PENERBANGAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2009, No.1

1. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.
2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
3. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
4. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.epkumham.go
5. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
6. Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.
8. Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.
9. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
10. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel, adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 4

1. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
2. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
3. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
4. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutanepkumham.go udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.
6. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
7. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
8. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
9. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.

www.djpp.depkumham.go.id

5 2009, No.1

1. Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

2. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.

3. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.epkumham.go25. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

4. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.

5. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.

6. Surat Muatan Udara (airway bill) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.

7. Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 6

1. Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.
2. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
3. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkanepkumham.go perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
4. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
6. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
7. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
8. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

7 2009, No.1

1. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
2. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
3. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluanepkumham.go pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
4. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
5. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
6. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
7. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
8. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 8

1. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.

2. Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.

3. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.epkumham.go

4. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

5. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.

6. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.

7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

www.djpp.depkumham.go.id

9 2009, No.1

Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas:

• manfaat;
• usaha bersama dan kekeluargaan;
• adil dan merata;
• keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
• kepentingan umum;
• keterpaduan;epkumham.go
• tegaknya hukum;
• kemandirian;
• keterbukaan dan anti monopoli;
• berwawasan lingkungan hidup;
• kedaulatan negara;
• kebangsaan; dan
• kenusantaraan.

Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan:

• mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
• memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
• membina jiwa kedirgantaraan;
• menjunjung kedaulatan negara;
• menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
• menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 10

• memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
• meningkatkan ketahanan nasional; dan
• mempererat hubungan antarbangsa.

Undang-Undang ini berlaku untuk:

• semua kegiatan penggunaan wilayah udara, navigasi penerbangan, pesawat udara, bandar udara, pangkalan udara, angkutan udara, keselamatan dan keamananepkumham.go penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lain yang terkait, termasuk kelestarian lingkungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• semua pesawat udara asing yang melakukan kegiatan dari dan/atau ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• semua pesawat udara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.

Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.

(1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas.

www.djpp.depkumham.go.id

11 2009, No.1

(2) Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang

terbang melalui kawasan udara terlarang.

(3) Larangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersifat permanen dan menyeluruh.

(4) Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat

udara negara.

(1) Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperingatkan dan diperintahkan untukepkumham.go meninggalkan wilayah tersebut oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan.

(2) Pesawat udara yang akan dan telah memasuki kawasan

udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diperingatkan dan

diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan.

(3) Petugas pemandu lalu lintas penerbangan wajib

menginformasikan pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan negara.

(4) Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditaati, dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kawasan udara terlarang dan terbatas atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Personel pesawat udara, pesawat udara, dan seluruh

muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperiksa dan disidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PEMBINAAN

(1) Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannyaepkumham.go dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan.

(3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum.

(6) Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek

kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:

• memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang wajar;

www.djpp.depkumham.go.id

13 2009, No.1

• meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• mengembangkan kemampuan armada angkutan udara nasional yang tangguh serta didukung industri pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;
• mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasionalepkumham.go yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;
• meningkatkan kemampuan dan peranan kebandarudaraan serta keselamatan dan keamanan penerbangan dengan menjamin tersedianya jalur penerbangan dan navigasi penerbangan yang memadai dalam rangka menunjang angkutan udara;
• mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan penerbangan; dan
• memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.

(7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan

secara terkoordinasi dan didukung oleh instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan perbankan.

(8) Pemerintah daerah melakukan pembinaan penerbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 14

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan memperkuat kelembagaan yang

bertanggung jawab di bidang penerbangan berupa:

• penataan struktur kelembagaan;

• peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;

• peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien,epkumham.go dan fleksibel berdasarkan skala prioritas;

• peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia;

• pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang- Undang ini; dan

• peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

didelegasikan kepada unit di bawah Menteri.

(4) Ketentuan mengenai pendelegasian kepada unit di bawah

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, lembaga,

fungsi perumusan kebijakan, dan fungsi pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

15 2009, No.1

Bagian Kesatu Rancang Bangun Pesawat Udara

(1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling

pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (eligible) harus memiliki rancang bangun.

(2) Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan

baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat persetujuan setelahepkumham.go dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan.

(3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus memenuhi standar kelaikudaraan dan ketentuan perundang-undangan.

Setiap orang yang melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat surat persetujuan.

(1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling

pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk diproduksi harus memiliki sertifikat tipe.

(2) Sertifikat tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar kelaikudaraan rancang bangun (initial airworthiness) dan telah memenuhi uji tipe.

(1) Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-

baling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus mendapat sertifikat validasi tipe.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 16

(2) Sertifikasi validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antarnegara di

bidang kelaikudaraan.

(3) Sertifikat validasi tipe sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian.

(1) Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara,

mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapat surat persetujuan.

(2) Persetujuan perubahan rancang bangun sebagaimanaepkumham.godimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan

pemeriksaan kesesuaian rancang bangun dan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(3) Persetujuan perubahan rancang bangun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

• persetujuan perubahan (modification);
• sertifikat tipe tambahan (supplement); atau
• amendemen sertifikat tipe (amendment).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan surat persetujuan rancang bangun, kegiatan rancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawat udara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Produksi Pesawat Udara Bagian Kedua . . .

(1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan

produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi.

(2) Untuk memperoleh sertifikat produksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia harus memenuhi persyaratan:

www.djpp.depkumham.go.id

17 2009, No.1

• memiliki sertifikat tipe (type certificate) atau memiliki lisensi produksi pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain;
• fasilitas dan peralatan produksi;
• struktur organisasi sekurang-kurangnya memiliki bidang produksi dan kendali mutu;
• personel produksi dan kendali mutu yang kompeten;
• sistem jaminan kendali mutu; dan
• sistem pemeriksaan produk dan pengujian produksi.

(3) Sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujianepkumham.go yang hasilnya memenuhi standar kelaikudaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat produksi pesawat udara Pasaldiatur20dalam. . . Peraturan Menteri.

Proses sertifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 dilaksanakan oleh

lembaga penyelenggara pelayanan umum.

Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 18

Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• tidak terdaftar di negara lain; dan

• dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;

• dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;epkumham.go minimal . . .

• dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau

• dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat udara.

(1) Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa

dengan persyaratan:

• menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara; a. menunjukkan . . .

• menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain;

• memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri;

• bukti asuransi pesawat udara; dan

• bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara.

www.djpp.depkumham.go.id

19 2009, No.1

(2) Pesawat udara yang telah memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat pendaftaran.

(3) Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(1) Pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang,

dan kapal udara (airship) yang telah mempunyai sertifikat pendaftaran Indonesia diberikan tanda kebangsaan Indonesia.

(2) Pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang,epkumham.go dan kapal udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran

Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia wajib dilengkapi dengan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. wajib . . .

(3) Pesawat udara selain pesawat terbang, helikopter, balon

udara berpenumpang, dan kapal udara dapat dibebaskan dari tanda kebangsaan Indonesia.

(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan; dan/atau

• pencabutan sertifikat.

(1) Setiap orang dilarang memberikan tanda-tanda atau

mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara.

(2) Setiap orang yang mengaburkan identitas tanda

pendaftaran dan kebangsaan sebagaimana dimaksud(2) Setiap pada. . . ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan; dan/atau

• pencabutan sertifikat.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 20

Pesawat udara yang telah memiliki tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dihapus tanda pendaftarannya apabila:

• permintaan dari pemilik atau orang perseorangan yang diberi kuasa dengan ketentuan:

1. telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha;
2. diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak;
3. akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain;
4. rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan;epkumham.go5) tidak digunakannya lagi pesawat udara;
5. pesawat udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan; atau
6. terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan.

• tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan penghapusan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan umum.

Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

21 2009, No.1

Bagian Kesatu Kelaikudaraan Pesawat Udara

(1) Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi

standar kelaikudaraan.

(2) Pesawat udara yang telah memenuhi standar kelaikudaraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat kelaikudaraan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan.epkumham.go

Sertifikat Kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdiri atas:

• sertifikat kelaikudaraan standar; dan
• sertifikat kelaikudaraan khusus.

Sertifikat kelaikudaraan standar diberikan untuk pesawat terbang kategori transpor, normal, kegunaan (utility), aerobatik, komuter, helikopter kategori normal dan transpor, serta kapal udara dan balon berpenumpang.

(1) Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 terdiri atas:

• sertifikat kelaikudaraan standar pertama (initial airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; dan
• sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat udara setelah sertifikat kelaikudaraan b.standarsertifikatpertama. . . dan akan dioperasikan secara terus menerus.

(2) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar

pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pesawat udara harus:

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 22

• memiliki sertifikat pendaftaran yang berlaku;
• melaksanakan proses produksi dari rancang bangun, pembuatan komponen, pengetesan komponen, perakitan, pemeriksaan kualitas, dan pengujian terbang yang memenuhi standar dan sesuai dengan kategori tipe pesawat udara;
• telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat tipe atau sertifikat validasi tipe atau sertifikat tambahan validasi Indonesia; dan
• memenuhi persyaratan standar kebisingan dan standar emisi gas buang.epkumham.go(3) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pesawat udara harus:
• memiliki sertifikat pendaftaran yang masih berlaku;
• memiliki . . . b. memiliki sertifikat kelaikudaraan yang masih berlaku;
• melaksanakan perawatan sesuai dengan standar perawatan yang telah ditetapkan;
• telah memenuhi instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan (airworthiness directive);
• memiliki sertifikat tipe tambahan apabila terdapat penambahan kemampuan pesawat udara;
• memenuhi ketentuan pengoperasian; dan
• memenuhi ketentuan standar kebisingan dan standar emisi gas buang.

Sertifikat kelaikudaraan khusus diberikan untuk pesawat udara yang penggunaannya khusus secara terbatas (restricted), percobaan (experimental), dan kegiatan penerbangan yang bersifat khusus.

Setiap orang yang melanggar ketentuan standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

www.djpp.depkumham.go.id

23 2009, No.1

• peringatan;
• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedua Operasi Pesawat Udara

Pasal 41epkumham.go(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk

kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau
• sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate), yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara.

Untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a operator harus:

• memiliki izin usaha angkutan udara niaga;
• memiliki dan menguasai pesawat udara sesuaia. memilikidengan. izin. . usaha yang dimiliki;
• memiliki dan/atau menguasai personel pesawat udara yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan pesawat udara;

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 24

• memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali mutu;
• memiliki personel manajemen yang kompeten dengan jumlah memadai;
• memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengoperasian pesawat udara;
• memiliki dan/atau menguasai persediaan suku cadang yang memadai;
• memiliki pedoman organisasi pengoperasian (company operation manual) dan pedoman organisasi perawatanepkumham.go(company maintenance manual);
• memiliki standar keandalan pengoperasian pesawat udara (aircraft operating procedures);
• memiliki standar perawatan pesawat udara;
• memiliki fasilitas dan pedoman pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara (company training k. memiliki . . . manuals);
• memiliki sistem jaminan kendali mutu (company quality assurance manuals) untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus; dan
• memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan (safety management system manual).

Untuk memperoleh sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, operator harus memenuhi persyaratan:

• memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
• memiliki dan menguasai pesawat udara sesuai dengan izin kegiatan yang dimiliki;
• memiliki dan/atau menguasai personel operasi pesawat udara dan personel ahli perawatan pesawat udara;
• memiliki standar pengoperasian pesawat udara; dan
• memiliki standar perawatan pesawat udara.

www.djpp.depkumham.go.id

25 2009, No.1

Setiap orang yang melanggar ketentuan sertifikat operasi pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan;
• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksiepkumham.go administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Perawatan Pesawat Udara

(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib

merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling- baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan.

(2) Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara,

baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara yang disahkan oleh Menteri.

(1) Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-

baling pesawat terbang dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh:

• perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara;
• badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approved maintenance organization); atau

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 26

• personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircraft maintenance engineer license).

(2) Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lisensi ahli perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian.

Untuk mendapatkan sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf bepkumham.goharus memenuhi persyaratan:

• memiliki atau menguasai fasilitas dan peralatan pendukung perawatan secara berkelanjutan;
• memiliki atau menguasai personel yang telah mempunyai lisensi ahli perawatan pesawat udara sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
• memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaaan;
• memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaan (maintenance manuals) terkini yang dikeluarkan oleh pabrikan sesuai dengan jenis pesawat udara yang dioperasikan;
• memiliki pedoman jaminan mutu (quality assurance manuals) untuk menjamin dan mempertahan kinerja perawatan pesawat udara, mesin, baling-baling, dan komponen secara berkelanjutan;
• memiliki atau menguasai suku cadang untuk mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan berkelanjutan; dan
• memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan.

Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat organisasi

www.djpp.depkumham.go.id

27 2009, No.1

perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan negara yang bersangkutan.

Setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, danepkumham.gopemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat Keselamatan dan Keamanan dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan

(1) Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba

di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat atau lepas landas dari bandar udara yang ditetapkan untuk itu.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku dalam keadaan darurat.

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan;
• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

(1) Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan

pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 28

atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:

• perbuatan yang dapat membahayakan keamanan danepkumham.go keselamatan penerbangan;
• pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
• pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;
• perbuatan asusila;
• perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
• pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Selama terbang, kapten penerbang pesawat udara yang bersangkutan mempunyai wewenang mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan penerbangan.

(1) Dalam penerbangan dilarang menempatkan penumpang

yang tidak mampu melakukan tindakan darurat pada pintu dan jendela darurat pesawat udara.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan;
• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

www.djpp.depkumham.go.id

29 2009, No.1

Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara, kewenangan kapten penerbang selama penerbangan, dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kelima Personel Pesawat Udara

(1) Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau

sertifikat kompetensi.

(2) Personel pesawat udara yang terkait langsung denganepkumham.go pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki

lisensi yang sah dan masih berlaku.

(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan

oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

• administratif;
• sehat jasmani dan rohani;
• memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
• lulus ujian.

(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah diakreditasi.

(1) Personel pesawat udara yang telah memiliki lisensi wajib:

• melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di bidangnya;
• mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
• melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

(2) Personel pesawat udara yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan;
• pembekuan lisensi; dan/atau
• pencabutan lisensi.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 30

Lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui proses pengesahan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keenam Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara

Pasal 62epkumham.go (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib

mengasuransikan:

• pesawat udara yang dioperasikan;
• personel pesawat udara yang dioperasikan;
• tanggung jawab kerugian pihak kedua;
• tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
• kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan;
• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam

pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketujuh Bagian Ketujuh . . . Pengoperasian Pesawat Udara

(1) Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

31 2009, No.1

(2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat

udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri.

(3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh

perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanjian antarnegara.

(4) Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan.

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:epkumham.go

• peringatan;
• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat

udara sipil dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Proses sertifikasi kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2), sertifikasi operator pesawat udara dan

sertifikasi pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), sertifikasi organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sertifikasi organisasi perawatan pesawat udara di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dan lisensi personel pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan umum.

Proses sertifikasi dan lisensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 64 dikenakan biaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 32

Bagian Kedelapan

Pesawat Udara Negara

(1) Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan dioperasikan

harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan.

(2) Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memiliki tanda identitas.

Dalam keadaan tertentu pesawat udara negara dapatepkumham.go dipergunakan untuk keperluan angkutan udara sipil dan sebaliknya.

Penggunaan pesawat udara negara asing untuk kegiatan angkutan udara dari dan ke atau melalui wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha.

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada perjanjian tersebut.

www.djpp.depkumham.go.id

33 2009, No.1

Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tunduk pada hukum Indonesia, perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta otentik yang paling sedikit memuat:

• identitas para pihak;

• identitas dari objek pesawat udara; dan

• hak dan kewajiban para pihak.

(1) Debitur dapat menerbitkan kuasa memohon deregistrasi

kepada kreditur untuk memohon penghapusan pendaftaranepkumham.go dan ekspor atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.

(2) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diakui dan dicatat oleh Menteri dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur.

(3) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tetap berlaku pada saat debitur dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang.

(4) Kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berwenang

untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat mengajukan

permohonan kepada Menteri sesuai dengan kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 untuk meminta penghapusan pendaftaran dan ekspor pesawat terbang atau helikopter.

(2) Berdasarkan permohonan kreditur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri wajib menghapus tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang atau helikopter paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 34

Kementerian yang membidangi urusan penerbangan dan instansi pemerintah lainnya harus membantu dan memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Hak-hak kreditur dan upaya pemulihan timbul pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak.

Kepentingan internasional, termasuk setiap pengalihanepkumham.go dan/atau subordinasi dari kepentingan tersebut, memperoleh prioritas pada saat kepentingan tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran internasional.

(1) Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta

penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutannya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan.

(2) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut.

Pengadilan, kurator, pengurus kepailitan, dan/atau debitur harus menyerahkan penguasaan objek pesawat udara kepada kreditur yang berhak dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tagihan-tagihan tertentu memiliki prioritas terhadap tagihan dari pemegang kepentingan internasional yang terdaftar atas objek pesawat udara.

www.djpp.depkumham.go.id

35 2009, No.1

Ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (lex specialis).

Bagian Kesatu Jenis Angkutan Udaraepkumham.go Paragraf 1 Angkutan Udara Niaga

(1) Kegiatan angkutan udara terdiri atas:

• angkutan udara niaga; dan
• angkutan udara bukan niaga.

(2) Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri atas:

• angkutan udara niaga dalam negeri; dan
• angkutan udara niaga luar negeri.

(3) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.

Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga.

(1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat

dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 36

(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

(3) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang

bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara niaga nasional.

(4) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang

dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niagaepkumham.go berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya.

(1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dapat

dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing untuk mengangkut penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.

(2) Dalam hal angkutan udara niaga berjadwal luar negeri

merupakan bagian dari perjanjian multilateral yang bersifat multisektoral, pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri tetap harus diatur melalui perjanjian bilateral.

(3) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan (fairness) dan timbal balik (reciprocity).

(4) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan badan usaha angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mendapat persetujuan dari negara asing yang bersangkutan.

www.djpp.depkumham.go.id

37 2009, No.1

(5) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

(1) Dalam hal Indonesia melakukan perjanjian plurilateral

mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi komunitas negara asing, pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dengan masing-masing negara anggota komunitas tersebut.

(2) Dalam hal Indonesia sebagai anggota dari suatu organisasiepkumham.go

komunitas negara yang melakukan perjanjian plurilateral mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi komunitas negara lain, pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional

dapat melakukan kerja sama angkutan udara dengan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional lainnya untuk melayani angkutan dalam negeri dan/atau luar negeri.

(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional

dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan udara asing untuk melayani angkutan udara luar negeri.

(1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing khusus

mengangkut kargo dapat menurunkan dan menaikkan kargo di wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral dan pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikat para pihak.

(2) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan dan timbal balik.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 38

(3) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing khusus

mengangkut kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

(1) Pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara

tanpa batasan hak angkut udara (open sky) dari dan ke Indonesia untuk perusahaan angkutan udara niaga asing dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral dan pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikat para pihak.epkumham.go (2) Perjanjian bilateral atau multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan dan timbal balik.

(1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya

dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.

(2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang (flight approval).

(3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam

negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat persetujuan Menteri.

(4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga nasional.

(5) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

39 2009, No.1

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat berupa:

• rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama bukan untuk tujuan wisata (affinity group);
• kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan termasuk pengaturan akomodasi dan transportasi lokal (inclusive tour charter);
• seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara untuk kepentingan sendiri (own use charter);epkumham.god. taksi udara (air taxi); atau
• kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya.

(1) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri

yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri.

(2) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri

yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri terkait.

(1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing

yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut penumpang dari wilayah Indonesia, kecuali penumpangnya sendiri yang diturunkan pada penerbangan sebelumnya (in-bound traffic).

(2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 40

(1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing

khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan izin Menteri.

(2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing

khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak.epkumham.go

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 2 Pelayanan Angkutan Udara Niaga Berjadwal

(1) Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara

niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam:

• pelayanan dengan standar maksimum (full services);
• pelayanan dengan standar menengah (medium services); atau
• pelayanan dengan standar minimum (no frills).

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah bentuk pelayanan maksimum yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan sesuai dengan jenis kelas pelayanan penerbangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah bentuk pelayanan sederhana yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan.

(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

adalah bentuk pelayanan minimum yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan.

www.djpp.depkumham.go.id

41 2009, No.1

(5) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam

menetapkan kelas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan.

(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang

pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat

(1) huruf b dan huruf c merupakan badan usaha yang

berbasis biaya operasi rendah.

(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana

dimaksud ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan.epkumham.go

(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang

berbasis biaya operasi rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri.

(2) Menteri menetapkan badan usaha angkutan udara niaga

berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3) Terhadap badan usaha angkutan udara niaga berjadwal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi secara periodik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Angkutan Udara Bukan Niaga

(1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga tertentu, orang perseorangan, dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.

(2) Kegiatan angkutan udara bukan niaga berupa:

• angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial work);

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 42

• angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara; atau
• angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.

(1) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga

dilarang melakukan kegiatan angkutan udara niaga, kecuali atas izin Menteri.

(2) Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan kepada pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga untuk melakukan kegiatan angkutanepkumham.gopenumpang dan barang pada daerah tertentu, dengan memenuhi persyaratan tertentu, dan bersifat sementara.

(3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

• peringatan;
• penbekuan izin; dan/atau
• pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan udara bukan niaga, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 4 Angkutan Udara Perintis

(1) Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan oleh

Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah.

(2) Dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kompensasi lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

43 2009, No.1

(3) Angkutan udara perintis dilaksanakan secara terpadu

dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

(4) Angkutan udara perintis dievaluasi oleh Pemerintah setiap

tahun.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

mengubah suatu rute angkutan udara perintis menjadi rute komersial.

Dalam keadaan tertentu angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dilakukan olehepkumham.go pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.

(1) Badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan

kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 105 diberi kompensasi untuk menjamin

kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis;
• bantuan biaya operasi angkutan udara; dan/atau
• bantuan biaya angkutan bahan bakar minyak.

(3) Pelaksana kegiatan angkutan udara perintis dikenakan

sanksi administratif berupa tidak diperkenankan mengikuti pelelangan tahun berikutnya dalam hal tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak pekerjaan tahun berjalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara perintis diatur dengan Peraturan Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 44

Bagian Kedua Perizinan Angkutan Udara Paragraf 1 Perizinan Angkutan Udara Niaga

(1) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan usaha di bidang angkutan udara niaga nasional.

(2) Badan usaha angkutan udara niaga nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), seluruh atau sebagian besar modalnya, harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atauepkumham.go warga negara Indonesia.

(3) Dalam hal modal badan usaha angkutan udara niaga

nasional yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dibagi-bagi, salah satu pemegang modal nasional harus

tetap lebih besar dari pemegang modal asing (single majority).

(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

• akta pendirian badan usaha Indonesia yang usahanya bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal atau angkutan udara niaga tidak berjadwal dan disahkan oleh Menteri yang berwenang;
• nomor pokok wajib pajak (NPWP);
• surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
• surat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;
• tanda bukti modal yang disetor;
• garansi/jaminan bank; dan

www.djpp.depkumham.go.id

45 2009, No.1

• rencana bisnis untuk kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kecuali huruf f diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan, dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri.

(1) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109

ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:

• jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;epkumham.gob. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan dan rute penerbangan bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal;
• rencana pusat kegiatan operasi penerbangan bagi badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal;
• aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara;
• sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen, teknisi, dan personel pesawat udara;
• kesiapan atau kelayakan operasi; dan
• analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan.

(2) Penentuan dan penetapan lokasi pusat kegiatan operasi

penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri paling sedikit dengan mempertimbangkan:

• rencana tata ruang nasional;
• pertumbuhan kegiatan ekonomi; dan
• keseimbangan jaringan dan rute penerbangan nasional.

(1) Orang perseorangan dapat diangkat menjadi direksi badan

usaha angkutan udara niaga, dengan memenuhi persyaratan:

• memiliki kemampuan operasi dan manajerial pengelolaan usaha angkutan udara niaga;

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 46

• telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan oleh Menteri;
• tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan udara; dan
• pada saat memimpin badan usaha angkutan udara niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berlaku bagi direktur utama badan usaha angkutan udaraepkumham.goniaga.

(1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 109 ayat (1) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin yang diberikan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap

tahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai pertimbangan untuk tetap diperbolehkan menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 109 ayat (1) dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan.

(2) Pemindahtanganan izin usaha angkutan udara niaga hanya

dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha beroperasi dan mendapatkan persetujuan Menteri.

(3) Pemegang Izin usaha angkutan udara niaga yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

www.djpp.depkumham.go.id

47 2009, No.1

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin usaha angkutan udara niaga dan pengangkatan direksi perusahaan angkutan udara niaga diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 2 Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga

(1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.epkumham.go

(2) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan

niaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:

• persetujuan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;
• akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang;
• nomor pokok wajib pajak (NPWP);
• surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
• rencana kegiatan angkutan udara.

(3) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan

niaga yang digunakan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki:

• tanda bukti indentitas diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
• nomor pokok wajib pajak (NPWP);
• surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
• rencana kegiatan angkutan udara.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 48

(4) Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri.

(5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e dan ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:

• jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan;
• pusat kegiatan operasi penerbangan;
• sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara; sertaepkumham.god. kesiapan serta kelayakan operasi.

(1) Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 115 berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat udara.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap

tahun.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan sebagai pertimbangan untuk tetap diperbolehkan menjalankan kegiatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 3 Kewajiban Pemegang Izin Angkutan Udara

(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib:

• melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya;

www.djpp.depkumham.go.id

49 2009, No.1

• memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu;
• mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang– undangan;
• menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
• melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;epkumham.go
• menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri;
• menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri;
• melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri; dan
• memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

(2) Pesawat udara dengan jumlah tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk:

• angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani;
• angkutan udara niaga tidak berjadwal memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 50

yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan daerah operasi yang dilayani; dan

• angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani.

(3) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu diwajibkan:

• mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (duaepkumham.gobelas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;

• mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

• menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri; dan

• melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili kantor pusat kegiatan kepada Menteri.

(4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang

dilakukan oleh orang perseorangan diwajibkan:

• mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;

• mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain;

• menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri; dan

• melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili pemegang izin kegiatan kepada Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

51 2009, No.1

(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang

izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a, izin usaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya.

(2) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasalepkumham.go 118 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.

(3) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang

izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.

(4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang izin angkutan udara, persyaratan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Badan usaha angkutan udara niaga nasional dan

perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara ke dan dari wilayah Indonesia wajib menyerahkan data penumpang pra kedatangan atau keberangkatan (pre-arrival or pre-departure passengers information).

(2) Data penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diserahkan sebelum kedatangan atau keberangkatan

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 52

pesawat udara kepada petugas yang berwenang di bandar udara kedatangan atau keberangkatan di Indonesia.

(3) Data penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat keterangan:

• nama lengkap penumpang sesuai dengan paspor;
• jenis kelamin;
• kewarganegaraan;
• nomor paspor;
• tanggal lahir;
• asal dan tujuan akhir penerbangan;epkumham.go g. nomor kursi; dan
• nomor bagasi. Bagian Ketiga Jaringan dan Rute Penerbangan

(1) Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk

angkutan udara niaga berjadwal ditetapkan oleh Menteri.

(2) Jaringan dan rute penerbangan luar negeri ditetapkan oleh

Menteri berdasarkan perjanjian angkutan udara antarnegara.

(1) Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

• permintaan jasa angkutan udara;
• terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;
• fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
• terlayaninya semua daerah yang memiliki bandar udara;
• pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; serta
• keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

53 2009, No.1

(2) Jaringan dan rute penerbangan luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

• kepentingan nasional;
• permintaan jasa angkutan udara;
• pengembangan pariwisata;
• potensi industri dan perdagangan;
• potensi ekonomi daerah; dan
• keterpaduan intra dan antarmoda.

Pasal 124epkumham.go(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional

dapat mengajukan rute penerbangan baru dalam negeri dan/atau luar negeri kepada Menteri.

(2) Menteri melakukan evaluasi pengajuan dan menetapkan

rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keempat T a r i f

(1) Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri

atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo.

(2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi.

(3) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen:

• tarif jarak;
• pajak;
• iuran wajib asuransi; dan
• biaya tuslah/tambahan (surcharge).

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 54

(1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126

ayat (3) merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

(2) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat.

(3) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara

niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusepkumham.go dipublikasikan kepada konsumen.

(4) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri

dilarang menjual harga tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Menteri.

(5) Badan usaha angkutan udara yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan dan/atau pencabutan izin rute penerbangan.

(1) Tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara

niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.

(2) Tarif angkutan udara niaga untuk penumpang dan

angkutan kargo tidak berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Tarif penumpang angkutan udara niaga dan angkutan kargo berjadwal luar negeri ditetapkan dengan berpedoman pada hasil perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

55 2009, No.1

Bagian Kelima Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara

(1) Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat

dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara.

(2) Kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri.

Untuk mendapatkan izin usaha penunjang angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan memiliki:epkumham.go

• akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang penunjang angkutan udara;
• nomor pokok wajib pajak (NPWP);
• surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
• surat persetujuan dari badan koordinasi penanaman modal atau badan koordinasi penanaman modal daerah apabila menggunakan fasilitas penanaman modal;
• tanda bukti modal yang disetor;
• garansi/jaminan bank; serta
• kelayakan teknis dan operasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan udara diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Keenam Pengangkutan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Anak–Anak, dan/atau Orang Sakit

(1) Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak di bawah

usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 56

memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.

(2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
• penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
• penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
• sarana bantu bagi orang sakit;epkumham.go
• penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
• tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak, dan/atau orang sakit; dan
• tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.

(3) Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Ketujuh Pengangkutan Barang Khusus dan Berbahaya

(1) Pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan.

(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus.

www.djpp.depkumham.go.id

57 2009, No.1

(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk bahan cair, bahan padat, atau bahan gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan harta benda, serta keselamatan dan keamanan penerbangan.

(4) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diklasifikasikan sebagai berikut:

• bahan peledak (explosives);

• gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (compressed gases, liquified orepkumham.go dissolved under pressure);

• cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids);

• bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (flammable solids);

• bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);

• bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and infectious substances);

• bahan atau barang radioaktif (radioactive material);

• bahan atau barang perusak (corrosive substances);

• cairan, aerosol, dan jelly (liquids, aerosols, and gels) dalam jumlah tertentu; atau

• bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous dangerous substances).

(5) Badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar

ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 136 ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 58

(1) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau

pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara.

(2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar

udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadapepkumham.go penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara.

(3) Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau

pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian Kedelapan Tanggung Jawab Pengangkut Paragraf 1 Wajib Angkut

(1) Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut

orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan.

www.djpp.depkumham.go.id

59 2009, No.1

(2) Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan

pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati.

(3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen

muatan. Paragraf 2 Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang dan/atau Pengirim Kargo

Pasal 141epkumham.go

(1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang

yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.

(2) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

(3) Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan

udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.

(1) Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak

untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara.

(2) Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang bertanggung jawab dan dapat membantunya selama penerbangan berlangsung.

www.djpp.depkumham.go.id

2009, No.1 60

Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabi