Pasal 2

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan

memperhatikan prinsip:

• tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan

hak rakyat atas Air;

• perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;

www.peraturan.go.id

2015, No.344 -4-

• kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak

asasi manusia;

• pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air

bersifat mutlak;

• prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada

badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah; dan

• pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin

Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat

dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah

prinsip huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan

masih terdapat ketersediaan Air.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air ditujukan untuk

meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi

kesejahteraan rakyat.

(3) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan dengan berpedoman kepada asas usaha

bersama dan kekeluargaan.