Pasal 96

(1) Perumda dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Pendirian Perumda Air Minum. (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlebih dahulu dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM Perumda Air Minum. (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa:
a. penyertaan modal Daerah;
b. subsidi
c. pemberian pinjaman; dan/atau
d. hibah.
(4) Perumda dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.
(5) Setiap pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM Perumda.
(6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

48 BAB XIV EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN
PERUBAHAN BENTUK HUKUM Bagian Kesatu Evaluasi