Pasal 10

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib melakukan

pengawasan mutu pelayanan atas:

www.peraturan.go.id

2015, No.344

• badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

sebagai Pengelola Sumber Daya Air; dan

• badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air

Tanah.

(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib

memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pelayanan dari

badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi

Sumber Daya Air dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di sekitarnya.

(4) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan

mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.

(5) Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan

rencana Pengusahaan Sumber Daya Air yang disusun oleh

pelaku Pengusahaan Sumber Daya Air.

(6) Rencana Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) disusun melalui konsultasi publik.

(7) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

untuk Pengusahaan Air Tanah hanya dilakukan apabila

menggunakan Air Tanah dalam jumlah besar.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk Sumber

Daya Air Permukaan, diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber

Daya Air.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konsultasi

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Air Tanah.