Pasal 15

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air yang dilakukan pada titik

atau lokasi tertentu pada Sumber Air, ruas tertentu pada

Sumber Air, atau bagian tertentu dari Sumber Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a,

huruf b, dan huruf c dilaksanakan berdasarkan Izin

Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air

Tanah.

(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan

Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air merupakan dasar

pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi

para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang

menggunakan Sumber Daya Air Permukaan.

(4) Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan

kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang

izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan

Sumber Daya Air Tanah.

(5) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan

Air Tanah bukan merupakan pemberian wewenang atau

pengalihan penguasaan Sumber Air dari Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah kepada pemegang izin.

(6) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan

Air Tanah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip

keterpaduan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah.