Pasal 63

(1) Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara Indonesia.

www.djpp.depkumham.go.id

31 2009, No.1

(2) Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat

udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri.

(3) Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh

perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanjian antarnegara.

(4) Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan.

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:epkumham.go

• peringatan;
• pembekuan sertifikat; dan/atau
• pencabutan sertifikat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat

udara sipil dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.