Pasal 8

(1) Pemenuhan Air untuk berbagai kebutuhan Sumber Daya Air

dilakukan melalui alokasi Air.

www.peraturan.go.id

2015, No.344

(2) Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan prioritas alokasi Air.

(3) Alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan Air untuk

irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah

ada merupakan prioritas utama alokasi Air di atas semua

kebutuhan.

(4) Dalam hal jumlah Air tersedia tidak mencukupi untuk

pemenuhan prioritas utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), alokasi Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok

sehari-hari lebih diprioritaskan daripada Air untuk irigasi

bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.

(5) Prioritas alokasi Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditentukan berdasarkan urutan prioritas:

• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal

sehari-hari;

• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari

yang diperoleh tanpa memerlukan izin;

• Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari

yang telah ditetapkan izinnya;

• Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem

irigasi yang sudah ada;

• Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang telah

ditetapkan izinnya;

• Air bagi pengusahaan air baku untuk sistem penyediaan

Air Minum yang telah ditetapkan izinnya;

• Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah ditetapkan

izinnya;

• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh

badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah

yang telah ditetapkan izinnya;

• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum

oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik

daerah yang telah ditetapkan izinnya;

• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha Air Minum oleh

badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya; dan

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -8-

• Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha selain Air Minum

oleh badan usaha swasta yang telah ditetapkan izinnya.

(6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan

urutan prioritas alokasi Air pada Wilayah Sungai

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), ayat (4), dan ayat (5) sesuai dengan kewenangannya.

(7) Dalam menetapkan prioritas alokasi Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah terlebih dahulu memperhitungkan keperluan Air

untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.