Pasal 109

(1) Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

• akta pendirian badan usaha Indonesia yang usahanya bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal atau angkutan udara niaga tidak berjadwal dan disahkan oleh Menteri yang berwenang;
• nomor pokok wajib pajak (NPWP);
• surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
• surat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;
• tanda bukti modal yang disetor;
• garansi/jaminan bank; dan

www.djpp.depkumham.go.id

45 2009, No.1

• rencana bisnis untuk kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kecuali huruf f diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan, dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri.