JALAN TOL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

2. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

3. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.

4. Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan utama pada Jalan Tol dengan Jalan non Tol.

5. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.

6. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Jalan Tol.

7. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.

8. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang selanjutnya disebut SPM Jalan Tol adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Pengguna Jalan Tol secara minimal atas penyelenggaraan Jalan Tol.

9. Pengguna Jalan Tol adalah Setiap Orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar Tol.

10. Ruas Jalan Tol adalah satu bagian atau penggal dari sistem jaringan Jalan Tol yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha.

11. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasis keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

• Parent Regulation: [[PP_23_2024]]
• Previous Section: [[PP_23_2024_PREAMBLE]]
• Next Section: [[PP_23_2024_BAB_2]]
• Related Definitions: [[BPJT]], [[Jalan_Tol]], [[SPM_Jalan_Tol]]

This chapter establishes 14 fundamental definitions that form the basis for understanding the entire regulation:

• Jalan Tol (Toll Road)

• Jalan Bebas Hambatan (Controlled-Access Highway)

• Ruas Jalan Tol (Toll Road Section)

• BPJT (Toll Road Regulatory Agency)

• Badan Usaha (Business Entity)

• Menteri (Minister)

• SPM Jalan Tol (Minimum Service Standards)

• Pengguna Jalan Tol (Toll Road User)

• Pembangunan Jalan Berkelanjutan (Sustainable Road Development)

Catatan: Bab ini merupakan fondasi terminologi untuk seluruh ketentuan dalam PP 23/2024.

BAB X <br> KETENTUAN PENUTUP

(1) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan dilakukan

dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui pola kemitraan. {21 Untuk mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit 3oolo (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

(3) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

(4) Setiap...

SK No 189256 A

PRES!trEN REPUBLII(

(4) Setiap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keterangan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 1 1

(U Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar Jalan To1. (21 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• penghentian kegiatan;
• penghentian pelayanan umum;
• penutupan lokasi;
• pencabutan izin;
• pembatalan izin; atau
• pembongkaran bangunan.

(3) Akses masuk dan keluar Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Penghubung dari jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan pertemuan jalan non To1.

(1) Penyelenggaraan Jalan Tol dimaksudkan untuk

mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai dengan membina jaringan Jalan To1. (21 Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

• ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
• penyelenggara€m jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
• peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d.pelayanan...

SK No 189261 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

• pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk e, sistem mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
• pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM Jalan Tol;
• partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
• sistem jaringan jalan yang berkelanjutan.

Lingkup penyelenggaraan Jalan Tol meliputi pengaturan Jalan Tol, pembinaan Jalan Tol, pengusahaan Jalan Tol, dan pengawasan Jalan To1.

Bagian Kedua Wewenang

(1) Badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (1) mengajukan permohonan untuk memprakarsai Ruas Jalan Tol kepada Menteri yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (21. (21 Menteri memberikan persetujuan prinsip dalam hal:

• Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol; atau
• Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol.

(3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana

dimaksud pada ayat l2l, badan usaha pemrakarsa wajib men5rusun dokumen persiapan pengusahaan Jalan To1 yang paling sedikit mencakup:

• dokumen...

SK No 189234 A

PR.ESIDEN

awal a. dokumen studi kelayakan termasuk desain (basic design);

• dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan pengadaan tanah. c. dokumen perencanaan To1 (4) Dokumen persiapan pengusahaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh badan usaha pemrakarsa kepada Menteri disertai usulan kompensasi beruPa:
• pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen); melakukan penawaran oleh b. pemberian hak untuk badan usaha pemrakarsa terhadap penawar hasil terbaik (right to matehl, sesuai dengan penilaian dalam proses pelelangan; kekayaan c. pembelian prakarsa, antara lain hak intelektual yang menyertainya oleh Menteri atau oleh pemenang lelang; atau berdasarkan d. bentuk lain yang dimungkinkan peraturan perundang-undangan. (s) Menteri melakukan evaluasi terhadap dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol yang diajukan iebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan prakarsa terhadap usulan Ruas Jalan To1. 17t Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat bentuk kompensasi kepada badan usaha pemrakarsa. (71 (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat dijadikan dasar pelelangan. (e) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prakarsa Badan Usaha untuk pengusahaan Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf2...

SK No 189233 A

PRESItrEN

Paragraf 2 Penugasan Pengusahaan Jalan ToI

(U Wewenang penyelenggaraan Jalan Tol berada pada Pemerintah Rrsat. (21 Wewenang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.

(3) Sebagian wewenang Pemerintah h,rsat dalam

penyelenggaraan Jalan To1 yang berkaitan dengan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha dilaksanakan oleh BPJT.

Bagian Ketiga Syarat Umum

(1) Jalan Tol merupakan:

• bagian dari sistem jaringan jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu; dan
• lintas...

SK No 189260 A

PRESIDEN !NOONESIA

• lintas alternatif dari ruas Jalan Umum yang mempunyai fungsi arteri dan/atau kolektor. (21 Dalam hal belum terdapat ruas Jalan Umum pada kawasan yang bersangkutan dan diperlukan untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu, Jalan Tol dapat tidak menjadi lintas alternatif.

(3) Ruas Jalan Tol dihubungkan ke ruas jalan non Tol yang

memenuhi kriteria paling sedikit:

• melayani lalu lintas Llmum; atau
• melayani lalu lintas tertentu dan menghubungkan kawasan yang memberikan manfaat untuk kepentingan umum.

(4) Jalan non To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas umum atau setara dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas tertentu.

Bagian Keempat Syarat Teknis

(1) Jalan Tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan

kenyamanan yang lebih tinggi daripada Jalan Umum non To1 yang ada dan dapat melayani a.rus lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. (21 Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kelas I dan mempunyai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagai Jalan Bebas Hambatan.

(3) Jalan Tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota

didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 kmljam (enam puluh kilometer per jam). (41 Kecepatan rencana paling rendah Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan paling sedikit kondisi topografi, keselamatan lalu lintas, kebutuhan biaya investasi, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

(5) Setiap...

SK No 189259 A

PRESIDEN

(5) Setiap Ruas Jalan Tol harus dilakukan pemagaran

sesuai dengan ruang milik jalan dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan.

(6) Pada tempat yang dapat membahayakan Pengguna

Jalan To1, Jalan Tol harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan. (71 Setiap Jalan Tol paling sedikit wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (71

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (7) huruf d meliputi SPM Jalan Tol, Pengguna

Jalan Tol, pengumpulan To1, penggunaan Jalan To1, pemanfaatan bagian Jalan To1, penutupan sementara, pengambilalihan dan pengoperasian setelah masa konsesi, usaha-usaha lain, dan tarif Tol yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan To1.

(1) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:

• tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
• jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari Jalan Tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh;
• jarak antarsimpang susun paling rendah 5 (lima) kilometer untuk Jalan Tol antarkota dan paling rendah 2 (dua) kilometer untuk Jalan Tol wilayah perkotaan;
• jumlah lajur untuk jalur utama paling sedikit 2 (dua) lajur per arah;
• menggunakan pemisah tengah atau median; dan
• lebar bahu jalan sebelah luar dapat dipergunakan sebagai jalur lalu lintas sementara dalam keadaan darurat.

(2) Ketentuan...

SK No 189258A

EITIIFItrFN r INDONESIA

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 6 Pemanfaatan Bagian Jalan Tol

(1) Pada setiap Jalan Tol harus tersedia fasilitas

komunikasi, sarana dan prasarana deteksi pengamanan dan keselamatan, akses yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. (21 Pada Jalan Tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol.

(3) Pada Jalan Tol perkotaan dapat disediakan tempat

istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol.

(1) Selain tanah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan

teknis untuk keperluan badan jalan, tanah di nrang milik Jalan Tol di luar ruang manfaat Jalan To1, dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan sepanjang hal ini masih menrpakan sarana penunjang dalam pengusahaan Jalan Tol dan memenuhi ketentuan teknis Jalan To1. dan l2l Pengusahaan tanah untuk tempat istirahat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha bekeda s€rma dengan pihak lain atas persetujuan BPJT.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan tanah

untuk tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 10. . .

SK No 189301 A

PRESIDEN

Paragraf 10 Tarif Tol

(1) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (21 dan ayat (3) paling sedikit memperhatikan:

• kondisi jalan akses, jalan lingkungan, dan area parkir;
• keselamatan;
• keamanan;
• kenyamanan;
• distribusi dan pergerakan seluruh golongan dan/atau jenis muatan kendaraan; dan
• kelestarianlingkungan. (21 Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan pos terpadu untuk pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan penyelamatan darurat.

(3) Tempat...

SK No 189257 A

EEIFtrIIEENI INDONESIA 8-

(3) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) disediakan paling sedikit 1 (satu) untuk setiap jarak 5O (lima puluhlkilometer pada setiap jurusan. (41 Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa pun dari luar Jalan To1, kecuali untuk tempat istirahat dan pelayanan dengan pengembangan dapat diberikan akses terbatas ke luar Jalan To1.

(5) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat dikembangkan dengan menambah fasilitas penunjang lainnya berupa:

• penambahan area promosi produk tertentu dan daerah serta promosi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
• penambahan area lokasi perpindahan untuk orang dan barang/logistik;
• pengembangan untuk destinasi wisata dan kawasan industri;
• fasilitas inap; dan/atau
• area bermain anak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat istirahat dan

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dilakukan untuk mewujudkan tertib

pengaturan, pembinaan, dan pengusahaan Jalan To1.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas pengawasan umum dan pengawasan pengusahaan Jalan To1.

(1) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan dilakukan dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah melalui pola kemitraan. (2) Untuk mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling sedikit $30 %$ (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi. (3) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. (4) Setiap . . .

REPUBLIK INCONESIA

(4) Setiap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keterangan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

(1) Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang mengganggu akses masuk dan keluar Jalan Tol. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; c. penghentian pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; atau g. pembongkaran bangunan. (3) Akses masuk dan keluar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Penghubung dari jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan pertemuan jalan non Tol.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender. (21 Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b atau penghentian pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 diberikan I (satu) kali dengan jangka waktu pemenuhan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender. (41 Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Menteri memberikan sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf d.

(5) Dalam...

SK No 189255A

PRESIDEN

_ 10_

(5) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 terlampaui, Menteri memberikan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g.

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal izin yang

diperoleh tidak melalui tata cara, prosedur, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pencabutan izin atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (21huruf g.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kesatu Umum

Pengaturan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian

SK No 189254A

PRESIDEN

Bagian Kedua Perrrmusan Kebijakan Perencanaan

(U Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Pusat paling sedikit memperhatikan: jangka panjang nasional; a. rencana pembangunan

• rencana pembangunan jangka menengah nasional;
• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana umum nasional keselamatan;
• tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan
• implementasi PembangunanJalan Berkelanjutan. dan l2l Kebijakan perencanaan Jalan Tol disusun ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

(U Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 merupakan arah pengembangan sistem jaringan Jalan Tol beserta strategi pencapaiannya. (21 Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

• tujuan dan sasaran pengembangan;
• dasar kebijakan;
• prioritas pengembangan; dan
• program pengembangan jaringan Jalan To1. Bagian Ketiga Penyusunan Perencanaan Umum

(1) Rencana umum jaringan Jalan Tol disusun berdasarkan

kebijakan perencanaan Jalan To1.

(2) Rencana...

SK No 189253 A

EEIIFIITEN

-t2- (21 Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional.

(3) Dalam hal rencana umum jaringan Jalan Tol belum

tercantum dalam rencana tata ruang wilayah nasional, Menteri menyampaikan rencana umum jaringan Jalan Tol kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai usulan perubahan yang akan ditindaklanjuti dalam peninjauan kembali rencana tata rrrang wilayah nasional.

(4) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ruas Jalan Tol yang paling sedikit berbentuk koridor Jalan Tol.

(5) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (U mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dikaji ulang secara periodik berdasarkan perkembangan yang ada.

(6) Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana umum jaringan jalan nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri melakukan prastudi kelayakan terhadap

rencErna koridor Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat l4l yang ditetapkan dalam rencana umum jaringan Jalan Tol. (21 Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan:

• analisis rencana pengembangan kawasan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang;
• analisis sosial ekonomi;
• analisis transportasi;
• analisis proyeksi lalu lintas;
• kajian teknis;
• pemilihan Ruas Jalan Tol;
• analisis perkiraan biaya tanah, konstruksi, dan investasi; dan
• analisis kelayakan ekonomi.

(3) Berdasarkan. . .

SK No 189249 A

PRESItrEN

13

(3) Berdasarkan hasil prastudi kelayakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan rencana Ruas Jalan Tol.

Bagian Keempat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi penyusunan norrna, standar, pedoman, dan manual tentang penyelenggaraan Jalan Tol.

Bagian Kesatu Umum

Pembinaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Pedoman dan Standar Teknis

(1) Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 merupakan dokumen teknis yang menjelaskan persyaratan, prosedur, dan ketentuan teknis mengenai pelaksanaan penyelenggaraan Jalan To1. (21 Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan pedoman dan standar yang sudah ada, kajian ilmiah, kajian lapangan, dan uji laboratorium serta peraturan perundang-undangan terkait.

(3) Pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Bagian . , .

SK No 189248 A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

-t4- Bagian Ketiga Pelayanan

Pasal22 20 (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal merupakan bagian kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada Badan Usaha dan Pengguna Jalan To1. (21 Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian izin, sosialisasi, dan informasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan di bidang

Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemberdayaan

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan bagian kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada Badan Usaha dan Pengguna Jalan Tol. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian izin, sosialisasi, dan informasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan di bidang Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pemberdayaan

(1) Pemberdayaan di bidang Jalan Tol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Menteri untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jalan Tol. Pemberdayaan di bidang Jalan Tol sebagaimana l2l dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyelenggara Jalan To1, Pengguna Jalan To1, dan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan di bidang

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Penelitian dan Pengembangan

(1) Penelitian dan pengembangan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan oleh Menteri untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Jalan To1.

(2) Dalam...

SK No 189247 A

PRESIDEN

(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Menteri dapat bekerja sama dengan pihak lain.

(3) Penelitian dan pengembangan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan perrrndang- sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengguna Jalan Tol

(1) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 merupakan kewenangan Menteri.

pada (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan Menteri.

(3) Pengusahaan Jalan Tol yang dilakukan oleh Badan

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi: Pusat; atau a. kerja sama atas prakarsa Pemerintah Usaha. b. kerja sama atas prakarsa Badan (21 (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat dipilih melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha

milik negara sebagai Badan Usaha untuk melaksanakan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: pembangunan a. diperlukan untuk percepatan wilayah; dan

• mempunyai nilai strategis secara nasional.

(6) Kerja

SK No 2136044

PRESIDEN

16

(3) dan (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

• pendanaan;
• perencanaan teknis;
• pelaksanaan konstruksi;
• pengoperasian; danf atau
• preservasi.

(8) Pelaksanaan kegiatan pengusahaan Jalan Tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan persiapan pengusahaan, pengadaan tanah, pelelangan pengusahaan Jalan Tol, dan perjanjian pengusahaan Jalan To1. pada (9) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud ayat (21dan ayat (3) diberikan untuk masa konsesi yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan To1.

(10) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(1) Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi: pada Ruas a. seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol Jalan Tol yang layak secara ekonomi dan finansial; yang b. pengoperasian dan preservasi Ruas Jalan Tol dibangun oleh Menteri; dan yang c. meneruskan sebagian Ruas Jalan Tol dibangun Menteri, serta pengoperasian dan preservasi keseluruhan ruas Jalan To1. (21 Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat memperhitungkan pengembalian investasi Pemerintah Pusat.

. Pasal 27 ..

SK No 189237 A

PRESIDEN

-t7-

(U Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (21 dapat melaksanakan pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan Jalan To1. Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada l2l ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Dalam hal pengusahaan Jalan Tol layak secara finansial

atau telah mencapai tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan, maka pengembangan kawasan dapat menjadi bagian dari pengusahaan Jalan Tol dengan tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ditetapkan.

(1) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan

pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan, Menteri sesuai kewenangannya dapat mengambil kebijakan untuk pelaksanaan pengusahaan Jalan To1. (21 Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Rrsat secara keseluruhan;
• Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial jika tidak diberi dukungan oleh Pemerintah Pusat sebagian; atau pengakhiran c. Ruas Jalan To1 yang mengalami perjanjian pengusahaan Jalan Tol akibat Badan Usaha gagal memenuhi kewajibannya.

(3) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri dan pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh Badan Usaha.

(4) Pelaksanaan. . .

SK No 189236 A

PRESIDEN

18

(4) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (21huruf b dilakukan melalui: perencanaan teknis, a. sebagian kegiatan pendanaan, oleh dan pelaksanaan konstruksi Jalan Tol Menteri, dan seluruh pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh Badan Usaha; atau dan b. kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan preservasi Jalan Tol yang dilakukan Badan Usaha dengan dukungan sebagian pendanaan oleh Pemerintah Pusat. (s) Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf c dilakukan melalui: kepada badan usaha a. pelelangan ulang, penugasan milik negara, atau pembangunan oleh Pemerintah Pusat bagi Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebelum Jalan Tol beroperasi secara penuh; atau penugasan kepada badan b. pelelangan ulang atau usaha milik negara bagr Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran perjanjian pengusahaan Jalan Tol setelah Jalan Tol beroperasi secara penuh.

Paragraf 1 Prakarsa Badan Usaha

melalui (1) Pengusahaan Jalan Tol dapat dikerjasamakan prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (3) huruf b.

(2t Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benrpa pengajuan rencana untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan yang paling sedikit terdiri atas:

• kajian teknis; dan b. kajian ekonomi dan komersial; studi c. kerangka acuan penyusunan dokumen kelayakan.

(3) Ruas...

SK No 189235 A

FRESIDEN

19

(21 (3) Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat memenuhi kriteria sebagai berikut:

• tercantum dalam rencana umum jaringan jalan nasional; dan
• layak secara ekonomi dan finansial.

(4) Apabila Ruas Jalan Tol belum tercantum dalam rencana

umum jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Ruas Jalan Tol harus memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

• terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional dan sesuai dengan rencana tata ruang; yang b. mampu meningkatkan kinerja Ruas Jalan Tol ada;
• tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol yang ada sampai batas tertentu; dan
• layak secara ekonomi dan finansial.

(1) Badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mengajukan permohonan untuk memprakarsai Ruas Jalan Tol kepada Menteri yang dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). (2) Menteri memberikan persetujuan prinsip dalam hal: a. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol; atau b. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi pendanaan pengusahaan Ruas Jalan Tol. (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha pemrakarsa wajib menyusun dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol yang paling sedikit mencakup: a. dokumen . . .

REPUBLIK INDONESIA

a. dokumen studi kelayakan termasuk desain awal (basic design); b. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan; dan c. dokumen perencanaan pengadaan tanah. (4) Dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh badan usaha pemrakarsa kepada Menteri disertai usulan kompensasi berupa: a. pemberian tambahan nilai sebesar $10 %$ (sepuluh persen); b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh badan usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (right to match), sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; c. pembelian prakarsa, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri atau oleh pemenang lelang; atau d. bentuk lain yang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (5) Menteri melakukan evaluasi terhadap dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan usulan bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan prakarsa terhadap usulan Ruas Jalan Tol. (7) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat bentuk kompensasi kepada badan usaha pemrakarsa. (8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan dasar pelelangan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prakarsa Badan Usaha untuk pengusahaan Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri.

REPUBLIK INDONESIA

Penugasan Pengusahaan Jalan Tol

(1) Penugasan badan usaha milik negara sebagai Badan

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) meliputi:

• seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol; atau
• meneruskan pengusahaan Jalan Tol yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Pusat, termasuk pengoperasian dan preservasi Jalan To1. (21 Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dan/atau pelaksanaan konstruksi Jalan Tol.

(4) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara.

(5) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha lain.

(6) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), badan usaha milik negara diberi jaminan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Pengembalian investasi badan usaha milik negara

dalam rangka penugasan bersumber dari dana yang diperoleh dari Pengguna Jalan Tol dan/atau Pemerintah Pusat.

(2) Dalam...

SK No 189284A

PRESIDEN

22 (21 Dalam hal pengembalian investasi badan usaha milik negara bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Rrsat dapat mengenakan tarif Tol kepada Pengguna Jalan To1.

(3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mengalihkan hak pengelolaan kepada pihak lain setelah Jalan Tol beroperasi secara komersial.

(4) Pendapatan yang bersumber dari tarif Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (21merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara

pelaksanaan pengembalian investasi badan usaha milik negara dalam rangka penugasan yang bersumber dari dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan pengalihan hak pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(U Dalam pelaksanaan pemb€rngunan Jalan Tol oleh badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), jumlah lajur Jalan Tol paling sedikit 2 (dua) lajur per arah yang pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap. (21 Pemenuhan jumlah lajur paling sedikit 2 (dua) lajur per arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sebelum volume lalu lintas mencapai derajat kejenuhan kapasitas jalan.

(3) Kewajiban pemenuhan spesifikasi minimal jumlah lajur

secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol dan dokumen rencana usaha Jalan To1.

Paragraf 3 Persiapan Pengusahaan

(1) Persiapan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (8) dilakukan untuk menyusun prioritas

proyek Jalan Tol yang akan dilelang.

(2) Persiapan...

SK No 189283 A

PRESIDEh[

sedikit {21 Persiapan pengusahaan mencakup paling pelaksanaan:

• prastudi kelayakan finansial;
• studi kelayakan;
• analisis mengenai dampak lingkungan; dan
• pen)rusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah.

(1) Prastudi kelayakan finansial sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 34 ayat (21 huruf a meliputi analisis proyeksi pendapatan dan biaya investasi, analisis kelayakan finansial termasuk rekomendasi bentuk pengusahaan, skema pendanaan, dan upaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek layak secara finansial. (21 Prastudi kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat l2l huruf b.

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (21 huruf b disusun berdasarkan hasil prastudi kelayakan. (21 Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan:

• kajian aspek hukum dan kelembagaan;
• kqiian teknis yang memuat paling sedikit analisis:

1. penentuan trase Jalan Tol;
2. pengembcrnganwilayah; jaringan jalan dan lalu lintas; 3. transportasi
3. pemanfaatan barang milik negaraf barang milik daerah; jasa dan bahan baku; 5. ketersediaan pelayanan 6.perkiraan...

SK No 189282 A

PRESIDEN

jadwal 6. perkiraan biaya pengadaan tanah dan pengadaan tanah;

1. perkiraan biaya konstruksi dan biaya investasi; dan
2. spesifikasi keluaran;

• kajian kelayakan ekonomi dan finansial yang memuat paling sedikit:

1. analisis dan sensitivitas proyeksi lalu lintas;
2. analisis biaya manfaat sosial;
3. analisis struktur pendapatan; dan
4. analisis keuangan;

• kajian sosial ekonomi dan lingkungan;
• kajian bentuk pengusahaan Jalan Tol yang memuat paling sedikit:

1. rekomendasi skema pengusahaan, sumber pembiayaan, upaya yang dibutuhkan untuk membuat proyek layak secara finansial;
2. jangka waktu dan penahapan pengusahaan Jalan To1;
3. identifikasi keterlibatan pihak ketiga; dan
4. status kepemilikan aset selama masa konsesi;

• kajian risiko;
• kajian dukungan danf atau jaminan Pemerintah Pusat;
• desain awal (basic designl; dan
• gambar ruang milik Jalan Tol.

Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pen5rusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen...

SK No 189281A

PRES!DEN

(21 Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengajuan penetapan lokasi kegiatan pembangunan Jalan To1.

(1) Hasil dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan dokumen pengajuan penetapan lokasi dijadikan dasar dalam proses pelelangan. l2l Dalam hal dibutuhkan percepatan pembangunan Jalan Tol yang merupakan prakarsa Pemerintah Pusat, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan Tol atas izin Menteri.

Paragraf 4 Pengadaan Tanah

(1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (8) untuk pengusahaan Jalan Tol

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (21 Menteri dapat menetapkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengusahaan Jalan Tol secara bertahap.

(1) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 dapat menggunakan dana yang berasal dari

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, danf atau Badan Usaha.

(2) Pembiayaan...

SK No 189280A

t-JTd{IITflI

(21 Pembiayaan pengadaan tanah untuk Jalan Tol atas prakarsa Badan Usaha menjadi kewajiban dari badan usaha pemrakarsa dan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya investasi.

(3) Dalam hal dana pengadaan tanah berasal dari Badan

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dana pengadaan tanah yang dibutuhkan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol. (41 Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah melebihi dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisihnya didanai Badan Usaha untuk selanjutnya dikompensasikan dengan penambahan masa konsesi, penyesuaian tarif, dan/atau cara lain.

(5) Dalam hal realisasi dana pengadaan tanah lebih rendah

daripada dana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisihnya dikompensasikan dengan pengurangan masa konsesi, penyesuaian tarif, dan/atau disetorkan ke kas negara dan dicatatkan sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(6) Pengadaan tanah untuk Jalan Tol dapat dilakukan oleh

badan bank tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

(1) Pelelangan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) dilaksanakan berdasarkan prinsip terbuka dan transparan. (21 Dalam rangka melaksanakan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJT membentuk panitia pelelangan.

Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

• tahap prakualifikasi; dan
• tahap pelelangan terbatas bagi yang lulus prakualifikasi. Pasal44...

SK No 189279 A

PRESIDEN

-27'

(1) Untuk pengusahaan Jalan Tol yang memenuhi

persyaratan, pelelangan dapat dilakukan dengan menggabungkan tahap prakualifikasi dan tahap pelelangan. (21 Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• merupakan prioritas sektor yang ditetapkan oleh Menteri; dan
• memenuhi kriteria kesiapan pengusahaan Jalan Tol.

(3) Penggabungan tahap prakualifikasi dan tahap

pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang dapat mengikuti pelelangan merupakan badan usaha yang mempunyai kemampuan keuangan.

Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (21 menyelenggarakan tahapan prakualifikasi untuk menilai kemampuan calon peserta pelelangan pengusahaan Jalan Tol yang meliputi aspek:

• administrasi;
• keuangan; dan
• teknis.

Pasal47 Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (21 menilai calon peserta pelelangan berdasarkan prosedur prakualifikasi sebagai berikut:

• panitia pelelangan mengundang calon peserta yang berminat untuk mengikuti prakualifikasi melalui iklan pada media cetak dan/atau elektronik yang mempunyai sirkulasi luas dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
• panitia . .

SK No 189278 A

PRESIDEN

28

• panitia pelelangan wajib menyediakan dokumen prakualifikasi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik untuk pihak yang berminat;
• panitia pelelangan wajib menyelesaikan prakualilikasi terhadap calon peserta dalam waktu tertentu dan dinyatakan dengan jelas dalam dokumen lelang; dan
• panitia pelelangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada semua calon peserta yang lulus prakualifikasi dan calon peserta yang tidak lulus prakualifikasi dalam waktu bersamaan.

Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) menilai calon peserta pelelangan berdasarkan prosedur prakualifikasi sebagai berikut: a. panitia pelelangan mengundang calon peserta yang berminat untuk mengikuti prakualifikasi melalui iklan pada media cetak dan/atau elektronik yang mempunyai sirkulasi luas dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;

REPLIBLIK INDONESIA

b. panitia pelelangan wajib menyediakan dokumen prakualifikasi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik untuk pihak yang berminat; c. panitia pelelangan wajib menyelesaikan prakualifikasi terhadap calon peserta dalam waktu tertentu dan dinyatakan dengan jelas dalam dokumen lelang; dan d. panitia pelelangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada semua calon peserta yang lulus prakualifikasi dan calon peserta yang tidak lulus prakualifikasi dalam waktu bersamaan.

(1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) wajib menyediakan dokumen lelang

dalam bentuk cetak dan/atau elektronik kepada:

• peserta yang lulus tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a; dan
• peserta yang mengikuti pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (ll.

(1) l2l Dokumen lelang sebagaimana dimaksud pada ayat

paling sedikit meliputi:

• undangan lelang;
• petunjuk terhadap peserta pelelangan;
• formulir penawaran;
• syarat umum dan khusus yang akan diterapkan dalam perjanjian pengusahaan;
• salinan dokumen studi kelayakan dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan;
• salinan dari konsep perjanjian pengusahaan; dan
• ketentuan mengenai jaminan penawaran atas nama penawar yang diperlukan dalam penawaran.

(1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) wajib melakukan evaluasi penawaran

berdasarkan kriteria evaluasi yang ditetapkan.

(2) Kriteria...

SK No 189277 A

PRESIDEN REPUBLIK iNtrONESIA

(21 lftiteria evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam dokumen lelang.

(3) Dalam hal jumlah penawaran yang memenuhi

persyaratan hanya 1. (satu), panitia pelelangan dapat mengadakan pelelangan ulang atau panitia pelelangan dapat melakukan negosiasi dengan penawar tersebut setelah mendapat persetujuan Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi penawaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) menetapkan calon pemenang lelang

berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal a9 ayat (1). (21 Panitia pelelangan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelelangan kepada BPJT.

(3) Kepala BPJT mengajukan calon pemenang lelang

kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Paragraf 6 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

(1) Menteri mengadakan perjanjian pengusahaan Jalan Tol

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) dengan Badan Usaha. (21 Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (U merupakan Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas.

(3) Menteri dapat menugaskan kepala BPJT untuk

melaksanakan penandatanganan perjanjian pengusahaan Jalan To1.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Menteri.

(5) Perjanjian. . .

SK No 189276 A

PRESIDEN REPUBLIT iNDONESIA

(5) Perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:

• lingkup pengusahaan Jalan Tol;
• masa konsesi pengusahaan Jalan Tol dan perubahan masa konsesi;
• tarif Tol awal dan formula penyesuaian tarif Tol;
• hak dan kewajiban, termasuk risiko yang harus dipikul para pihak, ketika alokasi risiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko;
• SPM Jalan Tol;
• sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian pengusahaan;
• penyelesaian sengketa;
• pemutusan atau pengakhiran perjanjian pengusahaan;
• aset penunjang fungsi Jalan Tol;
• sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian pengusahaan Jalan Tol menggunakan hukum Indonesia;
• keadaan kahar di luar kemampuan para pihak; dan

1. ketentuan mengenai penyerahan Jalan Tol dan/atau fasilitasnya pada akhir masa konsesi.

(6) Ketentuan mengenai penyerahan Jalan Tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf I memuat:

• kondisi Jalan Tol dan/atau fasilitas yang akan dialihkan;
• prosedur dan tata cara penyerahan Jalan Tol dan / atau fasilitasnya;
• ketentuan bahwa Jalan To1 dan/atau fasilitasnya harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada Pemerintah Pusat; dan
• ketentuan bahwa saat diserahkan, Jalan Tol dan/atau flasilitasnya bebas dari tuntutan pihak ketiga.

(7) Dalam...

SK No 189275 A

PRESIDEN

(71 Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan

(1) Pendanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a berasal dari Pemerintah Rrsat dan/atau Badan Usaha. (21 Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan To1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(3) Pendanaan bagi pembangunan Jalan To1 sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dapat berasal dari pendapatan Tol selama masa konsesi dan/atau tambahan masa konsesi untuk suatu Ruas Jalan To1.

(4) Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l).

(5) Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (U digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.

(6) Sumber pendanaan pengusahaan Jalan Tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembiayaan kreatif sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

SK No 189274 A

PRESIDEN

-s2-

Bagian Ketiga Perencanaan Teknis

(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (7) huruf b menghasilkan rencana teknis

akhir yang merupakan dokumen teknis yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan dengan mengacu pada desain awal (basfc designl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h yang dapat memperhatikan kearifan lokal. (21 Rencana teknis akhir Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• gambar rencana teknis akhir;
• spesifikasi pekerjaan; jadwal rencana kerja; c.
• kriteria desain;
• ketentuan teknis;
• laporan survei dan laporan hasil analisis survei;
• rencana mutu dan keselamatan kerja; dan
• daftar kuantitas, harga satuan, dan rencana anggaran biaya.

(3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21

huruf e paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

• ruang manfaat Jalan Tol yang merr.rpakarl ruang sepanjang Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, talud timbunan, dan galian serta ambang pengaman;
• ruang milik Jalan Tol yang merupakan ruang sepanjang Jalan Tol yang meliputi ruang manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan Tol;
• ruang pengawasan Jalan Tol yang merupakan ruang sepanjang Jalan To1 yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar ruang milik Jalan To1 yang penggunaannya berada di bawah pengawasan Menteri;
• beban. . .

SK No 189273 A

PRESIDEN

33

• beban rencana, volume lalu lintas, dan kapasitas serta tingkat pelayanan Jalan Tol;
• persyaratan geometris Jalan Tol;
• jarak minimum antarjalan keluar/masuk Jalan Tol;
• persyaratan konstruksi Jalan Tol; dan
• bangunan pelengkap Jalan To1.

(4) Khusus untuk Jalan Tol layang, ruang manfaat Jalan

Tol merupakan ruang sepanjang Jalan Tol layang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.

(5) Penyusunan rencana teknis akhir Jalan To1

memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan dan menggambarkan hasil optimal sesuai dengan kebuhrhan Pengguna Jalan Tol dan elisiensi sumber daya.

(6) Pen5rusunan rencana teknis akhir Jalan Tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau Badan Usaha. (71 Penyusunan rencarra teknis akhir Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan Menteri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana teknis akhir

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pelaksanaan Konstruksi

(1) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf c dilaksanakan sesuai dengan rencana teknis akhir Jalan Tol yang dilaksanakan atau telah disetujui oleh Menteri. (21 Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah pengadaan tanah selesai paling sedikit pada bagian Ruas Jalan Tol yang jika konstruksi selesai, Jalan Tol dapat dioperasikan.

(3) Dalam...

SK No 189272 A

PRESIDEN

34

(3) Dalam hal dibutuhkan percepatan pembangunan Jalan

Tol yang merupakan prakarsa Pemerintah Pusat, pelaksanaan konstruksi Jalan Tol dapat dilaksanakan sesuai rencana teknis akhir yang persetujuannya diberikan secara bertahap.

(4) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan konstruksi Jalan Penghubung dan/atau pengembalian kondisi Jalan Umum yang terdampak konstruksi dan pengoperasian Jalan To1.

(5) Menteri dapat menetapkan kegiatan peningkatan Jalan

Umum yang terdampak konstruksi dan pengoperasian Jalan Tol sebagai bagian dari pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol harus menjamin

keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan, dan kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 meqiadi tanggung jawab Badan Usaha dengan

memperhatikan mutu, efisiensi dan manfaat, serta fungsi Jalan Tol.

(1) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan

Tol yang melewati jalan yang telah ada wajib menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi. (21 Penyediaan jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pengusahaan Jalan To1.

(3) Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengikuti ketentuan laik fungsi Jalan Umum.

(4) Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan

Tol yang berlokasi di atas atau di bawah jalan yang telah ada wajib memastikan jalan yang ada tetap laik fungsi.

(s) uji...

SK No 189271 A

PRESIDEN

(5) Uji laik fungsi jalan pengganti dilakukan oleh Menteri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(6) Badan Usaha wajib memastikan bangunan perlintasan

pada Jalan Tol telah mempertimbangkan rencarra pengembangan jalan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang. pelaksanaan pembangunan Jalan Tol {7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.

(8) Penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan pendapat instansi terkait.

(9) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pengoperasian dan preservasi. (1O) Serah terima aset terhadap jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

(1) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

disediakan dengan jumlah lajur dan struktur lapis perkerasan yang paling sedikit sama dengan jumlah lajur dan struktur lapis perkerasan lintas jalan yang digantikan. (21 Jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi persyaratan:

• geometris;
• perlengkapan jalan; dan
• konstruksi bangunan yang berlaku.

(3) Selama pelaksanaan konstruksi jalan pengganti belum

selesai atau jalan pengganti belum dapat difungsikan, jalan yang ada harus tetap berfungsi. (41 Penyediaan jalan pengganti oleh Badan Usaha diatur dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

. Pasal 58. .

SK No 189270 A

PRESIDEN

(1) Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti

yang laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• denda administratif; dan/atau
• pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (21 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(4) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada

Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.

(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak

pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak, dikenai denda administratif 1oloo (satu permil) per hari kerja dari biaya konstruksi jalan pengganti.

(6) Apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja

sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang Layak, dikenai pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol. (71 Pemasukan dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(8) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pengelolaan

penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal59...

SK No 189269 A

PRESIDEN

Dalam hal pelaksanaan konstnrksi Jalan Tol melintas di atas atau di bawah jalur transportasi atau jaringan utilitas lainnya, persyaratan teknisnya ditetapkan bersama oleh Menteri dan menteri terkait.

Bagian Kelima Pengoperasian

Paragraf 1 Umum

Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf d meliputi SPM Jalan Tol, Pengguna Jalan Tol, pengumpulan Tol, penggunaan Jalan Tol, pemanfaatan bagian Jalan Tol, penutupan sementara, pengambilalihan dan pengoperasian setelah masa konsesi, usaha-usaha lain, dan tarif Tol yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol.

(1) Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (7) huruf d dilakukan setelah memenuhi:

• laik fungsi terhadap ketentuan teknis dan administratif sebagai Jalan Umum; dan
• laik fungsi terhadap ketentuan sistem Tol yang meliputi sistem pengumpulan Tol dan perlengkapan sarana operasi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Selama masa pengoperasian Jalan To1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha wajib memenuhi SPM Jalan Tol. Paragraf2...

SK No 189268A

PRESIDEN

Paragraf 2 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

(1) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6O meliputi:

• kondisi Jalan Tol;
• prasarana keselamatan dan keamanan; dan
• prasarana pendukung layanan bagi Pengguna Jalan Tol.

(2) Setiap parameter SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat unsur implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan dan estetika.

(3) Kondisi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling sedikit memuat: jalan; a. kondisi perkerasan badan

• kondisi perkerasan bahu jalan;
• kondisi rounding;
• kondisi drainase;
• kondisi bagian khusus; dan
• estetika lingkungan.

(4) Prasarana keselamatan dan keamanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

• petunjuk jalan;
• penerangan Jalan Umum;
• anti-silau;
• pagar ruang milik jalan;
• pagar pengamanan;
• fasilitas penanganan kecelakaan;
• fasilitas pengamanan dan penegakan hukum; dan
• fasilitas pelayanan dan pertolongan.

(5) Prasarana pendukung layanan bagi Pengguna Jalan Tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a.aksesibilitas; ...

SK No 189267 A

PRESIDEN

• aksesibilitas;
• kecepatan tempuh rata-rata; dan
• tempat istirahat dan pelayanan yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesetaraan gender.

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (21wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala paling lama 6 (enam) bulan dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Menteri. (21 Menteri melalui BPJT dan/atau unit organisasi yang ditunjuk oleh Menteri melakukan pengecekan atas laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (21 dimuat dalam perjanjian pengusahaan Jalan To1.

(4) Hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan informasi publik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol diatur

dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan

Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• penundaan penyesuaian tarif;
• denda administratif; dan/atau
• pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol. (21 Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk penyelesaian pemenuhan SPM Jalan Tol dalam jangka waktu tertentu.

(3) Dalam hal Badan Usaha tidak memenuhi SPM Jalan Tol

dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat l2l, Badan Usaha dikenai sanksi penundaan penyesuaian tarif dan denda administratif. (a) Apabila...

SK No 189266 A

PRESIDEH

(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender

sejak pengenaan sanksi penundaan penyesuaian tarif dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Usaha telah melakukan pemenuhan SPM Jalan To1, sanksi penundaan tarif dicabut.

(5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender

sejak pengenaan sanksi penundaan tarif tol dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Usaha tidak melakukan pemenuhan SPM Jalan To1, Badan Usaha dikenai pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan To1.

(6) Pemasukan dari denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif SPM Jalan Tol diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Pengguna Jalan Tol

(U Jalan Tol diperuntukkan bagi Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih. sepeda motor roda l2l Jalan Tol dapat diperuntukkan bagi dua atau lebih apabila dilengkapi dengan fasilitas jalur Jalan Tol khusus yang secara fisik terpisah.

(3) Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikenai kewajiban membayar Tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, preservasi Jalan Tol, dan pengembangan jaringan Jalan To1.

(4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis angkutan dan tonasenya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan

golongan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. Paragraf4...

SK No 189265 A

PRESIDEN

Paragraf 4 Pengumpulan ToI

(1) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 merupakan kegiatan penarikan Tol dari

Pengguna Jalan To1.

(2) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan sistem penarifan yang ditetapkan oleh Menteri atas usul BPJT.

(3) Sistem penarifan Tol sebagaimana dimaksud pada

ayat {21ditetapkan berdasarkan total jarak tempuh atau rata-rata jarak tempuh Pengguna Jalan To1.

(4) BPJT dapat mengusulkan perubahan pengumpulan Tol

dan sistem penarifun pada Jalan Tol yang sudah beroperasi kepada Menteri setelah melakukan evaluasi dan/atau setelah menerima usulan dari Badan Usaha.

(1) Pengumpulan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 dapat dilakukan dengan menggunakan sistem

elektronik. (21 Sistem pengumpulan Tol secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teknologi nontunai nirsentuh nirhenti.

(3) Dalam hal pelaksanaan pengumpulan Tol dengan

teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dilaksanakan oleh Menteri, Badarr Usaha dapat dikenai biaya layanan. (41 Pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang dilaksanakan oleh Menteri, diselenggarakan dengan ketentuan:

• Menteri menjamin Badan Usaha mendapatkan seluruh pendapatan Tol atas setiap kendaraan yang menggunakan Jalan Tol sesuai dengan golongan jenis kendaraan dan tarif Tol; dan
• Menteri menyediakan serta menjamin ketersediaan dan keberlangsungan layanan pengumpulan Tol kepada Badan Usaha.

(5) Menteri...

SK No 189264 A

PRESIDEN

42

(5) Menteri dapat bekerja sarna dengan badan usaha

pelaksana untuk melaksanakan pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti.

(6) Badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (5| merupakan badan usaha yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pemenuhan layanan sistem pengumpulan Tol nontunai nirsentuh nirhenti di Jalan To1. (71 Badan usaha pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dalam mengelola pengumpulan Tol dengan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti dalam hal unit pengelola dana belum terbentuk.

(8) Dalam hal badan usaha pelaksana sebagaimana

dimaksud pada ayat l7l tidak ditetapkan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak, penunjukan instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan untuk membayar badan usaha pelaksana.

(10) Dalam hal terdapat selisih lebih pemasukan biaya

layanan menjadi penerimaan negara bukan pajak.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan Tol

dengan sistem elektronik menggunakan teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5 Penggunaan Jalan Tol

Penggunaan Jirlan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 meliputi:

• penggunaan jalur lalu lintas; jalan; b. penggunaan bahu
• median; dan
• gerbang Tol. Pasal69...

SK No 189307A

PRESIDEN

(U Penggunaan jalur lalu lintas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas Pengguna Jalan Tol;
• lajur lalu lintas sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada pada lajur sebelah kirinya, sesuai dengan batas kecepatan yang ditetapkan;
• tidak digunakan untuk berhenti;
• tidak digunakan untuk menarik/menderekf mendorong kendaraan, kecuali menggunakan penarik/penderek/pendorong yang disediakan oleh Badan Usaha; dan
• tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, dan/atau hewan. (21 Penggunaan bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

• digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat;
• diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat;
• tidak digunakan untuk menarik/menderek/ mendorong kendaraan;
• tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang, barang, dan/atau hewan; dan
• tidak digunakan untuk mendahului kendaraan.

(3) Penggunaan median Jalan Tol sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 68 huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• digunakan sebagai jalur pemisah arLrs lalu lintas kendaraan yang bergerak berlawanan arah; b.tidak...

SK No 189306A

PRESIDEN

• tidak dapat digunakan untuk kepentingan berhenti darurat; dan
• tidak digunakan oleh kendaraan untuk memotong atau melintas median kecuali dalam keadaan darurat.

(4) Penggunaan gerbang Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

• digunakan untuk pelaksanaan pengumpulan Tol;
• dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan perekaman asal dan/atau tujuan gerbang dan fasilitas pembayaran dalam hal transaksi menggunakan uang elektronik; dan
• tidak digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, barang, dan/ atau hewan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemanfaatan Bagian Jalan Tol

(U Pemanfaatan bagian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ruang milik Jalan Tol dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• ruang milik Jalan Tol hanya diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan Tol, penambahan lajur lalu lintas, serta ruang untuk pengamanan jalan; dan
• dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan keamanan konstruksi Jalan Tol, Badan Usaha dapat menggunakan ruang milik Jalan Tol di luar ruang manfaat Jalan Tol untuk penempatan iklan, bangunan utilitas, dan/atau utilitas.

(2) Menteri. . .

SK No 189305 A

PRESIDEN

(21 Menteri dapat memberikan izin pemanfaatan bagian Jalan To1 pada ruang milik Jalan Tol selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi Jalan Tol.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bagian

Jalan To1 pada ruang milik Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal T2

(1) Pemanfaatan bagian Jalan Tol sebagaimana dimaksud

dalam Pasal6O pada ruang pengawasan Jalan Tol diatur sebagai berikut: a, kondisi dan situasi ruang pengawasan Jalan Tol harus direncanakan agar pandangan bebas pengemudi tidak terganggu; dan

• pemasangan iklan dan bangunan lainnya di daerah pengawasan Jalan Tol harus memperhatikan keamanan lalu lintas Jalan Tol. l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemanfaatan bagian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ruang pengawasan Jalan Tol diatur sebagai berikut: a. kondisi dan situasi ruang pengawasan Jalan Tol harus direncanakan agar pandangan bebas pengemudi tidak terganggu; dan b. pemasangan iklan dan bangunan lainnya di daerah pengawasan Jalan Tol harus memperhatikan keamanan lalu lintas Jalan Tol. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Penempatan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b dan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b tidak mengurangi hak pemerintah daerah setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal74

(1) Apabila untuk kepentingan penyelenggaraan Jalan Tol

suatu bangunan utilitas dan/atau utilitas yang telah ada yang terletak di dalam, p&da, sepanjang, danlatau melintas di atas atau di bawah ruang milik Jalan To1, harus dipindahkan atau direlokasi dari ruang milik Jalan Tol, pemiliknya harus memindahkan atau merelokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas tersebut. (21 Biaya untuk memindahkan atau merelokasi, termasuk biaya memasang kembali bangunan utilitas dan/atau utilitas tersebut pada lokasi baru dibebankan kepada Badan Usaha. Pasal75...

SK No 1893044

PRESIOEN

-46_

(1) Apabila untuk kepentingan penyelenggaraan Jalan Tol suatu bangunan utilitas dan/atau utilitas yang telah ada yang terletak di dalam, pada, sepanjang, dan/atau melintas di atas atau di bawah ruang milik Jalan Tol, harus dipindahkan atau direlokasi dari ruang milik Jalan Tol, pemiliknya harus memindahkan atau merelokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas tersebut. (2) Biaya untuk memindahkan atau merelokasi, termasuk biaya memasang kembali bangunan utilitas dan/atau utilitas tersebut pada lokasi baru dibebankan kepada Badan Usaha.

REPUBLIK INDONESIA

Pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas dan/atau utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, dan/atau melintas di atas atau di bawah ruang milik Jalan To1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 Penutupan Sementara

(1) Jalan Tol dapat ditutup sementara sebagian atau

seluruh Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6O apabila:

• digunakan untuk kepentingan nasional;
• digunakan untuk keamanan dan keselamatan negara; dan
• kondisi fisik Jalan Tol membahayakan Pengguna Jalan Tol. (21 Penutupan sementara Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penutupan sementara Ruas Jalan Tol wajib diumumkan

kepada masyarakat paling lambat pada hari mulai ditutupnya Ruas Jalan Tol tersebut.

(4) Selama masa penutupan sementara Ruas Jalan Tol

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha tidak menerima pemasukan pendapatan Tol.

(5) Badan Usaha wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan

penutupan sementara Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(6) Pembukaan kembali Ruas Jalan Tol yang ditutup

sementara wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada hari mulai dibukanya Ruas Jalan To1.

(1) Dalam hal lintas jaringan Jalan Umum yang ada tidak

berfungsi sebagaimana mestinya, Ruas Jalan Tol alternatif dapat digunakan sementara menjadi Jalan Umum tanpa To1. (21 Penetapan Ruas Jalan Tol menjadi Jalan Umum tanpa Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. ParagrafS.. .

SK No 189303 A

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

Paragraf 8 Pengambilalihan dan Pengoperasian Setelah Masa Konsesi

(1) Dalam hal masa konsesi Jalan Tol telah berakhir,

pengusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Menteri. (21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:

• mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas Hambatan non-Tol; atau
• menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

(3) Menteri melakukan evaluasi 1 (satu) tahun sebelum

konsesi pengusahaan suatu Ruas Jalan Tol berakhir untuk menentukan pengusahaan Jalan Tol setelah masa konsesi berakhir.

(4) Badan usaha milik negara yang mendapatkan

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf b merupakan badan usaha milik negara yang memiliki pengalaman dalam pengusahaan Jalan Tol.

(5) Badan usaha milik negara yang mendapatkan

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selama jangka waktu konsesi dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan aset Jalan To1.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan dan

pengoperasian setelah masa konsesi berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penugasan pengusahaan baru kepada badan usaha

milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (21 huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.

(2) Tarif...

SK No 189302A

(21 Tarif Tol awal dari pengusahaan Jalan Tol baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.

(3) Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas

Jalan Tol selain pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (L), dapat dilakukan perubahan perjanjian pengusahaan Jalan To1.

(4) Perubahan perjanjian pengusahaan Jalan To1

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk penyesuaian tarif dan/atau penyesuaian masa konsesi.

(5) Dalam ha1 diperlukan pengembangan jaringan Jalan

Tol, Menteri dapat menetapkan besaran tarif Tol yang berbeda dengan tarif Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang

ditetapkan Pemerintah Pusat dan tarif Tol penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selisih tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan To1.

Paragraf 9 Usaha'Usaha Lain

(1) Selain tanah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan teknis untuk keperluan badan jalan, tanah di ruang milik Jalan Tol di luar ruang manfaat Jalan Tol, dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan sepanjang hal ini masih merupakan sarana penunjang dalam pengusahaan Jalan Tol dan memenuhi ketentuan teknis Jalan Tol. (2) Pengusahaan tanah untuk tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha bekerja sama dengan pihak lain atas persetujuan BPUT. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan tanah untuk tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 10 . . .

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 10 Tarif Tol

(1) Tarif Tol awal dihitung berdasarkan kemampuan bayar

Pengguna Jalan To1, besar keuntung€rn biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. (21 Besar keuntungan biaya operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih biaya operasi kendaraan dan nilai waktu pada Jalan Tol dengan jalan lintas alternatif Jalan Umum yang ada.

(3) Kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan taksiran transparan dan akurat dari semua biaya selama jangka waktu perjanjian pengusahaan Jalan To1, yang memungkinkan Badan Usaha memperoleh keuntungan yang memadai atas investasinya.

(4) Pemberlakuan tarif Tol awal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemberlakuan tarif Tol awal ditetapkan bersamaan

dengan penetapan pengoperasian Jalan To1. (21 Penetapan pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan

pengoperasian Jalan Tol dan pemberlakuan tarif Tol awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan oleh

Menteri setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:

• pengaruh laju inflasi; dan
• evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan To1.

(2) Perhitungan penyesuaian tarif Tol berdasarkan

pengaruh laju inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan formula sebagai berikut: tarif baru = tarif lama (1 + inflasi).

(3) Evaluasi...

SK No 213600 A

PRESIDEN

50

(3) Evaluasi pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri terhadap pemenuhan SPM Jalan ToI selama 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Menteri menetapkan pemberlakuan penyesuaian tarif

To1.

(1) Selain evaluasi dan penyesuaian tarif Tol yang

dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dapat dilakukan dalam hal:

• pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Tol;
• terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/atau
• terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan To1. (21 Penyesuaian tarif Tol guna pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud padq ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan carai
• penerapan sistem tarif berbasis wilayah; dan/atau
• penerapan sistem tarif berbasis waktu.

(3) Penerapan sistem tarif berbasis wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf a dilaksanakan melalui penetapan besaran tarif Tol untuk 1 (satu) atau beberapa Ruas Jalan Tol berdasarkan lokasi Jalan Tol.

(4) Penerapan sistem tarif berbasis waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 huruf b dilaksanakan melalui penetapan besaran tarif Tol untuk 1 (satu) atau beberapa Ruas Jalan Tol berdasarkan waktu.

(5) Menteri melakukan evaluasi penyesuaian tarif To1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan bayar Pengguna Jalan To1, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Pasal85...

SK No 189299 A

PRESIDEN

(1) Dalam hal Menteri melakukan evaluasi dan

penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 84 ayat (1) huruf a, selisih pendapatan Tol

ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan To1. l2l Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Badan Usaha dalam memenuhi ketentuan SPM Jalan To1.

(3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol akibat penambahan

lingkup di luar rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penambahan lingkup yang sebelumnya tidak terdapat dalam rencana usaha dan mengakibatkan turunnya tingkat kelayakan investasi Jalan Tol.

(4) Penambahan lingkup sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(5) Dalam hal kebijakan Pemerintah hrsat dalam

melakukan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal84 ayat (1) huruf c menyebabkan penurunan pendapatan Tol, Badan Usaha dapat diberikan kompensasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan To1.

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam hal tingkat kelayakan linansial Jalan Tol pada

masa operasi melebihi tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kelebihan tingkat kelayakan finansial merupakan penerimaan negara bukan pajak yang akan dipergunakan untuk pengembangan jaringan Jalan Tol sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Ketentuan...

SK No 189298 A

PRESIDEN

(1) {21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan dalam hal tingkat kelayakan finansial dari proyek Jalan Tol baru yang dilelangkan oleh Pemerintah Pusat di atas tingkat kelayakan finansial yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Kelebihan tingkat kelayakan linansial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan oleh Badan Usaha selama masa pengoperasian yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

(4) Dalam hal terdapat penurunan tingkat kelayakan

finansial dari tingkat kelayakan finansial yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Rrsat pada masa operasi, Badan Usaha dapat diberikan kompensasi yang diatur dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (4) dicantumkan di dalam dokumen lelang dan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelebihan tingkat

kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penurunan tingkat kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

(8) Tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

dan penentuan selisih lebih antara tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada masa operasi dengan tingkat kelayakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Keenam Preservasi

(1) Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (7) huruf e meliputi:

• pemeliharaan rutin;
• pemeliharaan berkala; c.rehabilitasi;...

SK No 189297 A

PRESIDEN

• rehabilitasi;
• rekonstruksi;dan/atau
• pelebaran menuju standar. (21 Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 harus memperhatikan keselamatan Pengguna Jalan Tol dan kelancaran lalu lintas.

(1) Selain preservasi Jalan Tol sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 88, Badan Usaha harus melakukan preservasi Jalan Penghubung. (21 Presenrasi Jalan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengusahaan Jalan Tol. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawasan umum dan pengawasan pengusahaan Jalan Tol.

(1) Pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 90 ayat (2) meliputi:

• pengawasan terhadap penyelenggaraan Jalan To1;
• pengembangan jaringan Jalan To1, fungsi, dan manfaat jaringan Jalan Tol; dan jaringan Jalan To1. c. kinerja

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Menteri. Pasal92...

SK No 189296 A

FRESIDEN

54

(U Pengawasan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9O ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perjanjian pengusahaan Jalan To1. (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJT.

(1) Dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan negara

bukan pajak dan penerimaan lain yang digunakan untuk pengembangan jaringan Jalan To1, dapat dibentuk unit pengelola dana yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang€rn. (21 Semua dana yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (U diaudit oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

Bagian Kesatu Status dan Kedudukan

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Bagian

SK No 189295A

PRESIDEN

Bagian Kedua Wewenang, T\rgas, dan Fungsi

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai wewenang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rak5rat.

(1) Dalam menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 95, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

• merekomendasikan tarif Tol awal dan penyesuaian tarif Tol kepada Menteri;
• merekomendasikan pengambilalihan hak pengusahaan Jalan Tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
• merekomendasikan kepada Menteri untuk melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan Jalan Tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi;
• melakukan persiapan pengusahaan Jalan Tol;
• melakukan pengadaan investasi Jalan Tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
• melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pendanaan tanah; dan
• melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol termasuk kewajiban pemenuhan layanan Jalan Tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri. (21 Menteri mengevaluasi tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

wewenang, tugas, dan fungsi BPJT diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian

SK No 189294 A

PRESIDEN REPUBLIK

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Keanggotaan BPJT terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat.

(1) BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 terdiri

atas seorang kepala dan beberapa orang anggota. (21 Kepala BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari unsur Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang jalan dan merangkap sebagai anggota.

(3) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(U Menteri dapat membentuk sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) subbagian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Dalam hal anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil maka

pegawai negeri sipil tersebut diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota BPJT tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Pegawai...

SK No 189293 A

PRESIDEN

(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• warga negara Republik Indonesia;
• bertakvra kepada T\rhan Yang Maha Esa; jasmani dan rohani; c. sehat
• bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
• mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
• mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam bidang jalan, keuangan, danf atau komersial;
• tidak bekerja pada kegiatan usahaJalan Tol serta usaha lain yang terkait;
• tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• usia maksimum 6O (enam puluh) tahun;
• tidak merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris atau pegawai pada Badan Usaha; dan
• tidak menjadi pengurus partai politik.

(1) Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

ayat (3) diberhentikan dalam hal:

• mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
• berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
• dianggap tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewaj ibannya;
• tidak melaksanakan tugas sebagai anggota BPJT selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
• melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPJT; f.melakukan...

SK No 189292 A

EIil:FIITISN

• melakukan tindakan ata.u sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
• cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 3 (tiga) bulan;
• dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau sebagai anggota BPJT. i. melanggar sumpah ljanji

(2) Pemberhentian anggota BPJT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 1O3

Masa kerja anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Masa kerja anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

(1) Pendanaan untuk pelaksanaan tugas BPJT bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (21 Sistem penggajian anggota BPJT disesuaikan dengan beban tugas dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 1 13

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OO5 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44891 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 202l tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66291, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(1) Pengguna Jalan Tol wajib membayar Tol sesuai dengan

tarif yang telah ditetapkan. (21 Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya melalui aplikasi sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti yang disetujui Menteri.

(3) Pada...

SK No 189291 A

(3) Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti

belum diterapkan, dan gardu Tol keluar tidak dapat membaca atau mendeteksi asal gerbang PenggunaJalan To1, terhadap Pengguna Jalan Tol dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali tarif Tol jarak terjauh pada 1 (satu) Ruas Jalan Tol atau sekelompok Ruas Jalan Tol dengan sistem tarif total jarak tempuh kepada Badan Usaha.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

diberlakukan terhadap Pengguna Jalan Tol dalam ha1 terdapat bukti masuk dari gerbang asal atau terdapat kesalahan yang tidak disebabkan oleh Pengguna Jalan To1.

(5) Pada saat sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti

telah diterapkan, Pengguna Jalan Tol yang tidak membayar Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari kesalahan Pengguna Jalan To1, dikenai denda administratif secara bertingkat.

(6) Pengenaan denda administratif secara bertingkat

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan: 1 a. denda administratif tingkat I dikenakan sebesar (satu) kali tarif Tol yang harus dibayar apabila Pengguna Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat)jam terhitung sejak pemberitahuan pelanggaran diterima;

• denda administratif tingkat II dikenakan sebesar 3 (tiga) kali tarif Tol yang harus dibayar apabila Pengguna Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol dan denda administratif dalam jangka waktu 7Ox24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengguna Jalan Tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada hurrf a; dan
• denda administratif tingkat III dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali tarif Tol yang harus dibayar dan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan apabila Pengguna Jalan To1 tidak melakukan pembayaran Tol dan denda administratif dalam jangka waktu lebih dari 10x24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengguna Jalan Tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(7) Pengenaan. . .

SK No 189290A

PRESIDEN

60 (71 Pengenaan denda administratif tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.

(8) Dalam hal Pengguna Jalan Tol tidak mendaftarkan

kendaraan bermotor yang digunakannya dalam sistem teknologi nontunai nirsentuh nirhenti sebagaimana Tol dimaksud pada ayat l2l dan tidak membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.

(9) Pendapatan yang bersumber dari denda administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(10) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

tidak meniadakan hak Badan Usaha atas kewajiban pembayaran Pengguna Jalan Tol yang tidak atau kurang membayar tarif To1.

Pasal 1O6

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 105 ayat (6), ayat (71, dan ayat (8) dilaksanakan oleh Menteri. Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud l2l dalam Pasal 105 ayat (6) huruf c dapat bekerja sarna dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan

denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dilaksanakan oleh Menteri. (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (6) huruf c dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pengguna Jalan Tol berhak menuntut ganti kerugian kepada Badan Usaha atas kerugian yang merupakan akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang sesuai dengan pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Bagian

SK No 1892894

PRESIDEN

-6t- Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol

Pasal 1O9

(U Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan Pengguna Jalan Tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari Jalan Tol.

1. Tata cara penolakan dan pengeluaran Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 1 1O

(1) Pada setiap Ruas Jalan Tol, Badan Usaha wajib

menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di Jalan To1. {21 Badan Usaha wajib menyediakan unsur pengamanan dan penegakan hukum lalu lintas Jalan Tol bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 11

(1) Badan Usaha wajib memenuhi syarat kelayakan

operasional Jalan To1. (21 Syarat kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• kondisi jalan setiap saat harus baik sesuai dengan perencanaan teknis yang disyaratkan;
• pemenuhan seluruh fasilitas keselamatan berupa perlengkapan jalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
• pemenuhan seluruh fasilitas pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri; dan
• manajemen lalu lintas yang menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Pengguna Jalan Tol. Pasal ll2. ..

SK No 189288 A

PRESIDEN

-62_

(1) Badan Usaha berhak untuk menolak masuknya dan/atau mengeluarkan Pengguna Jalan Tol yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekat dari Jalan Tol. (2) Tata cara penolakan dan pengeluaran Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(1) Pada setiap Ruas Jalan Tol, Badan Usaha wajib menyediakan unit ambulans, unit pertolongan penyelamatan pada kecelakaan, unit penderek, serta unit bantuan dan pelayanan lainnya sebagai sarana penyelamatan di Jalan Tol. (2) Badan Usaha wajib menyediakan unsur pengamanan dan penegakan hukum lalu lintas Jalan Tol bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Badan Usaha wajib memenuhi syarat kelayakan operasional Jalan Tol. (2) Syarat kelayakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. kondisi jalan setiap saat harus baik sesuai dengan perencanaan teknis yang disyaratkan; b. pemenuhan seluruh fasilitas keselamatan berupa perlengkapan jalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. pemenuhan seluruh fasilitas pengoperasian dan preservasi Jalan Tol sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri; dan d. manajemen lalu lintas yang menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Pengguna Jalan Tol.

REPUBLIK INDONESIA

Badan Usaha wajib mengganti kerugian yang didapatkan oleh Pengguna Jalan Tol sebagai akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Umum

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44891 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 202l tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66291, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

SK No 189287 A

PRESIDEN

63 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2O Mei 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O Mei 2024

MENTEzu SEKRETARIS NEGARA

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 189340A

FRESIDEN

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dengti Bidang Perundang-undangan dan

REPUBLIK INDONESIA

• Parent Regulation: [[PP_23_2024]]
• Previous Chapter: [[PP_23_2024_BAB_9]]
• Next Section: [[PP_23_2024_PENJELASAN]]

Catatan: Bab ini berisi 3 pasal yang mengatur Mengatur ketentuan peralihan, pencabutan peraturan...

PENYELENGGARAAN JALAN TOL

Bagian Kesatu Maksud, Tujuan, dan Lingkup