PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang

terkandung di dalamnya.

1. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di

bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di

darat.

1. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau

buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah

permukaan tanah.

1. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air

dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat

ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan

manusia serta lingkungannya.

1. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada

permukaan tanah.

1. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah

atau batuan di bawah permukaan tanah.

1. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau

tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas

baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.

1. Pengairan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sumber

Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi

sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

pengendalian daya rusak air.

1. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan

Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.

1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk

memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air

Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.

1. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh

dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan

usaha.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

1. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus

dipenuhi dalam pemberian izin.

1. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak

sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan

mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau

atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan

pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah

perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

1. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan

Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran

Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang

dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter

persegi).

1. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh

batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis

seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air

tanah berlangsung.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

1. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi

wewenang untuk melaksanakan pengelolaan Sumber Daya

Air.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan

memperhatikan prinsip:

• tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan

hak rakyat atas Air;

• perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -4-

• kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak

asasi manusia;

• pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air

bersifat mutlak;

• prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada

badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah; dan

• pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin

Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat

dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah

prinsip huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan

masih terdapat ketersediaan Air.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air ditujukan untuk

meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi

kesejahteraan rakyat.

(3) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan berpedoman kepada asas usaha

bersama dan kekeluargaan.

Lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini mencakup

penyelenggaraan Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi

Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan pada Sumber

Daya Air Permukaan dan Air Tanah.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengutamakan Sumber Daya Air Permukaan.

(3) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan

pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi,

serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

(4) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan

lingkungan hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan

negara dan kelestarian lingkungan.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan

rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang

pada Sumber Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air yang

terdapat dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh

perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air

Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan

prioritas:

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok

yang memerlukan Air dalam jumlah besar;

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang

mengubah kondisi alami Sumber Air;

• pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;

• Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan

Air Minum;

• kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;

• Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah; dan

• Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta

atau perseorangan.

(4) Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum

ditetapkan, Pengusahaan Sumber Daya Air yang

menggunakan Air sebagai media dan/atau materi dapat

dilakukan sesuai Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau

Izin Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan berdasarkan

jumlah Air tersedia sementara.

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -6-

(5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan

Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat

kuota Air sementara yang akan ditinjau kembali setelah

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan.

Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) berupa:

• kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan baku

utama untuk menghasilkan produk berupa Air Minum; atau

• kegiatan usaha yang memerlukan Air sebagai bahan

pembantu proses produksi untuk menghasilkan produk

selain Air Minum.

(1) Zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk

Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) diperhitungkan dengan

mengutamakan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air

untuk kelestarian Sumber Daya Air serta kepentingan sosial,

budaya, dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang

berkaitan dengan Sumber Daya Air.

(2) Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum

ditetapkan, Pengusahaan Sumber Daya Air terkait

pemanfaatan ruang pada Sumber Air dapat dilakukan sesuai

dengan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin

Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan berdasarkan zona

pemanfaatan ruang sementara.

(3) Hak ulayat masyarakat hukum adat atas Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui sepanjang

kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemenuhan Air untuk berbagai kebutuhan Sumber Daya Air

dilakukan melalui alokasi Air.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

(2) Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan prioritas alokasi Air.

(3) Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan Air untuk

irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah

ada merupakan prioritas utama alokasi Air di atas semua

kebutuhan.

(4) Dalam hal jumlah Air tersedia tidak mencukupi untuk

pemenuhan prioritas utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), alokasi Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok

sehari-hari lebih diprioritaskan daripada Air untuk irigasi

bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.

(5) Prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan urutan prioritas:

• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal

sehari-hari;

• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari

yang diperoleh tanpa memerlukan izin;

• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari

yang telah ditetapkan izinnya;

• Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem

irigasi yang sudah ada;

• Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah

ditetapkan izinnya;

• Air bagi pengusahaan air baku untuk sistem penyediaan

Air Minum yang telah ditetapkan izinnya;

• Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan

izinnya;

• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh

badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah

yang telah ditetapkan izinnya;

• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum

oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik

daerah yang telah ditetapkan izinnya;

• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh

badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -8-

• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum

oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.

(6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan

urutan prioritas alokasi Air pada Wilayah Sungai

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) sesuai dengan kewenangannya.

(7) Dalam menetapkan prioritas alokasi Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air

untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.

(1) Urutan prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (5) dapat diubah oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah dalam hal Sumber Daya Air diperlukan

untuk:

• memenuhi kepentingan yang mendesak; dan

• kepentingan pertahanan negara.

(2) Perubahan urutan prioritas alokasi Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

perkembangan kondisi Air, Sumber Air, dan keadaan

setempat dengan tetap mengutamakan pemenuhan

kebutuhan pokok minimal sehari-hari.

(3) Dalam hal pemenuhan kepentingan yang mendesak dan

kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan bencana alam yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya Air bagi kegiatan Pengusahaan Sumber Daya

Air, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak

memberikan kompensasi dan dibebaskan dari tuntutan.

(4) Terjadinya bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib melakukan

pengawasan mutu pelayanan atas:

www.peraturan.go.id

2015, No.344

• badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

sebagai Pengelola Sumber Daya Air; dan

• badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air

Tanah.

(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari

badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi

Sumber Daya Air dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di sekitarnya.

(4) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan

mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

(5) Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan

rencana Pengusahaan Sumber Daya Air yang disusun oleh

pelaku Pengusahaan Sumber Daya Air.

(6) Rencana Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) disusun melalui konsultasi publik.

(7) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

untuk Pengusahaan Air Tanah hanya dilakukan apabila

menggunakan Air Tanah dalam jumlah besar.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk Sumber

Daya Air Permukaan, diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber

Daya Air.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Air Tanah.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air dalam suatu Wilayah Sungai

yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan

saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk Wilayah

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -10-

Sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan Air yang

melebihi keperluan penduduk pada Wilayah Sungai yang

bersangkutan.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya

Air Wilayah Sungai bersangkutan.

(1) Pengusahaan Air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali

apabila penyediaan Air untuk berbagai kebutuhan telah

terpenuhi.

(2) Pengusahaan Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan, serta

memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.

(3) Rencana pengusahaan Air untuk negara lain dilakukan

melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai

dengan kewenangannya.

(4) Pengusahaan Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari

Pemerintah Pusat.

(5) Pemerintah Pusat dapat memberikan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi dari

Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan pada:

• titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air;

• ruas tertentu pada Sumber Air;

• bagian tertentu dari Sumber Air; atau

• satu Wilayah Sungai secara menyeluruh.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh:

www.peraturan.go.id

2015, No.344

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;

• badan usaha milik desa;

• badan usaha swasta;

• koperasi;

• perseorangan; atau

• kerja sama antar badan usaha.

(3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk:

• Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai media;

• pengusahaan Air dan daya Air sebagai materi baik

berupa produk Air maupun berupa produk bukan Air;

• Pengusahaan Sumber Air sebagai media; dan/atau

• pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau daya Air sebagai

media dan materi.

(4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c dapat dilakukan oleh badan usaha

milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah

Sungai secara menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dilaksanakan oleh:

• badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber

Daya Air;

• badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber

Daya Air; atau

• kerjasama antara badan usaha milik negara di bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air dengan badan usaha milik

daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kesatu

Umum

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -12-

Perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi:

• Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan

• Izin Pengusahaan Air Tanah.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan pada titik

atau lokasi tertentu pada Sumber Air, ruas tertentu pada

Sumber Air, atau bagian tertentu dari Sumber Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c dilaksanakan berdasarkan Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air

Tanah.

(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan

Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air merupakan dasar

pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi

para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang

menggunakan Sumber Daya Air Permukaan.

(4) Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan

kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang

izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan

Sumber Daya Air Tanah.

(5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan

Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau

pengalihan penguasaan Sumber Air dari Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah kepada pemegang izin.

(6) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan

Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip

keterpaduan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah.

Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 huruf b tidak diperlukan terhadap Air ikutan dan/atau

www.peraturan.go.id

2015, No.344

pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan

eksploitasi di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kedua

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf a diberikan kepada:

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;

• badan usaha milik desa;

• badan usaha swasta;

• koperasi; atau

• perseorangan.

(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau

dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya kepada pihak

lain.

(1) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diajukan

secara tertulis kepada:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Sumber Daya Air untuk kegiatan Pengusahaan

Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai

lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• gubernur untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air

yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah

Sungai lintas kabupaten/kota; atau

• bupati/walikota untuk kegiatan Pengusahaan Sumber

Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -14-

(2) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat

data:

• nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;

• maksud dan tujuan Pengusahaan Sumber Daya Air;

• rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;

• bentuk pengusahaan atau jumlah Air yang diperlukan

untuk diusahakan;

• jangka waktu yang diperlukan untuk Pengusahaan

Sumber Daya Air;

• jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;

• rencana desain bangunan dan/atau prasarana yang

diperlukan;

• rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau

prasarana; dan

• hasil konsultasi publik atas rencana Pengusahaan

Sumber Daya Air.

(3) Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh

pemohon kepada pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya

Air untuk diteruskan kepada Pengelola Sumber Daya Air

guna mendapatkan rekomendasi teknis.

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan

mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pengelola

Sumber Daya Air.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat pertimbangan teknis dan saran kepada pemberi Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air.

(3) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibuat berdasarkan prasyarat dan prakondisi

Sumber Daya Air secara khusus untuk masing-masing

bentuk Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(4) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat informasi mengenai:

www.peraturan.go.id

2015, No.344

• jenis pengusahaan yang diperbolehkan;

• lokasi pengusahaan atau pengambilan Air;

• jumlah pengusahaan atau pengambilan Air;

• cara pengusahaan atau pengambilan Air;

• rencana desain bangunan dan/atau prasarana;

• neraca Air pada Wilayah Sungai; dan

• kondisi Sumber Air.

(5) Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberi Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air dapat memutuskan:

• mengembalikan permohonan izin dengan permintaan

kelengkapan persyaratan;

• menetapkan izin; atau

• menolak permohonan izin.

(6) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rekomendasi

teknis serta kriteria prasyarat dan prakondisi Sumber Daya

Air diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Keputusan pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dikeluarkan

paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak permohonan izin

beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

(1) Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c, pemberi Izin Pengusahaan

Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan

permohonan izin secara tertulis kepada Pemohon.

(2) Pemohon izin pengusahaan SDA yang permohonannya

ditolak, tidak dapat mengajukan kembali permohonannya

dengan menggunakan data yang sama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -16-

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan oleh:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Sumber Daya Air, untuk kegiatan Pengusahaan

Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai

lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• gubernur, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air

yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah

Sungai lintas kabupaten/kota; atau

• bupati/walikota, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber

Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;

• tempat atau lokasi penggunaan;

• maksud dan tujuan;

• cara pengambilan;

• spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;

• kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;

• jadwal pengambilan Air dan kewajiban untuk melapor;

• jangka waktu berlakunya izin;

• persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin;

• ketentuan hak dan kewajiban; dan

• sanksi administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber

Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

Paragraf 2

Masa Berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka

waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya.

(3) Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

memperhatikan:

• ketersediaan Air;

• kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau

• tujuan pengusahaan.

(4) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan

prasarana dan sarana dengan investasi besar, izin

pengusahaan diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan

perhitungan rencana keuangan investasi.

(1) Dalam hal Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan

kepada perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk

badan hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal

dengan sendirinya.

(2) Dalam hal Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan

kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang

nama badan usahanya berubah, izin batal dengan

sendirinya.

(3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan

usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang sedang berjalan

setelah mengajukan pembaruan izin.

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -18-

(4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan

nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2).

(5) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk

badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi Air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlakunya Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air diatur dengan peraturan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber

Daya Air, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat

diubah oleh pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

dalam hal:

• keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengalami

perubahan;

• perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang

sangat berarti;

• perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau

• pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.

(2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa perubahan:

• kuota Air;

• lokasi pengambilan;

• cara pengambilan; dan/atau

• bangunan pengambilan Air.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

(3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, huruf b, dan huruf c diberitahukan terlebih dahulu oleh

pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air kepada

pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

(4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja

sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan

Sumber Daya Air menetapkan perubahan izin.

(5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan

pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

permohonan diterima dengan persyaratan lengkap.

(6) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan kuota Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh

Pengelola Sumber Daya Air dalam jangka waktu 45 (empat

puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan perubahan

izin.

(7) Tindak lanjut perubahan izin berupa perubahan lokasi

pengambilan, perubahan cara pengambilan, dan/atau

perubahan bangunan pengambilan Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d

dilakukan oleh pemegang izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Izin Pengusahaan

Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber

Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa

berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan

permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -20-

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum jangka waktu izin berakhir.

(2) Dalam hal permohonan perpanjangan izin belum diajukan

dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu

izin berakhir, pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin.

(3) Penetapan keputusan perpanjangan izin diberikan paling

lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan

perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan

Sumber Daya Air sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum

jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling

lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.

(5) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir, permohonan

perpanjangan izin belum diajukan, Izin Pengusahaan

Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna

Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha dapat mengajukan

permohonan izin baru.

(6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap

disetujui.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

(1) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berhak untuk:

• memperoleh dan mengusahakan Air Permukaan, Sumber

Air Permukaan, dan/atau Daya Air Permukaan sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan

• membangun prasarana dan sarana Sumber Daya Air dan

bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam izin.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

(2) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib untuk:

• mematuhi ketentuan dalam izin;

• membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan

membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber

Daya Air;

• melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya

Air;

• melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran

Air;

• melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan

• memberikan akses untuk penggunaan Air bagi

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di

sekitar lokasi kegiatan.

(3) Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang

memerlukan kegiatan konstruksi, disamping mempunyai

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

berkewajiban untuk:

• mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan

konstruksi;

• memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang

disebabkan oleh kegiatan konstruksi;

• menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan

pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan

yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;

• memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul

gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;

dan

• melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap

prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

(4) Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air wajib memberikan ganti

kerugian yang ditimbulkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -22-

Paragraf 6

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemberi Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air

(1) Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai

wewenang:

• menetapkan izin;

• mengubah izin;

• memperpanjang izin; dan

• memberikan sanksi administratif.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, pemberi

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berwenang setiap saat

memasuki Sumber Air dan lingkungan Sumber Air.

(3) Wewenang pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh

Pengelola Sumber Daya Air.

(4) Pemberi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mempunyai

tanggung jawab untuk:

• memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam izin dan sesuai dengan ketersediaan Air;

• memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat

pelaksanaan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan

• mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

Bagian Ketiga

Izin Pengusahaan Air Tanah

Paragraf 1

Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b diberikan kepada:

• badan usaha milik negara;

• badan usaha milik daerah;

www.peraturan.go.id

2015, No.344

• badan usaha milik desa;

• badan usaha swasta;

• koperasi; atau

• perseorangan.

(2) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan,

sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(1) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon

wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada

gubernur.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan:

• administratif; dan

• teknis.

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a untuk:

• perseorangan, paling sedikit memuat:

1. surat permohonan;

2. Kartu Tanda Penduduk;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

4. surat keterangan domisili.

• badan usaha, paling sedikit memuat:

1. surat permohonan;

2. profil badan usaha atau badan sosial;

3. akta pendirian badan usaha atau badan sosial;

4. susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi

badan usaha atau susunan pengurus bagi badan

sosial;

1. Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. surat keterangan domisili;

3. Surat Izin Usaha; dan

4. pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar

pajak Air Tanah.

(4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

paling sedikit memuat:

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -24-

• laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah;

• titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta

situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta

topografi skala 1:50.000;

• informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air

Tanah; dan

• persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan

sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis

pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air

Tanah.

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah diterbitkan oleh gubernur

dengan ketentuan:

• pada setiap Cekungan Air Tanah lintas provinsi dan lintas

negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Air Tanah; atau

• dalam wilayah provinsi selain pada Cekungan Air Tanah

lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh

rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas

provinsi yang membidangi Air Tanah.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan zona konservasi Air Tanah.

(3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus sudah diterima oleh gubernur paling lambat 1 (satu)

bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat permohonan

rekomendasi dari gubernur.

(4) Setelah gubernur menerima rekomendasi teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu

paling lama 14 (empat belas) hari, gubernur menerbitkan izin

pengeboran/penggalian.

(5) Pemohon setelah menerima izin pengeboran/penggalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu

www.peraturan.go.id

2015, No.344

paling lama 14 (empat belas) hari sejak izin pengeboran

diterima wajib melakukan pengeboran/penggalian.

(6) Dalam hal pemohon tidak melakukan

pengeboran/penggalian setelah jangka waktu 14 (empat

belas) hari, permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah

menjadi batal dengan sendirinya.

(7) Keputusan Pemberi Izin pengusahaan Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling

lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya

laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a.

(8) Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan oleh gubernur

ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Air Tanah.

(1) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

memuat informasi mengenai:

• nama pemohon;

• lokasi pengambilan Air Tanah;

• jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;

• kualitas Air Tanah;

• peruntukan penggunaan Air Tanah;

• kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah;

• kedalaman pompa; dan

• debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

rekomendasi teknis diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air

Tanah.

Dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35, pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah

dapat:

• mengembalikan permohonan izin dengan permintaan

kelengkapan persyaratan;

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -26-

• menetapkan izin; atau

• menolak permohonan izin.

Dalam hal permohonan izin ditolak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 huruf c, pemberi izin wajib memberitahukan

alasan penolakan permohonan izin secara tertulis kepada

pemohon.

Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama pemohon;

• lokasi pengambilan Air Tanah;

• jenis dan kedalaman akuifer yang disadap;

• kualitas Air Tanah;

• peruntukan penggunaan Air Tanah;

• kedalaman pengeboran/penggalian Air Tanah;

• kedalaman pompa; dan

• debit pemompaan dan lamanya operasional pemompaan.

• jangka waktu berlakunya izin; dan

• ketentuan hak dan kewajiban.

Paragraf 2

Masa Berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu

paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

(3) Penetapan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

memperhatikan:

• ketersediaan Air;

• kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan/atau

• tujuan pengusahaan.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

(1) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada

perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan

hukum yang pemilik usahanya berubah, izin batal dengan

sendirinya.

(2) Dalam hal Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada

badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama

badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.

(3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan

usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh

Izin Pengusahaan Air Tanah yang sedang berjalan setelah

mengajukan pembaruan izin.

(4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan

pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk

badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi Air.

Paragraf 3

Perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah

(1) Ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diubah

oleh pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah dalam hal:

• keadaan yang dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis

mengalami perubahan;

• perubahan kondisi lingkungan Air Tanah yang sangat

berarti; dan/atau

• pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin.

(2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

perubahan jumlah pengambilan Air Tanah.

(3) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b, diberitahukan terlebih dahulu oleh pemberi Izin

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -28-

Pengusahaan Air Tanah kepada pemegang Izin Pengusahaan

Air Tanah.

(4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja

sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterima oleh pemegang izin, pemberi Izin Pengusahaan Air

Tanah menetapkan perubahan izin.

(5) Perubahan izin yang didasarkan pada permohonan

pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan pada saat perpanjangan Izin Pengusahaan Air

Tanah.

Paragraf 4

Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

(1) Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa

berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan

permohonan perpanjangan izin secara tertulis kepada

gubernur paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1

(satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

(2) Penetapan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya

permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

• rekomendasi teknis;

• persyaratan administratif;

• persyaratan teknis, kecuali laporan hasil

pengeboran/penggalian; dan

• laporan pengambilan Air Tanah.

(4) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air

Tanah sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu

berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan

sebelum berakhirnya izin.

(5) Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin

Pengusahaan Air Tanah berakhir, permohonan perpanjangan

izin belum diajukan, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat

www.peraturan.go.id

2015, No.344

diperpanjang dan pengguna Air Tanah untuk kegiatan usaha

dapat mengajukan permohonan izin baru.

(6) Dalam hal permohonan perpanjangan izin sampai dengan

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum

ditetapkan, permohonan perpanjangan izin dianggap

disetujui.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah

(1) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk:

• memperoleh dan mengusahakan Air Tanah, Sumber Air

Tanah, dan/atau Daya Air Tanah sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam izin; dan

• membangun prasarana dan sarana Air Tanah sesuai

dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib untuk:

• mematuhi ketentuan dalam izin;

• menyampaikan laporan debit pengusahaan Air Tanah

setiap bulan kepada gubernur;

• memasang meteran Air pada setiap sumur produksi

untuk pengusahaan Air Tanah;

• membangun sumur resapan di lokasi yang ditetapkan

oleh Gubernur;

• berperan serta dalam penyediaan sumur pantau Air

Tanah;

• melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran

Air;

• melaporkan kepada Gubernur apabila dalam

pelaksanaan pengeboran atau penggalian, serta

pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal yang dapat

membahayakan lingkungan;

• melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -30-

• memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit

pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat

setempat.

(3) Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang memerlukan

kegiatan konstruksi, selain mempunyai kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga berkewajiban

untuk:

• mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan

konstruksi;

• memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang

disebabkan oleh kegiatan konstruksi;

• menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan

pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan

yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;

• memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul

gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;

dan

• melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap

prasarana dan/atau sarana yang dibangun.

(4) Dalam hal pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah

menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang Izin

Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan ganti kerugian

yang ditimbulkan.

Paragraf 6

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemberi Izin

Pengusahaan Air Tanah

(1) Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai wewenang:

• menetapkan izin;

• mengubah izin;

• memperpanjang izin; dan

• memberikan sanksi administratif.

(2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Air Tanah yang

menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, pemberi izin

www.peraturan.go.id

2015, No.344

berwenang setiap saat memasuki Sumber Air dan lingkungan

Sumber Air.

(3) Wewenang pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

(4) Pemberi Izin Pengusahaan Air Tanah mempunyai tanggung

jawab untuk:

• memenuhi kuota Air sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam izin;

• memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul akibat

pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah; dan

• mengatur pemberian ganti rugi atau kompensasi.

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah

Sungai secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan oleh badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan

Sumber Daya Air berdasarkan penugasan dari Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2) Penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di

bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan badan usaha yang dibentuk secara

khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air untuk

menyelenggarakan pelayanan di bidang Sumber Daya Air

kepada masyarakat dan kegiatan usaha bidang Sumber Daya

Air berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

(4) Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air, badan usaha

milik negara dan badan usaha milik daerah mempunyai

tugas dan tanggung jawab meliputi:

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -32-

• penyediaan data dan informasi dalam penyusunan

rancangan pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya;

• penyediaan data dan informasi dalam penyusunan

rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya;

• membantu pemerintah dalam melakukan pengendalian

pemanfaatan dan pemeliharaan sempadan Sumber Air

pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya;

• pengembangan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai

yang menjadi wilayah kerjanya;

• operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air dan

prasarananya pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah

kerjanya;

• Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai

yang menjadi wilayah kerjanya;

• pemberian pertimbangan teknis dan saran dalam

perizinan penggunaan, dan Pengusahaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya;

dan

• menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah

Sungai yang menjadi wilayah kerjanya.

(5) Tugas dan tanggung jawab badan usaha milik negara dan

badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan

pembentukannya.

(6) Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa usaha-usaha

penyediaan dan peningkatan potensi Sumber Daya Air

antara lain:

• penyediaan Air baku guna memenuhi kebutuhan usaha

Air Minum atau air bersih;

• penyediaan Air guna memenuhi kebutuhan usaha;

• penyediaan prasarana Sumber Daya Air untuk

meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air guna

mendukung berbagai jenis kegiatan usaha;

www.peraturan.go.id

2015, No.344

• operasi dan pemeliharaan Sumber Air beserta

prasarananya;

• penyediaan fasilitas pendukung untuk usaha

penambangan komoditas tambang batuan pada Sumber

Air;

• pemanfaatan lahan di sekitar Sumber Air termasuk

sempadan danau, sempadan waduk, bekas Sumber Air;

dan

• penyediaan Sumber Air sebagai media pembuangan air

limbah dari kegiatan industri yang telah diolah sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan.

(1) Kerjasama antara badan usaha milik negara di bidang

Pengelolaan Sumber Daya Air dengan badan usaha milik

daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dapat berupa

pola kerja sama berdasarkan pembagian menurut:

• lokasi atau jenis Sumber Air;

• sistem penyediaan dan sistem penggunaan Sumber Daya

Air; dan/atau

• kegiatan pengelolaan.

(2) Selain Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kerjasama antara badan usaha milik

negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dengan

badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber

Daya Air dapat juga dilaksanakan dalam bentuk melakukan

Pengusahaan Sumber Daya Air dalam satu Wilayah Sungai

secara bersama-sama antara badan usaha milik negara dan

badan usaha milik daerah.

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -34-

Bagian Kesatu

Pengawasan atas Pengusahaan Sumber Daya Air Permukaan

(1) Pengawasan atas Pengusahaan Sumber Daya Air Permukaan

bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang

tercantum dalam izin.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran

masyarakat.

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk

laporan atau pengaduan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber

Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan,

penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan

penggunaan Sumber Daya Air.

(5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Sumber Daya Air, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya, wajib menindaklanjuti

laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk

tindakan lain.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air, Peraturan

Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangannya.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

Bagian Kedua

Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah

(1) Pengawasan atas Pengusahaan Air Tanah bertujuan untuk

menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Air Tanah dan gubernur dan dapat melibatkan

peran masyarakat.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Air Tanah melakukan pengawasan Pengusahaan Air

Tanah di tingkat nasional.

(4) Gubernur melakukan pengawasan Pengusahaan Air Tanah

di tingkat provinsi.

(5) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk

laporan atau pengaduan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air Tanah

atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan,

penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan

Pengusahaan Air Tanah.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan Pengusahaan Air

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Air Tanah.

Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ayat

(3), dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -36-

• penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan;

dan/atau

• pencabutan izin.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Sumber Daya Air, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada pemegang Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), ayat (3)

dan/atau ayat (4).

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dapat dikenakan sebanyak

3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

peringatan tertulis kesatu sampai dengan ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengusahaan

Sumber Daya Air tetap berlaku dan alokasi Air tetap

diberikan.

(1) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya

sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat

peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51, pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b.

(2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara

pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 2 (dua) kali secara

berturut-turut.

(3) Penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan secara

berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

www.peraturan.go.id

2015, No.344

• penghentian sementara pertama; dan/atau

• penghentian sementara kedua.

(4) Penghentian sementara pertama sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dikenakan untuk jangka waktu 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya

peringatan tertulis ketiga.

(5) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

penghentian sementara pertama pelaksanaan seluruh

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alokasi Air

diperhitungkan namun tidak diberikan.

(6) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya

sampai dengan jangka waktu penghentian sementara

pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir,

pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

penghentian sementara kedua.

(7) Penghentian sementara kedua sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari

kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penghentian

sementara pertama.

(8) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

penghentian sementara kedua pelaksanaan seluruh kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan dihentikan

untuk jangka waktu tertentu dan alokasi Air tidak

diperhitungkan.

(1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya

setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi

administratif berupa penghentian sementara kedua

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dikenai sanksi

administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 huruf c.

(2) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan konstruksi

dan/atau Penggusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan

oleh pemegang izin menimbulkan:

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -38-

• kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan

sekitarnya, pemegang izin wajib melakukan pemulihan

dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang

ditimbulkannya; dan/atau

• kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti

biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang

menderita kerugian.

Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)

dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;

• penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; atau

• pencabutan izin.

(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

kepada pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah.

(2) Pengenaan sanski adminstratif sebagaimana pada ayat (1)

diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang

berasal dari:

• pengaduan; dan/atau

• tindak lanjut hasil pengawasan.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dapat dikenakan sebanyak

3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Selama pemegang izin dikenai sanksi administratif berupa

peringatan tertulis kesatu sampai dengan ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengusahaan Air

Tanah tetap berlaku dan alokasi Air tetap diberikan.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

(1) Dalam hal pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah tidak

melaksanakan kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari

kerja setelah menerima surat peringatan tertulis ketiga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pemegang Izin

Pengusahaan Air Tanah dikenai sanksi administratif berupa

penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga.

(1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya

setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi

administratif berupa penghentian sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dikenai sanksi

administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 huruf c.

(2) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) apabila pelaksanaan konstruksi

dan/atau Penggusahaan Air Tanah yang dilakukan oleh

pemegang izin menimbulkan:

• kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan

sekitarnya, pemegang izin wajib melakukan pemulihan

dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang

ditimbulkannya; dan/atau

• kerugian pada masyarakat, pemegang izin wajib mengganti

biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang

menderita kerugian.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin yang diterbitkan

untuk tujuan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Sumber

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -40-

Daya Air permukaan dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah

diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin

berakhir.

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku ketentuan

yang mengatur mengenai Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber

Air untuk keperluan usaha yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd.

www.peraturan.go.id