Pasal 5

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan

rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang

pada Sumber Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air yang

terdapat dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh

perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air

Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan

prioritas:

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok

yang memerlukan Air dalam jumlah besar;

• pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang

mengubah kondisi alami Sumber Air;

• pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;

• Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan

Air Minum;

• kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;

• Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah; dan

• Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta

atau perseorangan.

(4) Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum

ditetapkan, Pengusahaan Sumber Daya Air yang

menggunakan Air sebagai media dan/atau materi dapat

dilakukan sesuai Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau

Izin Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan berdasarkan

jumlah Air tersedia sementara.

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -6-

(5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan

Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat

kuota Air sementara yang akan ditinjau kembali setelah

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan.