PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Wajo.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak
   di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan daerah air minum Kabupaten Wajo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Wajo
   Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

5 10. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
12. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo 14. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum. 15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum.
17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

6 19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM. 20. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum.
21. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
22. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan. 23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 24. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda. 25. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 26. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang disingkat Perumda Air Minum.

7

Nama Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe.

Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat
di Daerah.

(1) Perumda Air Minum dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan di Daerah.
(2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi, berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pendirian Perumda Air Minum yakni untuk memenuhi dan melayani kebutuhan air minum guna mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian Perumda Air Minum, meliputi: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pelayanan dan pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui penyediaan air minum yang bermutu sesuai norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan, mengutamakan pemerataan, pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat; dan c. memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

8 BAB IV KEGIATAN USAHA

(1) Kegiatan Usaha Perumda Air Minum terdiri atas: a. pelayanan penyediaan air minum; b. pengiriman air tangki; c. pengembangan usaha lain yang dapat memberikan keuntungan pada perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan Bupati. BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan peerundang-undangan. BAB VI PERMODALAN Bagian Kesatu Modal Dasar dan Modal Disetor

(1) Modal Dasar Perusahaam Umum Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
(2) Modal yang disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

9

(1) Modal Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham. (2) Semua alat likuid disimpan dalam bank pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.

(1) Sumber Modal Perumda Air Minum terdiri dari: a. penyertaan modal daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan b. konversi dari pinjaman (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat bersumber dari: a. daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. daerah lainnnya; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu: a. kapitalisasi cadangan; dan b. keuntungan revaluasi aset.

10

Modal Perumda Air Minum yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas tanggung jawab Daerah atas kerugian Perumda Air Minum. BAB VII ORGAN DAN PEGAWAI Bagian Kesatu Umum

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum. (2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. KPM; b. Dewan Pengawas: dan c. Direksi. (3) Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Bagian Kedua KPM

(1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Air Minum. (2) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

(1) Bupati selaku pemilik modal Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

11 (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan aset tetap;
c. kerja sama;
d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum; dan
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

12

a. KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum bersama Dewan Pengawas, dan Direksi.
b. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapat tahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
c. rapat luar biasa.

a. Perumda Air Minum dapat memberikan insentif kepada pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
b. Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
a. capaian target kinerja;
b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
c. laporan keuangan.
c. Besaran insentif ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Dewan Pengawas Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

a. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. b. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
a. pejabat pemerintah daerah,
b. profesional, dan/atau
c. masyarakat/konsumen yang independen.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

13 a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah strata satu (S-1);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

a. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
b. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
c. Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. d. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum.

14

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah melalui tahapan seleksi administrasi, UKK oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati dan Wawancara akhir yang dilakukan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berhasil meningkatkan kinerja Perumda Air Minum dalam memberikan pelayanan air kepada masyarakat.

15 (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas. Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum. (2) Dewan Pengawas wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Berakhirnya Jabatan

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

16 (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum dilakukan oleh KPM. (6) Pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPM dapat menunjuk Pelaksana tugas sebelum adanya Dewan Pengawas Defenitif.
(7) Seleksi Dewan pengawas dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 6 (bulan) sejak terjadinya kekosongan jabatan Dewan Pengawas.

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti secara sah:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

17 c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum. (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan berdasarkan status hukum yang ditetapkan dengan ancaman pidana paling rendah 5 (lima) tahun.

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM. (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling rendah memuat:
a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
c. tata cara pemberhentian. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Anggota Dewan Pengawas dipulihkan kembali nama baik dan jabatannya setelah dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

18 Paragraf 4 Larangan

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
(2) Larangan Jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

19 (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum.
(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. Paragraf 5
Penghasilan Dewan Pengawas

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.
(3) Besaran penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

20

(1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum.
(2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
(3) Pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas. Paragraf 6 Rapat Dewan Pengawas

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas. Bagian Keempat Direksi Paragraf 1 Pemilihan dan Pengangkatan

Direksi Perumda Air Minum diangkat Perumda Air Minum oleh KPM.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

21 c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
g. memiliki Sertifikasi Manajemen Air Minum;
h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
j. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah melalui tahapan seleksi administrasi, UKK
yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk Bupati, dan wawancara akhir oleh Bupati. (3) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota direksi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit rendah memenuhi kriteria:
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum;

23 b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian Perumda Air Minum;
c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling rendah terdiri atas:
a. rencana bisnis;
b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
c. laporan keuangan;
d. laporan hasil pengawasan; dan
e. kontrak kinerja.
(4) Dalam hal anggota Dewan Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
(5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah memenuhi kriteria:
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;

24 b. opini audit laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
c. seluruh hasil pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan. (3) Dalam hal Anggota Direksi yang berasal unsur Perumda Air Minum telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum. Paragraf 2 Tugas dan Kewenangan

(1) Direksi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun/Rencana Jangka Panjang (corporate plan) Perumda Air Minum untuk disahkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
f. menyusun Rencana kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum untuk disahkan Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas; dan

25 g. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.
(2) Direksi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum;
b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; d. mengusulkan besaran tarif air kepada Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
e. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
g. menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan Perumda Air Minum;
h. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum apabila:
a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau

26 b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum.
(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum yaitu:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum;
b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum. Paragraf 3 Berakhirnya Masa Jabatan

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama
1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

27 (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, Likuidasi, Akuisisi, dan Pembubaran Perumda Air Minum. (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM memberhentikan sementara anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan berdasarkan status hukum yang ditetapkan dengan ancaman pidana paling rendah 5 (lima) tahun.

28

(1) Direksi pada Perumda Air Minum diberhentikan oleh KPM.
(2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling rendah memuat:
a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
c. tata cara pemberhentian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Anggota Direksi dipulihkan kembali nama baik dan jabatannya setelah dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.
(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

29 Paragraf 4 Larangan

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum.
(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Perumda Air Minum.

30 Paragraf 5 Penghasilan Direksi

(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.
(3) Besaran penghasilan anggota Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 6 Rapat Direksi

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidak setujuan anggota Direksi.
Bagian Kelima Pegawai

(1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perumda Air Minum ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

31 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kinerja.
(2) Penghasilan pegawai paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
(2) Program peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

(1) Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik. (2) Dalam hal Pegawai Perumda Air Minum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Direksi.

32 BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA
Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

(1) Pada Perumda Air Minum dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan.
(2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
(3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:
a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan; b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

(1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan Dewan Pengawas.
(2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

33 (2) Direksi wajib meperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

(1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan.
(2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
(3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Komite Audit mempunyai tugas:
a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

34 d. memastikan telah terdapat reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

(1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komie Audit dan Komite Lainnya, Perumda Air Minum dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
(2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Rencana Bisnis

(1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

35 (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
(7) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disusun berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

(1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
(3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
(4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani antara Direksi dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(5) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Kerja dan/atau Rencana Anggaran dalam tahun buku yang sedang berjalan, Direksi harus menyampaikan perubahan Rencana Kerja dan/atau Rencana Anggaran kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
(6) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
Bagian Kedua Operasional Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

(1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
(2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
(3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memuat aspek:
a. organ;
b. organisasi dan kepegawaian;
c. keuangan;
d. pelayanan pelanggan;
e. resiko bisnis;
f. pengadaan barang dan jasa;
g. pengelolaan barang;
h. pemasaran; dan
i. pengawasan.
(5) Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Peraturan Direksi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pad ayat (1) terdiri atas prinsip:

37 a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.
(3) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum memiliki daya saing yang kuat secara nasional dan internasional;
c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian perusahaan;
d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum dan pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan.
e. meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah; dan
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagai perkembangan investasi.
(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum didirikan.
Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparasi.

38 (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4 Kerja Sama

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang berkerja sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan Pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
a. disetujui oleh KPM;
b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(6) Perumda Air Minum dapat memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.
(8) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39 Paragraf 5 Pinjaman

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
(3) Dalam hal Perumda Air Minum melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Pelaporan Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari:
a. laporan triwulan; dan
b. laporan tahunan.
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling rendah terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan yang berkenaan.
(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tutup tahun buku Perumda Air Minum.

40 (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disahkan oleh KPM.
(6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasan secara tertulis.
(7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Pelaporan Direksi

(1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari:
a. laporan bulanan,
b. laporan triwulan, dan
c. laporan tahunan.
(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
a. laporan kegiatan operasional; dan
b. laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. laporan keuangan yang telah diaudit dan
b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
(4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

41 (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disampaikan kepada Menteri.
(9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 3 Laporan Tahunan

(1) Laporan direksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 (1) paling rendah memuat:
a. laporan keuangan;
b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum;
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum;
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang bersangkutan;
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan; dan
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk 1 (satu) tahun.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. neraca akhir tahun buku yang bersangkutan dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
c. laporan arus kas;
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.

42 BAB X PENGGUNAAN LABA Bagian Kesatu Penggunaan Laba

(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum diatur dalam anggaran dasar. (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum untuk:
a. pemenuhan dana cadangan;
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar Perumda Air Minum;
c. dividen yang menjadi hak Daerah;
d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
e. bonus untuk pegawai; dan/atau
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan laba Perumda Air Minum diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan air minum kepada pelanggan dan pelayanan dasar.
(4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

(1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
(2) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.
(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.
(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.

43 (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum. (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.
(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Dividen Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Penggunaan Laba
Untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(1) Perumda Air Minum wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

44 (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
Bagian Ketiga Pembagian Penggunaan Laba

Pembagian penggunaan laba bersih Perumda Air Minum berdasarkan laporan keuangan yang telah audit dan telah mendapatkan pengesahan dari KPM ditetapkan sebagai berikut:
a. dana cadangan sebesar paling rendah 20% (dua puluh persen);
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan paling rendah 20% (dua puluh persen);
c. dividen paling rendah 20% (dua puluh persen);
d. tantiem untuk anggota direksi dan Dewan Pengawas paling tinggi 5% (lima persen);
e. bonus (untuk Pegawai) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
f. tanggung jawab sosial dan lingkungan paling rendah 2% (dua persen).
BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pelanggan

Setiap pelanggan Perumda Air Minum berhak untuk:
a. memperoleh pelayanan air minum sesuai pelayanan teknis dan administrasi Perumda Air Minum;
b. mendapatkan informasi tentang struktur, besaran tarif, tagihan serta pelayanan teknis; dan
c. mengajukan ketidakpuasan baik lisan maupun tertulis atas pelayanan yang merugikan dirinya.

45

Setiap pelanggan Perumda Air Minum berkewajiban:
a. membayar tagihan, dan denda keterlambatan pembayaran atas jasa pelayanan;
b. menggunakan produk pelayanan sesuai ketentuan;
c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Perumda Air Minum; dan
e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Perumda Air Minum

Perumda Air Minum berhak:
a. memperoleh lahan dari Pemerintah Daerah untuk membangun dan mengopersionalkan sarana air minum sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif jasa pelayanan;
c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan
e. memutus sambungan pelanggan apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Perumda Air Minum berkewajiban:
a. memberikan pelayanan secara teknis dan administrasi;
b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;

46 c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada setiap pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa;
d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
f. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
BAB XII MEKANISME DAN PROSEDUR PENATAPAN TARIF
Bagian Kesatu Dasar Penetapan Tarif

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. efisiensi pemakaian air;
e. perlindungan air baku; dan
f. transparansi dan akuntabilitas.
Bagian Kedua Penetapan Tarif

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
(2) Perumda Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
(3) Perumda Air Minum dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.
(4) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atas usul Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

47

(1) Tarif air minum Perumda Air Minum dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:
a. tarif rendah;
b. tarif dasar;
c. tarif penuh; dan
d. tarif kesepakatan.
(2) Tata cara penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB XIII PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

(1) Perumda dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Pendirian Perumda Air Minum. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlebih dahulu dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM Perumda Air Minum. (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa:
a. penyertaan modal Daerah;
b. subsidi
c. pemberian pinjaman; dan/atau
d. hibah.
(4) Perumda dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.
(5) Setiap pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM Perumda.
(6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

48 BAB XIV EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN
PERUBAHAN BENTUK HUKUM Bagian Kesatu Evaluasi

(1) Evaluasi Perumda Air Minum dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
(2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
a. Perumda Air Minum;
b. Pemerintah Daerah; dan/atau
c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi:
a. penilaian kinerja;
b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum.
(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum dan disampaikan kepada KPM.
(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum.
(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49 Bagian Kedua Restrukturisasi Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum;
b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
(3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum.
(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.
Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

(1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

50 (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

(1) Perumda Air Minum dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum dan Restrukturisasi.
(3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XV PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

(1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum dapat dilakukan dengan BUMD lain.
(2) Perumda Air Minum dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

(1) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Fungsi Perumda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Daerah.

51

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum.
BAB XVI KEPAILITAN

(1) Perumda Air Minum dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direksi Perumda Air Minum hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perusahaan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum dinyatakan pailit. (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

(1) Dalam hal aset Perumda Air Minum yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

52 (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.
BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Sekretaris Daerah;
b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan pengurusan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

(1) Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis melaksanakan tugas:
a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
b. pembinaan kepengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
d. pembinaan pengembangan bisnis;
e. monitoring dan evaluasi;
f. administrasi pembinaan; dan
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

53 Bagian Kedua Pengawasan

(1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite lainnya.
(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah;
b. Menteri Untuk pengawasan umum;
c. Menteri teknis atau pimpinan lemba pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Perumda Air Minum dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan sebutan lain.

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut–turut Direksi dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dalam pelayanan air minum kepada masyarakat sesuai dengan penetapan target yang wajar, KPM dapat mengganti Direksi.

54

Kelompok masyarakat, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan Koperasi dapat memanfaatkan air baku untuk pelayanan air minum kepada masyarakat melalui jaringan perpipaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak dalam wilayah cakupan pelayanan Perumda Air Minum; dan
b. mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

(1) Setiap hak dan kewajiban, kekayaan, usaha, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, beralih ke Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
(3) Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang sudah ada, menjadi pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, tetap menjabat sampai dengan masa jabatan berakhir.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini,

55 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 8 Seri, D Nomor 4 Tanggal 12 Oktober 1977), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI WAJO, Ttd
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, Ttd
ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 12 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.12.230.21

56