Pasal 123

(1) Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

• permintaan jasa angkutan udara;
• terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;
• fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan;
• terlayaninya semua daerah yang memiliki bandar udara;
• pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; serta
• keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

53 2009, No.1

(2) Jaringan dan rute penerbangan luar negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

• kepentingan nasional;
• permintaan jasa angkutan udara;
• pengembangan pariwisata;
• potensi industri dan perdagangan;
• potensi ekonomi daerah; dan
• keterpaduan intra dan antarmoda.

Pasal 124epkumham.go(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional

dapat mengajukan rute penerbangan baru dalam negeri dan/atau luar negeri kepada Menteri.

(2) Menteri melakukan evaluasi pengajuan dan menetapkan

rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1).