Pasal 12

(1) Pengusahaan Air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali

apabila penyediaan Air untuk berbagai kebutuhan telah

terpenuhi.

(2) Pengusahaan Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan, serta

memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.

(3) Rencana pengusahaan Air untuk negara lain dilakukan

melalui proses konsultasi publik oleh pemerintah sesuai

dengan kewenangannya.

(4) Pengusahaan Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari

Pemerintah Pusat.

(5) Pemerintah Pusat dapat memberikan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi dari

Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.