Pasal 33

(1) Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon

wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada

gubernur.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan:

• administratif; dan

• teknis.

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a untuk:

• perseorangan, paling sedikit memuat:

1. surat permohonan;

2. Kartu Tanda Penduduk;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

4. surat keterangan domisili.

• badan usaha, paling sedikit memuat:

1. surat permohonan;

2. profil badan usaha atau badan sosial;

3. akta pendirian badan usaha atau badan sosial;

4. susunan direksi dan daftar pemegang saham bagi

badan usaha atau susunan pengurus bagi badan

sosial;

1. Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. surat keterangan domisili;

3. Surat Izin Usaha; dan

4. pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar

pajak Air Tanah.

(4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

paling sedikit memuat:

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -24-

• laporan hasil pengeboran atau penggalian Air Tanah;

• titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian pada peta

situasi (denah) skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta

topografi skala 1:50.000;

• informasi mengenai peruntukan dan debit kebutuhan Air

Tanah; dan

• persyaratan kesanggupan untuk membuat sumur resapan

sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis

pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Air

Tanah.