredaran; b. pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan komersial; c. pengadaan tetua untuk perbanyakan Benih dari varietas yang sudah terdaftar untuk Peredaran; d. pengembangan Benih untuk menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan ke luar negeri; e. menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri olahan yang akan dipasarkan ke luar negeri;
f. menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri olahan yang akan dipasarkan di dalam negeri; g. pelaksanaan uji banding antar laboratorium, uji profisiensi, atau validasi metoda dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu Benih; h. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman; i. kebutuhan bagi pemerhati tanaman; j. bahan pameran, promosi dan/atau kegiatan lomba tingkat nasional/internasional;
k. pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan/atau blue certificate sesuai dengan peraturan International Seed Testing Association (ISTA); dan l. pengadaan Benih Mendukung Swasembada Bawang Putih.

Pasal 5 (1) Badan Usaha dapat melakukan Pemasukan Benih dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf l. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kegiatan di bidang perbenihan Hortikultura.

Pasal 6 Instansi pemerintah dapat melakukan Pemasukan Benih dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf k.

Pasal 7 Perseorangan dapat melakukan Pemasukan Benih dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, huruf i, dan huruf j.

Bagian Kedua Persyaratan Pemasukan Benih

Pasal 8 Untuk memperoleh izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Badan Usaha, instansi pemerintah, Perseorangan, atau Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman, harus memenuhi persyaratan.

Pasal 9

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk: a. Badan Usaha meliputi: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. sertifikat kompetensi produsen/pengedar Benih; dan 3. dokumen persyaratan karantina tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia. b. instansi pemerintah meliputi: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 2. dokumen persyaratan karantina tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia. c. Perseorangan meliputi: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor; dan 2. dokumen persyaratan karantina tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia. d. Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman meliputi: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2. keputusan pengangkatan sebagai Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman; 3. surat penerimaan permohonan hak perlindungan varietas tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. dokumen persyaratan karantina tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia. (2) Persyaratan untuk Badan Usaha, Perseorangan, dan Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman disertai dengan surat pernyataan tentang kebenaran dokumen dengan dibubuhi meterai cukup. (3) Untuk Pemasukan Benih selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

Pasal 10
Pemasukan Benih dengan tujuan pendaftaran varietas tanaman Hortikultura untuk Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. calon varietas harus mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik; b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran varietas tanaman Hortikultura; dan c. rancangan uji keunggulan (adaptasi dan observasi), yang di dalamnya menginformasikan kebutuhan benih.

Pasal 11
(1) Pemasukan Benih dengan tujuan pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. varietas sudah terdaftar untuk Peredaran; b. memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal; c. dokumen informasi mutu dan kelas Benih dari negara asal; d. Benih belum dapat diproduksi di dalam negeri; e. jenis dan jumlah Benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan Benih Bermutu yang dilengkapi dengan rencana komersialisasinya dalam 1 (satu) tahun takwim; dan f. menggunakan bahasa Indonesia pada kemasan Benih. (2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak varietasnya terdaftar. (3) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Benih yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. (4) Varietas sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran varietas. (5) Standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri. (6) Dalam hal Pemasukan Benih merupakan jenis Benih hibrida, informasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambahkan hasil uji hibriditas dari negara asal. (7) Benih yang belum dapat diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
(1) Pemasukan Benih tetua dari varietas yang sudah didaftar untuk Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. belum tersedia di Indonesia; b. dilengkapi deskripsi yang ditandatangani oleh pemulia/pemilik varietas dimaksud; dan c. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan dilengkapi dengan proposal perencanaan produksi. (2) Proposal perencanaan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai Format – 01 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Pemasukan Benih untuk pengembangan dalam rangka menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. rencana pengembangan/perbanyakan Benih; b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk perbanyakan Benih; c. rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hortikultura sesuai dengan kewenangannya sesuai rencana pengembangan/perbanyakan Benih;
d. surat pernyataan tidak diperjualbelikan di dalam negeri disertai meterai cukup; e. bukti pemesanan dari pihak luar negeri; dan f. realisasi pengeluaran benih hasil produksi sebelumnya ke luar negeri untuk permohonan selanjutnya.

Pasal 14
(1) Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. rencana pengembangan pertanaman; b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan pertanaman; c. rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Hortikultura sesuai dengan kewenangannya sesuai rencana pengembangan pertanaman; d. rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut; e. surat pernyataan tujuan pemasukan menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri akan dipasarkan ke luar negeri;

f. surat pernyataan Benih tidak diperjualbelikan disertai meterai cukup; g. bukti pemesanan dari pihak luar negeri; dan h. realisasi pemasaran ke luar negeri atas produk hasil pengembangan pertanaman Pemasukan Benih sebelumnya. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g dan huruf h dikecualikan untuk komoditas florikultura. (3) Surat pernyataan tujuan pemasukan menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri akan dipasarkan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai Format – 02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
(1) Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. rencana pengembangan pertanaman; b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan pertanaman; c. rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Hortikultura sesuai dengan kewenangannya sesuai rencana pengembangan pertanaman;
d. rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang membawahi komoditas tersebut; e. surat pernyataan tujuan pemasukan menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri akan dipasarkan di dalam negeri;
f. surat pernyataan Benih tidak diperjualbelikan disertai meterai cukup; g. bukti pemesanan dari pihak dalam negeri; dan h. realisasi pemasaran di dalam negeri atas produk hasil pengembangan pertanaman Pemasukan Benih sebelumnya. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf g dan huruf h dikecualikan untuk komoditas florikultura. (3) Surat pernyataan tujuan pemasukan menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri akan dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai Format – 03 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16
(1) Pemasukan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 yang dilakukan untuk pengembangan penanaman komoditas Hortikultura strategis sebagai persyaratan dan/atau kewajiban impor produk Hortikultura tidak diberlakukan ketentuan: a. Pasal 5 ayat (2);
b. Pasal 14 ayat (1) huruf d, huruf g dan huruf h; dan c. Pasal 15 ayat (1) huruf d, huruf g dan huruf h. (2) Komoditas Hortikultura strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang komoditas hortikultura strategis.

Pasal 17
Pemasukan Benih untuk tujuan uji banding antar laboratorium penguji, uji profisiensi, atau validasi metoda dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. jenis dan jumlah Benih sesuai dengan kebutuhan pengujian; b. surat keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profesiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profesiensi dari International Seed Testing Association (ISTA) yang masih berlaku; c. surat pernyataan sebagai penyelenggaraan uji profesiensi, uji banding antar laboratorium, atau validasi metoda; dan d. realisasi pengujian atas hasil uji Pemasukan Benih sebelumnya.

Pasal 18
(1) Pemasukan Benih untuk tujuan pelaksanaan uji BUSS untuk keperluan perlindungan varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi jenis dan jumlah Benih sesuai dengan kebutuhan pengujian yang dilengkapi proposal rencana pengujian. (2) Proposal rencana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format – 04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19
(1) Pemasukan Benih untuk kebutuhan pemerhati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. jumlah Benih yang dimohonkan paling banyak: 1. 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas beberapa jenis komoditas dan/atau varietas;
2. 5 (lima) wadah berisi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; atau

  1. 100 (seratus) butir terdiri atas beberapa jenis komoditas dan/atau varietas; dan b. rencana lokasi penanaman. (2) Planlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tunas yang sudah berakar baik berasal dari biji maupun dari kultur sel atau kultur jaringan hasil perbanyakan melalui organogenesis maupun embriogenesis yang siap diaklimatisasi. (3) Stek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan vegetatif. (4) Tanaman muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanaman kecil yang mempunyai daun dan akar.

Pasal 20
Pemasukan Benih tujuan bahan pameran, promosi dan/atau kegiatan lomba tingkat nasional/internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. undangan keikutsertaan dalam pameran/lomba dari panitia penyelenggara; dan b. jenis serta jumlah Benih yang dimasukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21
(1) Pemasukan Benih tujuan pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan/atau blue certificate sesuai dengan peraturan International Seed Testing Association (ISTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. jenis dan jumlah Benih sesuai dengan pengujian dilengkapi proposal rencana pengujian; b. surat permohonan pengujian Benih untuk penerbitan orange certificate dan/atau blue certificate; dan c. permohonan pengambilan contoh Benih untuk kepentingan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b. (2) Proposal rencana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai Format – 04 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22
(1) Pemasukan Benih untuk tujuan pengadaan Benih Mendukung Swasembada Bawang Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. dokumen informasi mutu dan kelas Benih dari negara asal;

b. sertifikat Benih dari negara asal yang menyatakan bahwa Benih memenuhi standar mutu sebagai Benih bersertifikat; c. deskripsi varietas dari negara asal; d. rencana pengembangan pertanaman; dan e. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana pengembangan pertanaman. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagai jaminan mutu Benih.

Pasal 23
(1) Pemasukan Benih yang berasal dari produk rekayasa genetik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati dan memperoleh rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (KKH PRG). (2) Penerbitan rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang produk rekayasa genetik.

Pasal 24
(1) Dalam hal Standar Mutu Benih atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b belum ditetapkan, Direktur Jenderal dalam memberikan izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada Standar Mutu Benih atau persyaratan teknis minimal kerabat terdekat. (2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dimasukan ke wilayah Negara Republik Indonesia, ditetapkan standar mutu yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25
(1) Untuk pemenuhan standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan uji mutu Benih. (2) Uji mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi Benih; atau
b. laboratorium yang terakreditasi dan/atau tersertifikasi. (3) Laboratorium terakreditasi dan/atau tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan/atau lembaga sertifikasi laboratorium. (4) Hasil uji mutu benih yang dilakukan laboratorium yang terakreditasi dan/atau tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilaporkan kepada instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi Benih.

Pasal 26
(1) Benih yang telah dilakukan uji mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib dilakukan pengemasan dan pelabelan ulang. (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Benih hasil pemasukan dalam kemasan non komersial. (3) Pengemasan dan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan hasil uji mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(4) Pengemasan dan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27
(1) Dalam hal Pemasukan Benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal, permohonan disertai hasil Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Karantina. (2) Pelaksanaan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Izin Pemasukan Benih

Pasal 28
(1) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk memperoleh izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri secara daring (online) melalui sistem perizinan pertanian. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 sesuai Format – 05 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya dapat diajukan mulai bulan November tahun berjalan.

Pasal 29
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Kepala Pusat. (2) Kepala Pusat memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja dan memberitahu ditolak atau diterima.

Pasal 30
(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) apabila hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap atau tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dan disertai alasan penolakan.

Pasal 31
(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) apabila dokumen telah lengkap dan benar. (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan validasi persyaratan serta memberitahukan permohonan ditolak atau diterima dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan surat penolakan, permohonan diterima.

Pasal 32
(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 22 tidak dipenuhi. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal diberitahukan kepada pemohon dengan dilengkapi alasan penolakan.

Pasal 33
(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) atau ayat (4) diterbitkan izin Pemasukan Benih oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri. (2) Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim berjalan.

Pasal 34
(1) Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diteruskan kepada Kepala Pusat oleh Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (2) Penyampaian izin Pemasukan Benih kepada pemohon dilakukan melalui sistem perizinan pertanian dan dialirkan ke SINSW.

Pasal 35
Pemasukan Benih harus selesai selama jangka waktu yang tercantum dalam izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan dilakukan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

Pasal 36
Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring (online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pelayanan permohonan Pemasukan Benih dapat dilakukan secara manual.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 37
(1) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang memasukan Benih wajib menyerahkan izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada pejabat karantina tumbuhan di lokasi tempat Pemasukan Benih paling lambat pada saat Benih tiba di tempat pemasukan. (2) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang memasukan Benih wajib menyerahkan salinan izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi Benih di lokasi yang mengeluarkan sertifikat kompetensi produsen/pengedar Benih sebelum Benih diedarkan.
(3) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang memasukan Benih, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pelepasan Benih oleh pejabat karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi dan nilai (rupiah) atas Pemasukan Benih kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat. (4) Badan Usaha yang melakukan pemasukan Benih untuk: a. pengembangan Benih untuk menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d; b. menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau c. menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf f, wajib melakukan pengembangan pertanaman atas Benih yang dimasukkan sesuai dengan rencana pengembangan pertanaman. (5) Dalam hal terdapat perubahan dalam rencana pengembangan/perbanyakan Benih dan/atau rencana pengembangan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha mengirimkan surat perubahan kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengembangan/perbanyakan Benih dan/atau pengembangan pertanaman. (6) Badan Usaha yang melakukan pengembangan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan pengembangan pertanaman dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengembangan pertanaman kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.

(7) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan dilarang memindahtangankan izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada pihak lain.

Pasal 38
Badan Usaha dan instansi pemerintah yang memasukan Benih untuk pelaksanaan uji banding antar laboratorium penguji, uji profisiensi, atau validasi metoda dalam rangka akreditasi laboratorium penguji mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g harus melakukan pemusnahan sisa benih, Benih yang telah dihancurkan, dan kecambah serta media tumbuh yang digunakan setelah pengujian selesai.

Pasal 39
Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang memasukan Benih untuk pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h harus melakukan pemusnahan sisa benih serta media tumbuh yang digunakan setelah pengujian.

Pasal 40
(1) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang memasukan Benih untuk bahan pameran, promosi dan/atau kegiatan lomba tingkat nasional/internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j harus melakukan pemusnahan Benih paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penyelenggaraan pameran atau promosi. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi pengawasan dan sertifikasi Benih di lokasi pameran. (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berita acara pemusnahan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat. (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal dilakukan permohonan Pengeluaran Benih. (5) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemegang izin.

Pasal 41
Badan Usaha dan instansi pemerintah yang memasukan Benih untuk pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan/atau blue certificate sesuai dengan peraturan International Seed Testing Association (ISTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k harus melakukan pemusnahan sisa contoh Benih maksimal 1 (satu) tahun setelah pengujian.

Pasal 42
(1) Perseorangan dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) izin Pemasukan Benih. (2) Perseorangan yang mengajukan izin Pemasukan Benih lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin Pemasukan Benih selanjutnya ditolak.

Bagian Kelima Sanksi Administratif Pemasukan Benih

Pasal 43
(1) Badan Usaha, instansi pemerintah, dan Perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan izin. (3) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 1 (satu) kali untuk ditindak lanjuti dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Dalam hal setelah diberikan sanksi berupa peringatan tertulis tidak dilaksanakan dan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 44
(1) Pemohon yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan b. tidak diterbitkan izin Pemasukan Benih selama 1 (satu) tahun. (2) Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (1) huruf f dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis;
b. tidak diterbitkan izin Pemasukan Benih selama 2 (dua) tahun; dan
c. penarikan produk dari peredaran. (3) Pemohon yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. tidak diterbitkan izin Pemasukan Benih selama 1 (satu) tahun; dan
c. penarikan produk dari peredaran. (4) Pemohon yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41
dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan b. tidak diterbitkan izin Pemasukan Benih selama 1 (satu) tahun. (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB III PENGELUARAN BENIH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45
(1) Pengeluaran Benih dapat dilakukan oleh: a. Badan Usaha; b. instansi pemerintah; atau c. Perseorangan. (2) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri. (3) Pengeluaran Benih untuk jenis tanaman yang dilindungi harus mendapatkan izin dari menteri yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Pasal 46
Pemberian izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri.

Pasal 47
(1) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan apabila: a. kebutuhan Benih di dalam negeri telah tercukupi; b. terjamin kelestarian sumber daya genetik; dan c. tidak merugikan kepentingan nasional. (2) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tujuan: a. pemasaran ke luar negeri; b. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman; c. bahan pameran, promosi dan/atau kegiatan lomba tingkat nasional/internasional; atau d. kebutuhan pemerhati tanaman. (3) Tidak merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. tidak mengeluarkan tetua/Benih sumber yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperbanyak di luar negeri serta dimasukan kembali/dikomersialisasikan ke Indonesia; dan/atau b. tidak mengeluarkan Benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan Hortikultura, yang berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi dan/atau digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas. (4) Pengeluaran tanaman tertentu yang diduga dapat merugikan kepentingan nasional harus disertai dengan rekomendasi dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik (KNSDG).

Pasal 48
(1) Badan Usaha dapat melakukan Pengeluaran Benih dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2). (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kegiatan di bidang perbenihan Hortikultura.

Pasal 49
Instansi pemerintah dapat melakukan Pengeluaran Benih dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 50
Perseorangan dapat melakukan Pengeluaran Benih dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dan huruf d.

Bagian Kedua Persyaratan Pengeluaran Benih

Pasal 51
(1) Untuk memperoleh izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45: a. Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan 2. sertifikat kompetensi produsen/pengedar Benih. b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mengajukan permohonan dengan dilengkapi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) disertai proposal Pengeluaran Benih. c. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan:

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (2) Izin Pengeluaran Benih dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilengkapi bukti pemesanan dari pihak luar negeri. (3) Izin Pengeluaran Benih dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf d dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa Benih akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan. (4) Untuk Pengeluaran Benih selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

Bagian Ketiga Tata Cara Izin Pengeluaran Benih

Pasal 52
(1) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) untuk memperoleh izin Pengeluaran Benih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) mengajukan permohonan secara daring (online) kepada Menteri melalui sistem perizinan pertanian. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai Format – 06 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya dapat diajukan mulai bulan November tahun berjalan.

Pasal 53
(1) Kepala Pusat melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (2) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dan memberitahu ditolak atau diterima.

Pasal 54
(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) apabila hasil pemeriksaan dokumen tidak lengkap atau tidak benar. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dan disertai alasan penolakan.

Pasal 55
(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) apabila dokumen telah lengkap dan benar. (2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan melakukan verifikasi dan validasi persyaratan serta memberitahukan permohonan ditolak atau diterima dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal belum menerbitkan surat penolakan, permohonan diterima.

Pasal 56
(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dipenuhi.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk diberitahukan kepada pemohon dengan dilengkapi alasan penolakan.

Pasal 57
(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), diterbitkan izin Pengeluaran Benih oleh Direktur Jenderal dalam bentuk Keputusan Menteri.

(2) Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim berjalan.

Pasal 58
(1) Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diteruskan kepada Kepala Pusat oleh Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. (2) Penyampaian izin Pengeluaran Benih kepada pemohon dilakukan melalui sistem perizinan pertanian dan dialirkan ke SINSW.

Pasal 59
Pengeluaran Benih harus selesai selama jangka waktu yang tercantum dalam izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan dilakukan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

Pasal 60
Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring (online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pelayanan permohonan Pengeluaran Benih dapat dilakukan secara manual.

Bagian Keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 61
(1) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang mengeluarkan Benih wajib menyerahkan izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada pejabat karantina tumbuhan dan paling lambat sebelum dimuat ke alat angkut di tempat pengeluaran. (2) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang mengeluarkan Benih wajib menyerahkan salinan izin Pengeluaran Benih kepada instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi Benih di lokasi yang mengeluarkan sertifikat kompetensi produsen/pengedar Benih sebelum Benih dikeluarkan. (3) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang mengeluarkan Benih, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi dan nilai (rupiah) Pengeluaran Benih kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat. (4) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan dilarang memindahtangankan izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) kepada pihak lain.

Pasal 62
(1) Perseorangan dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) surat izin Pengeluaran Benih. (2) Perseorangan yang mengajukan izin Pengeluaran Benih lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan izin Pengeluaran Benih selanjutnya ditolak.

Bagian Kelima Sanksi Administratif Pengeluaran Benih

Pasal 63
(1) Badan Usaha, instansi pemerintah, atau Perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan izin. (3) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 1 (satu) kali untuk ditindak lanjuti dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Dalam hal setelah diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 64
(1) Pemohon yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (3) dikenakan sanksi tidak diterbitkan izin Pengeluaran Benih selama 1 (satu) tahun.
(2) Pemohon yang melanggar ketentuan dokumen yang disampaikan tidak benar, dikenakan sanksi tidak diterbitkan izin Pengeluaran Benih selama 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam Pengeluaran dari Tempat Pameran

Pasal 65
(1) Benih dari tempat pameran dapat dikeluarkan setelah mendapatkan surat keterangan Pengeluaran Benih sesuai dengan Format – 07 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), dan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

Pasal 66
(1) Jumlah Benih yang dimohonkan untuk dapat dikeluarkan dari tempat pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang

terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah isi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah. (2) Planlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tunas yang sudah berakar baik berasal dari biji maupun dari kultur sel atau kultur jaringan yang merupakan hasil perbanyakan melalui organogenesis maupun embriogenesis yang siap diaklimatisasi. (3) Stek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan vegetatif. (4) Tanaman muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanaman kecil yang mempunyai daun dan akar.

BAB IV PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH

Pasal 67
(1) Pengawasan Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih dilakukan oleh Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pengawasan. (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal. (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap kewajiban pemegang dokumen surat izin Pemasukan Benih atau izin Pengeluaran Benih. (5) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi, lembaga, dan pihak terkait yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan Benih.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68
(1) Permohonan izin Pemasukan Benih dan izin Pengeluaran Benih yang diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura. (2) Izin Pemasukan Benih dan izin Pengeluaran Benih yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/ HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 715) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permentan Nomor 26/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 744), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan terkait izin Pemasukan Benih dan izin Pengeluaran Benih yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2026

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Œ

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 Tahun 2026 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

FORMAT DOKUMEN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

Dalam Peraturan Menteri ini, format dokumen Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura meliputi: 1. Proposal Pemasukan Benih tetua Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai Format – 01; 2. Surat pernyataan tujuan pemasukan menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri akan dipasarkan ke luar negeri sesuai Format – 02; 3. Surat pernyataan tujuan pemasukan menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri akan dipasarkan di dalam negeri sesuai Format – 03; 4. Proposal Pemasukan Benih Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan uji BUSS/Pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan/atau blue certificate sesuai dengan peraturan ISTA sesuai Format – 04; 5. Surat Permohonan Izin Pemasukan Benih Hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai Format – 05; 6. Surat Permohonan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura dari wilayah Negara Republik Indonesia sesuai Format – 06; 7. Surat Keterangan Pengeluaran Benih Hortikultura dari Tempat Pameran sesuai Format – 07.

Nomor :

.............,..........................20....... Lampiran : Hal : Proposal Pemasukan Benih Tetua Hortikultura

Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Yth. Menteri Pertanian C.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas
dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih tetua hortikultura ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berikut kami sampaikan rincian perencanaan produksi benih tetua tersebut: a. Latar Belakang b. Tujuan c. Jenis/Varietas Tanaman d. Jumlah tetua yang akan dimasukkan: e. Rencana produksi benih:

  1. Lokasi tanam

Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : 2. Rencana waktu tanam:

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Format – 01 Pemohon

...............................

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TUJUAN PEMASUKAN MENGHASILKAN PRODUK SEGAR DAN/ATAU BAHAN BAKU INDUSTRI AKAN DIPASARKAN KE LUAR NEGERI

Kami yang bertandatangan dibawah ini: Nama

: ........................................................................... Jabatan

: ........................................................................... Nama Perusahaan : ........................................................................... Alamat

: ........................................................................... NPWP Perusahaan : ...........................................................................

Menyatakan bahwa permohonan izin pemasukan benih adalah untuk tujuan menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri melalui pengembangan pertanaman dan akan dipasarkan ke luar negeri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Format – 02 ............,..........................20...... Pemohon

Materai

...............................

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TUJUAN PEMASUKAN MENGHASILKAN PRODUK SEGAR DAN/ATAU BAHAN BAKU INDUSTRI AKAN DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

Dengan ini kami : Nama

: ........................................................................... Jabatan

: ........................................................................... Nama Perusahaan : ........................................................................... Alamat

: ........................................................................... NPWP

: ...........................................................................

Menyatakan bahwa permohonan izin pemasukan benih adalah untuk tujuan menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri melalui pengembangan pertanaman dan akan dipasarkan di dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Format – 03 ............,..........................20...... Pemohon

Materai

...............................

Nomor :

.............,..........................20........ Lampiran : Hal : Proposal Pemasukkan Benih Hortikultura Ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Untuk Tujuan Uji BUSS/ Pelaksanaan Uji Mutu Untuk Kepentingan Penerbitan Orange Certificate dan/atau Blue Certificate Sesuai Dengan Peraturan ISTA *)

Yth: Menteri Pertanian C.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas
dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih hortikultura kedalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan uji BUSS/Pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan/atau blue certificate sesuai dengan peraturan ISTA *).

Berikut kami sampaikan rincian rencana pengujian tersebut: a. Latar Belakang b. Tujuan c. Jenis/Varietas Tanaman d. Jumlah benih yang akan dimasukkan e. Metode Pengujian:

  1. Lokasi pengujian

Desa : Kecamatan : Kabupaten : Propvinsi : 2. Metode pengujian: 3. Jumlah kebutuhan benih untuk pengujian:

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Format – 04 Keterangan: *) Coret yang tidak perlu Pemohon

...............................

Nomor :

.............,..........................20...
Lampiran : Hal

: Permohonan Izin Pemasukan Benih Hortikultura

Ke Dalam Wilayah Negara RI

Yth. Menteri Pertanian C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta

Dengan ini kami : Nama : .................................................................................. Alamat : .................................................................................. ..................................................................................

Bentuk Usaha : Badan Usaha/Instansi Pemerintah/Perseorangan *) NPWP
: .................................................................................

Mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih hortikultura ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut: a. Jenis tanaman/spesies
: ...................................................... b. Varietas/Klon/Hibrida
: ...................................................... c. Bentuk benih

: ...................................................... d. Banyaknya benih

: ...................................................... e. Perlakuan fisik/kimia
: ...................................................... f. Negara/tempat asal benih di produksi

: ...................................................... g. Nama produsen/ pengolah benih

: ...................................................... h. Negara pengirim

: .................................. (satu lokasi) i. Nama pengirim

: ...................................................... j. Alamat pengirim

: .................................. (satu lokasi) k. Pekerjaan pengirim
: ...................................................... l. Tempat pemasukan
: .................................. (satu lokasi) m. Tujuan pemasukan benih : ......................................................

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Tembusan : Kepala Badan Karantina Indonesia.

Format – 05 Pemohon

ttd,cap, materai

...............................

Nomor :

.............,..........................20........ Lampiran : Hal

: Permohonan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura

dari Wilayah Negara RI

Yth : Menteri Pertanian C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta

Dengan ini kami : Nama : .................................................................................. Alamat : .................................................................................. Pekerjaan .................................................................................. Bentuk Usaha : Badan Usaha/Instansi Pemerintah/Perseorangan*) NPWP : ..................................................................................

Mengajukan permohonan izin untuk mengeluarkan benih................. (komoditas) dari Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut: a. Jenis tanaman

: ................................................................... b. Varietas/Klon/Hibrida
: ................................................................... c. Bentuk benih

: ................................................................... d. Banyaknya benih

: ................................................................... e. Perlakuan fisik / kimia
: ................................................................... f. Nama produsen / pengolah benih

: ................................................................... g. Negara tujuan

: ........................................... (satu lokasi) h. Nama penerima

: ................................................................... i. Alamat penerima

: ........................................... (satu lokasi) j. Tempat pengeluaran
: ........................................... (satu lokasi) k. Tujuan pengeluaran benih : ...................................................................

Demikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Tembusan : Kepala Badan Karantina Indonesia.

Format – 06 Keterangan: *) Coret yang tidak perlu Pemohon

ttd,cap, materai

...............................

SURAT KETERANGAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA DARI TEMPAT PAMERAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura, Kami Pengawas Benih Tanaman dan Panitia pameran ...............................di ....................... (alamat pameran) memberikan izin pengeluran benih kepada: a. Nama : ............................................................... b. Alamat : ............................................................... c. Bentuk Usaha : Badan Usaha/Instansi Pemerintah/ Perseorangan*) d. NPWP : ............................................................... e. Jenis tanaman/spesies : ............................................................... f. Varietas/Klon/Hibrida : ............................................................... g. Bentuk benih : ............................................................... h. Banyaknya benih : ............................................................... i. Perlakuan fisik/kimia : ............................................................... j. Nama produsen/Stand : ................................................................ k. Pameran : ............................................................... l. Negara tujuan : ............................................................... m. Nama penerima : ............................................................... n. Alamat : ............................................................... o. Tempat pengeluran benih : ............................................................... p. Tujuan pengeluaran : ...............................................................

……………, ……………20….. Pengawas Benih Tanaman,

……………………………. NIP. Panitia

……………………………

Tembusan:

  1. Direktur Perbenihan Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura;
  2. Kepala Instansi Pengawas dan Sertifikasi Benih (setempat).

Format – 07 Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

Format – 01 sampai dengan Format – 07 dalam Lampiran Peraturan Menteri ini menjadi acuan dalam melaksanakan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

 ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN