Pasal 19

(1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan

produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi.

(2) Untuk memperoleh sertifikat produksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia harus memenuhi persyaratan:

www.djpp.depkumham.go.id

17 2009, No.1

• memiliki sertifikat tipe (type certificate) atau memiliki lisensi produksi pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain;
• fasilitas dan peralatan produksi;
• struktur organisasi sekurang-kurangnya memiliki bidang produksi dan kendali mutu;
• personel produksi dan kendali mutu yang kompeten;
• sistem jaminan kendali mutu; dan
• sistem pemeriksaan produk dan pengujian produksi.

(3) Sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujianepkumham.go yang hasilnya memenuhi standar kelaikudaraan.