Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
2. Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.
3. Penemu adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.
4. Pemegang Paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
5. Pemeriksa Paten adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan paten.
6. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten.
7. Kantor Paten adalah unit organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten.

Bagian Pertama Penemuan Yang Dapat Diberikan Paten

(1) Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan

dapat diterapkan dalam industri.

(2) Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi

seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

(3) Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus

dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

Suatu penemuan tidak dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten :

• penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk

www.djpp.depkumham.go.id

melaksanakan penemuan tersebut; atau

• penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Suatu penemuan tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum permintaan paten diajukan:

• penemuan itu telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
• penemuan itu telah digunakan di Indonesia oleh penemunya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

Suatu penemuan dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

(1) Permintaan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan

terhadap penolakan permintaan paten berikut alasannya.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus tidak merupakan alasan atau

Paten tidak diberikan untuk :

• penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan;
• penemuan tentang proses atau hasil produksi makanan dan minuman, termasuk hasil produksi berupa bahan yang dibuat melalui proses kimia dengan tujuan untuk membuat makanan dan minuman guna dikonsumsi manusia dan atau hewan;
• penemuan tentang jenis atau varitas baru tanaman atau hewan, atau tentang proses apapun yang dapat digunakan bagi pembiakan tanaman atau hewan beserta hasilnya;
• penemuan tentang metoda pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metoda tersebut;
• penemuan tentang teori dan metoda di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Dengan Keputusan Presiden dapat ditetapkan bahwa penemuan tertentu baik yang

berupa proses maupun hasil produksi ditunda pemberian patennya dalam jangka waktu paling lama lima tahun, dengan ketentuan bahwa penetapan tersebut tidak berlaku terhadap :

• penemuan yang pada saat itu telah memperoleh atau diberi paten;
• penemuan yang pada saat dikeluarkannya Keputusan Presiden dapat dimintakan paten berdasarkan hak prioritas.

(2) Setelah berakhirnya jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), permintaan paten langsung diumumkan dan pemeriksaan substantif dilakukan

setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Paten

(1) Paten diberikan untuk jangka waktu selama empat belas tahun terhitung sejak

tanggal penerimaan permintaan paten.

(2) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum

Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu selama lima tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana.

Bagian Keempat Subyek Paten

(1) Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut

hak penemu itu.

(2) Jika suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka

yang menerima lebih lanjut hak mereka, secara bersama-sama berhak atas penemuan tersebut.

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang

untuk pertama kali mengajukan permintaan paten.

(2) Mereka yang mengajukan permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak diberikan paten, jika isi permintaannya memuat salinan yang diambil dari uraian dan atau gambar mengenai penemuan orang lain yang sedang dimintakan atau telah memperoleh paten.

(1) Kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian kerja maka yang berhak

www.djpp.depkumham.go.id

memperoleh paten atas suatu penemuan yang dihasilkan adalah orang 9 yang memberi pekerjaan itu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap penemuan

yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian kerja itu tidak mengharuskannya untuk menghasilkan penemuan.

(3) Penemu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berhak untuk

mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuan tersebut.

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dibayarkan:

• dalam jumlah tertentu dan sekaligus; atau
• prosentase; atau
• gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
• gabungan antara prosentase dengan hadiah atau bonus; yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan

besarnya imbalan, keputusan untuk itu dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sama sekali

tidak menghapuskan hak penemu untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian paten.

(1) Seseorang yang melaksanakan suatu penemuan pada saat atas penemuan serupa

dimintakan paten, tetap berhak melaksanakan penemuan tersebut sebagai penemu terdahulu, sekalipun terhadap penemuan yang serupa tersebut kemudian diberi paten.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap permintaan

paten yang diajukan dengan hak prioritas.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bilamana orang yang melaksanakan penemuan tersebut melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang penemuan tersebut dari uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari penemuan yang dimintakan paten.

(1) Seseorang yang melaksanakan suatu penemuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, dapat diakui sebagai penemu terdahulu apabila setelah diberikannya

paten terhadap penemuan yang serupa ia mengajukan permintaan untuk itu kepada Kantor Paten.

(2) Permintaan pengakuan sebagai penemu terdahulu wajib disertai bukti bahwa

pelaksanaan penemuan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari penemuan yang dimintakan paten.

(3) Pengakuan sebagai penemu terdahulu diberikan oleh Kantor Paten dalam bentuk

www.djpp.depkumham.go.id

Surat Keterangan Penemu Terdahulu dengan membayar biaya untuk itu.

(4) Surat Keterangan Penemu Terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan

saat berakhirnya paten atas penemuan yang serupa tersebut.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain, yaitu:

• membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;
• menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia.

Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi suatu paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan.

Bagian Keenam Pengecualian Terhadap Pelaksanaan dan Pelanggaran Paten

Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten tidak merupakan pelaksanaan paten.

Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten atau padanannya, yang dilakukan oleh orang selain Pemegang Paten tidak merupakan pelanggaran atas paten yang bersangkutan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pemakaian penemuan baik yang berupa proses maupun hasil produksi, penjualan, penyewaan atau penyerahan hasil pemakaian penemuan yang telah berlangsung pada saat atau sebelum diberikannya paten untuk penemuan yang bersangkutan, tidak merupakan pelanggaran terhadap paten tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Pertama Umum

Paten diberikan atas dasar permintaan.

Setiap permintaan paten hanya dapat diajukan untuk satu penemuan.

Permintaan paten diajukan dengan membayar biaya kepada Kantor Paten yang besarnya ditetapkan Menteri.

(1) Apabila permintaan paten diajukan oleh orang yang bukan penemu, permintaan

tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas penemuan yang bersangkutan.

(2) Kantor Paten wajib mengirimkan salinan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) kepada penemu.

(3) Penemu dapat meneliti surat permintaan paten yang diajukan oleh orang yang

bukan penemu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permintaan tersebut.

(1) Permintaan paten dapat diajukan melalui Konsultan Paten di Indonesia selaku

kuasa, kecuali dalam hal tertentu yang diatur lain dalam Undang-undang ini.

(2) Konsultan Paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah konsultan yang

telah terdaftar dalam Daftar Konsultan Paten di Kantor Paten.

(3) Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasa, Konsultan Paten berkewajiban menjaga

kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat didaftar sebagai Konsultan Paten,

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Permintaan paten yang diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan

yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Konsultan Paten di Indonesia selaku kuasa.

(2) Penemu atau yang berhak atas penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan permintaan paten tersebut.

(1) Permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana

diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan paten yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu dua belas bulan terhitung

www.djpp.depkumham.go.id

sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut.

(2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang ini mengenai syarat-syarat

yang harus dipenuhi dalam surat permintaan paten, permintaan paten dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan salinan surat permintaan paten yang pertama kali yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan tersebut, dengan ketentuan bahwa seluruhnya tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi,

permintaan paten tidak dapat diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

(1) Permintaan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor

Paten.

(2) Surat permintaan paten harus memuat:

• tanggal, bulan dan tahun surat permintaan;
• alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan termaksud huruf a;
• nama lengkap dan kewarganegaraan penemu;
• dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan;
• surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa;
• permintaan untuk diberi paten;
• judul penemuan;
• klaim yang terkandung dalam penemuan;
• deskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan;
• gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
• abstraksi mengenai penemuan.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengajuan permintaan paten diatur oleh

Menteri.

Bagian Kedua Permintaan Paten Dengan Hak Prioritas

(1) Selain salinan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),

Kantor Paten dapat meminta agar permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas tersebut dilengkapi pula dengan :

• salinan yang sah surat-surat yang bertahan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap permintaan paten yang pertama kali di luar negeri;
• salinan yang sah dokumen paten yang telah diberikan sehubungan dengan permintaan yang pertama kali di luar negeri;
• salinan yang sah keputusan mengenai penolakan atas permintaan paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permintaan tersebut ditolak;

www.djpp.depkumham.go.id

• salinan yang sah keputusan pembatalan paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri, bilamana paten tersebut pernah dibatalkan;
• lain-lain dokumen yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa penemuan yang dimintakan paten memang merupakan penemuan yang baru dan benar-benar mengandung langkah yang inventif.

(2) Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh orang yang mengajukan permintaan paten.

Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Waktu Penerimaan Permintaan Paten

(1) Permintaan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permintaan

paten oleh Kantor paten, setelah diselesaikannya pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Tanggal penerimaan permintaan paten adalah tanggal pada saat Kantor Paten

menerima surat permintaan paten yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan dalam hal permintaan paten berdasarkan hak prioritas telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 29 dan

Pasal 31.

(3) Tanggal penerimaan surat permintaan paten dicatat secara khusus oleh Kantor

Paten.

(1) Apabila ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Paten meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut oleh Kantor Paten.

(2) Berdasarkan alasan yang disetujui Kantor Paten, jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan orang yang mengajukan permintaan paten.

Dalam hal terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tanggal penerimaan permintaan paten adalah tanggal diterimanya pemenuhan terakhir kekurangan tersebut oleh Kantor Paten.

Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34, Kantor Paten memberitahukan secara tertulis kepada orang yang

www.djpp.depkumham.go.id

mengajukan permintaan paten bahwa permintaan paten dianggap ditarik kembali.

Apabila selama pemeriksaan awal ditemukan adanya dua atau lebih permintaan paten untuk penemuan yang sama dan salah satu diantaranya diajukan dengan hak prioritas oleh orang yang sama pula, Kantor Paten berhak menolak permintaan tersebut atas dasar alasan bahwa untuk satu penemuan hanya dapat diajukan satu permintaan paten.

(1) Apabila untuk satu penemuan yang sama ternyata diajukan lebih dari satu

permintaan paten oleh orang yang berbeda, hanya permintaan yang diajukan pertama atau terlebih dahulu yang dapat diterima.

(2) Apabila permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan pada

tanggal yang sama, maka Kantor Paten minta dengan surat kepada orang-orang yang mengajukan permintaan tersebut untuk berunding guna memutuskan permintaan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Kantor Paten selambat-lambatnya enam bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat tersebut.

(3) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan diantara orang-orang yang

mengajukan permintaan paten atau tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Kantor Paten dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka permintaan paten tersebut ditolak dan Kantor Paten memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada orang-orang yang mengajukan permintaan paten tersebut.

Bagian Keempat Perubahan Permintaan Paten

(1) Permintaan paten dapat diubah dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak

memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam permintaan semula.

(2) Perubahan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap diajukan

pada tanggal yang sama dengan permintaan semula.

(1) Perubahan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diajukan

secara terpisah dalam satu permintaan atau lebih, tetapi dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimintakan dalam setiap permintaan tersebut tidak melebihi lingkup perlindungan yang diajukan dalam permintaan semula.

(2) Dalam hal perubahan tersebut berupa pemecahan permintaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), permintaan tersebut dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan permintaan semula.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kelima Penarikan Kembali Permintaan Paten

(1) Surat permintaan paten dapat ditarik kembali dengan mengajukan secara tertulis

kepada Kantor Paten.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan kembali surat permintaan paten diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Perpanjangan Jangka Waktu Paten

Atas permintaan Pemegang Paten, jangka waktu paten dapat diperpanjang satu kali untuk selama dua tahun.

(1) Permintaan perpanjangan jangka waktu paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

• permintaan harus diajukan secara tertulis dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum jangka waktu paten berakhir;
• Pemegang Paten harus menyampaikan bukti yang meyakinkan Kantor Paten, bahwa :

1. Penghasilan yang diperoleh dari pelaksanaan paten belum dapat menutup seluruh biaya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan penemuan yang diberi paten tersebut;
2. paten tersebut telah secara terus menerus dilaksanakan secukupnya di Indonesia dan akan terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia ataupun untuk keperluan ekspor. Keputusan tentang persetujuan atau penolakan atas permintaan perpanjangan jangka waktu paten tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Paten.

(2) Dalam hal permintaan tersebut ditolak, maka alasan penolakan dijelaskan dalam

surat pemberitahuan.

Keputusan tentang persetujuan atau penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Bagian Ketujuh Larangan Mengajukan Permintaan Paten dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau

www.djpp.depkumham.go.id

berhenti karena sebab apapun dari Kantor Paten, pegawai Kantor Paten atau orang yang karena penugasannya bekerja untuk dan atas nama Kantor Paten, dilarang mengajukan permintaan paten, memperoleh paten atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan paten kecuali bila pemilikan paten itu diperoleh karena warisan.

Terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan paten, seluruh aparat Kantor Paten berkewajiban menjaga kerahasiaan penemuan dan seluruh dokumen permintaan paten, sampai dengan tanggal diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan.

Bagian Pertama Pengumuman Permintaan Paten

(1) Kantor Paten mengumumkan permintaan paten yang telah memenuhi ketentuan

Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 serta permintaan tidak ditarik kembali.

(2) Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya:

• enam bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten;
• dua belas bulan setelah tanggal penerimaan permintaan paten yang pertama kali, dalam hal permintaan paten dengan hak prioritas.

(1) Pengumuman berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan:

• menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, dan
• menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Paten.

(2) Tanggal mulai diumumkannya permintaan paten dicatat oleh Kantor Paten dalam

daftar pengumuman.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

• nama dan alamat lengkap penemu atau yang berhak atas penemuan dan kuasa apabila permintaan diajukan melalui kuasa; b jumlah permintaan paten;
• judul penemuan;
• tanggal pengajuan permintaan paten atau dalam hal permintaan paten dengan hak prioritas : tanggal, nomor dan negara dimana permintaan paten yang pertama kali diajukan;
• abstraksi.

www.djpp.depkumham.go.id

Kantor Paten menyediakan tempat yang khusus untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk melihat dokumen permintaan paten yang diumumkan.

(1) Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang setelah melihat pengumuman

permintaan paten dapat mengajukan secara tertulis pandangan atau keberatannya atas permintaan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.

(2) Dalam hal terdapat pandangan atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Kantor Paten segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan atau

keberatan tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

(3) Orang yang mengajukan permintaan paten berhak mengajukan secara tertulis

sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan atau keberatan tersebut kepada Kantor Paten.

(4) Kantor Paten menggunakan pandangan atau keberatan, sanggahan dan penjelasan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan atas permintaan paten yang bersangkutan.

(1) Dengan persetujuan Menteri, Kantor Paten dapat menetapkan untuk tidak

mengumumkan sesuatu permintaan paten, apabila menurut pertimbangannya penemuan tersebut dan pengumumannya diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.

(2) Ketetapan untuk tidak mengumumkan permintaan paten sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada orang yang mengajukan permintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan apabila permintaan paten diajukan oleh kuasanya.

(3) Terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan, tidak berlaku ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

(4) Konsultasi yang dilakukan Kantor Paten dengan instansi Pemerintah lainnya,

termasuk penyampaian informasi mengenai penemuan yang dimintakan paten, yang kemudian berakhir dengan ketetapan tidak diumumkannya permintaan paten, tidak dianggap sebagai pelanggaran kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten yang bersangkutan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mengurangi kewajiban

instansi Pemerintah yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap menjaga kerahasiaan penemuan dan dokumen permintaan paten yang dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga manapun.

(1) Terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan, dilakukan pemeriksaan

mengenai dapat diberi atau tidak dapat diberikannya paten, apabila :

• telah lewat waktu enam bulan terhitung mulai tanggal penetapan Kantor Paten mengenai tidak diumumkannya permintaan paten yang bersangkutan;
• permintaan paten tersebut tidak ditarik kembali.

(2) Pemeriksaan terhadap permintaan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

www.djpp.depkumham.go.id

dilakukan oleh Pemerintah tanpa membebani biaya pemeriksaan kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengumuman diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua Pemeriksaan

(1) Permintaan pemeriksaan atas permintaan paten harus diajukan kepada Kantor

Paten secara tertulis dan dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemeriksaan yang

bersifat substantif.

(3) Bentuk dan syarat-syarat permintaan pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(1) Permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan substantif harus diajukan paling

lambat dalam waktu tiga puluh enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan paten, tetapi tidak lebih awal dari tanggal berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Apabila permintaan pemeriksaan tidak dilakukan setelah batas waktu sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) lewat, atau biaya untuk itu tidak dibayar, permintaan paten dianggap telah ditarik kembali.

(3) Kantor Paten memberitahukan secara tertulis anggapan mengenai ditariknya

kembali permintaan paten tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan paten, dengan tembusan kepada penemu atau yang berhak atas penemuan apabila permintaan paten diajukan oleh kuasanya.

Dengan tidak mengurangi seluruh ketentuan terdahulu mengenai pemeriksaan, terhadap permintaan paten yang tidak diumumkan tidak berlaku ketentuan Pasal 51.

(1) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Kantor Paten dapat meminta bantuan ahli

dan atau menggunakan fasilitas yang diperlukan kepada instansi Pemerintah lainnya.

(2) Penggunaan bantuan ahli dan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tetap dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan penemuan yang dimintakan paten.

(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa Paten pada Kantor Paten

atau instansi Pemerintah lainnya yang memiliki kualifikasi sebagai Pemeriksa

www.djpp.depkumham.go.id

Paten.

(2) Pemeriksa Paten berkedudukan sebagai pejabat fungsional dan diangkat oleh

Menteri berdasarkan syarat-syarat tertentu.

(3) Kepada Pemeriksa Paten diberikan jenjang dan tunjangan fungsional disamping

hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam hal Pemeriksa Paten melaporkan bahwa penemuan yang dimintakan paten

ternyata mengandung ketidak-jelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, Kantor Paten memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

(2) Pemberitahuan hasil pemeriksaan harus secara jelas dan rinci mencantumkan hal

yang dinilai tidak jelas atau kekurangan lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan atau referensi yang digunakan dalam pemeriksaan serta pendapat dan saran kepada orang yang mengajukan permintaan paten termasuk kemungkinan perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukannya, berikut jangka waktu pemenuhannya.

(3) Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang yang

mengajukan permintaan paten tidak memberikan penjelasan atau memenuhi kekurangan termasuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permintaan yang telah diajukannya dalam waktu yang ditentukan, Kantor Paten menolak permintaan paten tersebut.

Bagian Ketiga Pemberian atau Penolakan Permintaan Paten

Kantor Paten berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui permintaan paten dan dengan demikian memberi paten, atau menolaknya, dalam waktu selambat- lambatnya dua puluh empat bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif.

(1) Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten menunjukkan

bahwa penemuan yang dimintakan paten tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5, Kantor Paten menolak permintaan paten tersebut dan memberitahukannya secara tertulis kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

(2) Dalam hal permintaan paten diajukan oleh kuasa, maka salinan surat

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada penemu atau yang berhak atas penemuan tersebut.

(3) Surat pemberitahuan yang berisikan penolakan permintaan paten harus dengan

jelas mencantumkan pula alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

Di samping ketentuan Pasal 62, permintaan paten juga ditolak apabila penemuan

www.djpp.depkumham.go.id

tersebut dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.

(1) Apabila laporan tentang hasil pemeriksaan atas penemuan yang dimintakan paten

yang dilakukan Pemeriksa Paten menyimpulkan bahwa penemuan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan ketentuan lain dalam Undang- undang ini, Kantor Paten memberikan secara resmi Surat Paten untuk penemuan yang bersangkutan kepada orang yang mengajukan permintaan paten atau dalam hal permintaan paten diajukan oleh kuasa maka salinan Surat Paten tersebut diberikan pula kepada penemu atau yang berhak atas penemuan tersebut.

(2) Paten yang telah diberikan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan

dalam Berita Resmi Paten.

(3) Kantor Paten dapat memberikan salinan dokumen paten kepada anggota

masyarakat yang memerlukan dengan membayar biaya salinan dokumen yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

(1) Surat Paten merupakan bukti pemberian paten oleh Kantor Paten dan dicatat dalam

Buku Daftar Umum Paten.

(2) Surat yang berisikan penolakan permintaan paten, dicatat dalam Buku Resmi Paten

yang mencatat permintaan paten yang bersangkutan.

(3) Pemberian Surat Paten dan penolakan permintaan paten diumumkan oleh Kantor

Paten dengan cara yang sama seperti halnya pengumuman permintaan paten.

Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan paten.

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Surat Paten, berikut bentuk dan isinya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lain mengenai pencatatan dan permintaan salinan dokumen paten diatur

oleh Menteri.

Bagian Keempat Permintaan Banding

(1) Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan paten yang

berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

(2) Permintaan banding diajukan secara tertulis oleh orang yang mengajukan

www.djpp.depkumham.go.id

permintaan paten atau kuasanya kepada Komisi Banding Paten, dengan tembusan yang disampaikan kepada Kantor Paten.

(3) Komisi Banding Paten adalah badan khusus yang diketuai secara tetap oleh

seorang ketua merangkap anggota dan berada di lingkungan departemen yang dipimpin Menteri.

(4) Anggota Komisi Banding Paten berjumlah gajil sekurang-kurangnya tiga orang,

terdiri dari beberapa ahli di bidang yang diperlukan dan pemeriksa paten senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan paten yang bersangkutan.

(5) Ketua dan anggota Komisi Banding Paten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.