Pasal 45

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah

Sungai secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan oleh badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan

Sumber Daya Air berdasarkan penugasan dari Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah.

(2) Penugasan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di

bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan badan usaha yang dibentuk secara

khusus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air untuk

menyelenggarakan pelayanan di bidang Sumber Daya Air

kepada masyarakat dan kegiatan usaha bidang Sumber Daya

Air berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

(4) Dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air, badan usaha

milik negara dan badan usaha milik daerah mempunyai

tugas dan tanggung jawab meliputi:

www.peraturan.go.id

---

2015, No.344 -32-

• penyediaan data dan informasi dalam penyusunan

rancangan pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya;

• penyediaan data dan informasi dalam penyusunan

rancangan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya;

• membantu pemerintah dalam melakukan pengendalian

pemanfaatan dan pemeliharaan sempadan Sumber Air

pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya;

• pengembangan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai

yang menjadi wilayah kerjanya;

• operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air dan

prasarananya pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah

kerjanya;

• Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai

yang menjadi wilayah kerjanya;

• pemberian pertimbangan teknis dan saran dalam

perizinan penggunaan, dan Pengusahaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya;

dan

• menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban

pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah

Sungai yang menjadi wilayah kerjanya.

(5) Tugas dan tanggung jawab badan usaha milik negara dan

badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan

pembentukannya.

(6) Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa usaha-usaha

penyediaan dan peningkatan potensi Sumber Daya Air

antara lain:

• penyediaan Air baku guna memenuhi kebutuhan usaha

Air Minum atau air bersih;

• penyediaan Air guna memenuhi kebutuhan usaha;

• penyediaan prasarana Sumber Daya Air untuk

meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air guna

mendukung berbagai jenis kegiatan usaha;

www.peraturan.go.id

---

2015, No.344

• operasi dan pemeliharaan Sumber Air beserta

prasarananya;

• penyediaan fasilitas pendukung untuk usaha

penambangan komoditas tambang batuan pada Sumber

Air;

• pemanfaatan lahan di sekitar Sumber Air termasuk

sempadan danau, sempadan waduk, bekas Sumber Air;

dan

• penyediaan Sumber Air sebagai media pembuangan air

limbah dari kegiatan industri yang telah diolah sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan.