Permenhub No. 6 Tahun 2026 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 tentang Pendaftaran Pesawat Udara - JDIH BPK
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementcrian Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pendaftaran pesawal udara dan pemcnuhan slandar internasional sebagaimana diatur dalam International Civil Aviation Organization Annex 7 mengcnai Aircraft Nationality and Registration Marks, pcrlu mcnyesuaikan pengaturan mengenai pcndaftaran pcsawal udara; b. bahwa Peraturan Mentcri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 lcntang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 4 7 ( Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tcntang Pcndaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) sebagaimana Lelah diubah dengan Pcraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2021 tcntang Pcrubahan alas Pcraluran Mentcri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 lentang Peraturan Keselamalan Pencrbangan Sipil Bagian 4 7 (Civil Aviation Safety Regulation Part
- tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mclaksanakan ketcntuan Pasal 16 Pcraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tcntang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu mcnetapkan Peraturan Menteri Perhubungan lcntang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 4 7 lcntang Pendaftaran Pesawat Udara; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mcngingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAG IAN 47 TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 2. Operator Pesawat Udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), sertifikat pengoperasian pesawat udara ( operating certificate), a tau sertifikat pengopcrasian pesawat udara tanpa awak (remotely piloted aircraft system/ RPAS operator certificate). 3. Sertifikat Pcndaftaran Pesawat Udara adalah bukti didaftarkannya Pcsawat Udara di Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 TENTANG PENDAITARAN PESAWAT UDARA. PERHUBUNGAN MENTER! TENT ANG PERATURAN MEMUTUSKAN: telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pernerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644); 5. Peraturan Presidcn Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan alas Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
Menetapkan
Pasal 3 (1) Pendaftaran Pesawat Udara di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan tidak tcrdaftar di negara lain dan memenuhi ketentuan: a. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia; b. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan diopcrasikan olch warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus- menerus berdasarkan suatu perjanjian; c. dimiliki oleh inslansi pcmcrintah atau pemerintah daerah dan Pesawat Udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau d. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang Pesawat Udaranya berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegialan penyimpanan, penyewaan, dan/ atau perdagangan Pesawat Udara. (2) Pesawat Udara yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tcrdiri atas: Pasal2 (1) Setiap Pesawat Udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. (2) Tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau tanda pendaftaran asing. (3) Tanda pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses pendaftaran Pesawat Udara. (4) Tanda pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk: a. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Operator Pesawat Udara; dan b. Pesawat Udara bagi pabrik Pcsawat Udara. BAB II PENDAFTARAN PESAWAT UDARA 4. Direktorat Jcndcral Perhubungan Udara yang selanjulnya discbut Direktoral Jenderal adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya atau unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya atau pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membidangi urusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal4 (1) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa kepada Direktur Jenderal. (2) Pihak yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan pemilik Pesawat Udara, terdiri atas: a. Operator Pesawat Udara; atau b. orang atau badan hukum Indonesia yang telah mengajukan proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat operator pcsawat udara ( air operator certificate), sertifikat pengoperasian pesawat udara ( operating certificate), a tau scrtifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak (Remotely Piloted Aircraft System/ RPAS operator certificate). (3) Permohonan pendaftaran Pesawal Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan Pesawat Udara; b. menunjukan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain; c. mcmenuhi kctentuan pcrsyaratan batas usia Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri; d. bukti asuransi Pesawal Udara; dan e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawal Udara. (4) Bukti kepemilikan Pesawal Udara sebagaimana dimaksud pada ayal (3) huruf a berupa: a. bukti pembelian tunai (bill of sale); b. akta hibah; c. hadiah; d. affidavit of ownership; e. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau f. bentuk pcngalihan hak kcpemilikan lainnya yang sah scsuai dcngan keten tuan peraturan perundang- undangan. (5) Bukti penguasaan Pesawat Udara scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa: a. perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan ( security agreement); b. perjanjian pcngikalan hak bcrsyaral (title reservation agreement); atau c. perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement). (6) Bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berupa surat persetujuan pengadaan Pcsawat Udara yang diterbitkan Direktur Jenderal. a. Pesawal Udara yang dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagai pemilik; atau b. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia lainnya berdasarkan pcrjanjian.
Pasal9 (1) Sertifikat Pendaftaran Pesawal Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk Pcsawat Udara yang dioperasikan oleh Operator Pcsawat Udara berlaku Pasal8 Tanda pendaftaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termuat dalam Sertifikal Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 7 (1) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilakukan evaluasi oleh Direktur Jendcral. (2) Dalam ha! permohonan pendaflaran Pesawat Udara telah memenuhi persyaratan, Mentcri mcnerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pesawal Udara. (3) Menteri mendclcgasikan pencrbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawal Udara scbagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dircktur Jenderal. Pasal6 (1) Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b merupakan Pesawat Udara yang digunakan untuk tujuan: a. penelitian dan pengembangan; b. uji terbang produksi; c. pembuktian kcscsuaian dcngan ketentuan peraturan; d. evakuasi Pesawat Udara dari daerah berbahaya; e. demonslrasi tcrbang; dan/atau f. kegiatan lainnya yang mendukung pabrik Pesawat Udara. (2) Permohonan pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik pesawat udara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan pabrik Pesawat Udara kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan pendaftaran Pesawal Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mcmenuhi ketentuan: a. melampirkan bukti asuransi Pcsawal Udara; b. pemohon mcrupakan badan hukum Indonesia; dan c. pemohon memiliki lokasi usaha di wilayah Republik Indonesia dan secara nyata melakukan usaha di bidang pembuatan Pesawal Udara. Pasal5 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf e dikecualikan untuk pcndaftaran Pesawat Udara yang dikendalikan jarak jauh. (7) Surat persctujuan pengadaan Pcsawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayal (6) diterbitkan setelah dilakukan cvaluasi lcrhadap kcsiapan teknis dan operasional untuk pengoperasian Pesawat Udara yang akan didaftarkan.
Pasal 12 (1) Dalam hal Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara hilang atau rusak, pemegang Sertifikat Pcndaftaran Pesawat Udara untuk Pcsawat Udara yang diopcrasikan oleh Operator Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dapat mengajukan permohonan penggantian secara tert.ulis kcpada Direktur Jenderal, dengan menyebutkan alasan pcnggantian dan bukti yang dipersyaratkan sebagai berikut: a. surat pernyataan kehilangan atau kerusakan dari pemegang Sertifikat Pcndaftaran Pesawat Udara; dan b. salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran pengganti. (3) Dalam hal telah ditcrbitkan scrtifikat pendaftaran pengganti, sertifikat pendaftaran sebelumnya tidak berlaku. Pasal 11 (1) Dalam hal terdapat perubahan data pada Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara, pcmegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara untuk Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Operator Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a harus mengajukan permohonan perubahan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara kepada Dircktur Jcnderal. (2) Perubahan data scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pcrubahan: a. kepemilikan; b. nama pemilik; c. alamat pemilik; dan / a tau d. model Pesawat Udara. Pasal 10 Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk Pcsawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara dilakukan melalui proses permohonan oleh Operator Pesawat Udara kepada Direktur Jendcral. (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan: a. menunjukan salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara; b. menunjukan salinan sertifikat kelaikudaraan; c. menunjukan bukti kepemilikan atau pcnguasaan Pesawat Udara; d. memenuhi ketcntuan persyaratan batas usia Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri; dan e. bukti asuransi Pcsawat Udara.
Pasal 17 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai bcrlaku, Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Pcraturan Mentcri ini dinyatakan tetap bcrlaku sampai dengan bcrakhirnya masa berlaku sertifikat. (2) Penyesuaian terhadap Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dilakukan pada saat perpanjangan sertifikat. BAB III KETENTUAN PERALIHAN pelaksanaan Peraturan Menteri ini. terhadap pengawasan Pasal 16 mclakukan Direktur .Jenderal Pasal 15 Ketentuan mengenai pendaftaran Pcsawat Udara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14 (1) Permohonan penghapusan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Direktur J enderal. (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal permohonan penghapusan tanda pendaftaran Pesawat Udara telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal mencrbitkan scrtifikat penghapusan pendaftaran. Pasal 13 Pesawat Udara yang tclah memiliki tanda pendaftaran dapat dihapus tanda pendaftarannya apabila: a. permintaan dari pemilik atau orang perseorangan yang diberi kuasa, dcnga n kctentuan: 1. telah bcrakhirnya perjanjian sewa guna usaha; 2. diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak; 3. akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain; 4. rusak totalnya pcsawat udara akibat kecelakaan; 5. tidak digunakannya lagi Pcsawat Udara; 6. Pesawat Udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan; atau 7. terjadi cedera janji (wanprcstasi) oleh penyewa Pesawat Udara tanpa putusan pcngadilan. b. tidak dapat mcmperlahankan scrtifikat kelaikudaraan secara terus-mcncrus selama 3 (tiga) tahun.
Pasal 19 Peraturan Menteri mi mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 18 Pada saat Peraturan Mentcri ini mulai berlaku: a. Peraturan Mentcri Pcrhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagi an 4 7 ( Civil Aviation Safety Regulations Part 4 7) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 779); dan b. Peraturan Mentcri Pcrhubungan Nomor PM 26 Tahun 2021 tentang Perubahan alas Pcraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 4 7 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 562), dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2026
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DUDY PURWAGANDHI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2026
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 494
SUBBAGIAN D SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA BAGI PABRIK PESA WAT UDARA
4 7.43 Alokasi Tanda Pendaftaran bagi Pabrik Pesawat Udara . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. ..
47.45 Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi Pabrik Pesawat Udara
47.47 Permohonan
47.49 Persyaratan
SUBBAGIAN C SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
4 7. 1 7 Ke ten tuan Pendaftaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.19Tanda Pendaftaran Pesawat Udara
47.21 Pemohon
47.23 Persyaratan Pendaftaran
47.25 Pengajuan Permohonan Pendaftaran ·...
4 7. 27 Sertifikat Pendaftaran . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . .
- 1 7 - 4 7 .29 Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran . .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . .
4 7 .31 Penghapusan Tanda Pendaftaran .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . .
47.33 Perubahan Sertifikat Pendaftaran
4 7 .35 Penggantian Sertifikat Pendaftaran . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .
47.37 Pencatatan dan Penyimpanan
47.39 Pemindahtanganan
47.41 Tata cara pendaftaran, perpanjangan, perubahan, penggantian dan penghapusan pendaftaran Pesawat Udara
SUBBAGIAN B PERSETUJUAN PENGADAAN PESAWAT UDARA
47.7 Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara
47.9 Persyaratan Pemohon
47.11 Jangka Waktu dan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan
47.13 Pemberlakuan
47.15 Pedoman teknis
SUBBAGIAN A KETENTUAN UMUM
47.1 Ruang Lingkup
4 7 .3 Definisi
47.5 Klasifikasi Pesawat Udara
DAFTAR ISi PENDAFTARAN PESAWAT UDARA LAMPI RAN PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2026 TENT ANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
47.59 Ruang Lingkup
47.61 IDERA
47.63 Pencatatan dan Pembatalan IDERA
47.65 Pencatatan dan Pembatalan Surat Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk (Certified Designee Letter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 2 7 - 47.67 Sertifikat Kelaikudaraan Untuk Ekspor (Export Certificate of Ainuorthiness) ..................................................................................................................
47.69 Perubahan formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (Certified Designee Letter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 7. 71 Pengesahan salinan formulir ID ERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk (Certified Designee Letter)
47.73 Tata Cara..........................................................................................
SUBBAGIAN E KEPENTINGAN INTERNASIONALATAS OBJEK PESAWAT UDARA 47.51 Jangka Waktu Sertifikat dan Perubahan Status
47.53 Tanda Pendaftaran Pabrik Pesawat Udara
47.55 Ekspor Pesawat Udara ke Negara Lain
47.57Tata cara pendaftaran sertifikat pendaftaran Pesawat Udara bagi Pabrik Pesawat Udara
4 7 .3 Definisi Dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 4 7 ini yang dimaksud dengan: a. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. b. Operator Pesawat Udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat udara ( air operator certificate), sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate), atau sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak (remotely piloted aircraft system/ RPAS operator-certificate). c. Pesawat Udara yang dikendalikan Jarak Jauh adalah Pesawat Udara tanpa awak yang dikendalikan dari stasiun kendali jarak jauh. d. Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. e. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. f. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara adalah bukti didaftarkannya Pesawat Udara di Indonesia. g. Kuasa Memohon Deregistrasi yang selanjutnya disebut IDERA adalah kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat ditarik kembali (irrevocable de-registration and export request authorization). h. Debitur adalah: 1. pemberi hak jaminan kebendaan icharqon berdasarkan pemberian hakjaminan kebendaan (security agreement); 2. pembeli bersyarat berdasarkan perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement); atau 3. penerima sewa (lessee) berdasarkan perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement). 1. Kreditur adalah: 1. penerima hak jaminan kebendaan (chargee) dalarn perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement); 2. penjual bersyarat dalam perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement); atau 3. pemberi sewa guna usaha (lessory dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement). J. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya atau unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4 7 .1 Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan: a. persetujuan pengadaan Pesawat Udara. b. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara. c. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara. d. kepentingan internasional atas objek Pesawat Udara. SUBBAGIAN A KETENTUAN UMUM
47.5 Klasifikasi Pesawat Udara a. Pesawat Udara dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Lebih berat dari udara (heavier than air): a) Bermesin (power-driven): 1) Ornitopter (omithopter): (a) amfibi (amphibian); (b) mendarat di air (sea ornithopten (c) mendarat di daratan (land ornithopten; 2) pesawat rotor (rotorcraft): (a) Helikopter thelicopten: (1) amfibi (amphibian); (2) mendarat di air (sea helicopter); (3) mendarat di daratan (land helicopter); (b] pesawat gyro (gyroplane) (1) amfibi (amphibian); (2) mendarat di air (sea gyroplane); (3) mendarat di daratan (land gyroplane); 3) Pesawat Terbang: (a) amfibi (amphibian); (b) mendarat di air (seaplane); [c] mendarat di daratan (landplane); b) tanpa mesin: 1) layang-layang (kite); 2) pesawat layang (glidefj: (a) mendarat di air (sea glider) (b) mendarat di daratan (land qliden; 2. Pesawat Udara lebih ringan dari udara (lighter than airj: a) bermesin (power-driven), berupa kapal udara (airship): (1) kapal udara berstruktur tidak kaku (non-rigid airship); (2) kapal udara berstruktur semi kaku (semi-rigid airship); (3) kapal udara berstruktur kaku (rigid airship). b) tan pa mesin (non power-driven) (1) balon tambat (captive balloon); (a) balon tidak berbentuk bulat (non-spherical captive balloon); (b) balon berbentuk bulat (spherical captive balloon); (2) balon bergerak he bas (free balloon): (a) balon tidak berbentuk bulat (non-spherical free balloon); (b) halon berbentuk bulat (spherical free balloon); b. Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari: 1. Pesawat Udara dengan awak; dan 2. Pesawat Udara tanpa awak. c. Pesawat udara tanpa awak mencakup halon bergerak bebas tanpa awak dan Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh. k. Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya atau pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membidangi urusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4 7 .15 Pedoman Teknis Pedoman teknis operasional dan petunjuk pelaksanaan mengenai persetujuan pengadaan Pesawat Udara ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 4 7. 9 Persyaratan Pemohon Pemohon persetujuan pengadaan Pesawat Udara harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifi.kat standar angkutan udara niaga atau sertifi.kat standar kegiatan angkutan udara bukan niaga; dan b. menyampaikan data berkaitan dengan spesifikasi dan operasi Pesawat Udara yang akan diadakan. 47.11 Jangka Waktu dan Perpanjangan Persetujuan Pengadaan a. Persetujuan pengadaan Pesawat Udara berlaku selama 6 (enam) bulan. b. Perpanjangan persetujuan pengadaan Pesawat Udara hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan disertai alasan perpanjangan. 47.13 Pemberlakuan Persetujuan pengadaan Pesawat Udara berlaku hanya untuk pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan. 47.7 Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara a. Dalam rangka pendaftaran Pesawat Udara, pemegang sertifi.kat operator pesawat udara (air operator certificate), sertifikat pengoperasian pesawat udara ( operating certificate) dan orang atau badan hukum Indonesia yang sedang dalam proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara ( air operator certificate) dan sertifikat pengoperasian pesawat udara ( operating certificate), harus menyampaikan bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara. b. Bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa surat persetujuan pengadaan Pesawat Udara yang diterbitkan Direktur Jenderal. c. Persetujuan pengadaan Pesawat Udara diterbitkan setelah dilakukan evaluasi terhadap kesiapan teknis dan operasional untuk pengoperasian Pesawat Udara yang akan didaftarkan. SUBBAGIAN B PERSETUJUAN PENGADAAN PESAWAT UDARA
4 7 .23 Persyaratan Pendaftaran a. Permohonan pendaftaran Pesawat Udara harus memenuhi ketentuan: 1. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan Pesawat Udara; 47.21 Pemohon a. Permohonan pendaftaran Pesawat Udara dapat diajukan oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa. b. Pihak yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan pemilik pesawat udara, terdiri atas: 1. Operator Pesawat Udara; atau 2. orang a tau badan hukum Indonesia yang telah mengajukan proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), sertifikat pengoperasian pesawat udara ( operating certificate), a tau sertifikat pengoperasian pesawat udara tanpa awak (remotely piloted aircraft system/ RPAS operator certificate). 4 7 .1 7 Ketentuan Pendaftaran a. Pesawat Udara yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan tidak terdaftar di negara lain dan: 1. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia; 2. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian; 3. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau 4. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/ atau perdagangan pesawat udara. b. Pesawat Udara yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 terdiri atas: 1. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sebagai pemilik; atau 2. Pesawat Udara yang dioperasikan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian. 4 7 .19 Tanda Pendaftaran Pesawat Udara a. Tanda pendaftaran Pesawat Udara ditentukan oleh Direktur Jenderal. b. Tanda pendaftaran yang sudah dihapuskan dari data pendaftaran Pesawat Udara sipil dapat digunakan kembali. SUBBAGIAN C SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
47.25 Pengajuan Permohonan Pendaftaran a. Permohonan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan pendaftaran dan mengisi formulir permohonan pendaftaran, dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 47.23. b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui manual atau sistem pendaftaran pesawat udara Direktorat Jenderal. c. Apabila permohonan diajukan oleh Operator Pesawat Udara atau orang atau badan hukum Indonesia yang sedang dalam proses sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat operator Pesawat Udara (air operator certificate), sertifikat pengoperasian Pesawat Udara (operating certificate), atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara tanpa awak (remotely piloted aircraft system/ RPAS operator certificate), surat permohonan dan formulir permohonan pendaftaran harus memenuhi ketentuan: 1. ditandatangani oleh pimpinan Operator Pesawat Udara atau yang mewakili/ diberi kuasa khusus; dan 2. dicantumkan jabatan yang menandatangani. d. Apabila permohonan diajukan oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, maka surat permohonan dan formulir permohonan pendaftaran harus ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah atau pemerintah daerah, atau pejabat yang berwenang. e. Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditolak atau dikembalikan, apabila: 1. persyaratan belum lengkap; dan 2. menunjukan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain; 3. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia Pesawat Udara yang ditetapkan oleh Menteri; 4. bukti asuransi Pesawat Udara; dan 5. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara. b. Bukti kepemilikan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, berupa: 1. bukti pembelian tunai (bill of sale); 2. akta hibah; 3. hadiah; 4. affidavit of ownership; 5. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 6. bentuk pengalihan hak kepemilikan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Bukti penguasaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berupa: 1. perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement); 2. perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement); a tau 3. perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement). d. Ketentuan persyaratan batas usia Pesawat Udara dan bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 dan angka 6 dikecualikan untuk pendaftaran Pesawat Udara Yang Dikendalikan Jarak Jauh.
47.27 Sertifikat Pendaftaran a. Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran dan diberikan kepada pemohon setelah terpenuhinya persyaratan pendaftaran. b. Sertifikat pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan Pesawat Udara. c. Sertifikat pendaftaran paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: 1. nomor pendaftaran; 2. tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran; 3. narna pabrikan dan model Pesawat Udara; 4. nomor seri Pesawat Udara; 5. narna pemilik/pemegang sertifikat; 6. alarnat pemilik/pemegang sertifikat; 7. tanggal penerbitan dan keberlakuan sertifikat; dan 8. pengesahan sertifikat. d. Sertifikat pendaftaran untuk halon bebas tidak berpenumpang selain memuat informasi sebagaimana dirnaksud pada huruf c juga memuat informasi tentang tanggal dan waktu pelepasan. e. Tata cara penerbitan sertifikat pendaftaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal. f. Format sertifikat pendaftaran sebagaimana tercantum dalarn Format 1 dan Format 2 sebagai berikut: 2. formulir permohonan pendaftaran tidak diisi sesuai ketentuan.
Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburl<an landa pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Anybody giving signs or changing registration identity as such as lo disguise the aircraft's registration marks, nationality, and flag as meant in Article 28 shall be condemned with imprisonment for a maximum 1 (one) year or a fine of a maximum Rp. 250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiahs). Pasal405 (Article 405) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Oima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Anybody operating an aircraft without any registration identity as meant in Miele 24 shall be condemned with imprisonment for a maximum 5 (five) years or a line of a maximum Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs). Pasal404 (Article 404) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Year 2009 1. No. Pendaftaran REPUBLIK INDONESIA (Registration Number) Republic of/ndonesia DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Ministry of Transportation .,.,. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General of Civil Aviation DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA ~~ Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations SERTIFIKAT PENDAFTARAN (Certificate of Registration) 2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran 3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara 4. Nomor Seri Pesawat Udara (Nationality and Registration Marks) (Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft) (Aircraft Serial Number) 5. Nama pemilik : (Name of Owner) 6. Alamat Pemilik : (Address of Owner) 7. Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut di atas telah didaftar dalam Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia sesuai dengan Pe~anjian Penerbanrn Sipil lntemasional tangial 7 Desember 1944, Undang·Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan eselamatan Penerbangan ipil (PKPS) yang berlaku. It is hereby certified that the above described aircraft has been registered in the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, the Republic of Indonesia Aviation Law. No. 1 Year 2009 and applicable Civil Aviation Safety Regulations (CASR). 8. Tanggal Diterbitkan 10. (Date of issuance) A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara (On behaff of the Director General of Civil Aviation) 9. Berlaku sampai dengan: (ValidUntiQ Tanda tangan (Signature) 1. Format 1 - Format Sertifikat Pendaftaran yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026:
47.31 Penghapusan Tanda Pendaftaran a. Direktur Jenderal dapat melakukan penghapusan tanda pendaftaran Pesawat Udara dengan menerbitkan sertifikat penghapusan pendaftaran. b. Pesawat Udara yang telah memiliki tanda pendaftaran dapat dihapus tanda pendaftarannya apabila: 1. permintaan dari pemilik atau orang perseorangan yang diberi kuasa dengan ketentuan: a) telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha; b) diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak; c) akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain; d) rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan; 4 7 .29 Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran a. Sertifikat pendaftaran berlaku selama 3 (tiga) tahun. b. Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran dapat diajukan oleh: 1. pemegang sertifikat pendaftaran; atau 2. pemilik a tau yang diberi kuasa dalam hal pemegang sertifikat sudah tidak memiliki sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara yang masih berlaku. c. Tata cara perpanjangan sertifikat pendaftaran ditetapkan oleh Direktur J enderal. 9. Ber1aku Sampai: (Valid Until) 10. 8. Tanggal Diterbitkan: (Date ofissue) 7. Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut diatas telah didaftar dalam Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia sesuai dengan Konvensi tentang Penerbangan Sipil lntemasional tanggal 7 Desember 1944, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang ber1aku. It is hereby certified that the above described aircraft has been registered in the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, the Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Year 2009 and a licable Civil Aviation Safe Re ulation CASR 5b. Alamat Pemegang Sertifikat (Address of Certificate Ho/def') 6. Nama dan informasi kontak pemilik, jika berbeda dari pemegang sertifikat Name and contact information of owner. if different from certificate ho/de : . Dasar Pendaftaran (pilih satu) (Basis of registration) (check one) a kepemilikan pesawat (ownership of aircraff) a operator pesawat udara (operator of aircraff) C lainnya Oelaskan) (othel'J (explain): . (Nama pemegang sertifikat) (name of certificate holder) 5a. Diterbitkan untuk (Issued to) 3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara 4. Nomor Seri Pesawat Udara (Manufacturer And Manufacturer's Designation of Aircraff) (Aircraft Serial Numbel') Nationali and Re is/ration Marie 2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran
- No. Pendaftaran Re istration Number REPUBLIK INDONESIA Republic of Indonesia KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ministry of Transportation DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General of Civil Aviation DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA Directorate of Airworthiness and Aircraft Operation SERTIFIKA T PEN DAFT ARAN ( Certificate of Registration)
- Format 2 - Format Sertifikat Pendaftaran yang berlaku mulai tanggal 26 November 2026:
e) tidak digunakannya lagi pesawat udara; f) pesawat udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan; atau g) terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa Pesawat Udara tanpa putusan pengadilan. 2. tidak dapat mempertahankan sertifi.kat kelaikudaraan secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun. c. Penghapusan tanda pendaftaran Pesawat Udara yang terjadi karena cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa Pesawat Udara tanpa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf g) dilakukan dalam hal pemilik atau orang perseorangan yang diberi kuasa, memiliki IDERA, dengan ketentuan: 1. pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk ( certified designee) mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara kepada Direktur Jenderal; 2. pihak yang diberi kuasa ( authorized party) atau pihak yang ditunjuk ( certified designee) menyampaikan kepada Direktur Jenderal: a. surat permohonan; b. formulir permohonan; dan c. dokumen IDERA asli atau salinan formulir IDERA yang telah disahkan oleh Direktur J enderal. 3. Direktur Jenderal melakukan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan diterima secara lengkap dan benar; dan 4. permohonan penghapusan tanda pendaftaran yang telah memenuhi persyaratan, akan diterbitkan sertifikat penghapusan tanda pendaftaran Pesawat Udara yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon. d. Dalam hal Pesawat Udara yang dihapus tanda pendaftarannya akan dilakukan ekspor, Pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk (certified designee) mengajukan permohonan sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor (export certificate of ainoorthinesss sebelum mengajukan permohonan penghapusan tanda pendaftaran. e. Dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh para pihak dan tidak adanya IDERA, permohonan penghapusan tanda pendaftaran dapat dilakukan berdasarkan: 1. penetapan tindakan sementara dari pengadilan; atau 2. putusan arbitrase atau putusan pengadilan. f. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku untuk lingkup kepentingan internasional maupun nasional terhadap objek Pesawat Udara. g. Dalam hal Operator Pesawat Udara tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun, Direktorat Jenderal berdasarkan evaluasi menerbitkan sertifikat penghapusan pendaftaran. h. Tata cara penerbitan sertifikat penghapusan pendaftaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 1. Format sertifikat penghapusan pendaftaran sebagai berikut: 1. Format 1 - Format surat penghapusan tanda pendaftaran yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026:
Tanda tangan (Signature) . 8. 7. Tanggal Penertlitan (Dale of issue) 6. yang bertanda tangan dibwah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut di atas telah dihapus secara sah dari Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia pada tanggal. dan Sertifikat Pendaftaran telah dihapus. (It is hereby that the above described aircraft has been duly removed from the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia on (date) and the Certificate of Registration has been cancelled.) 6a. Alasan penghapusan, jika diketahui: . (Reason(s) for deregistration, if known): . Sb. Alamat Pemegang Sertifikat (at the time of deregistration} (Address of Certificate Holder) 5. Nama dan informasi kontak pemilik, jika bertleda dari pemegang sertifikat (Name and contact information of owner. if different from certificate holder): (at the time of deregistration) (Nama pemegang sertifikat) (name of certificate holder) 5a. Diterbitkan untuk (Issued to) Dasar Pendaftaran (pilih satu) (Basis of registration) (check one) D kepemilikan pesawat (ownership of aircraft) D operator pesawat udara (operator of aircraft) D lainnya (jelaskan) (other) (explain); . 4. Nomor Seri Pesawat Udara (Aircraft Serial Number') 3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara (Manufacturer And Manufacturer's Designation of Aircraft 2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran (Nationality and Registration Marl<) No. Pendaftaran Re istration Number REPUBLIK INDONESIA Republic of Indonesia KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ministry of Transportation DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General of Civil Aviation DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA Directorate of Airworthiness and Aircraft Operation SERTIFIKAT PENGHAPUSAN PENDAFTARAN (Certificate of Deregistration) 2. Format 2 - Format sertifikat penghapusan pendaftaran yang berlaku mulai tanggal 26 November 2026 ............................... Director of Airworthiness and Aircraft Operation Distribution 1. Director General of Civil Aviation; 2 Director of Air Transport· 3 Director of Air Navigation 4 &f~ Indonesia. On behalf of Director General of Civil Aviation Ref~
- PT. XXX letter No.: XXX dated XXX
- DGCA Form 47-17 dated XXX; Our records show no liens against this aircraft. f. Owner Name and Address xx PK - xxx Xxx Xxx PT. xxx address PT. xxx address SPECIFICATION a Registration Number b. Nationality and Reqistration Mark c. Make and tvlodel d. Serial Number e. Operator Name and Address This is to certify that the following aircraft has been removed from CIVIL AIRCRAFT REGISTER of the REPUBLIC of INDONESIA with effective from: DEREGISTRA TION OF AIRCRAFT TO WHOM IT MAY CONCERN Jakarta, Reff.
4 7.41 Tata cara pendaftaran, perpanjangan, perubahan, penggantian dan penghapusan pendaftaran Pesawat Udara Tata cara pendaftaran, perpanjangan, perubahan, penggantian dan penghapusan pendaftaran Pesawat Udara ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 4 7 .39 Pemindahtanganan Dalam hal telah terjadi pemindahtanganan Pesawat Udara yang telah didaftarkan dan telah diterbitkan sertifikat pendaftaran maka pemilik atau pihak yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 47.21 huruf b harus mengajukan pendaftaran ulang. 47.37 Pencatatan dan Penyimpanan a. Direktur Jenderal mencatat informasi pendaftaran dan melakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan pada informasi pendaftaran b. Direktur Jenderal menyimpan catatan pendaftaran Pesawat Udara yang telah dihapus selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penghapusan. 47.35 Penggantian Sertifikat Pendaftaran a. Dalam hal sertifikat pendaftaran hilang atau rusak, pemegang sertifikat pendaftaran dapat mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan menyebutkan alasan penggantian dan bukti yang dipersyaratkan sebagai berikut: 1. surat pernyataan kehilangan atau kerusakan dari pemegang sertifikat pendaftaran; dan 2. salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara. b. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud padahuruf a telah terpenuhi Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat pendaftaran pengganti. c. Dalam hal telah diterbitkan sertifikat pendaftaran pengganti, sertifikat pendaftaran sebelumnya tidak berlaku. 4 7 .33 Perubahan Sertifikat Pendaftaran a. Pemegang sertifikat pendaftaran mengajukan permohonan perubahan sertifikat pendaftaran kepada Direktur Jenderal dalam hal terdapat perubahan data pendaftaran Pesawat Udara, berupa: 1. kepemilikan; 2. nama pemilik; 3. alamat pemilik; dan/atau 4. model Pesawat Udara. b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui manual atau sistem pendaftaran Pesawat Udara Direktorat Jenderal.
REPUBLIK INDONESIA 1. No. Pendaftaran Republic oflndonesia (Registration Number) DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Ministry of Transportation OIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General of Civil Aviation .t&\ DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA ~-7 Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations SERTIFIKA T PEN DAFT ARAN (Certificate of Registration) 2. Tanda Kebann,:aan dan 3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara 4. Nomor Seri Pesawat Pendaftaran ationality and (Manufacturer and Manufacturer's Designation of Udara (Aircraft Serial Registration Marks) Aircraft) Number) 5. Nama pemilik : (Name of Owner) 6. Alamat Pemilik : (Address of Owner) 7. Yang bertanda tan9an dibawah ini menerangkan bahwa t,esawat udara tersebut di atas telah didaftar dalam Daftar Pesawat Udara Si~il Repubhk Indonesia sesuai dengan Perjanjian enerbangan Sipil lnternasional tanggal 7 Desember 1944, Undanq- Undang epublik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang ber1aku. It is hereby certified that the above described aircraft has been registered in the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, the Republic of Indonesia Aviation Law. No. 1 Year 2009 and aoolicable Civil Aviation Safetv Rerwlations (CASRJ. 8. Tanggal Diterbitkan 10. (Date of issuance) A.n. Direktur Jenderal Perhubun;ian Udara (On behaff of the Director General o Civil Aviation) 9. Ber1aku sampai dengan: (ValidUntiQ Tanda tangan (Signature) 4 7.45 Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi Pabrik Pesawat Udara a. Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara yang diberikan sebagaimana dimaksud pada butir 4 7.43, untuk keperluan penerbangan dalam rangka: 1. penelitian dan pengembangan; 2. uji terbang produksi; atau 3. pembuktian kesesuaian dengan peraturan-peraturan; 4. evakuasi Pesawat Udara dari daerah berbahaya; 5. demonstrasi terbang; dan/ atau 6. kegiatan lainnya yang mendukung pabrik Pesawat Udara. b. Format Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara sebagai berikut: 1. Format 1 - Format Sertifikat Pendaftaran yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2026: 4 7.43 Alokasi Tanda Pendaftaran bagi Pabrik Pesawat Udara a. Direktur Jenderal menetapkan alokasi tanda pendaftaran Pesawat Udara untuk pabrik Pesawat Udara. b. Alokasi tanda pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh pimpinan pabrik Pesawat Udara kepada Direktur J enderal. SUBBAGIAN D SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA BAGI PABRIK PESAWAT UDARA
4 7.4 7 Permohonan Pimpinan pabrik Pesawat Udara mengajukan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara kepada Direktur Jenderal dengan mengajukan surat permohonan pendaftaran dan mengisi formulir permohonan. u.b Direktur Jenderal Perhubungan Udara (On behalf of the Director General of Civil Aviation) SERTIFIKAT INI HANYA BERLAKU SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PESAWAT UDARA SESUAI DENGAN PASAL 47.45 PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL. THIS CERT/FICA TE IS VALID ONLY IN CONNECTION WITH USE THE AIRCRAFT UNDER SECTION 47.45 CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS Nomor Sertifikat (Certificate No) Berlaku Sampai (Valid Until) Tanggal Diterbitkan (Date of Issue) Diterbitkan Untuk (Issued To) REPUBLIK INDONESIA Republic of Indonesia KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Ministry of Transportation - Directorate General of Civil Aviation SERTIFIKA T PEN DAFT ARAN BAGI PABRIK PESAWAT UDARA ( CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR AIRCRAFT MANUFACTURE) 2. Format 2 - Format Sertifikat Pendaftaran yang berlaku mulai tanggal 26 November 2026: Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250 000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Anybody giving signs or changing registration identity as such as to disguise the aircraft's registration marks, nationality, and flag as meant in Article 28 shall be condemned with imprisonment for a maximum 1 (one) year or a fine of a maximum Rp. 250,000,000.00 (MU hundred fifly million rupiahs). Pasal405 (Article 405) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Anybody operating an aircraft without any registration identity as meant in Article 24 shall be condemned with imprisonment for a maximum 5 (five) years or a fine of a maximum Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs). Pasal404 (Article 404) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Year 2009
47.57 Tata Cara pendaftaran Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara Tata cara pendaftaran Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat U dara ditetapkan oleh Direktur J enderal. 47.55 Ekspor Pesawat Udara ke Negara lain Dalam hal Pesawat Udara yang akan diekspor ke negara lain dan didaftarkan di negara tersebut, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan tidak pernah terdaftar di Indonesia untuk Pesawat Udara tersebut dan memberitahukan kepada otoritas penerbangan negara terse but. 47.53 Tanda Pendaftaran Pabrik Pesawat Udara a. Tanda pendaftaran bagi pabrik Pesawat Udara diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk pabrik Pesawat Udara sebagai pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara. b. Penggunaan tanda pendaftaran bagi pabrik Pesawat Udara harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 1. tanda pendaftaran yang telah diberikan dapat digunakan secara berulang; dan 2. digunakan untuk keperluan penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 47.45. 47.51 Jangka Waktu Sertifikat dan Perubahan Status Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara bagi pabrik Pesawat Udara berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. 4 7. 49 Persyaratan Permohonan pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada butir 4 7.4 7 harus memenuhi ketentuan: a. melampirkan bukti asuransi Pesawat Udara; b. pemohon merupakan badan hukum Indonesia; dan c. pemohon memiliki lokasi usaha di wilayah Republik Indonesia dan secara nyata melakukan usaha di bidang pembuatan pesawat udara.
47.61 IDERA a. Debitur dapat menerbitkan IDERA kepada Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau Helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia. b. IDERA yang diterbitkan harus diakui dan dicatat oleh Direktorat Jenderal dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa ( authorized party). c. IDERA sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap berlaku pada saat Debitur dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang. d. Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau Helikopter tersebut sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam IDERA sebagaimana dimaksud pada huruf a. e. Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat mengalihkan kewenangannya kepada pihak yang ditunjuk ( certified designee) untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran pesawat terbang atau Helikopter tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letter I CDL). f. Penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee) sebagaimana dimaksud pada huruf e harus diakui dan dicatat oleh Direktur Jenderal dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak yang ditunjuk (certified designee). g. Pihak yang ditunjuk (certified designee) sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan pihak yang memiliki hubungan dengan Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) berdasarkan perjanjian. 47.59 Ruang Lingkup a. Objek Pesawat Udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul dari hak penguasaan terhadap obyek Pesawat Udara atas: 1. perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement); 2. perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement); dan/atau 3. perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement). b. Berlaku dalam hal debitur mempunyai domisili di dalam wilayah hukum (jurisdictions Negara Indonesia. c. Dalam hal debitur dan kreditur sama-sama berkedudukan di wilayah hukum Indonesia, objek Pesawat Udara dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Internasional. SUBBAGIAN E KEPENTINGAN INTERNASIONAL ATAS OBJEK PESAWAT UDARA
47.67 Sertifikat Kelaikudaraan Untuk Ekspor (Export Certificate of Ainuorthiness) a. Sebelum mengajukan perrnohonan penghapusan tanda pendaftaran, Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa ( authorized party) a tau pihak yang ditunjuk ( certified designee) dapat mengajukan permohonan sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor (export certificate of airioorthinessi. b. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelaikudaraan dalam rangka penerbitan sertifikat kelaikudaraan untuk ekspor ( export certificate of airuiorthinesss, 47.69 Perubahan formulir IDERA dan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk ( Certified Designee Letter) a. Perubahan nama dan/ atau alamat dari Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk ( certified designee) harus dilaporkan secara tertulis oleh Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk (certified designee) kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan salinan dokumen korporasi yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan, dan selanjutnya surat keterangan dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen IDERA atau surat penunjukan pihak yang ditunjuk ( certified designee letter). 47.63 Pencatatan dan Pembatalan IDERA a. Permohonan pencatatan dan pembatalan pencatatan IDERA harus diajukan oleh Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa ( authorized party) kepada Direktur Jenderal. b. Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) dapat memberikan kuasa untuk melakukan proses pengurusan pengajuan pencatatan atau pembatalan pencatatan IDERA kepada pihak lain. c. Direktur Jenderal melakukan pencatatan atau pembatalan pencatatan IDERA berdasarkan basil evaluasi. 47.65 Pencatatan dan Pembatalan Surat Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk ( Certified Desiqnee Letten a. Permohonan pencatatan surat penunjukan pihak yang ditunjuk ( certified designee letien harus diajukan oleh Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) kepada Direktur Jenderal. b. Perrnohonan pembatalan surat penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letter) harus diajukan oleh pihak yang ditunjuk ( certified designee) kepada Direktur J enderal. c. Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa ( authorized party) sebagaimana dimaksud pada huruf a atau pihak yang ditunjuk (certified designee) sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat memberikan kuasa untuk melakukan proses pengurusan pengajuan pencatatan atau pembatalan pencatatan Surat penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letterj kepada pihak lain. d. Surat penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letter; merupakan bagian dari pencatatan IDERA yang telah diterbitkan. e. Direktur Jenderal melakukan pencatatan atau pembatalan surat penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letter) berdasarkan basil evaluasi.
DUDY PURWAGANDHI ttd. MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 47.73 Tata Cara Tata cara pencatatan dan pembatalan IDERA, pericatatan dan pembatalan Certified Designee Letter, dan perubahan dan pengesahan salinan formulir IDERA atau Certified Designee Letter ditetapkan oleh Direktur J enderal. 47.71 Pengesahan salinan formulir IDERA dan Surat Pcnunjukan Pihak yang Ditunjuk ( Certified Designee Letter; Dalam hal formulir IDERA atau surat penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letter} hilang/rusak, Kreditur selaku pihak yang diberi kuasa (authorized party) atau pihak yang ditunjuk (certified designee) harus mengajukan pcrmohonan pengesahan salinan formulir IDERA atau sural penunjukan pihak yang ditunjuk (certified designee letter} kepada Direktur J cnderal.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAG IAN 47 TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 2. Operator Pesawat Udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), sertifikat pengoperasian pesawat udara ( operating certificate), a tau sertifikat pengopcrasian pesawat udara tanpa awak (remotely piloted aircraft system/ RPAS operator certificate). 3. Sertifikat Pcndaftaran Pesawat Udara adalah bukti didaftarkannya Pcsawat Udara di Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 TENTANG PENDAITARAN PESAWAT UDARA. PERHUBUNGAN MENTER! TENT ANG PERATURAN
