Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986)

ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-

Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan A RA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga dalam

penyelenggaraan pemilihan umum rakyat yang telah

memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan

perundang-undangan mempunyai hak konstitusional

untuk memilih dan dipilih;

  • bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilih

harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sehingga

ketidaksempurnaan rekapitulasi daftar pemilih tetap

secara nasional dapat mengakibatkan sebagian pemilih

tidak dapat menggunakan hak memilihnya;

  • bahwa untuk memberikan kepastian tidak terjadinya

kehilangan suara pemilih, perlu pengaturan pemberian

tanda lebih dari satu kali pada surat suara dinyatakan

sebagai suara yang sah;

  • bahwa . . .
  • bahwa untuk mengatasi timbulnya hal ihwal

kegentingan yang memaksa sebagai akibat adanya

permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan

umum, Presiden telah

MENGINGAT
  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4836);

Dengan . . .

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PP 16/2010 — PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
amendment UU 10/2008 — PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
amendment UU 1/2009 — PENERBANGAN
Referensi Silang (2)
UU 10/2008 — PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
UU 1/2009 — PENERBANGAN