Pasal 104

(1) Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan oleh

Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah.

(2) Dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kompensasi lainnya.

www.djpp.depkumham.go.id

43 2009, No.1

(3) Angkutan udara perintis dilaksanakan secara terpadu

dengan sektor lain berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah.

(4) Angkutan udara perintis dievaluasi oleh Pemerintah setiap

tahun.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

mengubah suatu rute angkutan udara perintis menjadi rute komersial.