Pasal 22

(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan oleh:

• menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Sumber Daya Air, untuk kegiatan Pengusahaan

Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air

pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai

lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

• gubernur, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air

yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah

Sungai lintas kabupaten/kota; atau

• bupati/walikota, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber

Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;

• tempat atau lokasi penggunaan;

• maksud dan tujuan;

• cara pengambilan;

• spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;

• kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;

• jadwal pengambilan Air dan kewajiban untuk melapor;

• jangka waktu berlakunya izin;

• persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin;

• ketentuan hak dan kewajiban; dan

• sanksi administratif.