Pasal 58

(1) Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti

yang laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis;
• denda administratif; dan/atau
• pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan To1. (21 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(4) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada

Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.

(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak

pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang layak, dikenai denda administratif 1oloo (satu permil) per hari kerja dari biaya konstruksi jalan pengganti.

(6) Apabila dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja

sejak pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi atau yang tidak menyediakan jalan pengganti sementara yang Layak, dikenai pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol. (71 Pemasukan dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(8) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pengelolaan

penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal59...

SK No 189269 A

PRESIDEN