Permenhub No. 5 Tahun 2026 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 tentang Tanda Identifikasi Produk dan Artikel serta Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara Sipil Indonesia - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 TENTANG
TANDA IDENTIFIKASI PRODUK DAN ARTIKEL SERTA TANDA KEBANGSAAN
INDONESIA DAN TANDA PENDAFTARAN INDONESIA
PESAWAT UDARA SIPIL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan International Civil Aviation Organization Annex 7 mengenai Aircraft Nationality and Registration Mark, perlu mengatur mengenai tanda identifikasi produk dan artikel serta tanda kebangsaan Indonesia dan tanda pendaftaran Indonesia pesawat udara sipil Indonesia;
b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 45 tentang Tanda Identifikasi
Produk dan Artikel serta Tanda Kebangsaan Indonesia dan
Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara Sipil
Indonesia; AIR
penerbangan
;
Mengingat
: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
5.
Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 173
Tahun
2024
tentang
Kementerian
Perhubungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
29);
6.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 TENTANG
TANDA IDENTIFIKASI PRODUK DAN ARTIKEL SERTA TANDA
KEBANGSAAN
INDONESIA
DAN
TANDA
PENDAFTARAN
INDONESIA PESAWAT UDARA SIPIL INDONESIA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Tanda Identifikasi adalah nomor, nama, merk, simbol,
atau bentuk lainnya yang diberikan pada produk atau
artikel.
2.
Tanda Kebangsaan Indonesia adalah identitas di pesawat
udara yang terdiri atas 2 (dua) huruf.
- Tanda Pendaftaran Indonesia adalah tanda identitas pesawat udara yang menunjukkan bahwa pesawat udara telah didaftarkan di Indonesia.
- Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
- Pesawat Udara Sipil Indonesia adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki Tanda Pendaftaran Indonesia dan Tanda Kebangsaan Indonesia.
- Produk adalah Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, dan baling-baling Pesawat Terbang.
- Artikel adalah material, part, komponen, atau peralatan yang digunakan pada Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, dan baling-baling Pesawat Terbang.
- Pabrikan adalah setiap orang atau badan usaha yang membuat atau menghasilkan Produk dan/atau Artikel.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerbangan.
- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Pasal 2
(1)
Setiap Produk dan/atau Artikel wajib diberikan Tanda
Identifikasi.
(2)
Tanda
Identifikasi
pada
Produk
dan/atau
Artikel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
a.
Pabrikan yang telah memiliki Sertifikat Organisasi
Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval
Holder) Pesawat Udara dan/atau Komponen Pesawat;
atau
b.
Pabrikan yang belum memiliki Sertifikat Organisasi
Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval
Holder) Pesawat Udara dan/atau Komponen Pesawat,
namun telah memiliki:
1.
sertifikat tipe;
2.
sertifikat tipe tambahan; atau
3.
persetujuan rancang bangun lainnya.
(3)
Tanda Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk plat identifikasi tahan api.
Pasal 3 (1) Setiap Pesawat Udara Sipil Indonesia wajib mempunyai Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia. (2) Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.
(3) Pesawat Udara yang telah mempunyai Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia wajib dilengkapi dengan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 4 (1) Tanda Kebangsaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu PK. (2) Tanda Pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan ketentuan: a. untuk Pesawat Udara, menggunakan 3 (tiga) huruf; atau b. untuk Pesawat Udara yang dikendalikan jarak jauh (remotely piloted aircraft), menggunakan awalan huruf R dan diikuti 4 (empat) angka.
Pasal 5 (1) Penempatan Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia dilakukan oleh pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (Certificate of Registration). (2) Penempatan Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis Pesawat Udara.
Pasal 6
Ketentuan mengenai Tanda Identifikasi Produk dan Artikel serta Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara Sipil Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1)
Direktur
Jenderal
melakukan
pengawasan
kepada
Pabrikan dan pemegang Sertifikat Pendaftaran Pesawat
Udara (Certificate of Registration) terhadap pelaksanaan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a.
audit;
b.
inspeksi;
c.
pengamatan; dan/atau
d.
pemantauan.
(3)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 8
(1)
Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Pabrikan dan pemegang Sertifikat
Pendaftaran Pesawat Udara (Certificate of Registration)
yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dapat
dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
peringatan tertulis;
b.
pembekuan;
c.
pencabutan; dan/ atau
d.
denda administratif.
(3)
Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata
cara pengawasan dan pengenaan sanksi terhadap
pelanggaran ketentuan peraturan di bidang penerbangan.
Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking); dan b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2026
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
DUDY PURWAGANDHI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 5 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 TENTANG TANDA IDENTIFIKASI PRODUK DAN ARTIKEL SERTA TANDA KEBANGSAAN INDONESIA DAN TANDA PENDAFTARAN INDONESIA PESAWAT UDARA SIPIL INDONESIA
TANDA IDENTIFIKASI PRODUK DAN ARTIKEL SERTA TANDA KEBANGSAAN INDONESIA DAN TANDA PENDAFTARAN INDONESIA PESAWAT UDARA SIPIL INDONESIA
DAFTAR ISI
SUB BAGIAN A UMUM .................................................................................... 9 45.1 Ruang Lingkup ........................................................................................ 9 45.3 Definisi .................................................................................................... 9 45.5 Klasifikasi Pesawat Udara ....................................................................... 10
SUB BAGIAN B TANDA INDENTIFIKASI PRODUK DAN ARTIKEL .................... 11 45.9 Pemberian Tanda Identifikasi ................................................................. 11 45.11 Ketentuan Tanda Identifikasi Produk .................................................... 11 45.13 Data Identifikasi Produk ....................................................................... 13 45.15 Persyaratan Penandaan untuk Artikel Parts Manufacturer Approval (PMA), Artikel Technical Standard Orders (TSO) dan Bagian-Bagian Penting (Critical Parts) ...................................................................................................................... 14 45.17 Penandaan Bagian-Bagian yang Mempunyai Batas Umur (Life-Limited Parts) ...................................................................................................................... 15 45.19 Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis Operasional : Tanda Identifikasi Produk dan Artikel ........................................................................................ 15
SUB BAGIAN C TANDA KEBANGSAAN INDONESIA DAN TANDA PENDAFTARAN INDONESIA PESAWAT UDARA INDONESIA ..................................................... 16 45.21 Ketentuan Umum ................................................................................. 16 45.23 Alokasi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia ...................................................................................................................... 16 45.25 Tampilan Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia ....................................................................................................... 17 45.27 Tampilan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia ...................... 17 45.29 Lokasi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pada Pesawat Udara Bersayap Tetap ........................................................................ 17 45.31 Lokasi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pada Pesawat Udara yang Bukan Bersayap Tetap ............................................. 17
45.33 Ketentuan Khusus ................................................................................ 18 45.35 Tipe dan Ukuran untuk Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia .................................................................................... 19 45.37 Pelat Identifikasi untuk Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia .................................................................................... 19 45.39 Penandaan Pesawat Udara Ekspor ......................................................... 20 45.41 Penghapusan Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia ...................................................................................................... 20 45.43 Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis Operasional : Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia ................................................. 20
SUB BAGIAN A
UMUM
45.1 Ruang Lingkup
Peraturan Menteri ini memuat ketentuan: a. Tanda Identifikasi pada Produk dan Artikel yang diproduksi oleh:
- Pabrikan yang telah memiliki Sertifikat Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) Pesawat Udara dan/atau Komponen Pesawat; atau
- Pabrikan yang belum memiliki Sertifikat Organisasi Pemegang
Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) Pesawat Udara
dan/atau Komponen Pesawat, namun telah memiliki:
a) sertifikat tipe;
b) sertifikat tipe tambahan; atau
c) persetujuan rancang bangun lainnya.
b. Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara terdaftar di Indonesia.
45.3
Definisi
Dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 ini yang
dimaksud dengan:
1.
Tanda Identifikasi adalah nomor, nama, merk, simbol atau bentuk
lainnya yang diberikan pada produk atau artikel.
2.
Tanda Kebangsaan Indonesia adalah identitas di pesawat udara
yang terdiri atas 2 (dua) huruf.
3.
Tanda Pendaftaran Indonesia adalah tanda identitas pesawat udara
yang menunjukkan bahwa pesawat udara telah didaftarkan di
Indonesia.
4.
Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di
atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena
reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk
penerbangan.
5.
Pesawat
Terbang
adalah
Pesawat
Udara
yang
lebih
berat
dari
udara,
bersayap
tetap,
dan
dapat
terbang
dengan tenaga sendiri.
6.
Pesawat Udara Sipil Indonesia adalah Pesawat Udara yang
digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan
niaga yang memiliki Tanda Pendaftaran Indonesia dan Tanda
Kebangsaan Indonesia.
7.
Produk adalah Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, dan baling-
baling Pesawat Terbang.
8.
Artikel adalah material, part, komponen, atau peralatan yang
digunakan pada Pesawat Udara, mesin Pesawat Udara, dan baling-
baling Pesawat Terbang.
9.
Pabrikan adalah setiap orang atau badan usaha yang membuat atau
menghasilkan Produk dan/atau Artikel.
10. Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang penerbangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
45.5
Klasifikasi Pesawat Udara
a.
Pesawat Udara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1.
Lebih berat dari udara (heavier than air):
a)
Bermesin (power-driven):
1)
Ornitopter (ornithopter):
(a)
amfibi (amphibian);
(b)
mendarat di air (sea ornithopter); dan
(c)
mendarat di daratan (land ornithopter).
2)
pesawat rotor (rotorcraft):
(a)
helikopter (helicopter):
(1) amfibi (amphibian);
(2) mendarat di air (sea helicopter); dan
(3) mendarat di daratan (land helicopter).
(b)
pesawat gyro (gyroplane):
(1) amfibi (amphibian);
(2) mendarat di air (sea gyroplane); dan
(3) mendarat di daratan (land gyroplane).
3)
Pesawat Terbang:
(1)
amfibi (amphibian);
(2)
mendarat di air (seaplane); dan
(3)
mendarat di daratan (landplane).
b)
tanpa mesin:
1)
layang-layang (kite); dan
2)
pesawat layang (glider):
(a)
mendarat di air (sea glider); dan
(b)
mendarat di daratan (land glider).
2.
Pesawat Udara lebih ringan dari udara (lighter than air):
a)
bermesin (power-driven), berupa kapal udara (airship):
(1)
kapal udara berstruktur tidak kaku (non-rigid
airship);
(2)
kapal udara berstruktur semi kaku (semi-rigid
airship); dan
(3)
kapal udara berstruktur kaku (rigid airship).
b)
tanpa mesin (non power-driven)
(1)
balon tambat (captive balloon);
(a)
balon tidak berbentuk bulat (non-spherical
captive balloon); dan
(b)
balon berbentuk bulat (spherical captive balloon).
(2)
balon bergerak bebas (free balloon):
(a)
balon tidak berbentuk bulat (non-spherical free
balloon); dan
(b)
balon berbentuk bulat (spherical free balloon);
b.
Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
1.
Pesawat Udara dengan awak; dan
2.
Pesawat Udara tanpa awak.
c.
Pesawat Udara tanpa awak (unmanned aircraft) mencakup balon
bergerak bebas tanpa awak dan pesawat udara dikendalikan dari
jarak jauh.
SUB BAGIAN B TANDA IDENTIFIKASI PRODUK DAN ARTIKEL
45.9
Pemberian Tanda Identifikasi
Tanda Identifikasi pada Produk atau Artikel harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a.
diberikan oleh:
- Pabrikan yang telah memiliki Sertifikat Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) Pesawat Udara dan/atau Komponen Pesawat; atau
- Pabrikan yang belum memiliki Sertifikat Organisasi Pemegang
Sertifikat Produksi (Production Approval Holder) Pesawat Udara
dan/atau Komponen Pesawat, namun telah memiliki:
a) Sertifikat Tipe;
b) Sertifikat Tipe Tambahan; atau
c) persetujuan rancang bangun lainnya.
b. Produk atau Artikel sesuai dengan rancang bangun yang disahkan dan dalam kondisi aman untuk dioperasikan
45.11 Ketentuan Tanda Identifikasi Produk
a.
Pesawat Udara
Pabrikan harus memberi Tanda Identifikasi pada setiap Pesawat Udara
dengan melekatkan pelat identifikasi tahan api dengan ketentuan:
- Harus menyertakan informasi yang ditentukan dalam butir 45.13 dengan menggunakan metode penandaan tahan api;
- Harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mudah rusak atau hilang selama pengoperasian normal atau dalam kecelakaan; dan
- Pelat identifikasi harus ditempatkan pada bagian luar badan Pesawat Udara yang dapat terbaca oleh personel yang berada di darat, dan harus: a) berdekatan dengan pintu masuk paling belakang; atau b) berada di dekat permukaan ekor. b. Pesawat Udara berupa Balon Udara Berpenumpang yang Bergerak Bebas Pabrikan memberi Tanda Identifikasi pada setiap Balon Udara Berpenumpang yang Bergerak Bebas dengan melekatkan pelat identifikasi tahan api, dengan ketentuan:
Harus menyertakan informasi yang ditentukan dalam butir 45.13 dengan menggunakan metode penandaan tahan api;
Harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mudah rusak atau hilang selama pengoperasian normal atau dalam kecelakaan;
Pelat harus ditempatkan pada selubung balon (balloon envelope) dan jika memungkinkan harus ditempatkan di tempat yang dapat dibaca oleh personel yang mengoperasikan balon udara saat balon mengembang; dan
Keranjang dan unit pemanas harus ditandai secara permanen dan jelas dengan nama Pabrikan, nomor komponen (atau yang setara), dan nomor seri (atau yang setara).
c. Untuk Pesawat Udara yang diproduksi sebelum tanggal 27 Desember 1993 Pabrikan memberi Tanda Identifikasi pada setiap Pesawat Udara yang diproduksi sebelum tanggal 27 Desember 1993 dengan melekatkan pelat identifikasi tahan api, dengan ketentuan:Harus menyertakan informasi yang ditentukan dalam butir 45.13 dengan menggunakan metode penandaan tahan api;
Harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mudah rusak atau hilang selama pengoperasian normal atau dalam kecelakaan; dan
Pelat identifikasi ditempatkan pada lokasi eksterior atau interior yang mudah diakses dekat pintu masuk dengan ketentuan:
a) Jika informasi model dan nomor seri pembuat juga ditampilkan pada bagian luar badan Pesawat Udara, informasi model dan nomor seri pembuat harus dapat terbaca oleh personel di darat; dan b) Ditempatkan di sebelah pintu masuk paling belakang atau di badan Pesawat Udara dekat permukaan ekor. d. Untuk Pesawat Udara berupa parasut bermesin (Power Parachute), Pesawat Udara yang dikontrol dengan pergeseran berat badan (weight- shift control), Pesawat Udara Yang Dikendalikan Jarak Jauh (remotely piloted aircraft), dan glider Pabrikan memberi Tanda Identifikasi pada setiap Pesawat Udara berupa parasut bermesin (Power Parachute), Pesawat Udara yang dikontrol dengan pergeseran berat badan (weight-shift control), Pesawat Udara Yang Dikendalikan Jarak Jauh (remotely piloted aircraft), dan glider dengan melekatkan pelat identifikasi tahan api, dengan ketentuan:Harus menyertakan informasi yang ditentukan dalam butir 45.13 dengan menggunakan metode penandaan tahan api;
Harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mudah rusak atau hilang selama pengoperasian normal atau dalam kecelakaan; dan
Pelat identifikasi harus ditempatkan pada bagian luar badan Pesawat Udara agar dapat terbaca oleh personel di darat. e. Mesin Pesawat Udara Pabrikan yang memproduksi mesin Pesawat Udara berdasarkan sertifikat tipe (type certificate) atau sertifikat produksi harus memberi tanda setiap mesin Pesawat Udara dengan melekatkan pelat identifikasi tahan api, dengan ketentuan:
- Harus menyertakan informasi yang ditentukan dalam butir 45.13 dengan menggunakan metode penandaan tahan api;
- Harus ditempelkan pada mesin di lokasi yang mudah dijangkau; dan
- Harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mudah rusak atau lepas selama pengoperasian normal atau dalam kecelakaan. f. Baling-baling, bilah baling-baling dan hubs Pabrikan yang memproduksi baling-baling, bilah baling-baling, dan hubs berdasarkan sertifikat tipe atau sertifikat produksi harus memberi Tanda Identifikasi pada setiap Produk atau bagian dari Produk, dengan ketentuan:
- Penandaan harus dilakukan dengan menggunakan metode tahan api kecuali untuk baling-baling kayu dengan sudut tetap; dan
- Penandaan harus: a) Ditempatkan pada permukaan yang tidak mengganggu fungsi dari baling-baling, bilah baling-baling atau hubs; b) Memuat informasi yang ditentukan dalam butir 45.13; dan c) Tidak mudah rusak atau lepas selama pengoperasian normal atau dalam kecelakaan.
45.13 Data Identifikasi Produk
a.
Data Identifikasi Produk harus mencakup informasi sebagai berikut:
- Nama Pabrikan;
- Model;
- Nomor seri pabrik;
- Nomor sertifikat tipe, jika ada;
- Nomor sertifikat produksi, jika ada;
- Untuk mesin pesawat udara, selain informasi sebagaimana dimaksud butir 1 sampai dengan butir 5 ditambahkan informasi: a) Rating mesin yang sudah ditetapkan; dan b) Status pemenuhan emisi gas buang berupa tulisan COMPLY atau EXEMPT, dengan ketentuan:
- COMPLY: (a) Untuk semua mesin Pesawat Udara yang telah memenuhi semua ketentuan emisi gas buang yang berlaku pada PKPS Bagian 34; dan (b) Untuk mesin Pesawat Udara dengan daya dorong (thrust) lebih dari 26.7 (dua puluh enam koma tujuh) kilonewton (6000 pounds) yang sudah memenuhi ketentuan PKPS Bagian 34 tetapi tidak memenuhi standar emisi hidrokarbon dan tidak digunakan untuk penerbangan komersial, harus diberikan pernyataan “Tidak boleh digunakan sebagai mesin pesawat komersial” dan harus dicatat permanen dalam buku harian mesin yang menyertai mesin tersebut pada pembuatan mesin Pesawat Udara.
- EXEMPT: (a) Untuk mesin Pesawat Udara yang telah diberikan pengecualian terhadap ketentuan emisi gas buang pada PKPS bagian 34; dan (b) Informasi mengenai jenis pengecualian dan alasan pemberiannya harus dicatat permanen dalam buku harian mesin yang menyertai mesin tersebut pada pembuatan mesin pesawat udara; dan
- Informasi lain yang dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal. b. Setiap orang dilarang menghapus, mengubah atau memasang informasi identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a pada Pesawat Udara, mesin pesawat udara, baling-baling, bilah baling- baling atau hubs tanpa persetujuan Direktorat Jenderal. c. Setiap orang dilarang memasang atau melepas pelat identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a pada Pesawat Udara, mesin pesawat udara, baling-baling, bilah baling-baling atau hubs tanpa persetujuan Direktorat Jenderal. d. Setiap orang, yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan PKPS Bagian 43, sesuai dengan metoda, teknik dan praktik yang dapat diterima Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dapat:
- Menghapus, mengubah atau memasang informasi identifikasi yang diatur dalam ketentuan huruf a, terhadap Pesawat Udara, mesin pesawat udara, baling-baling, bilah baling-baling atau hubs; atau
- Melepas pelat identifikasi yang dipersyaratkan pada butir 45.11, apabila diperlukan selama perawatan, tanpa persetujuan Direktorat Jenderal.
e. Setiap orang dilarang memasang pelat identifikasi yang telah dilepas sebagaimana huruf b angka 2, untuk Pesawat Udara, mesin pesawat udara, baling-baling, bilah baling-baling atau hubs selain pelat identifikasi yang telah dilepas sebelumnya.
45.15 Persyaratan Penandaan untuk Artikel Parts Manufacturer Approval (PMA),
Artikel Technical Standard Orders (TSO) dan Bagian-Bagian Penting (Critical
Parts)
a.
Artikel Parts Manufacturer Approval (PMA)
Parts Manufacturer Approval (PMA) Holder yang memproduksi Artikel
Parts Manufacturer Approval (PMA) harus menandai setiap Artikel Parts
Manufacturer Approval (PMA) secara permanen dan dapat dibaca,
dengan informasi sebagai berikut:
1.
Nama pemegang Parts Manufacturer Approval (PMA), merek
dagang, simbol, atau identifikasi dan nomor bagian lain yang
disetujui oleh Direktorat Jenderal; dan
2.
Huruf “DGCA-PMA”.
b.
Artikel Technical Standard Orders (TSO)
Technical Standard Orders (TSO) Holder yang memproduksi Artikel
Technical Standard Orders (TSO) harus menandai setiap Artikel
Technical Standard Orders (TSO) secara permanen sehingga dapat
terbaca, dan memuat informasi sebagai berikut:
1.
Nama pemegang Technical Standard Orders (TSO), merek dagang,
simbol, atau identifikasi dan nomor bagian lain yang disahkan oleh
Direktorat Jenderal; dan
2.
Semua tanda yang secara khusus disyaratkan oleh Technical
Standard Orders (TSO) yang berlaku, dan nomor seri atau tanggal
pembuatan Artikel atau keduanya kecuali ditentukan lain dalam
Technical Standard Orders (TSO) yang berlaku, dengan nomor
Technical Standard Orders (TSO) dan surat penunjukan.
c.
Bagian-bagian penting (critical parts)
1.
Setiap orang yang memproduksi bagian-bagian penting Pesawat
Udara dimana waktu penggantian, interval inspeksi, atau prosedur
terkait yang ditetapkan dalam bagian Pembatasan Kelaikudaraan
(Airworthiness Limitation) pada manual perawatan atau Instruction
for Continued Airworthiness, harus menandai bagian-bagian
penting tersebut secara permanen dan dapat dibaca dengan nomor
seri unik (atau yang setara) sebagai tambahan persyaratan yang
berlaku pada bagian ini; dan
2.
Dalam hal Direktorat Jenderal menemukan bahwa bagian Pesawat
Udara atau Artikel terlalu kecil atau tidak praktis untuk dilakukan
penandaan sesuai dengan informasi yang dipersyaratkan pada
butir ini, Pabrikan harus melampirkan informasi tersebut pada
bagian atau wadahnya.
45.17 Penandaan Bagian-Bagian yang Mempunyai Batas Umur (Life-Limited Parts) a. Untuk bagian Pesawat Udara yang mempunyai batas umur (life-limited part), Pabrikan harus memberikan petunjuk penandaan, atau harus menyatakan bahwa bagian Pesawat Udara tersebut tidak dapat ditandai secara praktis tanpa mengurangi keutuhannya; dan b. Pemenuhan terhadap butir ini dapat dilakukan dengan menyediakan petunjuk penandaan dalam dokumen yang telah tersedia, seperti manual pemeliharaan atau Instruksi untuk kelaikudaraan lanjutan.
45.19 Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis Operasional : Tanda Identifikasi Produk dan Artikel Petunjuk teknis dan pedoman teknis operasional terkait Tanda Identfikasi Produk dan Artikel ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
SUB BAGIAN C TANDA KEBANGSAAN INDONESIA DAN TANDA PENDAFTARAN INDONESIA PESAWAT UDARA INDONESIA
45.21 Ketentuan Umum
a.
Setiap Pesawat Udara yang dioperasikan di Indonesia wajib
menampilkan Tanda Kebangsaan Indonesia, Tanda Pendaftaran
Indonesia dan bendera Indonesia sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.
b.
Setiap orang dilarang menempatkan suatu desain, tanda, atau simbol
pada Pesawat Udara yang dapat mengubah atau mengaburkan Tanda
Kebangsaan Indonesia, Tanda Pendaftaran Indonesia dan bendera
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.
Nama Pesawat Udara, nama dan lambang pemilik Pesawat Udara dapat
ditampilkan pada Pesawat Udara jika lokasi, ukuran, bentuk dan warna
huruf dan tanda tersebut tidak mengganggu kemudahan pengenalan
dan tidak menimbulkan kerancuan dengan Tanda Kebangsaan
Indonesia, Tanda Pendaftaran Indonesia dan bendera Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
d.
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia harus
memenuhi ketentuan:
1.
Dicat atau ditempelkan dengan cara lain yang hampir sama
dengan permanen;
2.
Tidak memiliki ornamen;
3.
Kontras warnanya dengan latar belakang; dan
4.
Dapat terbaca.
e.
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia dapat
ditempelkan pada Pesawat Udara dengan menggunakan bahan yang
mudah dilepas jika:
1.
Dimaksudkan untuk segera diserahkan kepada pembeli asing;
atau
2.
Pesawat Udara tersebut memiliki tanda pendaftaran sementara.
45.23 Alokasi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia dialokasikan
secara tergabung, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Tanda Kebangsaan Indonesia
Tanda Kebangsaan Indonesia terdiri atas 2 (dua) huruf yaitu PK.
b.
Tanda Pendaftaran Indonesia
1.
Tanda Pendaftaran Indonesia dialokasikan oleh Direktur Jenderal;
2.
Tanda Pendaftaran Indonesia diberikan dengan ketentuan:
a) Untuk Pesawat Udara, menggunakan 3 (tiga) huruf; atau
b) Untuk Pesawat Udara Yang Dikendalikan Jarak Jauh
(Remotely Piloted Aircraft), menggunakan awalan huruf R dan
diikuti 4 (empat) angka;
3.
Kombinasi huruf yang digunakan tidak boleh menimbulkan
kerancuan dengan:
a) Lima kombinasi huruf yang digunakan dalam International
Code of Signals, Part II;
b) Kombinasi tiga huruf yang dimulai dengan Q dalam Q-code;
dan
c) Sinyal bahaya SOS atau sinyal bahaya lain yang serupa seperti
XXX, PAN dan TTT.
45.25 Tampilan Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia
a.
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia harus
ditampilkan menggunakan huruf kapital Romawi dan/atau nomor
Arabic.
b.
Pesawat
Udara
kategori
limited,
restricted,
light-sport
aircraft,
experimental or provisional harus juga menampilkan tulisan kategorinya
“limited”, “restricted”, “light-sport”, “experimental”, or “provisional
airworthiness” di dekat pintu kabin atau kokpit dengan ukuran tinggi
huruf tidak kurang dari 5 centimeter (2 inci) dan tidak lebih dari 15
centimeter (6 inci).
45.27 Tampilan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia
a.
Pesawat Udara yang telah memiliki Tanda Kebangsaan Indonesia dan
Tanda Pendaftaran Indonesia wajib dilengkapi Bendera Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b.
Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditampilkan pada
permukaan luar badan pesawat udara atau pada vertical stabilizer dan
dapat terlihat oleh personel di darat;
c.
Tinggi Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia paling sedikit
harus berukuran 30 centimeter (12 inci) dan lebarnya 3/2 dari
tingginya; dan
d.
Apabila Pesawat Udara tidak memiliki area yang cukup untuk
menampilkan bendera, ukuran bendera dapat disesuaikan dan lebar
harus 3/2 dari tinggi.
45.29 Lokasi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada
Pesawat Udara Bersayap Tetap
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada
Pesawat Terbang harus ditempatkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Ditampilkan di kedua sisi permukaan ekor vertikal atau di kedua sisi
badan Pesawat Terbang;
b.
Ditampilkan di permukaan bawah sayap, ditempatkan di tengah kiri
permukaan bawah sayap kecuali jika tampilannya melebihi area
struktur sayap;
c.
Tanda-tanda harus terletak sedapat mungkin pada jarak yang sama
antara tepi depan dan belakang sayap;
d.
Bagian atas dari Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda
Pendaftaran Indonesia harus mengarah ke tepi depan sayap;
e.
Harus terlihat di setiap sisi badan pesawat (atau pada struktur yang
ekivalen) di antara sayap dan permukaan ekor, di engine pod atau di
tengah permukaan ekor vertikal;
f.
Apabila ditempatkan pada ekor vertikal tunggal, Tanda Kebangsaan
Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia harus muncul di kedua
sisi; dan
g.
Apabila ditempatkan pada permukaan ekor vertikal ganda, Tanda
Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia harus muncul
pada sisi luar permukaan luar.
45.31 Lokasi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pada Pesawat Udara yang Bukan Bersayap Tetap a. Helikopter Setiap operator Helikopter wajib menampilkan Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia secara horisontal pada kedua permukaan badan Helikopter, boom atau ekor helikopter.
b.
Kapal Udara
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada
kapal udara wajib ditampilkan baik pada lambung pesawat atau pada
permukaan stabilizer, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia
yang ditampilkan pada lambung pesawat harus terletak
memanjang di setiap sisi lambung pesawat dan juga di permukaan
atasnya pada garis simetri.
2.
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia
yang ditampikan di permukaan stabilizer harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a) Ditampilkan pada stabilizer horizontal dan vertikal;
b) Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran
Indonesia pada stabilizer horizontal harus terletak di bagian
kanan permukaan atas dan di bagian kiri permukaan bawah
dengan bagian atas tanda ke arah leading edge; dan
c) Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran
Indonesia pada stabilizer vertikal harus terletak di setiap sisi
tengah bawah stabilizer dan ditempatkan secara horizontal.
c.
Balon udara berbentuk bulat (selain dari balon udara bergerak bebas
tanpa awak)
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada
balon udara berbentuk bulat wajib ditampilkan pada permukaan balon
udara di dua tempat yang berlawanan secara diametrik, dekat dengan
lingkar horizontal maksimum balon.
d.
Balon udara berbentuk tidak bulat (selain dari balon udara bergerak
bebas tanpa awak):
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada
balon udara berbentuk tidak bulat wajib:
1.
ditampilkan pada setiap sisi balon udara; dan
2.
ditempatkan di dekat maximum cross section dan tepat diatas
rigging band ataupun titik pengikatan keranjang atau suspension
cable.
e.
Parasut Bermesin dan weight-shift-control aircraft
Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada
parasut bermesin dan weight-shift-control aircraft wajib:
1.
Mengacu pada tampilan Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda
Pendaftaran Indonesia sebagaimana diatur dalam butir 45.25
serta tipe dan ukuran untuk Tanda Kebangsaan Indonesia dan
Tanda Pendaftaran Indonesia untuk Pesawat Udara bersayap tetap
sebagaimana diatur dalam butir 45.35 huruf b angka 2;
2.
Ditampilkan pada dua posisi yang berlawanan pada badan, bagian
struktur, atau komponen pesawat dan harus dapat dibaca dari
kedua sisi Pesawat Udara.
45.33 Ketentuan Khusus Jika Pesawat Udara tidak dapat memenuhi persyaratan pada butir 45.29, butir 45.31, dan butir 45.35, Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia dari Pesawat Udara tersebut harus ditampilkan pada Pesawat Udara dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat teridentifikasi dengan mudah.
45.35 Tipe dan Ukuran untuk Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia a. Umum: 1. Huruf dan angka yang digunakan harus berupa huruf kapital Romawi dan nomor Arabic tanpa ornamen. 2. Lebar setiap karakter (kecuali huruf I dan angka 1) dan panjang tanda hubung, harus dua pertiga dari tinggi sebuah karakter. 3. Karakter dan tanda hubung harus terbentuk oleh garis solid dan warnanya harus kontras dengan latar belakang. Ketebalan garis harus satu per enam dari tinggi sebuah karakter. 4. Setiap karakter harus dipisahkan dari karakter yang lainnya dengan lebar spasi tidak kurang dari seperempat lebar karakter. Tanda hubung dianggap sebagai karakter. 5. Karakter dalam setiap kelompok tanda terpisah harus memiliki tinggi yang sama. b. Pesawat Udara bersayap tetap: 1. Tinggi dari Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada sayap pesawat udara sekurang-kurangnya 50 centimeter (20 inci). 2. Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada badan Pesawat Terbang (atau struktur ekuivalen) atau ekor vertikal tidak boleh mengganggu garis badan pesawat udara yang terlihat (atau struktur ekuivalen) dan dengan margin 5 centimeter (2 inci) di sepanjang setiap tepi permukaan ekor vertikal. 3. Tinggi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia pada badan Pesawat Terbang atau permukaan ekor vertikal sekurang-kurangnya 30 centimeter (12 inci). c. Pesawat Rotor: Tinggi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia paling pendek 30 centimeter (12 inci). d. Untuk kapal udara, balon berbentuk bulat, balon berbentuk tidak bulat, parasut bermesin, dan weight-shift-control aircraft: Tinggi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia paling pendek 50 centimeter (20 inci).
45.37 Pelat Identifikasi untuk Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda
Pendaftaran Indonesia
a.
Pesawat Udara harus dilengkapi pelat identifikasi yang berisi paling
sedikit informasi Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran
Indonesia.
b.
Pelat identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dibuat
dari bahan logam tahan api atau material tahan api lainnya.
c.
Pelat identifikasi harus ditempatkan pada Pesawat Udara dengan
ketentuan sebagai berikut:
1.
Pelat identifikasi ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat di
dekat pintu masuk;
2.
Untuk Pesawat Udara Yang Dikendalikan Jarak Jauh, pelat
identifikasi ditempatkan pada posisi yang mudah terlihat di dekat
pintu masuk atau kompartemen, atau ditempatkan di tempat yang
mudah terlihat dibagian luar badan pesawat udara, jika tidak ada
pintu masuk atau kompartemen; dan
3.
Untuk balon bergerak bebas tanpa awak, ditempatkan di tempat
yang mudah terlihat di bagian luar muatan.
45.39 Penandaan Pesawat Udara Ekspor
a.
Produsen Pesawat Udara di Indonesia yang mengirimkan Pesawat
Udara ke luar negeri untuk diekspor dapat menampilkan Tanda
Kebangsaan dan Tanda Pendaftaran pada Pesawat Udara tersebut
sesuai dengan negara pendaftaran Pesawat Udara.
b.
Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak boleh
dioperasikan di dalam wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia
kecuali untuk keperluan uji terbang dan terbang demonstrasi dalam
jangka waktu terbatas, atau ketika transit yang diperlukan dalam
perjalanan menuju pembeli.
45.41 Penghapusan Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia a. Dalam hal Pesawat Udara yang terdaftar di Indonesia telah diterbitkan sertifikat penghapusan pendaftaran, operator pesawat udara wajib menghapus Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Pesawat Udara tersebut. b. Dalam hal Pesawat Udara yang terdaftar di Indonesia dijual, pemegang sertifikat pendaftaran Pesawat Udara harus menghapus semua Tanda Pendaftaran Indonesia dari Pesawat Udara sebelum diserahkan kepada pembeli, kecuali jika Pesawat Udara tersebut untuk selanjutnya akan tetap dioperasikan oleh operator Pesawat Udara Indonesia.
45.43 Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis Operasional : Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia Petunjuk teknis dan pedoman teknis operasional terkait Tanda Kebangsaan Indonesia dan Tanda Pendaftaran Indonesia ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DUDY PURWAGANDHI
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan International Civil Aviation Organization Annex 7 mengenai Aircraft Nationality and Registration Mark, perlu mengatur mengenai tanda identifikasi produk dan artikel serta tanda kebangsaan Indonesia dan tanda pendaftaran Indonesia pesawat udara sipil Indonesia;
b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 45 (Civil Aviation Safety Regulation Part 45) tentang Identifikasi dan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara (Identification and Registration Marking) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
- Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
